DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 63 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 63 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025; Mengingat 4. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 2 7 1 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan /.
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 7); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 1 2 . Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 1 2 ) ; 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 63 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

( 1) Standar satuan biaya um um sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Satuank
a.satuan biaya sewa, dan makanan dan minuman;
b.satuan biaya honorarium; dan
c.satuan lembur dan biaya pemeliharaan.

(2)Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas:
1. a.tim pelaksana kegiatan
2. b.tim penyusun jumal, buletin dan majalah;
3. c.tim pengelola teknologi informasi atau website;
4. d.tim penyelenggara ujian sekolah dan penulis butir soal ujian;
5. e.tim penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat);
6. f.tim anggaran pemerintah daerah;
7. g.tim pengelola pengadaan barang dan jasa;
8. h.narasumber, pembahas dan moderator pembawa acara dan honorarium panitia
9. i.pengelola arsip, pengelola keuangan daerah dan pengelola barang milik daerah;
10. j.pegawai non ASN danjasa rohani layanan kegiatan pemerintahan;
11. k.pemberi keterangan ahli dan beracara;
  1. 1.Pemberian honorarium atau sebutan lain kepada Pejabat dan/ atau pegawai dan/atau Pihak lain dalam tugas tertentu dengan mempertimbangkan besaran tanggungjawab, resiko kerja serta ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2 0 2 0 ; d an
12. m.Tugas Belajar, Bantuan Belajar dan Ijin Belajar.
(3)Satuan biaya lembur dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdiri atas:
1. a.biaya lembur
2. b.pemeliharaan kendaraan; dan
3. c.pemeliharaan sarana kantor.
  1. 2.Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1 ) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hufuf a dan b tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)Standar Biaya ini berlaku untuk penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah dan Pelaksanan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Ditetapakan di Labuan Bajo pada tanggal 12 m0rel 2025 BUPATI MANGGARAI BARAT, TTD EDISTASIUS ENDI Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal ) 2 moret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, TTD FRANSISKUS SALES SODO BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR IO LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR IO TAHUN 2025 TANGGAL (2 MARET 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 I. PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan Pasal 5 1 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari: 1) Satuan Biaya Sewa, dan Makanan dan Minuman: 1 . 1 . Biaya Sewa; dan 1 . 2 . Biaya Makanan dan Minuman. 2) Satuan Biaya Honorarium, yang terdiri dari:

2.1 Tim Pelaksana Kegiatan; 2.2 Tim Penyusun Jurnal, Buletin dan Majalah; 2 . 3 Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website; 2.4 Tim Penyelenggara Ujian Sekolah dan Penulis Butir Soal Ujian; 2 . 5 Tim Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); 2.6 Tim Anggaran Pemerintah Daerah; 2.7 Tim Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; 2.8 Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dan Honorarium Panitia;
2.9 Pengelola Arsip, Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah; 2 . 1 0 Pegawai Non ASN dan Jasa Rohani Layanan Kegiatan Pemerintahan;
2.1 1 Pemberi Keterangan Ahli dan Beracara; 2 . 1 2 Pemberian honorarium atau sebutan lain kepada Pejabat dan/atau pegawai dan/atau Pihak lain dalam tugas tertentu dengan mempertimbangkan besaran tanggungjawab, resiko kerja serta ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020; dan 2 . 1 3 Tugas Belajar, Bantuan Belajar dan ljin Belajar.k 3) Satuan Biaya Lembur dan Biaya Pemeliharaan

a.Biaya Lembur
b.Pemeliharaan Kendaraan; dan
c.Pemeliharaan Sarana Kantor. II. PENJELASAN
1. 1.SATUAN BIAYA SEWA DAN MAKANAN DAN MINUMAN Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. Beberapa standar biaya yang dibakukan dan merupakan batas standar harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, an tara lain : 1 . 1 . Biaya Sewa Sewa adalah suatu peminjaman barang orang lain tetapi sementara, dan menggunakan pembayaran standar satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah biaya sewa rumah atau gedung bagi Perangkat Daerah yang belum memiliki bangunan gedung kantor permanen dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sewa tenda/terop dan kursi untuk penyelenggaraan kegiatan khusus. 1.2. Biaya Makanan dan Minuman Standar Satuan Biaya Makanan dan Minuman yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penyediaan jamuan makanan dan minuman dan jamuan snack/kudapan untuk pelayanan tamu (VVIP, VIP dan tamu biasa), jamuan makanan dan minuman dan jamuan snack/kudapan untuk kegiatan rapat melibatkan Forkopimda, rapat biasa dan atau rapat rutin, jamuan makanan dan minuman dan jamuan snack/kudapan untuk petugas medis/petugasjaga dan pasien,jamuan makanan dan minuman dan jamuan snack/kudapan untuk kegiatan piket, pengamanan, dan aktivitas lapangan lainnya yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
2. 2.SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan kepada Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan tanggungjawab, beban kerja, risiko dan jangkauan serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang Undangan, meliputi:
3. 2.1 Pelaksana Kegiatan 2 . 1 . 1 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) : Diberikan berdasarkan ketentuan pasal 10 dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah, forum ini terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berkedudukan di Kabupaten dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatamg, (Forkopimcam) yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan. Dalam mendukung tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah maka didukung dengan Staf sekretariat yaitu Forkopimda maksimal 10 orang dan Forkopimcam maksimal 5 orang. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah melaksanakan fungsi Koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. 2 . 1. 2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Negara, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 2 . 1 . 2 . 1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan bupati atau sekretaris daerah dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah atau antar perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 2 . 1. 2 . 2 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksanal 2.2 2 . 2 . 1 2.2.2 2 . 3 2.4 2 .4 . 1 2.4.2 kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Tim Penyusun Jurnal, Buletin dan Majalah Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer revieur) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah, diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputanjurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau website diberikan kepada pengelola media teknologi informasi, pengelola website, pengelola aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara elektronik yang dikembangkan dan dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi. Honorarium dapat diberikan bagi pejabat atau perangkat yang telah ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang. Penyelenggara Ujian Sekolah dan Penulis Butir Soal Ujian Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soa){ 2.5 2 . 5 . 1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. Tim Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Biaya Kontribusi bagi pejabat yang diberikan tugas untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan maupun biaya kontribusi kepada penyelenggara Diklat. Biaya Kontribusi Diklat Prajabatan bagi CPNSD disesuaikan dengan standar yang ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b.berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
c.dalam hal penceramah tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari perangkat daerah penyelenggara. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a.bagi widyaiswara, diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan& modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempumaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50o/o(lima puluh persen). 2.5.7 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada panitia yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) darijumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e.jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 2.6 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, APBD dan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. TAPD dibantu oleh Tim Sekretariat maksimal 7 (Tujuh) Orang yang berkedudukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain bagi unit kerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. 2.7 Tim Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat fungsional dan/ atau pejabat struktural atau ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pengelola pengadaan barang dan jasa terdiri dari:
a.Pejabat Pengadaan;
b.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
c.Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
d.Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen;
e.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;/ 2 . 8 2 . 8 . 1 2.8.2 2.8.3
f.Panitia CCO/Peneliti Kontrak;
g.Honorarium Tim Swakelola yang ditandatangani Pengguna Anggaran Pemberian honorarium dan/atau sebutan lain kepada pejabat pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat diberikan berdasarkan risiko kerja, besaran tanggungjawab dan risiko sosial yang diemban dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah diatur sebagai berikut: 1) Pejabat Pengadaan, Pejabat pembuat Komitmen (PPK), UKPBJ, Tim Teknis PPK dan Tim Swakelola diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan jumlah Nilai Pagu pengadaan dalam DPA Perangkat Daerah bersangku tan. 2) Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan Panitia CCO /Peneliti Kontrak diberikan honorarium berdasarkan jumlah nilai paket pekerjaan. Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Honorarium Panitia Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foccus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
b.narasumber atau pembahas berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat atau dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber / pembahas. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dang pelatihan), dengan ketentuan:
a.moderator berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara; atau
b.moderator berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. 2.8.4 Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Pejabat Negara, dan/ atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas perangkat daerah dan/ atau masyarakat. 2.8.5 Honorarium Panitia Diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% ( sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
1. 2.9 Pengelola Arsip, Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah 2 . 9 . 1 Pengelola arsip adalah Pegawai dan/atau ASN yang ditugaskan untuk mengurus penatausahaan arsip dokumen dokumen pemerintahan di Perangkat Daerah. Honorarium diberikan kepada Pengelola Arsip dan penyusun Arsip di Perangkat Daerah;
2. 2.9. 2 Pengelola keuangan daerah adalah para pejabat dan ASN yang ditugaskan dalam proses perencanaan, pelaksanaan,¢ penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, sesuai beban kerja, Resiko Kerja dan tanggungjawab secara fungsional, yang terdiri dari:
a.Pengelola Keuangan Daerah yang bertanggungjawab atas seluruh proses kebijakan dan otorisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: 1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah; 2) Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah; 4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 5) Bendahara Umum Daerah (BUD); 6) Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan 7) Tim Pendukung maximal 10 orang terdiri dari koodinator teknis dan anggota.
b.Pengelola Keuangan Daerah yang bertanggungjawab secara teknis atas anggaran yang menjadi kewenangannya, antara l ain : 1) Pengguna Anggaran; 2) Kuasa Pengguna Anggaran; 3) Pejabat Penatausaha Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD); 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 5) Pejabat Penyusunan Program dan Kegiatan; 6) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; 7) Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Penerimaan. Besaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab fungsional dan resiko kerjaan yang dilaksanakan. Penetapan besaran Honorarium berdasarkan atas pertimbangan azas kewajaran, kepatutan dan kelayakan terhadap beban, tanggungjawab fungsional dan resiko kerjaan yang dilaksanakan serta mempertimbangkan resiko sosial lainnya yang berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut. Besaran honorarium Pejabat pengelola Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan honorarium berdasarkan besaran anggaran yang dikelola masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -- Perangkat Daerah atau diatur secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan tidak melebih standar harga Satuan Regional yang ditetapkan oleh Presiden. Pemberian honorarium Pengelola Keuangan Daerah dipisahkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, tujuannya adalah memisahkan beban tanggungiawab darf resiko Pekerjaan yang menjadi tanggungjawab masing masing pejabat guna menciptakan azas keadilan, kewajaran dan kepatutan. 2.9.3 Pengelola Barang Milik Daerah adalah para pejabat dan ASN yang ditugaskan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, sesuai beban kerja, Resiko Kerja dan tanggungjawab secara fungsional, yang terdiri dari:
a.Pengelola Barang Milik Daerah yang bertanggungjawab atas seluruh proses kebijakan dan otorisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara l ai n : 1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2) W akil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD dan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 3) Pengelola Barang; 4) Pejabat Penatausahaan Barang di Pengelola; 5) Pengurus Barang di Pengelola; 6) Pengurus Barang Pembantu di Pengelola Barang; dan 7) Tim Pendukung maksimal 1 0 orang terdiri dari koodinator teknis dan anggota.
