DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur perubahan ketiga atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi penyesuaian pasal-pasal mengenai Anggaran Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Daerah, Belanja Operasi, Belanja Modal, serta rincian objek pendapatan dan belanja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D, angka 4 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/11/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Berupa Tunjangan Tambahan Ketua Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/102/2025 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah, guna tertib pengelolaan keuangan daerah;
d.bahwa berdasarkan........... SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 10);
7.Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 37);
8.Peraturan Bupati………… 3
8.Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp2.447.718.850.158,00 (Dua Triliyun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp171.988.914.000,00) (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.275.729.936.158,00 (Dua Triliyun Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketentuan Pasal 30……….. 4
1. 2.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.363.052.245.453,00 (Dua Triliyun Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp171.988.914.000,00) (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.191.063.331.453,00 (Dua Triliyun Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.329.424.130.000,00 (Dua Triliyun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp171.388.914.000,00) (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.157.435.216.000,00 (Dua Triliyun Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
(3)Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.628.115.453,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

3.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) semula direncanakan sebesar semula direncanakan sebesar Rp2.329.424.130.000,00 (Dua Triliyun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp171.388.914.000,00) (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.157.435.216.000,00 (Dua Triliyun Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Desa;
2. b.Dana Bagi Hasil (DBH);
3. c.Dana Alokasi Umum (DAU);
4. d.Dana Alokasi………… 5
5. d.Dana Alokasi Khusus (DAK).
(2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.442.231.000,00 (Seratus Sebelas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
(3)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.220.542.011.000,00 (Satu Triliyun Dua Ratus Dua Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Rupiah).
(4)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp866.720.581.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp733.078.216.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
(5)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp130.719.307.000,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp38.346.549.000,00) (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp92.372.758.000,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

4.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(4)semula direncanakan sebesar Rp866.720.581.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp733.078.216.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya;
2. b.DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
(2)DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.834.908.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah).
(3)DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b semula direncanakan sebesar Rp243.885.673.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh………. 6 Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp110.243.308.000,00 (Seratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).

5.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp243.885.673.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp110.243.308.000,00 (Seratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja direncanakan sebesar Rp13.590.355.000,00 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. b.DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan direncanakan sebesar Rp70.970.771.000,00 (Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
3. c.DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan direncanakan sebesar Rp25.682.182.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
4. d.DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum semula direncanakan sebesar Rp133.642.365.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
  1. 6.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp130.719.307.000,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp38.346.549.000,00) (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan……….. 7 Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp92.372.758.000,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.DAK Fisik;
2. b.DAK Non Fisik.
(2)DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp44.644.490.000,00 (Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp38.346.549.000,00) (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.297.941.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp427.463.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
2. b.DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan semula direncanakan sebesar Rp38.346.549.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp38.346.549.000,00) (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
3. c.DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp5.870.478.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(3)DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.074.817.000,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.DAK Non Fisik-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp18.279.214.000,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
2. b.DAK Non Fisik-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp865.250.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. c.DAK Non Fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp29.655.575.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. d.DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp1.756.250.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
5. e.DAK Non…………. 8
6. e.DAK Non Fisik-TKG PNSD direncanakan sebesar Rp9.916.166.000,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
7. f.DAK Non Fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp2.260.990.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
8. g.DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp706.120.000,00 (Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
9. h.DAK Non Fisik-BOKKB-KB direncanakan sebesar Rp7.712.937.000,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
10. i.DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan direncanakan sebesar Rp280.843.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
11. j.DAK-Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp12.641.472.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
12. k.DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
  1. 7.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliyun Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp171.988.914.000,00) (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.828.011.086.000,00 (Dua Triliyun Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sebelas Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.
1. 8.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44……….. 9

Pasal 44

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.872.830.313.122,53 (Satu Triliyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Tiga Sen) (berkurang) sebesar (Rp178.193.498.054,89) (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.694.636.815.067,64 (Satu Triliyun Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Empat Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.000.252.763.944,25 (Satu Triliyun Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen) (berkurang) sebesar (Rp172.973.527.951,41) (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Satu Sen) sehingga menjadi sebesar Rp827.279.235.992,84 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Empat Sen).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp740.687.718.965,28 (Tujuh Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Delapan Sen) (berkurang) sebesar (Rp14.710.078.390,48) (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) sehingga menjadi sebesar Rp725.977.640.574,80 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sen).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.216.665.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp47.750.566.259,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp9.430.108.287,00…………….. 10 Rp9.430.108.287,00 (Sembilan Miliar Empat ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.180.674.546,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp11.922.598.954,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.982.598.954,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

