DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Pembentukan Perangkat Daerah meliputi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan; 3. Susunan Perangkat Daerah; 4. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; 5. Staf Ahli; 6. Jabatan Perangkat Daerah; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lumajang.
11.Dinas adalah Dinas di Kabupaten Lumajang.
12.Badan adalah Badan di Kabupaten Lumajang.
13.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lumajang;
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari : Dinas Tipe A
1. 1.Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
3. 3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. 4.Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
5. 5.Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Sub urusan ketentraman, sub urusan ketertiban umum dan sub urusan Kebakaran;
7. 7.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
11. 11.Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
12. 12.Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14. 14.Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
15. 15.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; Dinas Tipe B:
16. 1.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. 2.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
18. 3.Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
20. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Tipe C:
21. 1.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
22. 2.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
e.Badan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
4. 4.Badan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
f.Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Lumajang;
2. 2.Kecamatan Sukodono;
3. 3.Kecamatan Padang;
4. 4.Kecamatan Gucialit;
5. 5.Kecamatan Senduro;
6. 6.Kecamatan Pasrujambe;
7. 7.Kecamatan Sumbersuko;
8. 8.Kecamatan Tempeh;
9. 9.Kecamatan Pasirian;
10. 10.Kecamatan Candipuro;
11. 11.Kecamatan Pronojiwo;
12. 12.Kecamatan Tempursari;
13. 13.Kecamatan Kunir;
14. 14.Kecamatan Yosowilangun;
15. 15.Kecamatan Tekung;
16. 16.Kecamatan Rowokangkung;
17. 17.Kecamatan Jatiroto;
18. 18.Kecamatan Randuagung;
19. 19.Kecamatan Klakah;
20. 20.Kecamatan Ranuyoso;
21. 21.Kecamatan Kedungjajang.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(4)Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis yang baru ditetapkan.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di pindahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2025