b.Pengelola Barang Milik Daerah yang bertanggungjawab secara teknis atas Pengelolaan Barang yang menjadi kewenangannya di Perangkat Daerah, antara lain: 1) Pengguna Barang; 2) Kuasa Pengguna Barang; 3) Pejabat Penatausahaan Barang di Pengguna; 4) Pejabat Penatausahaan Barang di Kuasa Pengguna Barang; 5) Pengurus Barang di Pengguna; 6) Pengurus Barang Pembantu di Pengguna Barang. Besaran honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab fungsional dan resiko kerjaan yang dilaksanakan. Penetapan besaran Honorarium berdasarkan atas pertimbangan azas kewajaran, kepatutan dan kelayakan terhadap beban, tanggungjawab fungsional dan resiko kerjaan yang dilaksanakan serta mempertimbangkan resiko sosial lainnya yang berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut. Besaran honorarium Pejabat pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan honorarium berdasarkan akumulasi besaran nilai Neraca Aset Tetap yang dikelola setiap Perangkat Daerah berdasarkan hasil Laporanl 2 . 1 0 2 . 1 1 2 . 1 1. 1 2 . 1 1. 2 2 . 1 2 2 . 1 2 . 1 Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pemberian honorarium Pengelola Barang Milik Daerah dipisahkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, tujuannya adalah memisahkan beban tanggungjawab dan resiko Pekerjaan yang menjadi tanggungjawab masing masing pejabat guna menciptakan azas keadilan, kewajaran dan kepatutan. Pegawai Non ASN dan Jasa Rohani Layanan Kegiatan Pemerintahan Honorarium bagi Pegawai Non ASN yaitu diberikan kepada:
a.Tenaga Kontrak Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
b.Penyuluh Non ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
c.Pemimpin Agama dan/ atau Rohaniawan yang ditugaskan dalam acara-acara resmi kepemerintahan. Pemberi Keterangan Ahli dan Beracara: Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. Honorarium Beracara, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Pemberian honorarium atau sebutan lain kepada Pejabat dan/ atau pegawai dan/ atau Pihak lain dalam tugas tertentu dengan mempertimbangkan besaran tanggungjawab, resiko kerja serta ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020, antara lain: Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Honorarium diberikan kepada pejabat atau pegawai karena kewenangan, tugas dan tanggungjawab dalam penyelesaian kerugian Daerah, baik yang disebabkan oleh BendaharaJ Pegawai bukan bendahara atau Pihak lain sesuai laporan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, antara l ai n :
a.Ketua
b.Wakil Ketua
c.Sekretaris
d.Anggota; dan
e.Tim pendukung sekretariat maksimal 10 orang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2 . 1 2 . 2 Panitia Lelang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Honorarium diberikan kepada pegawai dan/ atau Pejabat yang ditugaskan dan diberi beban tanggungjawab sebagai panitia lelang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dalam rangka optimalisasi poemanfaatan dan peningkatan penerimaan daerah, sesuai ketentuan yang berlaku. Panitia Lelang terdiri dari :
a.Ketua
b.W akil Ketua
c.Sekretaris
d.Anggota
e.Tim pendukung sekretariat maksimal 7 orang, salah satu bertindak sebagai Kepala Sekretariat. 2 . 1 2 . 3 Satuan Tugas Pengamanan Barang Milik Daerah Honorarium diberikan kepada Pegawai dan/ atau pejabat atau Pihak lain yang diberikan beban tugas dan tanggungjawab dalam rangka pemilihan hak dan pengamanan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh orang lain dan/atau karena putuskan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Satuan Tugas Pengamanan BMD terdiri dari :
a.Pengarah;
b.Ketua;
c.Wakil Ketua;
d.Sekretaris;
e.Anggota; dan
f.Tim pendukung sekretariat maksimal 10 orang 2 . 1 3 Tugas Belajar, Bantuan Belajar dan Ijin Belajar Diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kesempatan untuk mengikuti jenjangan pendidikan formal, melalui jalur Tugas Belajar, Bantuan Belajar dan Ijin Belajar berdasarkan Keputusan atau penugasan Bupatik
1. 3.SATUAN BIAYA LEMBUR DAN BIAYA PEMELIHARAAN 3 . 1. Uang Lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang, guna menyelesaikan pekerjaan diluar jam kantor dan hari libur. Pembayaran dilakukan berdasarkan jam kerja atau orang jam (OJ). 3 . 2 . Pemeliharaan Kendaraan Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
a.Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
b.pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.
1. 3.3. Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor; personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner4 NO KOMPONEN PEMBIAYAAN SATUAN BESARAN RP) I. Satuan Biava Sewa, dan Makanan dan Minuman
2. 1.Biava Sewa 95.000.000 I. Sewa Gedung Untuk Kantor Unit I Tahun
3. 2.Sewa Terop Biasa Unit 450.000 Unit 600.000
4. 3.Sewa Terop VIP Sewa Terop Lengkung Biasa Unit 700.000 4.
5. 5.Sewa Terop Lengkup VIP Unit 1.000.000
6. 6.Sewa Tenda Sernavil 5x5 Unit 2.000.000
7. 7.Sewa Tenda Semavil 4x4 Unit 1.750.000
8. 8.Sewa Tenda Roder M2 200.000
9. 9.Sewa Kursi Chitos Biasa Buah 35.000
10. 10.Sewa Kursi Chitos dengan Cover Buah 50.000 1 1. Sewa Kursi Plastik Buah 5.000
11. 12.Sewa Kursi Plastik dengan Cover Buah 10.000
12. 2.Bia a Jamuan Makanan dan minuman
13. 1.Jamuan VVIP Paket/Pack 350.000
14. 2.Jamuan VIP termasuk pelayanan di Rumah Jabatan Paket/Pack 200.000
15. 3.Jamuan Rapat melibatkan Forkopimda Kotak 75.000
16. 4.Jamuan Rapat Biasa/ Rutin Kotak 40.000
17. 5.Jamuan bagi Petugas Medis atau Petugas Jaga Kotak 30.000
18. 6.Jamuan bagi Pasien di RSUD dan Faskes Kotak 40.000
19. 7.Jamuan Makan Tamu Biasa Kotak 30.000
20. 8.Jamuan piket, pengamanan, dan aktivitas lapangan lainnya Kotak 35.000
21. 3.Bia a Jamuan Snack/Kudapan
22. 1.Jamuan VVIP Paket/ Pack 100.000
23. 2.Jamuan VIP termasuk pelavanan di Rumah iabatan Paket/ Pack 75.000
24. 3.Jamuan Rapat melibatkan Forkompinda Kotak 25.000
25. 4.Jamuan Rapat Biasa/ Rutin Kotak 20.000
26. 5.Jamuan bagi Petugas Medis atau Petugas Jaga Kotak 15.000
27. 6.Jamuan bagi Pasien di RSUD dan Faskes Kotak 15.000
28. 7.Jamuan Snack Tamu Biasa Kotak 12.500
29. 8.Jamuan snack piket, pengamanan, aktivitas lapangan lainnya Kotak 12.500 II. Satuan Biava Honorarium 1 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
30. 1.Ketua Orang / Bulan 1.500.000 2 Anggota Orang / Bulan 1.250.000
31. 3.Sekretaris bukan Anggota Orang / Bulan 500.000
32. 4.Tim Sekretariat (maksimal 10 orang) Orang / Bulan 425.000 2 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)
33. 1.Ketua Orang / Bulan 1.000.000 2 ]Anggota Orang / Bulan 850.000
34. 3.Sekretaris bukan Anggota Orang / Bulan 350.000
35. 4.Tim Sekretariat (maksimal 5 orang] Orang / Bulan 250.000 3 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan vang Ditetapkan Oleh Bupati
l.Penarah Orang / Bulan 750.000
1. 2.Pen Jawab Orang / Bulan 625.000
2. 3.Ketua Orans / Bulan 500.000
3. 4.Wakil ketua Orang / Bulan 425.000
4. 5.S ek:retaris Orang / Bulan 375.000
5. 6.Anggota Orang / Bulan 350.000 4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan vang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
6. 1.Pengarah Orang / Bulan 375.000
7. 2.Pena Jawab Orang / Bulan 350.000
8. 3.Ketua Orang / Bulan 325.000
9. 4.Wakil ketua Orang / Bulan 300.000
10. 5.Sekretaris Orang / Bulan 250.000
11. 6.Anggota Orang / Bulan 225.000 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (paling banyak 10 orang untuk tim 5 pelaksana kegiatan yang ditetapkan kepala daerah, paling banyak 7 orang untuk tim lpelaksana kegiatan vang ditetapkan sekretaris daerahl
12. 1.Ketua/ Wakil Ketua Orang / Bulan 125.000
13. 2.Anggota Orang / Bulan 110.000 6 Honorarium Tim Penyusunan Jumal
14. 1.Penanggung Jawab Orang / Kegiatan 250.000 2 Redaktur Orang / Kegiatan 200.000
15. 3.Penvunting/ Editor Orang / Kegiatan 150.000
16. 4.Desain Grafis Orang / Keaiatan 90.000
17. 5.Fotografer Orang / Kegiatan 90.000
18. 6.Sekretariat Orang / Kegiatan 75.000
19. 7.Pembuat Artikel Paket 100.000 NO KOMPONEN PEMBIAYAAN SATUAN BESARAN RP) 7 Honorarium Tim Penvusunan Buletin / Maialah I. Penanggung Jawab Orang / Keaiatan 200.000
20. 2.Redaktur Orang / Kegiatan 150.000
21. 3.Penvunting/ Editor Orang / Keiatan 125.000
22. 4.Desain Grafis Orang / Kegiatan 90.000
23. 5.Fotografer Orang / Kegiatan 90.000
24. 6.Sekretariat Orang / Kegiatan 75.000
25. 7.Pembuat Artikel Paket 50.000 8 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website I. Pen Jawab [Orans / Bulan 250.000
26. 2.Redaktur Orang / Bulan 225.000
27. 3.Editor Orang / Bulan 200.000
28. 4.Web Admin/Admin Aplikasi Orang / Bulan 175.000
29. 5.Web Developerl Orang / Bulan 150.000
30. 6.Pembuat Artikel Paket 50.000 9 Honorarium Penvelenggara Uiian Tingkat Pendidikan Dasar I. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Paket 75.000
31. 2.Pengawas Uiian Orang / hari 120.000
32. 3.Pemeriksa Hasil Uiian Paket 2.500 10 Honorarium Penvelenggara Uiian Tingkat Pendidikan Menengah I. Penvusun atau Pembuat Bahan Uiian Pa.ket 95.000 2 Pengawas Ujian Orang / hari 135.000
33. 3.Pemeriksa Hasil Uiian Paket 3.750 1 1 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten I. Penvusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten Paket 50.000
34. 2.Telaah Materi Soal Tingkat Kabupaten Paket 22.500
35. 3.Telaah Bahasa Soal Tingkat Kabupaten Paket 10.000 12 Honorarium Penvelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) I. Penceramah Orang / Jam Pelajaran 375.000
36. 2.Pengaiar vang berasal dari luar PD penvelenggara Orang / Jam Pelaiaran 150.000
37. 3.Pengajar yang berasal dari PD penyelenggara Orang / Jam Pelaiaran 100.000
38. 4.Penvusunan Modul Diktat Per Modul 1.000.000 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat dengan durasi Lama Diktat s.d. 5 13 hari I. Penanggung Jawab Orang / Kesiatan 225.000
39. 2.Ketua/Wakil ketua Orang / Kesiatan 200.000
40. 3.Sekretaris Orang / Keaiatan 150.000
41. 4.Anggota Orang / Kegiatan 150.000 14 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat dengan durasi Lama Diklat 6 s . d 30 hari I. Penano6mg Jawab Orang / Kegiatan 337.500
42. 2.Ketua/Wakil ketua Orang / Kegiatan 300.000
43. 3.Sekretaris Orang / Keoiatan 225.000
44. 4.Anggota Orang / Kesiatan 225.000 1 5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diktat dengan durasi Lama Diklat lebih dari 30 hari I. Penanggung Jawab Orang/ Keaiatan 450.000
45. 2.Ketua/Wakil ketua Orang / Keiatan 400.000
46. 3.Sekretaris Orang / Kegiatan 300.000
47. 4.Anggota Orang / Kegiatan 300.000 16 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) I. Pembina Orang / Bulan 3.500.000
48. 2.Pengarah Orang / Bulan 3.000.000
49. 3.Ketua Orang / Bulan 2.500.000
50. 4.Wakil Ketua Orang / Bulan 2.000.000
51. 5.Sekretaris Orang / Bulan 1.500.000
52. 6.Anasota Orang I Bulan 1.300.000
53. 7.Staf Sekretariat (maksimal 7 orang) Orang / Bulan 600.000 17 Honorarium Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
54. 1.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Orang Bulan 225.000 2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlaku sejak penetapan
55. 1.Nilai Pagu pengadaan s/d 50 Juta Oran / Bulan 150.000 2 Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 100 Juta Orang Bulan 175.000
56. 3.Nilai Pagu pengadaan di atas 100 Juta s/d 150 Juta Orang Bulan 200.000
57. 4.Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta Orang Bulan 225.000
58. 5.Nilai Pagu pengadaan di atas 200 Juta s/d 500 Juta Orang Bulan 250.000
59. 6.Nilai Pau pengadaan di atas 500 Juta s/d 1 Miliar Orang / Bulan 325.000 4 NO KOMPONEN PEMBIAYAAN
60. 7.Nilai Pagu pengadaan di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar
61. 8.Nilai Pagu pengadaan di atas 2,5 Miliar s/d 5 Miliar
62. 9.Nilai Pagu pengadaan di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar
63. 10.Nilai Pagu pengadaan di atas 10 Miliar s/d 15 Miliar 1 1 . Nilai Pagu pengadaan di atas 15 Miliar s/d 20 Miliar
64. 12.Nilai Pagu pengadaan di atas 20 Miliar s/d 30 Miliar
65. 13.Nilai Pagu pengadaan di atas 30 Miliar s/d 40 Miliar
66. 14.Nilai Pagu pengadaan di atas 40 Miliar s/d 60 Miliar
67. 15.Nilai Pagu pengadaan di atas 60 Miliar s/d 80 Miliar
68. 16.Nilai Pagu pengadaan di atas 80 Miliar s/d 100 Miliar
69. 17.Nilai Pagu pengadaan di atas 100 Miliar
70. 2.Unit Keria Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
71. 1.Kepala
72. 2.Sekretaris / Staf Pendukung Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (Sejak Surat Keputusan Penetapan Tim
73. 3.'Teknisl
74. 1.Nilai Pagu pengadaan di atas 50 Juta s/d 200 Juta
75. 2.Nilai Pagu pengadaan di atas 200 Juta s/d 500 Juta