9.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp1.000.252.763.944,25 (Satu Triliyun Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen) (berkurang) sebesar (Rp172.973.527.951,41) (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Satu Sen) sehingga menjadi sebesar Rp827.279.235.992,84 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Empat Sen), yang terdiri atas:

a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
f.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g.Belanja Pegawai BLUD.
1. 10.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a semula direncanakan sebesar Rp347.284.870.007,73 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen) (berkurang) sebesar (Rp28.222.274.325,17)…………. 11 sebesar (Rp28.222.274.325,17) (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Tujuh Belas Sen) sehingga menjadi sebesar Rp319.062.595.682,56 (Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Enam Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji Pokok ASN;
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
4. d.Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
5. e.Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
6. f.Belanja Tunjangan Beras ASN;
7. g.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
8. h.Belanja Pembulatan Gaji ASN;
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
10. j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
11. k.Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
12. l.Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
(2)Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp265.956.058.491,47 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen) bertambah sebesar Rp33.010.353.645,49 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sepuluh Juta Tiga ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Sembilan Sen) sehingga menjadi sebesar Rp232.945.704.845,98 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji Pokok PNS;
2. b.Belanja Gaji Pokok PPPK.
(3)Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp213.458.559.012,47 (Dua Ratus Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen) (berkurang) sebesar (Rp34.226.369.848,96) (Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen) sehingga menjadi sebesar Rp179.232.189.163,51 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Satu Sen).
(4)Belanja Gaji Pokok……… 12
(4)Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp52.497.499.479,00 (Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.216.016.203,47 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Belas Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen) sehingga menjadi sebesar Rp53.713.515.682,47 (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen).
(5)Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp21.708.783.262,35 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Lima Sen) bertambah sebesar Rp1.121.760.381,92 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen) sehingga menjadi sebesar Rp22.830.543.644,27 (Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
(6)Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a semula direncanakan sebesar Rp18.245.517.304,19 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Sembilan Belas Sen) bertambah sebesar Rp127.920.897,06 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Enam Sen) sehingga menjadi sebesar Rp18.373.438.201,25 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
(7)Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.463.265.958,16 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Enam Belas Sen) bertambah sebesar Rp993.839.484,86 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) sehingga menjadi sebesar Rp4.457.105.443,02 (Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Dua Sen).
(8)Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.696.021.900,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp7.761.200,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.703.783.100,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Tunjangan Jabatan PNS;
2. b.Belanja Tunjangan Jabatan PPPK.
(9)Belanja Tunjangan………. 13
(9)Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a semula direncanakan sebesar Rp7.696.021.900,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp7.761.200,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.703.783.100,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).
(10)Belanja Tunjangan Jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp0,00) (Nol Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
(11)Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d semula direncanakan sebesar Rp8.560.552.165,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp580.617.585,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.141.169.750,00 (Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Tunjangan Fungsional PNS;
2. b.Belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
(12)Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)huruf a semula direncanakan sebesar Rp8.560.552.165,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp118.917.585,00 (Seratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.679.469.750,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
(13)Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp461.700.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp461.700.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
(14)Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.677.736.250,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp530.385.272,48 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) sehingga menjadi sebesar Rp6.208.121.522,48 (Enam Miliar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Delapan Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;
2. b.Belanja Tunjangan………… 14
3. b.Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
(15)Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.040.515.975,00 (Tiga Miliar Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp85.572.125,00 (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.126.088.100,00 (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah).
(16)Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.637.220.275,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp444.813.147,48 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.082.033.422,48 (Tiga Miliar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Delapan Sen).
(17)Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp12.806.981.409,56 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Lima Puluh Enam Sen) bertambah sebesar Rp861.133.373,70 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Sen) sehingga menjadi sebesar Rp13.668.114.783,26 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Enam Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Tunjangan Beras PNS;
2. b.Belanja Tunjangan Beras PPPK.
