DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

• Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pengalokasian dan penggunaan Alokasi Dana Gampong dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini menetapkan mekanisme, pedoman, dan prosedur yang harus diikuti dalam pengalokasian dana gampong agar dana tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran dan efektif untuk kegiatan pembangunan atau kebutuhan lainnya di tingkat gampong di Kabupaten Nagan Raya pada tahun anggaran tersebut

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); SALINAN BUPATI NAGAN RAYA

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 13. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);
16.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 Nomor 6);
17.Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254);
18.Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 337);
19.Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 Nomor 552); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
2.Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong,Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disingkat DPMGP4 adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan Gampong.
4.Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan penyaluran Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan koordinasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya;
6.Inspektorat adalah Satuan Kerja Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
7.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang mengawasi dan mengevaluasi tata kelola Gampong;
8.Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong;
9.Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10.Keuchik adalah pimpinan pemerintah gampong yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
11.Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat KewenanganGampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14.Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat Gampong.
15.Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
19.Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
20.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
21.Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
22.Pengelola keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong tersebut;
23.Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan perangkat gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADG

Pasal 2

(1)ADG merupakan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DAU dan DBH) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang memiliki Gampong dalam APBK 2025 tidak termasuk dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, dana bagi hasil sumberdaya alam reboisasi, dana bagi hasil sumberdaya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka dana otonomi khusus.
(2)Besaran Alokasi ADG yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dalam APBK Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 59.874.796.700,- (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
(3)Aparatur Gampong yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Keuchik, Sekretaris Gampong, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
(4)Tuha Peut yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Ketua dan Angota Tuha Peut Gampong.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADG

Pasal 3

(1)Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong dialokasikan secara Proposional dan berkeadilan berdasarkan jumlah Aparatur Gampong dan Tuha Peut;
(2)Perhitungan ADG setiap Gampong bagi Gampong-gampong yang tidak melakukan Pergantian Antar Waktu Keuchik Gampong dihitung dengan formula sebagai berikut: ADGx = ∑PTKPG + ∑TOTPG + ∑BOTPG ADGx = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong ∑PTKPG = Jumlah Penghasilan Tetap Aparatur Gampong dalam 1 tahun ∑TOTPG = Tunjangan Operasional Tuha Peut Gampong dalam 1 Tahun ∑BOTPG = Belanja Operasional Pemerintah Gampong dalam 1 Tahun
(3)Daftar Rincian pembagian ADG bagi Gampong-Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Aggaran 2025 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Penyaluran Alokasi Dana Gampong dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
(2)Penyaluran Alokasi Dana Gampong dapat dilakukan secara bertahap:
1. a.tahap I dapat disalurkan paling lambat pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus;
2. b.tahap II dapat disalurkan paling lambat pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus;
3. c.tahap III dapat disalurkan paling lambat pada bulan September sebesar 25%(dua puluh lima perseratus;dan
4. d.tahap IV dapat disalurkan paling lambat pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus.
(3)Syarat Penyaluran Dana dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
1. a.surat permohonan Penyaluran dari Keuchik kepada Camat;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
3. c.Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD); dan
4. d.laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahap sebelumnya.
(4)Atas dasar kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Camat, maka Camat menerbitkan surat permohonan penyaluran ADG kepada DPMGP4/BPKD dengan Melampirkan:
1. a.Asli surat Permohonan Camat Kepada DPMGP4 /BPKD; dan
2. b.laporan realisasi pelaksanaan anggaran tahap sebelumnya.
(5)Bupati Nagan Raya melalui DPMGP4/BPKD melakukan penyaluran dana ke Rekening Kas Gampong sebagaimana diatur pada ayat (2).

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3)Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
(4)Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG dilakukan dengan ketentuan:

a.Keuchik wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADG tahun sebelumnya paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
b.Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG pada setiap tahap penyaluran dana yang telah digunakan; dan
c.Keuchik menyampaikan laporan realisasi tahunan penggunaan ADG tahap I, II, III dan IV kepada Bupati Nagan Raya Cq. DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

(1)Bupati menunda penyaluran ADG dan dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan telah disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
(3)Bupati mengurangi penyaluran ADG dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
(4)SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.
(5)Pengurangan ADG dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN VERIFIKASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan pengelolaan Dana Anggaran Gampong.
(2)Pembinaan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kecamatan dan kabupaten.
(3)Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADG.
(4)Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi Dana ADG dilaporkan kepada Bupati secara pertahapan pencairan.

Pasal 10

(1)Pengawasan atas pengelolaan Dana ADG dilakukan oleh Tuha Peut dan camat.
(2)Aparat pengawasan fungsional daerah sewaktu waktu dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan Dana ADG dan PDRD atas perintah Bupati.
(3)Aparatur pengawas internal pemerintah lainya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana ADG atas sepengetahuan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2024