76. 3.Nilai Pagu pengadaan di atas 500 Juta s/d 1 Miliar
77. 4.'Nilai Pagu pengadaan di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar
78. 5.Nilai Pagu pengadaan di atas 2,5 Miliar s/d 5 Miliar
79. 6.Nilai Pau pengadaan di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar
80. 7.Nilai Pagu pengadaan di atas 10 Miliar s/d 15 Miliar
81. 8.Nilai Pagu pengadaan di atas 15 Miliar s/d 20 Miliar
82. 9.Nilai Pagu pengadaan di atas 20 Miliar s, d 30 Miliar
83. 10.Nilai Pagu pengadaan di atas 30 Miliar s, d 40 Miliar 1 1 . Nilai Pagu pengadaan di atas 40 Miliar s/d 60 Miliar
84. 12.Nilai Pagu pengadaan di atas 60 Miliar s/d 80 Miliar
85. 13.Nilai Pagu pengadaan di atas 80 Miliar s/d 100 Miliar
86. 4.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa (Konstruksi) I. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 iuta
87. 2.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta
88. 3.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp. 1 Miliar
89. 4.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Miliar sampai dengan Rp. 2,5 Miliar
90. 5.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 Miliar sampai dengan Rp. 5 Miliar
91. 6.Nilai pagu pengadaan di atas Rb.5 Miliar sampai dengan RD. 10 Miliar
92. 7.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Miliar sampai dengan Rp. 25 Miliar
93. 8.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 Miliar sampai dengan Rp.50 Miliar
94. 9.Nilai pagu pengadaan di atas RD.50 Miliar sampai dengan RD.75 Miliar
95. 10.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 Miliar sampai dengan Rp. 100 Miliar 1 1 . Nilai pagu pengadaan di atas RD. 100 Miliar sampai dengan Rp.250 Miliar
96. 12.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Miliar sampai dengan Rp.500 Miliar
97. 13.Nilai pagu pengadaan di atas RD.500 Miliar sampai dengan RD.750 Miliar
98. 14.Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750Miliar sampai dengan Rp. 1 Triliun
99. 15.Nilai pagu pengadaan di atas RD. I Triliun
100. 5.Honorarium Kelompok Keria Pemilihan : Pengadaan Barang/Jasa (Nonkonstruksil SATUAN Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang Bulan Oran Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekerjaan Orang Paket Pekeriaan Orang Paket Pekerjaan Orang Paket Pekeriaan Orang Paket Pekerjaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekerjaan BESARAN RP) 400.000 625.000 875.000 925.000 1.250.000 1.375.000 1.625.000 1.750.000 1.875.000 2.125.000 2.500.000 500.000 375.000 125.000 175.000 225.000 275.000 375.000 425.000 575.000 625.000 675.000 775.000 825.000 1.000.000 1.125.000 170.000 212.500 255.000 317.500 380.000 445.000 530.000 612.500 697.500 782.500 895.000 1.007.500 1.122.500 1.235.000 1.390.000
101. 1.Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta Orang / Paket / Pekerjaan 150.000 6.
102. 2.Nilai pagu pengadaan di atas RD. 200 iuta s/d RD. 500 iuta
103. 3.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. I miliar
104. 4.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar
105. 5.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar
106. 6.Nilai pagu pengadaan di atas RD. 5 miliar s/d Ro. 10 miliar
107. 7.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar
108. 8.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d RD. 50 miliar
109. 9.Nilai pagu pengadaan di atas RD. 50 miliar s/d. Ro. 75 miliar
110. 10.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar 1 1 . Nilai pagu pengadaan di atas RD. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar
111. 12.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar
112. 13.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar
113. 14.Nilai pagu pengadaan di atas Ro. 750 miliar s/d RD. I triliun
114. 15.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. l triliun Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnva (Non Konstruksi) Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekeriaan 190.000 230.000 285.000 342.500 400.000 477.500 552.500 630.000 705.000 807.500 910.000 1.010.000 1.112.500 1.252.500 3. 4. 5. Nilai pagu penaadaan iasa Lainnva sampai denan Ro. 100 Juta Nilai pagu pengadaanjasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas 100 Juta s/d [p, O 0 . l u t e Nilai pagu pengadaan iasa Konsultansi/ iasa Lainnva di atas 250 Juta s/d Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekeriaan Orang / Paket / Pekerjaan Orang / Paket / Pekeriaan 100.000 112.500 112.500 120.000 150.000 180.000 , I I. Nilai pagu penadaan Jasa konsultansi sampai dengan Ro. 50 Juta Orang / Paket / Pekerjaan Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas 500 Juta s/d
115. 6.p 1 A4liar Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas di atas Rp. 50 juta s/ d Rp. l 00
116. 2.~juta NO KOMPONEN PEMBIAYAAN SATUAN BESARAN RP) Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas 1 Miliar s/ d Rp. Orang / Paket / Pekerjaan 227.500
117. 7.[ r AM;liar Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas 2,5 Miliar s/ d Orang / Paket / Pekerjaan 272.500
118. 8.[ p Miliar Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas 5 Miliar s/ d Rp. Orang / Paket / Pekerjaan 317.500
119. 9.1 0 A4ilia+ Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas 10 Miliar s/d Orang / Paket / Pekeriaan 377.500
120. 10.Ro. 25 Miliar Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas 25 Miliar s/ d Orang / Paket / Pekeriaan 437.500 1 1. Ro. 50 Miliar Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas50 Millar s/d Orang / Paket / Pekeriaan 497.500
121. 12.Ro.75 Miliar Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas Rp.75 Miliar Orang / Paket / Pekeriaan 557.500
122. 13.s/d RD.100 Miliar Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas Rp. 100 Miliar Orang / Paket / Pekeriaan14. s/d RD.250 Miliar 640.000 Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas Rp. 250 Miliar Orang / Paket / Pekeriaan 720.00015. l e / ,4 p t ( A441,a, Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas Rp. 500 Miliar Orang / Paket / Pekeriaan 800.00016. l s / 750 Mi]jar Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas Rp. 750 Orang / Paket / Pekeriaan17. Miliars/d RD. 1 Triliun 880.000 Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/ jasa Lainnya di atas Rp.1 Triliun Orang / Paket / Pekeriaan18. 990.000
123. 7.Panitia Change Contract Order (Panitia CCO)/ Peneliti Kontrak
124. 1.Nilai Pasu pengadaan di atas 10 Miliar Orang / Paket / Pekeriaan 375.000
125. 2.Nilai Pagu pengadaan di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar Orang / Paket / Pekeriaan 325.000
126. 3.Nilai Pagu pengadaan di atas 2,5 Miliar s/d 5 Miliar Orang / Paket / Pekeriaan 275.000
127. 4.Nilai Pagu pengadaan di atas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar Orang / Paket / Pekeriaan 225.000
128. 5.Nilai Pagu pengadaan di atas 500 Juta s/d 1 Miliar Orang / Paket / Pekeriaan 175.000
129. 6.Nilai Pagu pengadaan di atas 200 Juta s/d 500 Juta Orang / Paket / Pekeriaan 125.000
130. 8.Honorarium Tim Swakelola vans ditandatangani Pengauna Anagaran
131. 1.Ketua Orang / Bulan 325.000 2 Wakil Orang / Bulan 275.000
132. 3.Sekretaris Orang / Bulan 250.000
133. 4.Anggota Orang / Bulan 225.000 18 Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
134. 1.Narasumber Luar Daerah Pemerintah Provinsi dan Kab. Lainnva Orang / Jam 200.000 2 Narasumber Luar Daerah Pemerintah pusat dan daerah lainnva Orang / Jam 200.000
135. 3.Moderator/ Pendamping Orang / Kesiatan 200.000
136. 4.Narasumber Dalam Daerah Buoati/Wakil Buoati Orang / Jam 250.000
137. 5.Narasumber Dalam Daerah Peiabat Eselon II Orang / Jam 200.000
138. 6.Narasumber Dalam Daerah Peiabat Eselon II[ dan Profesional Orang / Jam 200.000
139. 7.Honorarium Pembawa Acara Orang / Kegiatan 175.000
140. 8.Honorarium Panitia I. Penanggung Jawab Orang / Kegiatan 200.000
141. 2.Ketua/Wakil ketua Orans / Kesiatan 175.000
142. 3.Sekretaris] Orang / Kegiatan 125.000
143. 4.Anggota Orang / Keoiatan 125.000 19 Honorarium Pengelola Arsip
144. 1.Pengelola Arsip Orang / Bulan 200.000 20 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggungjawab atas seluruh proses kebijakan dan otorisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan A mempertimbangkan beban kerja, tanggungjawab dan resiko kerjanya serta memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, maka menetapkan besaran honorariumnya sebagai berikut: 1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Oran / Bulan 10.625.000 2 Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Orang / Bulan 9.375.000 3 Koordinator Penelola Keuangan Daerah Oran / Bulan 8.125.000 4 PPKD dan Bendahara Umum Daerah Orang / Bulan 7.125.000 5 Kuasa Bendahara Umum Daerah Orang / Bulan 6.750.000 6 Koordinator Tim Pendukung Perencanaan Anggaran Oran / Bulan 4.750.000 Tim Pendukung dalam mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah (max 9 7 org] Orang / Bulan 1.875.000 Pengelola Keuangan Daerah yang bertanggungjawab secara teknis atas anggaran B[vane meniadi kewenangannva. antara lain : I Penaguna Angaaran dan Kuasa Penssuna Anggaran pada Perangkat Daerah
145. 1.Nilai Pagu di atas 250 Juta s/d 500 Juta Orang / Bulan 362.500
146. 2.Nilai Pagu di atas 500 Juta s/d 1 Miliar Orang / Bulan 425.000
147. 3.Nilai Pau di atas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar Orang / Bulan 475.000
148. 4.Nilai Paau di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar Orang / Bulan 600.000 t NO KOMPONEN PEMBIAYAAN
149. 5.Nilai Pagu di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar
150. 6.Nilai Pagu di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar
151. 7.Nilai Pagu di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar
152. 8.Nilai Pagu di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar
153. 9.Nilai Pagu di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar
154. 10.Nilai Pagu di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar 1 1 . Nilai Pagu di atas 250 Miliar s/d 500 Miliar 2 Pejabat Penatausaha Keuangan pada Perangkat Daerah
155. 1.Nilai Pagu di atas 250 Juta s/d 500 Juta
156. 2.Nilai Pagu di atas 500 Juta s/d 1 Miliar
157. 3.Nilai Pagu di atas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar
158. 4.Nilai Pagu di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar
159. 5.Nilai Pagu di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar
160. 6.Nilai Pasu di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar
161. 7.Nilai Pagu di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar
162. 8.Nilai Pasu di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar
163. 9.Nilai Pagu di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar
164. 10.Nilai Pagu di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar 1 1 . Nilai Pagu di atas 250 Miliar s/d 500 Miliar 3 Pejabat Penyusunan Program pada Perangkat Daerah
165. 1.Nilai Pasu diatas 250 Juta s/d 500 Juta
166. 2.Nilai Pasu diatas 500 Juta s/d 1 Miliar
167. 3.Nilai Pagu diatas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar
168. 4.Nilai Pagu diatas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar
169. 5.Nilai Pagu diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar
170. 6.Nilai Pagu diatas 10 Miliar s/d 25 Miliar
171. 7.Nilai Pau diatas 25 Miliar s/d 50 Miliar
172. 8.Nilai Pagu di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar
173. 9.Nilai Pagu di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar
174. 10.Nilai Prum di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar 1 1. Nilai Pasu di atas 250 Miliar s/d 500 Miliar SATUAN Orang / Bulan Orang / Bulan Oran / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Oran / Bulan Orang Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / bulan Orang bulan Orang bulan Orang T bulan Orang r bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan BESARAN RP) 650.000 850.000 925.000 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 285.000 325.000 375.000 425.000 475.000 625.000 760.000 890.000 925.000 975.000 1.025.000 275.000 300.000 325.000 350.000 375.000 400.000 425.000 450.000 475.000 500.000 525.000 4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Perangkat Daerah I. Nilai Pau Proram/kegiatan/sub keiatan s/d 250 Juta
175. 2.Nilai Paau Program/kegiatan/sub kegiatan di atas 250 Juta s/d 500
176. 3.Nilai Pagu Program/kegiatan/sub keiatan di atas 500 Juta s/d 1 Miliar Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan 250.000 352.500 402.500 4. Nilai Pagu Program/kegiatan/sub kegiatan di atas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar Orang / Bulan 450.000 Nilai Pagu Program/ kegiatan/ sub kegiatan di atas 2.5 Miliar s/ d 5 Miliar
