DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran APBD TA 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD terdiri atas: a.Pendapatan Daerah; b.Belanja Daearah; dan c.Pembiayaan Daerah Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.018.557.603.169,00 (satu triliun delapan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.033.939.282.515,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp15.381.679.346,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah),

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 6). 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5.Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Bupati Mamuju dan berlaku di kabupaten Mamuju.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
8.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. 4
9.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
11.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH dan WKDH adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.
12.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13.Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat TPG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
14.Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
15.Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Tamsil Guru PNSD adalah sejumlah uang yang diberikan kepada 5 Guru ASN di Daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
16.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah dana bantuan yag digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.
18.Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daearah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.018.557.603.169,00 (satu triliun delapan belas 6 miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp148.663.201.717,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.004.585.322,00 (enam puluh miliar empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.659.735.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.533.776.476,00 7 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.465.104.919,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.004.585.322,00 (enam puluh miliar empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
1. a.pajak hotel sebesar Rp881.626.828,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus pajak hotel dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
2. b.pajak restoran sebesar Rp4.278.464.939,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
3. c.pajak hiburan sebesar Rp1.710.501.008,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah);
4. d.pajak reklame sebesar Rp750.678.143,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah); 8
5. e.pajak parkir sebesar Rp267.396.798,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah););
6. f.pajak air tanah sebesar Rp4.599.104,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah);
7. g.pajak sarang burung wallet sebesar Rp1.502.618,00 (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah);
8. h.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp3.818.353.824,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
9. i.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp6.027.213.985,00 (enam miliar dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
10. j.opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.536.126.272,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
11. k.pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp18.074.280.839,00 (delapan belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
12. l.Opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp10.802.089.267,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
13. m.Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp10.851.751.697,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu 9 juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(2)Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp881.626.828,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang berupa pajak hotel Rp881.626.828,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.278.464.939,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berupa Anya Rp4.278.464.939,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.710.501.008,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah), yang berupa pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp1.710.501.008,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah).
(5)Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.678.143,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang berupa pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron 10 Rp750.678.143,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
(6)Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp267.396.798,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang berupa pajak parkir Rp267.396.798,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(7)Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.599.104,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah), yang berupa pajak air tanah Rp4.599.104,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah).
(8)Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.502.618,00 (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang berupa pajak sarang burung wallet Rp1.502.618,00 (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah).
(9)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.818.353.824,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang berupa pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan 11 Rp3.818.353.824,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
(10)Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.027.213.985,00 (enam miliar dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak Rp5.602.100.326,00 (lima miliar enam ratus dua juta seratus ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); dan
2. b.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru Rp425.113.659,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
(11)Anggaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.536.126.272,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang berupa pajak mineral bukan Logam dan batuan sebesar Rp2.536.126.272,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
(12)Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf k direncanakan sebesar Rp18.074.280.839,00 (delapan belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berupa pajak barang dan jasa tertentu 12 tenaga listrik Rp18.074.280.839,00 (delapan belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(13)Anggaran opsen pajak kendaran bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.802.089.267,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang berupa opsen PKB Rp10.802.089.267,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
(14)Anggaran opsen bea balik nama kendaran bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.851.751.697,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang berupa opsen BBNKB Rp10.851.751.697,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

(1)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.659.735.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: 13
1. a.retribusi jasa umum sebesar Rp75.198.485.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah));
2. b.retribusi jasa usaha sebesar Rp1.961.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. c.retribusi perizinan tertentu sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.198.485.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pelayanan kesehatan sebesar Rp71.198.485.000,00 (tujuh puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. b.pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.961.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp209.650.000,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); 14
2. b.pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.rumah potong hewan sebesar Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. d.tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
5. e.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang berupa persetujuan bangunan gedung sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.533.776.476,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atau dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah yang direncanakan sebesar Rp4.533.776.476,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). 15

Pasal 8

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.465.104.919,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat rupiah sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

a.hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari hasil penjualan peralatan dan mesin;
b.hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bersumber dari sewa barang milik Daerah;
c.jasa giro sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari jasa giro pada kas daerah;
d.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari pendapatan komisi, potongan, atau bentuk lain;
e.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
f.pendapatan dari pengembalian sebesar Rp335.104.919,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) 16 bersumber dari pendapatan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

Pasal 9

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp869.894.401.452,00 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp831.853.106.000,00 (Delapan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.041.295.452,00 (tiga puluh delapan miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terdiri atas: 17
1. a.dana desa sebesar Rp70.919.293.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
2. b.dana bagi hasil sebesar Rp6.398.973.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
3. c.dana alokasi umum sebesar Rp542.721.242.000,00 (lima ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
4. d.dana alokasi khusus sebesar Rp211.813.598.000,00 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(2)Anggaran pendapatan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Dana Desa sebesar Rp70.919.293.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Anggaran pendapatan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Dana bagi hasil pajak sebesar Rp3.855.760.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
2. b.Dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp807.145.000,00 (delapan ratus tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
3. c.Dana bagi hasil lainnya sebesar Rp1.736.068.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah). 18
(4)Anggaran pendapatan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp514.535.599.000,00 (lima ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
2. b.Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp28.185.643.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
(5)Anggaran pendapatan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Dana alokasi khusus fisik sebesar Rp11.666.688.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); dan
2. b.Dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp200.146.910.000,00 (dua ratus miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.041.295.452,00 (tigapuluh delapan miliar empatpuluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), bersumber dari pendapatan bagi hasil. 19
(2)Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.041.295.452,00 (tiga puluh delapan miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…