DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pedoman pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang meliputi Ketentuan Umum (Bab I), Jenis Pendidikan (Bab II), Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar (Bab III), Penyelenggaraan dan Persyaratan (Bab IV), Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Tugas Belajar (Bab V), Tugas Belajar Biaya Mandiri (Bab VI), Kedudukan PNS Tugas Belajar (Bab VII), Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi PNS Tugas Belajar (Bab VIII), Re-Entry Program (Bab IX), Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar (Bab X), Pemantauan dan Evaluasi (Bab XI), Pendanaan Tugas Belajar (Bab XII), dan Ketentuan Penutup (Bab XIII).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898;
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan.
8.Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.
12.Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
13.PNS Tugas Belajar adalah PNS dalam status mendapat Tugas Belajar dari PPK.
14.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15.Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat Daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan Tugas Belajar PNS.
16.PNS Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
17.Re-entry Program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
18.Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh PNS Selesai Tugas Belajar.
19.Publikasi Karya Ilmiah adalah penulisan karya tulis oleh PNS Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media.
20.Pengembangan Karier PNS adalah pengelolaan perencanaan karier PNS yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi PNS.
21.Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi PNS Selesai Tugas Belajar.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
2. b.meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan Pengembangan Karier PNS.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 3

(1)Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
1. a.program pendidikan akademik;
2. b.program pendidikan profesi; dan
3. c.program pendidikan vokasi.
(2)Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.program sarjana (S1);
2. b.program pascasarjana yang meliputi program magister (S2); dan
3. c.program doktor (S3).
(3)Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.program pendidikan profesi; dan
2. b.program pendidikan profesi lanjutan.
(4)Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.program pendidikan diploma I (D I);
2. b.program pendidikan diploma II (D II);
3. c.program pendidikan diploma III (D III); dan
4. d.program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB III

PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Tugas Belajar dapat diberikan atas:

a.penawaran Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
b.permohonan dari PNS.

Pasal 5

(1)Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
(2)Rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
b.memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan minimal :
1. 1.3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
2. 2.2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
c.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.tidak sedang:
1. 1.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. 2.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. 3.menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
f.tidak pernah:
1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. 2.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. 3.dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
g.memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
h.menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.

Pasal 7

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar harus mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.

Pasal 8

(1)Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
2. b.kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
  1. 1.surat rekomendasi;
  2. 2.permohonan dari yang bersangkutan;
  3. 3.fotokopi surat keputusan PNS yang telah dilegalisir;
  4. 4.fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  5. 5.fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  6. 6.fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
  7. 7.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  8. 8.surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
  9. 9.pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar atas keinginan sendiri.
3. c.Kepala BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan dan lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan anggaran yang tersedia;
4. d.dalam hal permohonan yang diajukan:
  1. 1.memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
  2. 2.tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan yang diajukan kepada pemohon melalui kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan disertai dengan penjelasan/keterangan.
5. e.Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan; dan
6. f.dalam hal Bupati:
  1. 1.menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan surat izin mengikuti seleksi Tugas Belajar; atau
  2. 2.tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala BKPSDM untuk disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah.
(2)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar atas keinginan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

PNS yang telah mendapatkan surat izin mengikuti seleksi Tugas Belajar wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 10

(1)PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.
(2)PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, dan pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris BKPSDM melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
2. b.pembinaan Re-entry Program.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 3

PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 35 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 3

PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 35 Tahun 2020