177. 5.Orang / Bulan 552.500 Nilai Pagu Program/kegiatan/sub kegiatan di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar 6. Nilai Pagu Program/kegiatan/sub kegiatan di atas 10 Miliar s/d 25
178. 7.Miliar Nilai Pagu Program/ kegiatan/ sub kegiatan di atas 25 Miliar s/d 50
179. 8.Miliar Nilai Pagu Program/kegiatan/sub kegiatan di atas 50 Miliar s/d 75
180. 9.Miliar Nilai Pagu Program/kegiatan/sub kegiatan di atas 75 Miliar s/d JOO
181. 10.I M i i a r Nilai Pagu Program/kegiatan/sub kegiatan di atas 100 Miliar s/d 250 I I. Miliar Nilai Pagu Program/kegiatan/sub kegiatan di atas 250 Miliar s/d 500
182. 12.I;1a+ 5 Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah
183. 1.Nilai Pagu s/d 500 Juta
184. 2.Nilai Pasu di atas 500 Juta s/d 1 Miliar
185. 3.Nilai Pagu di atas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar
186. 4.Nilai Pagu di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar
187. 5.Nilai Pagu di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar
188. 6.Nilai Pagu di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar
189. 7.Nilai Pagu di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar
190. 8.Nilai Pagu di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar
191. 9.Nilai Pagu di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar
192. 10.Nilai Pasu di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar 1 1 . Nilai Pagu di atas 250 Miliar s/d 500 Miliar 6 Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah 1 . Nilai Pagu s/d 500 Juta
193. 2.Nilai Pagu di atas 500 Juta s/d 1 Miliar
194. 3.Nilai Pagu di atas I Miliar s/d 2.5 Miliar
195. 4.Nilai Pagu di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar
196. 5.Nilai Pagu di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar
197. 6.Nilai Pagu di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar
198. 7.Nilai Pasu di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang/ Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Oran [ Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Oran / Bulan 630.000 730.000 800.000 930.000 975.000 1.025.000 1.075.000 250.000 285.000 335.000 385.000 430.000 545.000 660.000 775.000 800.000 825.000 850.000 225.000 250.000 275.000 300.000 350.000 4 2 5. 0 0 0 ] ; 450.000 IL NO KOMPONEN PEMBIAYAAN SATUAN BESARAN RP)
199. 8.Nilai Pagu di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar Orang / Bulan 475.000
200. 9.Nilai Paau di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar Orang / Bulan 500.000
201. 10.Nilai Pasu di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar Orang / Bulan 525.000 1 1. Nilai Pagu di atas 250 Miliar s/d 500 Miliar Orang / Bulan 550.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu 7 Perangkat Daerah
l.Nilai Pasu s/d 500 Juta Orang / Bulan 175.000
1. 2.Nilai Pagu di atas 500 Juta s/d 1 Miliar Orang / Bulan 200.000
2. 3.Nilai Pasu di atas 1 Miliar s/d 2.5 Miliar Oran / Bulan 225.000
3. 4.Nilai Pagu di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar Orang / Bulan 275.000
4. 5.Nilai Pasu di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar Orang / Bulan 325.000
5. 6.Nilai Pagu di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar Orans / Bulan 350.000
6. 7.Nilai Pasu di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar Orang / Bulan 375.000
7. 8.Nilai Pagu di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar Orang / Bulan 400.000
8. 9.Nilai Pasu di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar Orang / Bulan 425.000
9. 10.Nilai Pagu di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar Orang / Bulan 450.000 1 1 . Nilai Pagu di atas 250 Miliar s/d 500 Miliar Orang / Bulan 475.000 Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertanggungjawab atas seluruh proses kebijakan dan otorisasi atas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan C mempertimbangkan beban kerja, tanggungijawab dan resiko kerjanya serta memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, maka menetapkan besaran honorariumnya sebagai berikut : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD dan kekayaan Daerah yang 1 dipisahkan Orang / Bulan 9.250.000 Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD dan kekayaan Daerah yang 2 dipisahkan Oran / Bulan 8.250.000 3 Pengelola Barang Milik daerah Orang / Bulan 7.625.000 4 Peiabat Penatausaha Barang Milik Daerah Oran / Bulan 7.125.000 5 Pengurus Barang di Pengelola Orang / Bulan 6.250.000 6 Pengurus Barang Pembantu di Pengelola Orang / Bulan 1.875.000 6 Koordinator Tim Pendukung Pengelolaan BMD Orang / Bulan 4.750.000 7 Tim Pendukung dalam mendukung Pengelolaan BMD (max 9 on) Orang / Bulan 1.875.000 Pengelola Barang Milik Daerah yang bertanggungjawab secara teknis atas BMD D lvans meniadi kewenangannva. antara lain : 1 Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
l.Nilai Neraca Aset Tetap 250 s/ d 500 Juta Orang / Bulan 350.000
1. 2.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 500 Juta s/ d I Miliar Orang / Bulan 375.000
2. 3.Nilai Neraca Aset Tetap di atas l Miliar s/d 2.5 Miliar Orang / Bulan 425.000
3. 4.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 2.5 Miliar s/ d 5 Miliar Orang / Bulan 475.000
4. 5.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar Orang / Bulan 525.000
5. 6.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 10 Miliar s/ d 25 Miliar Orang / Bulan 575.000
6. 7.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar Orang / Bulan 625.000
7. 8.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 50 Miliar s/ d 75 Millar Orang / Bulan 675.000
8. 9.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar Orans / Bulan 725.000
9. 10.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 100 Miliar s/ d 250 Miliar Orang / Bulan 775.000 1 1. Nilai Neraca Aset Tetap di atas 250 Miliar s/ d 500 Miliar Orang / Bulan 825.000 2 Peiabat Penatausahaan Barang di Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
l.Nilai Neraca Aset Tetap 250 s/ d 500 Juta Orang / Bulan 300.000
1. 2.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 500 Juta s/ d 1 Miliar Orang / Bulan 325.000
2. 3.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 1 Miliar s/ d 2.5 Miliar Oran / Bulan 375.000
3. 4.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar Orang / Bulan 425.000
4. 5.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 5 Miliar s/ d 10 Miliar Orang / Bulan 475.000
5. 6.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 10 Miliar s/ d 25 Miliar Orang / Bulan 525.000
6. 7.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar Orans / Bulan 575.000
7. 8.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 50 Miliar s/d 75 Miliar Orang / Bulan 625.000
8. 9.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 75 Miliar s/ d 100 Miliar Orang / Bulan 675.000
9. 10.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 100 Miliar s/ d 250 Miliar Oran T Bulan 725.000 1 1 . Nilai Neraca Aset Tetap di atas 250 Miliar s/d 500 Miliar Orang / Bulan 775.000 3 Pen urus Barang di Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
l.Nilai Neraca Aset Tetao 250 s/d 500 Juta Orang / Bulan 250.000
1. 2.Nilai Neraca Aset Tetao di atas 500 Juta s/ d 1 Miliar Oran / Bulan 275.000
2. 3.Nilai Neraca Aset Tetap di atas l Miliar s/ d 2.5 Miliar Orang / Bulan 325.000
3. 4.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 2.5 Miliar s/ d 5 Miliar Orang / Bulan 375.000
4. 5.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar Orang / Bulan 425.000
5. 6.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar Orang / Bulan 475.000
6. 7.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar Orang / Bulan 525.000
7. 8.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 50 Miliar s/ d 7 5 Miliar Orang / Bulan 575.000
8. 9.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 75 Miliar s/ d 100 Miliar Orang / Bulan 625.000
9. 10.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 100 Miliar s/d 250 Miliar Orang / Bulan 675.000 1 1. Nilai Neraca Aset Tetap di atas 250 Miliar s/d 500 Miliar Orang / Bulan 725.000 4 Pengurus Barang Pembantu di Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
l.Nilai Neraca Aset Tetap 250 s/d 500 Juta Orang / Bulan 175.000 I . NO KOMPONEN PEMBIAYAAN SATUAN BESARAN RP)
1. 2.Nilai Neraca Aset Tetap di atas diatas 500 Juta s/d I Miliar Orang / Bulan 200.000
2. 3.Nilai Neraca Aset Tetap di atas I Miliar s/ d 2 . 5 Miliar Orang / Bulan 225.000
3. 4.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 2.5 Miliar s/d 5 Miliar Orang / Bulan 250.000
4. 5.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 5 Miliar s/d 10 Miliar Orang / Bulan 275.000
5. 6.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 10 Miliar s/d 25 Miliar Orang / Bulan 300.000
6. 7.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 25 Miliar s/d 50 Miliar Orang / Bulan 325.000
7. 8.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 50 Miliar s/ d 75 Millar Orang / Bulan 350.000
8. 9.Nilai Neraca Aset Tetap di atas 75 Miliar s/d 100 Miliar Orang / Bulan 375.000
9. 10.Nilai Neraca Aset Tetap di atas JOO Miliar s/d 250 Miliar Orang / Bulan 400.000 1 1 . Nilai Neraca Aset Tetap di atas 250 Miliar s/ d 500 Millar Orang / Bulan 425.000 21 Honorarium Bagi Pegawai Non ASN
l.Tenaga Kontrak Daerah atau PPPK Paruh Waktu Orang / Bulan 2.000.000
1. 2.Penvuluh Non ASN I. SLTA Orang / Bulan 2.100.000
2. 2.DI/DII/ DIII/Sariana Terapan Orang / Bulan 2.400.000
3. 3.Sariana (SI) Orang / Bulan 2.600.000
4. 4.Master(s2) Oran / Bulan 2.800.000
5. 5.Doktor (S3) Orang / Bulan 3.000.000 22 Biava Jasa dalam penvelenggaraan Kegiatan Pemerintahan
6. 1.Rohaniwan Orang / Kegiatan 400.000 23 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
l.Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Orang / Kegiatan 1.600.000
1. 2.Honorarium Beracara Orang / Kesiatan l.600.000 24 Mempertimbangkan tanggungjawab dan resiko kerjanya serta memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,maka menetapkan besaran hasi Honorarium Kepada : A Majelis Pertimbangan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah, 1 Ketua or/kali sidang 2.500.000 2 Wakil Ketua ors/kali sidang 2.250.000 3 Sekretarisl or/kali sidang 2.000.000 4 l Anggota or/kali sidang l. 750.000 5 Tim Pendukung Sekretariat (maksimal 10 orang) 1 Kepala Sekretariat or/kali sidang 425.000 2 Anggota Tim pendukung or/kali sidang 350.000 8 Panitia Lelang Barang Milik Daerah 1 Ketua or/ bulan 7.500.000 2 Wakil Ketua or/bulan 6.500.000 3 Sekretarisl or/bulan 6.000.000 4 Angota or/bulan 5.500.000 5 Tim Pendukung Sekretariat (maksimal 7 orang) 1 Kepala Sekretariat or/bulan 850.000 2 Anggota Tim pendukung or/bulan 700.000 C Satuan Tugas Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) l Pengarah or/ bulan 3.500.000 2 Ketua or/bulan 3.000.000 3 Wakil Ketua or/ bulan 2.750.000 4 Sekretarisl or/bulan 2.000.000 5 Anogota org/ bulan 1.500.000 6 Tim Pendukung (maksimal 10 Orang) or/bulan 750.000 25 Bia a Pendidikan dan Pelatihan (Diklatl
l.Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM)
l.Dukungan Pemerintah Daerah bagi Peserta Diklat
l.Diklat PIM II Orang / Kegiatan 40.000.000
1. 2.Diklat PIM Ill Orang / Kegiatan 35.000.000
2. 3.Diklat PIM JV Orang / Kegiatan 20.000.000
3. 2.Biava Kontribusi kepada Penvelensoara (disesuaikan dengan Ketentuan
4. 2.Diklat Prajabatan berdasarkan Golongan disesuaikan dengan Ketentuan Penyelenggaran/Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan yg berlaku
5. 3.Tugas Belajar/Ikatan Belajar
l.D-IV dan sederajat Orang/Tahun 17.500.000 2 Sl sederaiat Orang/Tahun 25.000.000
1. 3.S2 Sederaiat Orang/Tahun 35.000.000
2. 4.Spesialis Kedokteran Orang/Tahun 50.000.000
3. 4.lzin Belaiar atas lzin Pembina Kepegawaian I. D-IV dan sederaiat Orang/Tahun 6.500.000
4. 2.S l sederaiat Orang/Tahun 10.000.000
5. 3.S2 Sederaiat Orang/Tahun 12.500.000 III. Satuan Biava Lembur dan Biava Pemeliharaan I. Biava Lembur I NO KOMPONEN PEMBIAYAAN SATUAN BESARAN RP)
6. 1.Uang Lembur (Tanpa Uang Makanl Orang / Jam 20.000
7. 2.Pemeliharaan Kendaraan
8. 1.Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat
l.Keoala Daerah/Ketua DPRD Unit/Tahun 41.000.000
1. 2.Pejabat Eselon Ila Unit/Tahun 37.000.000
2. 2.Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
3. 1.Kendaraan Roda 2 Unit/Tahun 3.500.000
4. 2.Kendaraan Roda 4 Unit/Tahun 33.000.000
