DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 193 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek SALINAN 2 belanja, dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran AhPBD;
d.bahwa untuk mengakomodir keperluan mendesak berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d, perlu mengubah Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 3 Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24) diubah sebagai berikut: 4
1.Diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1 dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.004.585.322,00 (enam puluh miliar empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
1. a.pajak hotel;
2. b.pajak restoran;
3. c.pajak hiburan;
4. d.pajak reklame;
5. e.pajak parkir;
6. f.pajak air tanah;
7. g.pajak sarang burung walet; g1. pajak mineral bukan logam dan batuan;
8. h.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
9. i.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
10. j.opsen pajak mineral bukan logam dan batuan;
11. k.pajak barang dan jasa tertentu;
12. l.Opsen pajak kendaraan bermotor; dan
13. m.Opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
(2)Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp881.626.828,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). 5
(3)Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.278.464.939,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.710.501.008,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah).
(5)Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.678.143,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang berupa pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
(6)Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp267.396.798,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(7)Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.599.104,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah).
(8)Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.502.618,00 (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah).
(9)Anggaran Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g1 6 direncanakan sebesar Rp2.536.126.272,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
(10)Anggaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.818.353.824,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
(11)Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.027.213.985,00 (enam miliar dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak sebesar Rp5.602.100.326,00 (lima miliar enam ratus dua juta seratus ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); dan
2. b.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru sebesar Rp425.113.659,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
(12)Anggaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(13)Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.074.280.839,00 7 (delapan belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(14)Anggaran opsen pajak kendaran bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.802.089.267,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
(15)Anggaran opsen bea balik nama kendaran bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.851.751.697,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

2.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp794.420.124.896,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja Barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial. 8
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp479.291.228.259,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.733.406.338,00 (tiga ratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.240.490.299,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp479.291.228.259,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 9
1. a.gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
6. f.belanja pegawai BLUD.
(2)Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp347.043.803.398,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.199.661.760,00 (seratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.813.025.774,00 (tiga belas miliar delapan ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp367.817.327,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 10 huruf e direncanakan sebesar Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp231.720.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp347.043.803.398,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1. a.gaji pokok ASN;
2. b.belanja tunjangan keluarga ASN;
3. c.belanja tunjangan jabatan ASN;
4. d.belanja tunjangan fungsional ASN;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.belanja tunjangan beras ASN;
7. g.belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
8. h.belanja pembulatan gaji ASN;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
11. k.belanja iuran jaminan kematian ASN;
(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 11 Rp266.760.263.432,00 (dua ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.561.294.160,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).
(4)Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.272.366.200,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
(5)Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.623.673.950,00 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.494.052.807,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).
(7)Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.735.939.359,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga 12 puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
(8)Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp652.811.777,00 (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(9)Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.661.641,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.643.790.470,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp575.484.776,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.720.464.826,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah). 13

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp311.733.406.338,00 (tiga ratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOSP;
7. g.belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.755.647.438,60 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh sen).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.248.416.687,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus 14 enam belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.203.085.158,00 (enam miliar dua ratus tiga juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.137.808.732,40 (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh sen).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.149.942.255,00 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp53.378.220.000,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.411.802.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu rupiah). 15
(9)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 67.448.484.067,00 (Enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah).

6.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp48.755.647.438,60 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis;
2. b.belanja barang tak habis pakai; dan
3. c.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2)Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.726.008.758,60 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh sen).
(3)Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.629.080,00 (tiga ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah). 16
(4)Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp723.009.600,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu enam ratus rupiah).

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp83.248.416.687,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi;
3. c.belanja sewa peralatan dan mesin;
4. d.belanja sewa gedung dan bangunan;
5. e.belanja jasa konsultansi konstruksi; dan
6. f.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
(2)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.065.605.687,00 (empat puluh enam miliar enam puluh lima juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 17 sebesar Rp26.886.066.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah).
(4)Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.732.405.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).
(5)Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.021.327.800,00 (tiga miliar dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp646.564.200,00 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.896.448.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan 18 sebesar Rp6.203.085.158,00 (enam miliar dua ratus tiga juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
2. b.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
3. c.belanja pemeliharaan jalan, Jaringan, dan irigasi.
(2)Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.704.574.797,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp920.740.361,00 (sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.577.770.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

9.Ketentuan ayat (1) ditambah huruf a dan huruf b, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 25 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp24.137.808.732,40 (dua puluh empat 19 miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
2. b.belanja perjalanan dinas luar negeri.
(2)Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.062.808.732,40 (dua puluh empat miliar enam puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh sen).
(3)Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp9.149.942.255,00 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan 20
2. b.belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
(2)Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.649.942.255,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
(3)Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

11.Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4)dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…