DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026 yang disusun dengan sistematika: BAB I PENDAHULUAN; BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH; BAB III SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH; BAB IV PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH; BAB V PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH; dan BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Daerah;
b.bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman pelaksanaan program dan Kkegiatan pemerintah daerah yang menjadi dasar penyusunan rencana dan anggaran pada masing-masing perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 2- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); _3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2); Peraturan Bupati Nunukan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 22); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Bupati adalah Bupati Nunukan.

(1)2) 1) @) 4- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai:

a.dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahun 2026; dan
b.bahan acuan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah oleh masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah tahun 2026. BABII RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Keseluruhan substansi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2026 dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2026. _5-

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BABI :PENDAHULUAN; b.BAB II :HASIL EVALUASI RENJUA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
2. c.BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
3. d.BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
4. e.BABV :PENUTUP.
(2)Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. BABV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan sebagai tindak lanjut dari Perubahan RKPD Tahun 2026.
(2)Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setelah kepala Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
(3)Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dan diimplementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id. _6-

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 11 Juli 2025 BUPATI NUNUKAN, ttd IRWAN SABRI Diundangkan di Nunukan pada tanggal 11 Juli 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd JABBAR BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 23 Salinan Sesuai Dengan Aslinya K H KABUPATEN NUNUKAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017