5. 3.Kendaraan Roda 6 Unit/Tahun 35.000.000
6. 4.Kendaraan Double Gardan Unit/Tahun 35.000.000
7. 3.Pemeliharaan Speed Boat Unit/Tahun 20.000.000
8. 3.Pemeliharaan Sarana Kantor
9. 1.Service Komputer/Laptop Unit I Tahun 600.000 2 Service Printer] Unit/ Tahun 500.000
10. 3.AC Kantor Unit/ Tahun 600.000
11. 4.Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit/ Tahun 3.595.000
12. 5.Genset 75 KVA] Unit/ Tahun 4.320.000
13. 6.Genset 100 KVA Unit/ Tahun 5.075.000
14. 7.Genset 125 KVA Unit/ Tahun 5.390.000
15. 8.Genset 150 KVA Unit / Tahun 6.630.000
16. 9.Genset 200 KVA U n i t / Tahun 7.405.000
17. 10.Genset 250 KVA Unit / Tahun 7.790.000 1 1. Gensel 300 KVA Unit / Tahun 8.395.000
18. 12.Genset 350 KVA Unit Tahun 8.880.000
19. 13.Genset 400 KVA Unit Tahun 10.480.000
20. 14.Genset 450 KVA Unit Tahun 11.480.000
21. 15.Genset 500 KVA Unit Tahun 12.810.000
22. 16.Genset 550 KVA Unit/ Tahun 15.885.000 III. PENUTUP Standar Biaya Umum yang diatur dalam peraturan bupati ini merupakan pedoman harga tertinggi yang telah mempertimbangkan tingkat kemahalan, resiko dan tanggungjawab yang berlaku di daerah Kabupaten Manggarai Baral Demikian Standar Biaya Umum ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. KETERANGAN: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter • Orang/Terbitan OP • Orang/Jam Pelajaran BUPATI MANGGARAI BARAT, •--. + •anastinya ;;.,y;,o:,_o,.,,,,.,.w,ft-r-7'.. fll!KUM - ' {'(l, «.as~i..i.};' s TNMF~NTURK PU'AMA RAYA, SH NIP. 19790710 200904 1 004 TTD EDISTASJUS ENDI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR J O TAHUN 2025 TANGGAL J2 arc} 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 KETENTUAN, TATA CARA PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA UMUM PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT I. PENGERTIAN UMUM 1 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
23. 2.Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
24. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
25. 4.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
26. 5.Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
27. 6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
28. 7.Pejabat Eselon II adalah Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
29. 8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
30. 9.Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah Pejabat yang karena jabatannya diberi kewenangan untuk melakukan pengujian dan pengesahan SPJ pada masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
31. 10.Pejabat Administrator adalah Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 1 1 . Pejabat Pengawas adalah Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 1 2 . Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
32. 13.Staf/Pelaksana adalah Staf/Pelaksana pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
33. 14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 1 5 . Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan4
34. 16.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 1 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
35. 18.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
36. 19.Pegawai Non ASN atau Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Daerah adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
37. 20.Pihak lain adalah masyarakat terbuka yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas. 2 1 . Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas, dengan memuat detil penugasan yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalamjangka waktu tertentu.
38. 22.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN untuk melakukan perjalanan dinas yang berdampak kepada pembebanan sejumlah biaya.
39. 23.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan atau batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
40. 24.Perjalanan Dinas biasa adalah Perjalanan Dinas ke Tempat yang dituju baik diluar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dalam wilayah Provinsi NTT.
41. 25.Perjalanan Dinas Dalam kota adalah perjalanan dinas bagi pejabat Negara, Pejabat Politik, ASN dan pihak lain ke wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
42. 26.Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
43. 27.Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang sifatnya tetap dan terus menerus pada setiap bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44. 28.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
45. 29.Biaya transport lokal adalah sejumlah uang yang diberikan Pejabat Negara, Pejabat Politik, ASN dan pihak lain yang melakukan aktivitas perjalanan dinas dalam wilayah ibu kota kecamatan dan ibukota kabupaten Manggarai Barat,l
46. 30.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 3 1 . Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
47. 32.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja berada.
48. 33.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
49. 34.Tern pat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
50. 35.Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara waktu. II. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Batasan pengaturan ketentuan perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a.Prinsip Perjalanan Dinas;
b.Tujuan Perjalanan Dinas;
c.Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
d.Kewenangan Penetapan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
e.Klasifikasi, Fasilitas Perjalanan Dinas Dan Biaya Perjalanan Dinas
f.Pihak Yang Melakukan Perjalanan Dinas
g.Alat Angkut Perjalanan Dinas;
h.Lama Perjalanan Dinas;
1. 1.Pemberlakuan Perjalanan Dinas yang melampaui Lamanya Tugas
j.Pelaksanaan, Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Sistem Pembayaran;
k.Pemberlakuan Batalnya Perjalanan Dinas
1. 1.Pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
m.Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; dan
n.Larangan.
a.Prinsip Perjalanan Dinas Setiap pejabat dan/ atau pegawai yang hendak melakukan Perjalanan Dinas wajib memperhatikan prinsip sebagai berikut:
1. 1.Selektif, yaitu untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2. 2.Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
3. 3.Efisien penggunaan anggaran daerah;
4. 4.Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
5. 5.Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan kepentingan dan urusan pada bidang pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan antara lain urusan keamanan, ketertiban, sosial budaya, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kepegawaian (pindah tugas, diklat, mutasi, ujian dinas, pengumandahan (detasharing), mengikuti rapat-rapat, pengawasan/pemeriksaan, konsultasi, sosialisasi, monitoring dan studi banding.
b.Tujuan Perjalanan Dinas Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, anggota dprd, aparatur sipil negara, pegawai lainnya dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka: 1 . Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan{
1. 2.Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
2. 3.Pengumandahan (detasering);
3. 4.Menempuh ujian dinas atau ujianjabatan;
4. 5.Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
5. 6.Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
6. 7.Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
7. 8.Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3; dan
8. 9.Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
c.Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Setiap pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas wajib memperhatikan ketentuan: 1 . Anggaran tersedia pada perangkat daerah yang bersangkutan.
1. 2.Berdasarkan panggilan dan atau kepentingan dengan ketentuan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari yang berwenang melalui penerbitan SPT dan SPPD.
2. 3.Bagi perjalanan dinas yang direncanakan oleh perangkat daerah maka pimpinan perangkat daerah wajib mengajukan nota dinas dan/ atau dokumen sejenis yang menjelaskan pentingnya pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud.
d.Kewenangan penetapan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas pejabat dan pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas yang dibebankan kepada APBD Kabupaten Manggarai Barat, diatur sebagai berikut: 1 . Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Biasa/Perjalanan Dinas Luar Kota dan Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi: a) Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan/ atau salah satu Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah bertugas dan/ atau berhalangan; b) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditetapkan oleh salah satu Pimpinan DPRD; c) Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan oleh Wakil Bupati atau oleh Sekretaris Daerah apabila Wakil Bupati berhalangan atau dinas luar; d) Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah bertugas atau berhalangan; e) Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana pada lingkup Perangkat Daerah ditetapkan oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya atau oleh Asisten Sekretaris Daerah lainnya apabila Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang koordinasi bertugas atau berhalangan; f) Camat ditetapkan oleh Sekretaris Camat;f g) Sekretaris Camat, Pejabat Pengawas dan Staf/Pelaksana pada Kantor Kecamatan ditetapkan oleh Camat atau pejabat lain sesuai pelimpahan tugas oleh Camat apabila Camat bertugas atau berhalangan.
1. 2.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD} bagi: a) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Staf/Pelaksana Lingkup Setda Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian apabila Sekretaris Daerah bertugas atau berhalangan. b} Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan oleh Sekretaris DPRD atau Pejabat lain di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai pelimpahan kewenangan Sekretaris DPRD apabila Sekretaris DPRD bertugas atau berhalangan. c) Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD dan Camat diterbitkan oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD dan Sekretaris Camat atau Pejabat lain yang melaksanakan pelimpahan pelaksanaan tugas Sekretaris apabila Sekretaris sedang bertugas atau berhalangan. d) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Staf/Pelaksana pada Perangkat Daerah wajib ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat lain sesuai pelimpahan kewenangan dari Kepala Perangkat Daerah apabila Kepala Perangkat Daerah sedang bertugas atau berhalangan.
2. 3.Penerbitan SPPD wajib dilakukan setelah memperoleh Penetapan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang dan apabila penerbitan SPPD mendahului penetapan SPT maka SPPD yang bersangkutan dinyatakan tidak sah.
3. 4.Dalam hal penerbitan SPPD pejabat yang berwenang sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan, lamanya perjalanan dinas dan waktu harus berangkat dan harus kembali.
e.Klasifikasi, Fasilitas Perjalanan Dinas dan Biaya Perjalanan Dinas 1 . Perjalanan Dinas dalam kota bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak lain ke wilayah Kecamatan, kelurahan dan Desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang lamanya lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam menginap maka diberikan komponen biaya perjalanan dinas sebagai berikut: a} Biaya transportasi sesuai tujuan perjalanan dinas yang tarifnya telah ditetapkan; b) Uang harian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari. Dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas penginapan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa maka komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a}, dan huruf b) dibayarkan secara lumpsum.
1. 2.Biaya transportasi lokal adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pelaku perjalanan Dinas sebagai biaya penganti uang transportasi yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari perjalanan dan dibayarkan secara lumpsum.
2. 3.Uang representasi perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam hanya diberikan kepada pejabat negara, anggota DPRD dan pejabat eselon IIk
3. 4.Perjalanan Dinas dalam kota bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak lain ke wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang lamanya kurang dari 8 jam atau 8 jam tidak menginap batasannya adalah sampai di Desa Nggorang, Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo, dan Desa Rangko Kecamatan Boleng.
