DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.682.764.444.702,48 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua koma empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp.647.527.253.010,48 (enam ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sepuluh koma empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp.634.152.870.136,48 b. Belanja Daerah Rp.644.027.253.010,48 Defisit (Rp.9.874.382.874,00) Jumlah defisit sebesar Rp.9.874.382.874,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp.13.874.382.874,00 2. Pengeluaran Rp.4.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp.9.874.382.874,00 Jumlah Pembiayaan netto sebesar Rp.9.874.382.874,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. SALINAN

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
16.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.682.764.444.702,48 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua koma empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp.647.527.253.010,48 (enam ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sepuluh koma empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.634.152.870.136,48
b.Belanja Daerah Rp.644.027.253.010,48 Defisit (Rp.9.874.382.874,00) Jumlah defisit sebesar Rp.9.874.382.874,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp.13.874.382.874,00
2. 2.Pengeluaran Rp.4.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp.9.874.382.874,00 Jumlah Pembiayaan netto sebesar Rp.9.874.382.874,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.Lampiran 1 : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2.Lampiran II : penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3.Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4.Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5.Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Mamuju Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Mamuju Tengah Ditetapkan di Tobadak Pada tanggal 30 Oktober 2025 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARSAL ARAS Diundangkan di Tobadak Pada tanggal 30 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd LITHA FEBRIANI BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 25 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM, LUKMAN,S.Sos NIP.19690604 200112 1 007

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…