DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan: a. untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemutakhiran DTKS; dan b. untuk memberikan kejelasan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dan Desa/keluarahan dalam Pemutakhiran DTKS. Bertujuan untuk: a. Terlaksananya koordinasi antara Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan; b. Terlaksananya Pemeutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan c. Tersedianya DTKS yang valid, akuntabel dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial di daerah;
b.bahwa dalam rangka pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial agar menjadi data yang akurat, akuntabel dan berkelanjutan perlu di lakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Verifikasidan Validasidata terpadu kesejahteraan sosial yang akurat perlu pengaturan terkait pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TENT ANG PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2025 BUPATIMANOKWARISELATAN PROVINS! PAPUA BARAT Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua ten tang Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Perundang-U ndanganPeraturanPembentukan
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Mengingat
1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
6.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
7.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATURANBUPATI TENTANG PEMUTAKHIRANDATA TERPADU KESEJAHTERAANSOSIAL Menetapkan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578).

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemu takhiran DTKS; dan
2. b.untuk memberikan kejelasan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dan Desa/keluarahan dalam Pemutakhiran DTKS.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.Terlaksananya koordinasi antara Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan;
  1. 8.Pemutakhiran adalah proses perbaikan atau perubahan data secara substantif da/ atau administatif.
  2. 9.Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifakisi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan usulan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dengan fakta dilapangan.
  3. 10.Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
  4. 11.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  5. 12.Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaju atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
  6. 13.Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyampaian, dan pemeliharan dta yang mencakup proses usulan data, Verifikasidan Validasi, penetapan dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesbilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  7. 14.Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NGadalah sebuah sistem informasi yang mendukung proses data terpadu kesejahteraan sosial.
  8. 15.Musyawarah Kelurahan/Desa adalah Musyawarah yang dilaksanakan untuk melakukan pemutakhiran DTKS. Sasaran Pemutakhitaran DTKS melupiti:
2. a.data yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan;
3. b.data usulan mandiri dari masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos;
4. c.data usulan langsung dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. d.DTKS yang mengalami perubahan sebagai dampak dari adanya data masyarakat yang seharusnya tidak memenuhi kriteria DTKS iinckusiori eror) dan adanya data masyarakat yang termasuk kriteria DTKS tetapi belum masuk DTKS (exclusion eror) dan perubahan ststus sosial ekonomi dengan kriteria fakir miskin serta Orang Tidak Mampu; dan
6. e.DTKS terbaru.

Pasal 4

b.ketelantaran;
c.kedisabilitasan;
d.ketentuan sosial dan penyempangan perilaku; dan
e.korban bencana. Kriteria DTKS meliputi:
a.kemiskinan;

BAB II

KRITERIADATATERPADU KESEJAHTERAANSOSIAL

Pasal 3

b.Terlaksananya Pemeutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
c.Tersedianya DTKS yang valid, akuntabel dan berkelanjutan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.melaksanakan kebijakan Pemutakhiran DTKS;dan
2. b.melaksanakan pengesahan usulan data Daerah
(2)Distrik/Kecamatan berwenang:
1. a.memantau Musyawarah Desa/Kelurahan; dan
2. b.melaksanakan koordinasi dengan Desa/kelurahan.
(3)Desa/Keluaran berwenang:
1. a.melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan; dan
2. b.mengusulkan data Desa/Kelurahan. BABV TUGASDANKEWENANGAN

BAB IV

RUNAG LINGKUPPELAKASANAANPEMUTAKHIRANDATA TERPADU KESEJAHTERAANSOSIAL

Pasal 5

(1)Ruang lingkup pelaksanaan pemjutakhitran DTKS meliputi:
1. a.melakukan Verifikasi data dilapangan;
2. b.memeriksa dan mengkaji kebenaran data yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c; dan
3. c.menetapkan kesahihan data dalam DTKS.
(2)Data yang akan dilakukan Pemutakhiran yaitu data yang mengalami peru bahan karena;
1. a.sudah meninggal dunia;
2. b.pindah kependudukan;
3. c.tidak ditemukan;
4. d.perceraian / pernikahan;
5. e.bertambahnya anggota keluarga karena kelahiran bary atay belum terdaftar dalam DTKS;
6. f.data tidak padan dengan data kependudukan atau anomali;
7. g.pergantian pengurus penerima bantuan sosial; dan
8. h.peningkatan status sosial ekonomi.

Pasal 8

(1)Proses Pemutakhiran DTKS dilakukan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.
(2)Pemerintahan Daerah menyampaikan hasil pemutakhiran DTKS menggunakan SIKS-NG
(3)Musyawarah Desa/Kelurahan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan;

BAB VI

PROSESPEMUTAKHIRANDATATERPADU KESEJAHTERAANSOSIAL

Pasal 7

(1)Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Daerah betugas:
1. a.memfasilitasi pengembangan kapasitas Pengelolaan Data;
2. b.melakukan pengembangan jaringan kerja dan koordinasi lintas Perangkat Daerah, dalam Pemutakhiran DTKS;
3. c.melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan lembaga lain; dan
4. d.melaksanakan Verifikasi kelengkapan dokumen usulan dari seluruh Desa/Kelurahan.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Desa/Kelurahan bertugas:
1. a.melakukan pemutakhiran dan pemadanan data;
2. b.memfasilitasi dan merekap usulan/ aduan warga melalui pusat kesejah teraan sosial Desa/ Kelurahan;
3. c.melengkapi dokumen usulan calon penerima bansos, DTKS, dan usulan penghentian bansos;
4. d.membuat berita acara hasil Musyawarah Desa/kelurahan;
5. e.melakukan entri data hasil Musyawarah Desa/Kelurahan melalui sistem aplikasi SIKS-NG; dan
6. f.melakukan koordinasi dengan VerifikasiDaerah.
7. a.musyawarah Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan prmsrp partisipatif, trasparan, akuntabel dan non diskriminatif;
8. b.pelaksanaan musyawarah Desa/Kelurahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
9. c.pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan menghadirkan minimal Kepala Desa/Lurah, Dukuh, Sadan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, unsur masyarakat, pendampingan sosial dan pendampingan kemiskinan;
10. d.pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan menghadirkan minimal Kepala Desa/Lurah, Ketua Rukun warga, unsur masyarakat, pendampingan sosial, dan pendampingan kemiskinan;
11. e.menuangkan hasil Musyawaran Desa/Kelurahan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah;
12. f.menginput hasil musyawarah Desa/Kelurahan beserta dokumen kelengkapannya melalui SIKS-NG;
13. g.mempu blikasikan hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan.
(4)Bupati malalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen atas usulan data Desa/ Kelurahan.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.Petangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintah Desa/Kelurahan;
4. d.Desa/Kelurahan.
(6)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang melakukan finalisasi hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(7)Finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui SIKS- NG. H KABUPATEN MANOKWARISELATANTAHUN2025 NOMOR30 Kabag Hukum dan HAM Kabid Rehabibtasi Dan Perlmdungan Jaminan Sosial Asisten Bidang Pemerintahan dan KESRA Kepala Dinas Sosial dan Keluarga Berencana Pit. SEKDA Paraf KoordinasiParaf Hirarki Diundangkan di Ransiki Pada tanggal 9 April 2025 Pl ~S DAERAH J(J.tB~~~~~ NOKWARISELATAN

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Sela tan

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemutakhiran DTKS oleh Desa/Keluarahan.
(2)Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama;
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
2. b.Perangkatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.Distrik/Kecamatan.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022