4. 5.Perjalanan Dinas /biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Kota di luar Propinsi Nusa Tenggara Timur dan ke Luar Kota Dalam Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur diberikan fasilitas berupa: a) Uang harian sesuai kota tujuan yang dibayarkan secara lumpsum kepada pejabat/ pegawai atau orang yang melakukan perjalanan dinas. b) Uang representasi perjalanan dinas luar kota hanya diberikan kepada pejabat negara, Pimpinan dan anggota DPRD dan pejabat eselon II. c) Biaya penginapan sesuai kota tujuan yang merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan/atau tempat menginap lainnya dan dibayarkan berdasarkan bukti riil (real Cost); d) Dalam hal Pejabat/Pegawai/Orang yang melakukan perjalanan dinas tidak mengunakan biaya penginapan maka diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang telah ditetapkan oleh Bupati dan dibayarkan secara lumpsum. e) Keperluan transportasi lokal sesuai kota tujuan: 1) Biaya transportasi perjalanan dinas biasa/ke luar kota yaitu biaya taxi atau sebutan lain yang dibayarkan secara riil (at cost) berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Pejabat/pegawai/orang yang bersangkutan terdiri dari perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis/ stasiun/bandara/ pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya, serta biaya dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke penginapan maupun sebaliknya. 2) Pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Uang sewa kendaraan hanya diberikan kepada Pejabat Negara dan/ atau Pejabat yang disamakan dengan pejabat negara yaitu Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD pada saat pelaksanaan kegiatan sesuai klasifikasi jenis kendaraan berdasarkan jabatannya. Selanjutnya besaran biaya sewa kendaraan disesuaikan dengan lokasi tempat pejabat terse but bertugas. 4) Biaya transportasi antar daerah dalam wilayah perjalanan dinas apabila pelaku perjalanan dinas melakukan aktivitas yang membutuhkan transportasi darat lanjutan berdasarkan bukti riil (atcost) berdasarkan bukti yang diserahkan oleh pelaku perjalanan Dinas baik perorangan maupun kelompok berdasarkan besaran biaya yang telah ditetapkan dalam st~ndar biaya. 5) Biaya transportasi bagi pelaku perjalanan dinas ke wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat diatur sebagai berikut·{ ✓ Dari lbukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan atau Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang bersangkutan menggunakan standar biaya tertinggi yang ditetapkan. ✓ Dari Ibukota Kabupaten ke beberapa lbukota Kecamatan menggunakan standar biaya tertinggi pada tujuan perjalanan dinas.
5. 6.Perjalanan Dinas Tetap a) Perjalanan dinas tetap dilakukan oleh Pegawai ASN atau Non ASN yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atas usul kepala Perangkat Daerah. b) Pegawai ASN atau Non ASN yang melakukan perjalanan dinas tetap berhak memperoleh uang perjalanan dinas tetap sepanjang biaya tersebut tersedia dalam APBD pada pos anggaran untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. c) Daftar uang perjalanan dinas tetap harus diketahui/disahkan dan diberi catatan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran. d) Apabila terdapat pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas tetap pada bulan terdahulu berdasarkan keterangan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, maka uang perjalanan dinas tetap tersebut harus disetor kembali dan tidak boleh diperhitungkan dengan uang perjalanan dinas tetap bulan beriku tnya. e) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Diberikan berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah, kewajaran, kepatutan, dan kelayakan atas tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan.
f.Pihak yang Melakukan Perjalanan Dinas Pihak-pihak yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah: 1 . Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat.
1. 2.Pihak lain selain pegawai pada Perangkat Daerah dapat melakukan Perjalanan Dinas dengan mempertimbangkan aspek kepatutan, kelayakan dan kewajarannya sesuai standar biaya yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
2. 3.Untuk pihak lain dari luar kota yang beban biaya akomodasi ditanggung oleh perangkat daerah dapat diberikan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan, kelayakan dan kewajaran sesuai standar biaya yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. 4.Standar biaya yang digunakan untuk pihak lain yang melakukan perjalanan dinas adalah menggunakan standar biaya Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III. Sedangkan bagi Staf Khusus Bupati mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2021.
4. 5.Pejabat/pegawai/orang dalam melakukan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam waktu yang bersamaan.
g.Alat Angkutan Yang Dipergunakan Dalam Melakukan Perjalanan Dinas
1. 1.Jenis alat angkutan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas yaitu kapal udara, kapal laut, kereta api, bus/ otto, sampan, motor dan alat angkutan lainnyal
2. 2.Pejabat berwenang yang menerbitkan SPPD wajib menetapkan dan rnemilih salah satu jenis alat angkutan yang paling efisien.
3. 3.Khusus Alat Angkut Kapal Udara Bupati, Wakil Bupati dan Pirnpinan DPRD Karena Jabatannya diberikan Kelas Bisnis.
4. 4.Apabila jenis alat angkutan yang ditentukan tidak tersedia, maka disesuaikan dengan kondisi wilayah yang bersangkutan;
5. 5.Biaya transportasi darat dalam wilayah kabupaten dikecualikan bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
h.Lama Perjalanan Dinas, diatur sebagai berikut:
1. 1.Lamanya perjalanan dinas biasa/perjalanan dinas luar kota ditentukan penambahannya yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah hari pelaksanaan kegiatan, dengan tetap memperhatikan kesulitan transportasi menuju tempat tujuan.
2. 2.Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan workshop, seminar, kursus atau pendidikan dan latihan serta magang yang ada biaya kontribusi atau yang dibiayai oleh panitia penyelenggara, dibayarkan uang hariannya hanya untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
3. 3.Lamanya perjalanan dinas dalam kota ditentukan secukupnya menurut kebutuhan, sifat dan jenis perjalanan dinas tersebut dengan ketentuan rnaksimal penambahan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah hari pelaksanaan kegiatan.
4. 1.Pemberlakuan Perjalanan Dinas yang rnelampaui Lamanya Tugas, diatur sebagai berikut: 1 . Jumlah hari Perjalanan Dinas dapat melampaui jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas dalam hal terjadi kondisi Bencana Alam dan/ atau Kondisi non alam, maka perjalanan Dinas diberikan tambahan hari perjalanan dinas sesuai lamanya penundaan;
5. 2.Biaya Tambahan yang dapat diperhitungkan adalah uang harian, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam Kota bagi Pejabat Negara dan biaya transport dari Bandara ke tempat penginapan atau sebaliknya.
6. 3.Dokumen bukti yang wajib dilampirkan dalam pemberian tambahan hari dan biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut: a) Surat Pemyataan dari pelaku Perjalanan Dinas b) Surat Pemyataan Pengguna Anggaran yang isinya mengakui bahwa pegawai bersangkutan benar melaksanakan perjalanan Dinas dan rnengakui jumlah kekurangan yang dapat dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas. c) Bukti pernberitahuan dan pembatalan penerbangan dari rnaskapai. d) Bukti real jenis transportasi yang digunakan dan jenis Penginapan (hotel) sesuai kelas dalam Standar Biaya Urnurn. e) Surat atau Pengumuman atau bukti setara dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
7. 4.Surat pernyataan sebagairnana dimaksud angka 3 (tiga) huruf b berlaku sebagai Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas/ j . Pelaksanaan, Prosedur dan Sistem Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas 1 . Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah.
8. 2.Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksanan SPPD paling cepat 5 (lima) hari sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
9. 3.Pada akhir tahun anggaran dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
10. 4.Biaya Alat Angkutan dari tempat Tujuan dan sebaliknya dilakukan pembelian oleh Bendahara Pengeluaran sedangkan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas hanya mendapatkan bukti alat transportasi kecuali biaya transportasi dari bandara ke Penginapan atau sebaliknya dengan ketentuan dapat dibayarkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari perkiraan harga dan akan dibayarkan final setelah melakukan perjalanan Dinas dengan menyerahkan bukti-bukti yang sah dan benar. Dalam kondisi tertentu biaya tiket melebihi batas tertinggi yang ditetapkan dalam standar biaya ini dapat diakui secara real cost terlebih dahulu pelaku perjalanan dinas membuat pernyataan yang memuat alasan yang menyebabkan biaya tiket melebihi standar tertinggi yang ditetapkan.
11. 5.Biaya Transportasi darat dan uang makan dalam wilayah kabupaten diberikan secara lumpsum kepada Pejabat dan Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas.
12. 6.Biaya Transportasi laut dibayarkan secara riil/ Real Cost dengan batas tertinggi sesuai ketetapan.
k.Pemberlakuan Batalnya Perjalanan Dinas, dalam kondisi tertentu sehingga menyebabkan batalnya perjalanan bukan atas kehendak atau kemauan pelaku perjalanan dinas, maka di atur sebagai berikut: 1 . Segala biaya yang sudah diterima harus dikembalikan kecuali terhadap belanja yang sudah dilakukan pembayaran kepada penyedia jasa yang dibuktikan dengan nota pembelian/bukti transaksi.
1. 2.Dokumen yang dilampirkan dalam hal terjadi pembatalan perjalanan dinas meliputi: a) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang menerbitkan SPPD. b) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran c) Tanda bukti besaran biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh yang memberikan perintah Perjalanan Dinas.
2. 1.Laporan Perjalanan Dinas Dan Pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas 1 . Setiap Pejabat dan Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Wajib membuat Laporan Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Pejabat Penerbit SPT dan SPPD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan Dinas.
3. 2.Dalam hal pelaksanaan perjalanan Dinas dilakukan secara kelompok maka laporan perjalanan dinas cukup dibuat dalam sat dokumen yang ditanda tangani oleh ketua Tim dan/ atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
4. 3.Struktur Laporan Perjalanan Dinas minimal menggambarkan maksud dan tujuan, waktu dan tempat, hasil yang diperoleh dan saran masukan untuk perbaikan dan/atau pelaksanaan dimasa yang akan datang.
5. 4.Pengaturan Pengesahan SPPD diatur sebagai berikut: a) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan atau Kepala Bagian lainnya yang ditunjuk apabila Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan bertugas dan/ atau berhalangan. b) Pimpinan dan Anggota DPRD disahkan oleh Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk. c) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Staf/Pelaksana pada Dinas/Badan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat disahkan oleh Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD dan Sekretaris Camat atau pejabat lain apabila Sekretaris dan/ atau pejabat yang ditunjuk bertugas dan/ atau berhalangan. d) Kepala Bagian, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Staf/Pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh pegawai yang menjalankan tugas/fungsi sebagai pejabat penatausahaan keuangan di masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah.
6. 5.Pengesahan SPPD dilakukan oleh Pejabat berwenang apabila telah dilengkapi dengan bukti-bukti perjalanan Dinas yang sah dan benar, antara lain: a) Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang; b) Bukti transportasi dan penginapan yang benar dan sah; dan c) Laporan Perjalanan Dinas.
m.Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 1 . Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh pejabat/ pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas ditentukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan melampirkan : a) Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b) SPPD yang telah ditanda tangani dan disahkan oleh pejabat yang berwewenang; c) Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan/ atau retribusi serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; e) Bukti sewa kendaraan; dan f) Laporan perjalanan dinas Yang dimaksud dengan ''bukti pembayaran moda transportasi lainnya" adalah bukti biaya bagasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bagi Pejabat atau Pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
1. 2.Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mengesahkan bukti pengeluaran yang telah dinyatakan sah dan benar dan selanjutnya Bendahara pengeluaran pergunakan sebagaf pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.
n.Larangan 1 . Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas pada hari Libur dan/ atau cuti bersama.
