DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD; Bab 3. Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati I t e n t a n g Penetapnn Besaran T u n j n n a n K o m u n i k a s i I n t e n s i f dnn Tunjangan Reses P i m p i n a n d a n A n o t a D c w a n Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Manarai sorta d a n a operasional kctua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai;

1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1 9 5 8 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Dacrah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2 0 1 4 tentang Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 182 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5568); sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2 0 1 9 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 8 1 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6396);
3.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);{
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1067);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2 0 1 7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahana Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI SERTA DANA OPERAIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MANGGARAI.V

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Manggarai. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. Bupati adalah Bupati Manggarai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. Anggota adalah Angota DPRD. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah Dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

( 1 ) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan dengan tujuan untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Reses diberikan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Reses diberikan untuk menunjang kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
(5)Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan Jain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari hari 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. AR +1 9. AI II ESARAN TUNJANGAN K O M U N I K A S I INTENSIE D A N TUNIANGAN RESES P I M P I N A N D A N ANGGOTA D P R I SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRI

Pasal 3

( 1 ) Tunjangan Komunikasi Intensif ditc tapkan 5 (lima) k a l i u a n g Representasi Ketua DPRD.

(2)Tunjangan Roses ditctapkan 5 (lima) kal uang Representasi Ketua DPRD.
(3)Dana Operasional Kctua DPRD ditetapkan 4 (cmpat) kali uang Representasi Ketua DPRD.
(4)Dana Operasional Wakil Ketua DPRD ditetapkan 2 , 5 (dua koma lima) kali j u m l a h uang representasi Wakil Ketua DPRD.
(5)Perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi [ntensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD tcrcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Tunjangan Reses dibayarkan setiap kali pelaksanaan reses oleh Bendahara Gaji pada Sekretariat DPRD.
(3)Pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran Tunjangan Komunikasi Insentif clan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) clan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut melalui Bendahara Gaji Sekretariat DPRD.Y

BAB III

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN Pasal 4 ( l ) Pembayaran Tunjangan Komunikasi [nsentif dan Dana Operasional Pim pi nan DPRD dibayar setiap bulan oleh Bendahara Gaji pada Sekretariat DPRD.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 06 Janu 2025 UPATI MANGGARAI, ERTUS GERADUS JU NABIT Diundangkan di Ruteng pada tanggal 06 Januari 2025 BUPATEN MANGGARAI, BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025 NOMOR 1. Sekretaris Daerah Asisten Pemerintah & Kesra Sekretaris DPRD LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI SERTA DANA OPERASIONSAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PERHITVNGAN ATAS PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional : 1 . Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang Representasi Ketua D P RD : : Rp.2.100.000, : 5 x Rp.2.100.000, Rp.10.500.000,00 (termasuk pajak)

2.Tunjangan Reses diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua D P RD : : Rp.2.100.000, : 5 x Rp.2.100.000, Rp. 10.500.000,00 (termasuk pajak)
3.Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang Vang Representasi Ketua DPRD Tunjangan Komunikasi Intensif Vang Representasi Ketua DPRD Tunjangan Reses representasi Ketua DPRD: Vang Representasi Ketua DPRD Dana Operasional Ketua : Rp.2.100.000, : 4 x Rp.2.100.000, Rp.8.400.0000 (termasuk pajak)
4.Dana Operasional Wakil Ketua DPRD di berikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang repesentasi wakil kctua DPRD : Uang Representasi Wakil Ketua DPRD : R p . 1 . 6 8 0 . 0 0 0 , Dana Operasional Wakil Ketua : 2 , 5 x Rp. 1.680.000, Rp.4.200.000,00 (termasuk pajak) BUPATI M A N G G A RA, , Paraf Hirarki Sekretaris Daerah Asisten Pemerintah & Kesra Sekretaris DPRD Ke ala Ba, 'an Hukum HE U NABIT I PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI JNTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANGGARAI SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI I. UMUM Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis dalam mengemban aspirasi masyarakat. Fungsi dan peran Pimpinan dan Anggota DPRD harus pula didukung oleh tunjangan yang layak demi kelancaran tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, menyatakan bahwa selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 untuk meningkatkan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dan menunjang kegiatan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, kepada Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota merupakan dana yang disediakan melalui APBD untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD juga memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi terlaksananya pemberian tunjangan dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

j Cukup iclas. Cukup i r l a s . Cukup irlas. Cukup iclas TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN M A N G G A RA I NOMOR 0 1

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN Pasal 4 ( l ) Pembayaran Tunjangan Komunikasi [nsentif dan Dana Operasional Pim pi nan DPRD dibayar setiap bulan oleh Bendahara Gaji pada Sekretariat DPRD.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN Pasal 4 ( l ) Pembayaran Tunjangan Komunikasi [nsentif dan Dana Operasional Pim pi nan DPRD dibayar setiap bulan oleh Bendahara Gaji pada Sekretariat DPRD.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017