(18)Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a semula direncanakan sebesar Rp10.358.337.733,86 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) bertambah sebesar Rp101.202.069,90 (Seratus Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Sen) sehingga menjadi sebesar Rp10.459.539.803,76 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen).
(19)Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.448.643.675,70 (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Sen) bertambah sebesar Rp759.931.303,80 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.208.574.979,50 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen).
(20)Belanja Tunjangan…………… 15
(20)Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp535.995.437,05 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Sen) bertambah sebesar Rp576.740.142,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.112.735.579,05 (Satu Miliar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Lima Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
2. b.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.
(21)Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a semula direncanakan sebesar Rp502.995.436,25 (Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen) bertambah sebesar Rp94.168.857.60 (Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Sen) sehingga menjadi sebesar Rp597.164.293,85 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Lima Sen).
(22)Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b semula direncanakan sebesar Rp33.000.000,80 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sen) bertambah sebesar Rp482.571.284,40 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Sen) sehingga menjadi sebesar Rp515.571.285,20 (Lima Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Sen).
(23)Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp41.466.942,63 (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Tiga Sen) bertambah sebesar Rp4.313.899,91 (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) sehingga menjadi sebesar Rp45.780.842,54 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Empat Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pembulatan Gaji PNS;
2. b.Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
(24)Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a semula direncanakan sebesar Rp6.782.697,74 (Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen) bertambah sebesar Rp694.444,02 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Sen) sehingga menjadi sebesar Rp7.477.141,76 (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Enam Sen).
(25)Belanja Pembulatan……… 16
(25)Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b semula direncanakan sebesar Rp34.684.244,89 (Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) bertambah sebesar Rp3.619.455,89 (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) sehingga menjadi sebesar Rp38.303.700,78 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen).
(26)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp20.023.585.108,44 (Dua Puluh Miliar Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Rupiah Empat Puluh Empat Sen) bertambah sebesar Rp1.069.123.685,76 (Satu Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen) sehingga menjadi sebesar Rp21.092.708.794,20 (Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
2. b.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
(27)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a semula direncanakan sebesar Rp16.105.463.670,02 (Enam Belas Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah Dua Sen) bertambah sebesar Rp89.999.886,31 (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Satu Sen) sehingga menjadi sebesar Rp16.195.463.556,33 (Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen).
(28)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.918.121.438,42 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Dua Sen) bertambah sebesar Rp979.123.799,45 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Lima Sen) sehingga menjadi sebesar Rp4.897.245.237,87 (Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen).
(29)Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp481.357.503,51 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Lima Puluh Satu Sen) bertambah sebesar Rp13.356.287,21 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Satu Sen) sehingga menjadi sebesar Rp494.713.790,72 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Iuran………… 17
2. a.Belanja Iuran Jaminan Kecelakan Kerja PNS;
3. b.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
(30)Belanja Iuran Jaminan Kecelakan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a semula direncanakan sebesar Rp385.085.946,44 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Empat Sen) (berkurang) sebesar (Rp4.065.681,93) (Empat Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen) sehingga menjadi sebesar Rp381.020.264,51 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Satu Sen).
(31)Belanja Iuran Jaminan Kecelakan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b semula direncanakan sebesar Rp96.271.557,07 (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Sen) bertambah sebesar Rp17.421.969,14 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Empat Belas Sen) sehingga menjadi sebesar Rp113.693.526,21 (Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Satu Sen).
(32)Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp1.435.532.630,26 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah Dua Puluh Enam Sen) bertambah sebesar Rp22.887.492,34 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Empat Sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.458.420.122,60 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS;
2. b.Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK.
(33)Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.145.967.981,82 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Dua Sen) (berkurang) sebesar (Rp6.398.455,91) (Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.139.569.525,91 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).
(34)Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b semula direncanakan sebesar Rp289.564.648,44 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Empat Sen) bertambah sebesar………. 18 bertambah sebesar Rp29.285.948,25 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen) sehingga menjadi sebesar Rp318.850.596,69 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen).
(35)Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.360.798.907,46 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Enam Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS;
2. b.Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK.
(36)Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp2.360.798.907,46 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Enam Sen).
(37)Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

11.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020