1. 2.Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. III. Rincian Standar Satuan Harga Rincian standar satuan harga perjalanan dinas untuk uang harian, satuan biaya penginapan, satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pergi pulang (pp), satuan biaya taksi, standar batas tertinggi biaya transportasi kendaraan bermotor roda empat dan sejenis perjalanan pulang pergi (pp), standar batas tertinggi biaya perjalanan dinas tetap sebagaimana tercantum dalam tabel berikut in i : ang anan ·.. Dalam Daerah /Provinsi Tujuan Luar Kota Uang No Satuan Harian Perjalanan Dinas Kota Lebihdari Diklat 8 J am 1 2 3 4 5 6 1 Aceh OH 360.000 110.000 2 Sumatera Utara OH 370.000 110.000 3 Riau OH 370.000 110.000 4 Kepulauan Riau OH 370.000 110.000 5 Jambi OH 370.000 110.000 6 Sumatera Barat OH 380.000 110.000 7 Sumatera Selatan OH 380.000 110.000 8 Lampung OH 380.000 110.000 9 Bengkulu OH 380.000 110.000 10 Bangka Belitung OH 410.000 120.000 11 Banten OH 370.000 110.000 12 Jawa Barat OH 430.000 130.000 13 D.K.I. Jakarta OH 530.000 160.000 14 Jawa Tengah OH 370.000 110.000 15 D .I. Yogyakarta OH 420.000 130.000 16 Jawa Timur OH 410.000 120.000 17 Bali OH 480.000 140.000 18 Nusa Tenggara Barat OH 440.000 130.000 19 Nusa Tenggara Timur OH 430.000 170.000 130.000 20 Kalimantan Barat OH 380.000 110.000 2 1 Kalimantan Tengah OH 360.000 110.000 22 Kalimantan Selatan OH 380.000 110.000 23 Kalimantan Timur OH 430.000 130.000 24 Kallmantan Utara OH 430.000 130.000 I.
a.U H . 25 Sulawesi Utara OH 370.000 110.000 26 Gorontalo OH 370.000 110.000 27 Sulawesi Barat OH 410.000 120.000 28 Sulawesi Selatan OH 430.000 130.000 29 Sulawesi Tengah OH 370.000 110.000 30 Sulawesi Tenggara OH 380.000 110.000 3 1 Maluku OH 380.000 110.000 32 Maluku Utara OH 430.000 130.000 33 Papua OH 580.000 170.000 34 Papua Barat OH 480.000 140.000 No Uang Representasi 1 Bupati, Wakil Bupati dan OH 250.000 125.000 - Pimpinan DPRD 2 Sekda dan Anggota DPRD OH 200.000 100.000 - 3 Eselon Ilb OH 150.000 75.000 -
b.Biaya Penginapan Bupati, Pejabat Daerah Wakil Pejabat Eselon Pejabat Pejabat PNS Provinsi Bupati Eselon Iia llb, Ketua Eselon ill Eselon IV Gol.II, No Tujuan Satuan dan dan TPPKK danPNS dan PNS Gol.I, Perjalanan Pimpinan Anggota dan Wakil Gol. IV Gol. III PPPK, Dinas DPRD Ketua TP TKD DPRD PKK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Aceh OH 3.094.00 2.644.000 1.200.000 1.000.000 550.000 450.000 2 Sumatera OH 500.000 Utara 3.472.000 1.646.000 1.200.000 1.000.000 400.000 3 Riau OH 2.674.000 2.339.000 1.200.000 1.000.000 800.000 700.000 4 Kepulauan OH 700.000 Riau 3.740.000 1.738.000 1.200.000 1.000.000 600.000 5 Jambi OH 3.500.000 3.076.000 1.200.000 1.000.000 550.000 450.000 6 Sumatera OH 600.000 Barat 3.665.000 2.499.000 1.200.000 1.000.000 500.000 7 Sumatera OH 800.000 Selatan 4.095.000 2.312.000 1.200.000 1.000.000 700.000 8 Lampung OH 3.143.000 1.866.000 1.200.000 1.000.000 550.000 450.000 9 Bengkulu OH 1.498.000 1.221.000 1.200.000 1.000.000 600.000 500.000 10 Bangka OH 600.000 Belitung 2.678.000 2.128.000 1.200.000 1.000.000 500.000 11 Banten OH 4.007.000 1.779.000 1.200.000 1.000.000 700.000 600.000 12 JawaBarat OH 3.766.000 2.066.000 1.200.000 900.000 550.000 450.000 13 D.K.I. OH 700.000 Jakarta 6.104.000 1.547.000 1.000.000 800.000 600.000 14 Jawa Tengah OH 3.712.000 1.387.000 1.200.000 900.000 600.000 500.000 15 D.I. OH 700.000 Yogvakarta 3.511.000 2.021.000 1.000.000 800.000 600.000 16 Jawa Timur OH 1.505.000 1.000.000 750.000 600.000 500.0003.114.000 17 Bali OH 1.000.000 800.000 700.000 600.000 l4.793.000 1.824.000 Nusa 18 Tenggara OH 3.062.000 1.986.000 1.200.000 1.000.000 580.000 450.000 Barat Nusa 19 Tenggara OH 2.625.000 1.599.000 1.000.000 750.000 550.000 450.000 Timur 20 Kalimantan OH 500.000 Barat 1.857.000 1.442.000 1.200.000 1.000.000 400.000 2 1 Kalimantan OH 600.000 Tengah 3.430.000 2.843.000 1.200.000 1.000.000 500.000 22 Kalimantan OH 500.000 Selatan 3.357.000 2.487.000 1.200.000 1.000.000 400.000 23 Kalimantan OH 800.000 Timur 2.800.000 1.641.000 1.200.000 1.000.000 700.000 24 Kalimantan OH 800.000 Utara 2.800.000 2.051.000 1.200.000 1.000.000 700.000 25 Sulawesi OH 750.000 Utara 3.443.000 1.717.000 1.200.000 900.000 650.000 26 Gorontalo OH 2.917.000 2.330.000 1.200.000 1.000.000 700.000 600.000 27 Sulawesi OH 700.000 Barat 2.853.000 2.323.000 1.200.000 900.000 600.000 28 Sulawesi OH 700.000 Selatan 3.374.000 1.453.000 1.200.000 1.000.000 600.000 29 Sulawesi OH 900.000 Tengah 1.616.000 1.520.000 1.200.000 1.000.000 800.000 30 Sulawesi OH 786.000 Tenggara 2.162.000 1.930.000 1.200.000 1.000.000 600.000 3 1 Maluku OH 2.426.000 2.200.000 1.200.000 1.000.000 667.000 500.000 32 Maluku OH 600.000 Utara 3.226.000 2.882.000 1.200.000 1.000.000 500.000 33 Papua OH 2.701.000 2.488.000 1.200.000 1.000.000 829.000 700.000 34 PapuaBarat OH 2.710.000 2.505.000 1.200.000 1.000.000 718.000 600.000 35 Papua Barat OH 718.000 Daya 2.710.000 2.505.000 1.200.000 1.000.000 600.000 36 Papua OH 718.000 Tengah 2.710.000 2.505.000 1.200.000 1.000.000 600.000 37 Papua OH 718.000 Selatan 3.971.000 3.657.000 1.200.000 1.000.000 600.000 38 Papua OH 718.000 IPengunungan 3.971.000 3.657.000 1.200.000 1.000.000 600.000 I
c.Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP) No Kota Satuan Biava Tiket Asal Tuiuan Bisnis Ekonomi 1 2 3 4 5 A Antar Provinsi 1 Labuan Baio Jakarta 11.500.000 4.750.000 2 Labuan Bajo Yokvakarta 10.500.000 5.000.000 3 Labuan Bajo Surabaya 18.600.000 4.350.000 4 Labuan Bajo Bandung 11.700.000 5.750.000 5 Labuan Baj0 Semarang 25.500.000 4.500.000 6 Labuan Bajo Lombok 9.000.000 4.000.000 7 Labuan Baj0 Medan 18.400.000 5.500.000 8 Labuan Baj0 Denpasar 9.600.000 3.500.000 9 Labuan Baio Padang 24.500.000 7.500.000 10 Labuan Baio BandaAceh 24.500.000 7.500.000 11 Labuan Baio Pekan Barn 23.500.000 7.500.000 12 Labuan Baj0 Palembang 22.000.000 7.500.000 13 Labuan Baio Jambi 21.000.000 6.500.000 14 Labuan Bai0 Bandar Lampung 21.000.000 7.000.000 15 Labuan Bajo Bengkulu 18.000.000 7.000.000 16 Labuan Baj0 Bangka Belitung 18.000.000 5.500.000 17 Labuan Baj0 Batam 22.000.000 7.500.000 18 Labuan Baj0 Taniung Pinang 22.000.000 7.500.000 19 Labuan Baj0 Balik Papan 25.000.000 6.500.000 20 Labuan Baio Banjarmasin 27.000.000 6.500.000 2 1 Labuan Baio Pontianak 25.000.000 6.000.000 22 Labuan Bai0 Palangkarava 24.000.000 7.000.000 23 Labuan Baio Taniung Selor 27.000.000 12.000.000 24 Labuan Baio Mamuiu 15.000.000 11.500.000 25 Labuan Baio Makasar 20.500.000 5.500.000 26 Labuan Baio Manado 14.000.000 5.000.000 27 Labuan Bajo Palu 13.500.000 4.500.000 28 Labuan Baj0 Kendari 12.500.000 6.500.000 29 Labuan Baj0 Gorontalo 15.000.000 8.500.000 30 Labuan Baio Ambon 16.000.000 8.200.000 3 1 Labuan Baj0 Temate 40.500.000 8.500.000 32 Labuan Baj0 Jayapura 17.500.000 8.500.000 33 Labuan Baio Sorong 33.500.000 9.500.000 B Dalam Wilavah NTT 1 Labuan Baio Tambolaka 5.500.000 2 Labuan Baio Bajawa 2.500.000 2 Labuan Baio Ende 2.600.000 3 Labuan Baio Kupang 4.000.000 4 Labuan Baio Alor 6.500.000 5 Labuan Baj0o Lewoleba 5.500.000 6 Labuan Baj0 Maumere 5.000.000 7 Labuan Baj0 Waingapu 6.500.000 8 Labuan Baj0 Rote 5.500.000 '
d.Biaya Taksi dari bandara ke hotel dan sebaliknya NO PROPINSI (KOTA) Satuan Biaya Taksi satuan harga 1 2 3 4 1 Aceh Orang/kali 100.000 2 Sumatra Utara Orang/kali 200.000 3 Riau Orang/kali 90.000 4 Kepulauan Riau Orang/kali 100.000 5 Jambi Orang/kali 100.000 6 Sumatra Barat Orang/kali 150.000 7 Sumatra Selatan Orang/kali 100.000 8 Lampung Orang/kali 150.000 9 Bengkulu Orang/kali 100.000 10 Bangka Belitung Orang/Kali 90.000 1 1 Banten Orang/Kali 400.000 12 Jawa Barat Orang/Kali 150.000 13 DKI Jakarta Orang/kali 250.000 14 Jawa Tengah Orang/kali 75.000 1 5 D.I. Yogvakarta Orang/kali 100.000 16 Jawa Timur Orang/kali 150.000 17 Bali Orana/kali 150.000 18 Nusa Tenggara Barat Orang/kali 200.000 19 Nusa Tenggara Timur Orang/kali 100.000 20 Kalimatan Barat Orang/kali 100.000 2 1 Kalimatan Tengah Orang/kali 100.000 22 Kalimantan Selatan Orang/kali 150.000 23 Kalimantan Timur Orang/kali 400.000 24 Kalimantan U tara Orang/kali 100.000 25 Sulawesi Utara Orang/kali 100.000 26 Gorontalo Orang/kali 200.000 27 Sulawesi Barat Orang/kali 300.000 28 Sulawesi Selatan Orang/kali 145.000 29 Sulawesi Tengah Orang/kali 150.000 30 Sulawesi Tenggara Orang/kali 150.000 3 1 Maluku Orang/kali 200.000 32 Maluku Utara Orang/kali 200.000 33 Papua Orang/kali 400.000 34 Papua Barat Orang/kali 150.000 35 Bajawa/ Soa Orang/kali 50.000 36 Ende Orang/kali 50.000 37 Alor Orang/kali 50.000 38 Lewoleba Orang/kali 50.000 39 Maumere Orang/kali 50.000 40 Tambolaka Orang/kali 50.000 4 1 Waingapu Orang/kali 50.000 42 Rote Ndao Orang/kali 50.000 l
e.Standar Batas Tertinggi Biaya Transportasi NO Lokasi Satuan Besaran (Rp) Asal Tuiuan A Perjalanan Biasa/Luar Kota - Antar Kabupaten (Luar Kota Dalam Wilayah Propinsi NTT) 1 Labuan Baj0 Ruteng pp 350.000 2 Labuan Baio Borong PP 400.000 3 Kota Kupang Belu pp 500.000 4 Kota Kupang Kab. Kupang pp 250.000 5 Kota Kupang Kab. TTS pp 400.000 6 Kota Kupang Kab. TTU PP 350.000 B Perialanan Dinas Dalam Kota (Dalam Wilavah Manggarai Barat) 1 Labuan Baj0 Bari pp 350.000 2 Labuan Bajo Pacar pp 250.000 3 Labuan Baj0 Ndoso pp 300.000 4 Labuan Bajo Galo Welu PP 225.000 5 Labuan Baj0 Kubar/Landong pp 200.000 6 Labuan Bajo Lembor Selatan pp 150.000 7 Labuan Bajo Lembor pp 150.000 8 Labuan Bajo Orong pp 150.000 9 Labuan Bajo Terang pp 150.000 10 Labuan Bajo Mbeliling pp 150.000 11 Labuan Bajo Werang pp 150.000 12 Labuan Bajo Ranggu PP 150.000 13 Labuan Bajo Noa pp 200.000 14 Labuan Bajo Rego pp 385.000 Biaya Pengganti Transport Saksi bagi Tokoh PP 250.000 Masyarakat/Tokoh Adat dalam hal persertifikatan Tanah 15 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
f.Biaya perjalanan dinas dalam rangka menunjang tugas pengawasan bagi Aparat Pengawas Internal (APIP) dalam kota Labuan Bajo dan sekitarnya merupakan dinas lebih dari 8 jam tidak menginap diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan dibayarkan secara lumpsum.
