DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP BAB IV FLEKSIBILITAS BAB V PELAKU PBJ BLUD BAB VI JENJANG NILAI PBJ BLUD BAB VII PBJ BLUD MELALUI PENIYEDIA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasa-l 76 ayat (2) dan

Mengingat

Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan l,ayanan Umum Daerah, pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;

l.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor_12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68Ol);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 teatang Jasa Konstruksi (l,embaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 11, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan l,embaran Negara Nomor 6887);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (t,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa , Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun / 202 I Nomor 63); y / lO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukaa Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor tsTl ;
9. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor t7811;
11. 13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l terftang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. 14.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2O2l lerrtang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
13. 15.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
14. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2O2l tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
15. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun 2O23 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2O23 Nomor l);
16. 18.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024 Lentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi, Serta Tata Ke{a Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 28); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH / RUMAH SAKITUMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK. / r Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelalsanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. 3.Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. 4.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.
4. 5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang menyediakan jasa layanan kesehatan dalam rangka memberikan layanan kepada masyaraftat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.
5. 6.Direktur adalah Direktur RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono.
6. 7.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. 9.Unit Kerja Pengad aan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPRJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 1 0. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
9. 11.Kelompok Ke{a Pernilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. 12.Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara mempercleh ./ barang/jasa yaqg dikerjakan sendiri oleh BLUD. / / (
11. 13.Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
12. 14.Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang rnelakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. 15.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. 16.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
15. 17.Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disingkat PBJ BLUD adalah kegiatan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa oleh BLUD dibiayai oleh dana BLUD (non APBN dan/ atau APBD) yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
16. 18.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. 19.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
18. 20.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. 21.Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) atau lebih calon Penyedia Barang/Jasa yang dipandang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena kriteria darurat, tertentu dan spesifik, dan jika diperlukan setelah melalui proses klarifikasi / kualifikasi.
20. 22.Per,gadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan Pengadaan barang/ jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Pihak yang berwenang.
21. 23.Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah bentuk fleksibilitas yang diberikan pada badan layanan umum dalam mengatur rentang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum.
22. 24.Pengadaan barang/jasa secara mendesak I darurat (Cito) adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencana€rn karena keadaan mendesak/ darurat (Cito).
23. 25.Pengadaan Barang/Jasa Spesifrk adalah pengadaal yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh RSUD
24. 26.E-Procurement adalah pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
25. 27.E-Tendeing adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
26. 28.E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pcraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam rangka melaksanakan PBJ BLUD RSUD di Kabupaten Nganjuk.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD; dan
b.menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan kualitas yang sebanding dengan harga (ualue for moneg).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.fleksibilitas;
b.pelaku PBJ BLUD;
c.jenjang nilai PBJ BLUD;
d.pelaksanaan PBJ BLUD melalui Penyedia; dan
e.pelaksanaan PBJ BLUD melalui Swakelola.

BAB III

FLEKSIBILITAS

Pasal 5

Prinsip dalam Pengad aan Barang/ Jasa BLUD meliputi:

a.efisiensi;
b.ekonomis;
c.praktik bisnis yang sehat;
d.efektif;
e.transparan;
f.akuntabel; dan g.adil.

Pasal 6

(1)Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bahwa PBI BLUD harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapka-n dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungiawabkan, yang dialokasikan pada kurun walrtu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut. (21 Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bahwa PBJ BLUD dijalankan dengan kehati-hatian terhadap pengeluaran uang dan penggunaan barang.
(3)Praktik Bisnis yang Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bahwa PBJ BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. (41 Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bahwa PBJ BLUD harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
(5)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat.
(6)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai PBJ BLUD, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia yang dapat dipertanggungiawabkan. (71 Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, bahwa pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Pasal 7

(1)RSUD dapat diberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan PBJ BLUD berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi berdasarkan Kajian Internal.
(2)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber anggaran/ dana, pelaku, jenjang nilai, dan tata cara pelaksanaan PBJ BLUD.
(3)Fleksibilitas terkait sumber anggaran/dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal sumber anggaran/ dana berasal dari:
1. a.jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat;
2. b.hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
3. c.hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
4. d.lain-lain pendapatan RSUD yang sah,
(4)Iftiteria efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), antara lain:
1. a.kualitas, yaitu Barang/Jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi di lingkungan RSUD yang telah ada atau sebelumnya;
2. b.waktu, yaitu Barang/Jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan
3. c.tempat, yaitu Barang/ Jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pa.sien.

Pasal 8

PBJ BLUD yang sumber anggar€rnnya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 9

PBJ BLUD yang sumber angg€rrannya berasa-l APBD dapat dilakukan dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

FLEKSIBILITAS

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

FLEKSIBILITAS

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018