DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD sebesar Rp797.821.970.999,00 dengan rincian: a. Pendapatan Daerah senilai Rp797.821.970.999,00 b. Belanja Daerah senilai Rp797.821.970.999,00 c. Pembiayaan Daerah senilai Rp0

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peaturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 148 tahun 2024 tentang Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah KAbupaten Majene TAhun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ~ 2 ~

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 797.821.970.999 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.jumlah Pendapatan Daerah direncanakan Rp. 797.821.970.999 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
b.jumlah Belanja Daerah direncanakan Rp. 797.821.970.999 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah sebanyak Rp. 0 (Nol Rupiah);
2. 2.jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 0 (Nol Rupiah);
3. 3.jumlah Pembiayaan netto Rp. 0 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

a.lampiran kesatu memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ~ 3 ~
b.lampiran kedua memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c.lampiran ketiga memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
d.lampiran keempat memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta pemberi hibah;
e.lampiran kelima memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
f.lampiran keenam memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta pemberi bantuan sosial;
g.lampiran ketujuh memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
h.lampiran kedelapan memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
i.lampiran kesembilan memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
j.lampiran kesepuluh memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
k.lampiran kesebelas memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
l.lampiran keduabelas memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
m.lampiran ketigabelas memuat rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ~ 4 ~

Pasal 6

Peraturan Bupati Majene ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI MAJENE, CAP/TTD A. ACHMAD SYUKRI Diundangkan di Majene pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD ARDIANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 32.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…