g.Biaya Transport Lokal diberikan kepada para pelaku perjalanan dinas dalam kota labuan bajo, dalam kota diwilayah ibu kota kecamatan dalam rangka menunjang tugas pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan dibayarkan secara lumpsum.
h.Standar Batas Tertinggi Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Tertentu Di Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Penugasan Dari Bupati Atau Pejabat Yang Berwenang No Uraian Satuan Besaran 1 Koordinator Pajak Daerah di kecamatan OB 650.000 2 Juru Pungut PBB di Desa/Kelurahan OB 300.000 3 Penvuluh PNS OB 650.000 4 Penyuluh Non PNS OB 500.000 5 Pengawas Pendidikan dan Pamong Belajar OB 750.000 6 Pol PP OB 300.000 7 Staf Pendukung Kepala Daerah dan Wakil OB 300.000 Kepala Daerah (ajudan, Sopir dan Pramu tamu)
1. 8.Pengatur dan Manajemen Lalu Lintas OB 450.000 I g IV. FORMAT DOKUMEN PERJALANAN DINAS
a.Format Surat Perintah Tugas oleh Wakil Bupati BUPATIMANGGARAIBARAT SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: / / / / . Dasar Kepada Untuk 1 . Regulasi Terkait 2 . Nomor DPA Perangkat Daerah.
1. 3.(Surat Panggilan/ Undangan No Tanggal ) terlampir. MEMERINTAHKAN:
2. 1.Nama Pangkat/ Gol. NIP Jabatan
3. 2.Nama Pangkat/ Gol. NIP Jabatan 1 . . .
4. 2.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5. 3.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal . WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT, NAMA LENGKAP
b.Format Surat Perintah Tugas oleh Sekretaris Daerah PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT SEKRETARIAT DAERAH Jalan Frans S. Lega Telp. 0385-41123 Faks. 0 3 8 5 - 4 1 1 2 3 , Labuan Bajo - 8566 7 SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: / / / / . Dasar 1 . Regulasi Terkait
1. 2.Nomor DPA Perangkat Daerah.
2. 3.(Surat Panggilan/ Undangan No. . . . . . . Tanggal . . . . . } terlampir. MEMERINTAHKAN: Kepada 1. Nama Pangkat/ Gol. NIP Jabatan
3. 2.Nama Pangkat/ Gol. NIP Jabatan Untuk 1 . . .
4. 2.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 . Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal . . . . . . . . . . . . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, NAMA LENGKAP Pangkat, Golongan/ Ruang NIP.
c.Format Surat Perintah Tugas oleh Asisten Sekretaris Daerah Dasar PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT SEKRETARIAT DAERAH Jalan Frans S. Lega Telp. 0385-41123 Faks. 0385-41123, Labuan Bajo - 8566 7 SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: / / / / . 1 . Regulasi Terkait
1. 2.Nomor DPA Perangkat Daerah.
2. 3.(Surat Panggilan/ Undangan No Tanggal ) terlampir. MEMERINTAHKAN: Kepada 1. Nama Pangkat/ Gol. NIP Jabatan
3. 2.Nama Pangkat/ Gol. NIP Jabatan Untuk 1 . . . 2. 3 . Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal . a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT ASISTEN . . . NAMA LENGKAP Pangkat, Golongan/Ruang NIP.
d.Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Halaman Depan el '$ PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NAMAPERANGKATDAERAH Jalan Telp Faks , Labuan Bajo - 85667 Lembar Kode No. Nomor SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)
1. 1.Pejabat yang memberi perintah
2. 2.Nama pegawai yang diperintah.
3. 3.a. NIP
b.Pangkat dan Golongan b.Jabatan
c.Tingkat menurut peraturan perjalanan
1. 4.Maksud Perjalanan Dinas
2. 5.Alat angkutan yang dipergunakan
3. 6.a. Tempat berangkat
b.Tempat tujuan
1. 7.a. Lamanya Perjalanan Dinas
b.Tanggal Berangkat
c.Tanggal Harus Kembali
1. 8.Pengikut
2. 9.Pembebanan Anggaran
a.Instansi
b.Mata Anggaran
1. 10.Keterangan lain-lain Dikeluarkan di pada tanggal PEJABAT YANG BERWENANG, NAMA LENGKAP Pangkat, Golongan/Ruang NIP. **Halaman Belakang SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke PEJABAT YANG BERWENANG, NAMA LENGKAP Pangkat, Golongan/Ruang NIP. II. Tiba di : . Pada tanggal : . Kepala: . ( ) III. Tiba di : . Pada tanggal : . Kepala: . ( ) IV. Tiba d i : . Pada tanggal : . Kepala: . ( ) Berangkat dari : . K e : . Pada tanggal : . Kepala ( ) Berangkat d ari : . K e : . Pada tanggal : . Kepala ( ) Berangkat dari : . K e : . Pada tanggal: . Kepala ( ) V. Tiba di (tern pat kedudukan): . Pada tanggal: . Telah diperiksakan dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentinganjabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PEJABATYANG BERWENANG, NAMA LENGKAP Pangkat, Golongan/Ruang NIP. VI. Catatan Lain-lain. VII. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.
e.Format Laporan Perjalanan Dinas PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NAMAPERANGKATDAERAH Jln - Labuan Bajo - Flores - NTT Kepada Yth Dari Hal Tembusan LAPORAN PERJALANAN DINAS 1 . Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
1. 2.Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo; (nama dan jabatan pegawai yg melakukan perjalanan dinas) Uraikan Maksud Laporan Perjalanan Dinas 1 . Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
2. 2.Inspektur Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo I. DASAR Mencantumkan dasar hukum ketentuan pengaturan perjalanan dinas dan ketentuan yang mendasari pelaksanaan perjalanan dinas oleh perangkat daerah. II. MAKSUD DAN TUJUAN Menyajikan secara singkat, padat dan jelas maksud dan tujuan perjalanan dinas. III. TEMPAT DAN WAKTU Menyajikan waktu dan tempat pelaksanaan perjalanan dinas. IV. PELAKSANAAN KEGIATAN Menguraikan rangkaian pelaksanaan kegiatan dan dampak bagi perkembangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat serta rencana tindak lanjutnya. V. KESIMPULAN Menyimpulkan beberapa hal yang menonjol dan perlu ditindaklanjuti dari hasil pelaksanaan kegiatan. Apabila diperlukan maka cantumkan usul saran serta pertimbangan kebijakan. VI. PENUTUP Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Manggarai Barat, dan disampaikan limpah terima kasih Labuan Bajo, . a.n. pegawai yang melakukan perjalanan dinas, NAMA LENGKAP Pangkat, Golongan/ Ruang NIP.
f.Format Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang menerbitkan SPPD PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NAMAPERANGKATDAERAH Jln - Labuan Bajo - Flores -- NTT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS NOMOR: Yang bertanda tangan di bahwa ini : Nama NIP Jabatan Unit Kerja Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: . . . . . , Tanggal: . . . . . , dan SPPD Nomor: . . . . . , Tanggal: . . . . . , atas nama: Nama NIP Jabatan Unit Kerja Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh adanya keperluan dinas lainya yang sangat mendesak/penting/keperluan lainnya dan tidak dapat ditunda/hal lain di luar kendali kami yaitu: . Sehubungan dengan pembatalan ini, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat, pegawai asn/non asn/pelaksana perjalanan dinas lainnya. Adapun semua pembiayaan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas yang telah diterima dikembalikan seluruhnya ke kas perangkat daerah terkecuali terhadap beberapa komponen pembiayaan berikut:
1. 1.(sebutkan alasan/kendalanya)
2. 2.. (sebutkan alasan/kendalanya) Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dijadikan alat bukti pertanggungjawaban atas pembiayaan yang telah dibayarkan. Selanjutnya atas nama jabatan saya bertanggungjawab atas kebenaran surat pemyataan ini dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pemyataan ini tidak benar bersedia diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. . , , . Yang membuat Pemyataan Nama Jabatan Nama Pangkat,Golongan/ Ruang NIP.
g.Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NAMAPERANGKATDAERAH Jln - Labuan Bajo - Flores - NTT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS NOMOR: Yang bertanda tangan di bahwa ini : Nama NIP Jabatan SKPD Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: . . . . . , Tanggal: . . . . . dan SPPD Nomor: . . . . . , Tanggal . . . . . atas nama: Nama NIP Jabatan SKPD Dibatalkan sesuai Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor: , tanggal . Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa yang telah terlanjur dibayarkan tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. sebagaimana bukti terlampir, sehingga dibebankan pada DPA SKPD . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, pihak bersangkutan bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke kas Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . .. Yang membuat Pernyataan Nama Pangkat,Golongan/ Ruang NIP.
h.Format Surat Pemyataan Pelaku Perjalanan Dinas yang mengalami penundaan PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT Nam.a Perangkat Daerah Jalan . SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: . . . . , Tanggal.... dan SPPD Nomor . . . . , Tanggal . . . . , Saya yang bertanda tangan dibawah in i : Nam.a NIP Jabatan dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya melakukan perjalanan Dinas dalam rangka Dari tanggal s/d namun sebagai maka penerbangan saya mengalami perubahan dan penundaan keberangkatan dengan kronologis perjalanan sebagai berikut : 1 . Dari kota ke kota B Tgl (bukti tiket dan boarding pas terlampir)
1. 2.Dari . . . . . ke labuan bajo pada tanggal . . . . . Dari Riwayat/kronologis perjalanan tersebut maka penundaan perjalanan dinas saya di Kota selama . . . hari (bukti penginapan terlampir), bahwa semua bukti-bukti yang saya lampirkan adalah benar. Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan apabila di kemudian hari temyata tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menyetorkan Kembali kerugian Daerah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Labuan Bajo, Yang Membuat Pemyataan Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Dinas Meterai 10.000 NAMA PEJABAT Pangkat, Golongan/ Ruang NIP .
2. 1.Form Surat Pemyataan Pengguna Anggaran bagi pelaku perjalanan dinas yang mengalami penundaan PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT Nama Perangkat Daerah Jalan . SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS Nomor: . Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Jabatan Kepala Dinas/Badan/Bagian . . . . menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas perjalanan dinas berdasarkan Surat Peritnah Tugas Nomor: . . . . , Tanggal . . . . dan SPPD Nomor . . . . , Tanggal . . . . , atas nama:
3. 1.Nama NIP Jabatan
4. 2.Nama NIP Jabatan adalah benar-benar Melakukan perjalanan dinas dalam rangka , sebagai akibat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maka penerbangan pegawai tersebut diatas mengalami perubahan dan penundaan sesuai bukti pemberitahuan maskapai (terlampir) dan yang bersangkutan layak diberikan tambahan hari dan biaya perjalanan dinas selama ( ) hari sebesar Rp ( ), biaya tersebut telah dilakukan verifikasi dan pengujian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila di kemudian hari temyata tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, penerima biaya Perjalanan Dinas bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Labuan Bajo, Yang Membuat Pemyataan Kepala . Tanda Tangan NAMA Pangkat, Golongan/ Ruang NIP . V. PENUTUP Demikian ketentuan perjalanan dinas ini dibuat sebagai pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan perjalanan dinas di Kabupaten Manggarai Barat, rincian biaya sebagai akibat adanya perjalanan dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka secara keseluruhan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57). KETERANGAN: OH : Orang/ Hari OK : Orang/ Kali O B : Orang/Bulan O P : Orang/Paket P P : Pergi/Pulang BUPATI MANGGARAI BARAT, TTD engan astinya HUKUM '"\' t, ARAYA, SF! )4 1004 EDISTASIUS ENDI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023