DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan mulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 7; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2026.

BAB I

: Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025- 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025- 2029.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang disusun dengan memedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 2

(1)RKPD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan mulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Pasal 3

Maksud penyusunan RKPD adalah :

a.menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, urusan pembangunan dan tingkat pemerintahan;
b.mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
c.sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
d.sebagai dasar penyusunan KUA APBD serta PPAS Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RKPD adalah :

a.menjabarkan kebijakan perencanaan tahunan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD;
b.mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan daerah antar ruang, waktu, fungsi Pemerintahan maupun tingkat pemerintahan; dan
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

(1)Sistematika RKPD disusun sebagai berikut:
(2)Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 22 Juli 2025 BUPATI LUMAJANG ttd. INDAH AMPERAWATI Diundangkan di Lumajang pada tanggal 22 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd. AGUS TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 22 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Ka. BAPPEDA Plt. Kabag. Hukum

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

: Pendahuluan;

Pasal 1

: Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 2

: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Pasal 3

Pasal 4

PENUTUP

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

: Pendahuluan;

Pasal 1

: Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 2

: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Pasal 3

Pasal 4

PENUTUP

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017