DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten PALI Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Indonesia, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Keabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Edaran bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE- 1/PK/2024 Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta adanya dinamika dan perubahan hukum yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas; ~-~ ~~·c::J +.. ..
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
15.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
16.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
18.Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 49) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a.Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 28);
b.Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) digolongkan menjadi :
1. a.Perjalanan Dinas Luar daerah yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah;
2. b.Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam daerah;
(2)Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
(3)Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan moda transportasi udara, laut, dan/atau darat, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengurus PKK, DWP, ASN, Ajudan, dan Pegawai Non ASN, Masyarakat yang ditugaskan yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
1. a.Tingkat A terdiri dari :
  1. 1.Al untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK;
  2. 2.A2 untuk Anggota DPRD dan pejabat Eselon Il.
2. b.Tingkat B terdiri dari :
  1. 1.Tingkat B1 untuk Eselon III, Sekretaris PKK, Wakil Sekretaris PKK, dan Bendahara PKK, Ketua DWP dan Wakil ketua DWP;
  2. 2.Tingkat B2 untuk Eselon IV, Gol IV Non Eselon, Gol III, Ketua Pokja PKK, Anggota PKK, Anggota DWP, Ajudan;
3. c.Tingkat Cl untuk PNS Gol II dan Gol I, ASN PPPK, Pegawai Non ASN, dan Masyarakat yang ditugaskan.
(3)Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen - komponen seperti:
1. a.uang harian perjalanan dinas dalam negeri;
2. b.uang harian perjalanan dinas luar negeri;
3. c.uang representasi;
4. d.biaya penginapan;
5. e.sewa kendaraan dalam rangka kedinasan; dan
6. f.biaya transportasi;
(4)Satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran berupa uang harian, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas.
(5)Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
1. a.uang makan;
2. b.uang saku; dan
3. c.uang transport lokal.
(6)Uang Harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
1. a.Uang makan;
2. b.Uang saku;
3. c.Uang transport lokal; dan
4. d.Penginapan.
(7)Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
(8)Ketentuan mengenai Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan c diberikan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(9)Ketentuan mengenai Besaran Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c diberikan secara lumpsum mengacu pada peraturan perundangundangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
(10)Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf d merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.
(11)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf d dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
(12)Ketentuan mengenai Biaya Perjalanan Dinas Penginapan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(13)Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak menggunakan biaya penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
(14)Sewa Kendaraan dalam rangka kedinasan sebagalmana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah sewa kendaraan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas dinas.
(15)Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah, berupa kwitansi atau bukti lainnya yang dikeluarhan oleh badan usaha / perorangan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
(16)Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/ lembaga.
(17)Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi dan tidak termasuk tol;
(18)Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf g terdiri atas :
1. a.Biaya tiket pesawat dalam negeri dan luar negeri;
2. b.Biaya taksi; dan
3. c.Biaya transportasi darat
(19)Biaya Tiket Pesawat dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
(20)Biaya tiket pesawat dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
(21)Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
(22)Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, Yaitu :
1. a.Keberangkatan
  1. 1.dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
  2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
2. b.kepulangan
  1. 1.dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
  2. 2.dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
(23)Dalam hal lokasi kantor kedudukan asal atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
(24)Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
(25)Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/ kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIV pada Peraturan Bupati ini.
(26)Biaya pengganti Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c adalah satuan biaya untuk menyusun rencana anggaran biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan ke luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dengan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Pribadi, yaitu :
1. a.Biaya BBM;
2. b.Biaya Tol; dan
3. c.Biaya penyeberangan.
(27)Ketentuan mengenai Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dan kendaraan pribadi dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (26) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(28)Perjalanan Dinas ke luar provinsi diperkenankan untuk menggunakan Transportasi Darat.
(29)Biaya pejalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
(30)Biaya perjalanan dinas untuk penjabat Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai dengan jabatan definitif.
(31)Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
(32)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. a.Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
2. b.Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsum
  1. 3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Biaya Perjalanan Dinas untuk Tim Penggerak PKK dan Pengurus DWP sebagaimana dimaksudkan Pasal 9 ayat (2) meliputi:
1. a.Ketua PKK, Wakil Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Bupati;
2. b.Sekretaris PKK, Wakil Sekretaris PKK, Ketua DWP dan Wakil Ketua DWP, dan Bendahara PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon III; dan
3. c.Ketua Pokja PKK, Anggota DWP dan Anggota PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.
(2)Biaya Perjalanan Dinas Penginapan untuk Ajudan disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas pejabat Eselon IV;
(3)Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non ASN disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
(4)Biaya Perjalanan Dinas lstri PNS Selaku Ketua/Pengurus DWP besaran Biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
(5)Biaya Perjalanan Dinas Ketua/Pengurus DWP yang belum ASN besaran SPPD disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
(6)Biaya perjalanan dinas Anggota DWP yang bersangkutan bukan ASN maka SPPD disetarakan dengan Golongan II;
(7)Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Pejabat Eselon II sebagai Pendamping disetarakan sesuai dengan Pejabat Eselon II;
(8)Perjalanan Dinas dalam daerah dapat dilakukan :
1. a.Antar Perangkat Daerah dan antar kelurahan yang ada pada Kecamatan Talang Ubi hanya dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa lnspektorat dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
2. b.Perangkat Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam kecamatan diluar kelurahan dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
  1. 3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
4. d.daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
6. f.bukti pembayaraan hotel atau tempat penginapan lainnya;
7. g.bukti pembayaran transportasi darat angkutan umum (travel) dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dan menyesuaikan keadaan daerah tersebut. Jika transportasi tersebut tidak memiliki badan usaha yang sah maka bukti tersebut dicantumkan dalam pengeluaran rill sesuai dengan format Lampiran V;
8. h.melampirkan Dokumentasi Kegiatan; dan
9. i.melampirkan Laporan Perjalanan Dinas (LPD).
(2)Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Rill sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d;
(3)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.fotokopi surat keputusan pindah;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
3. c.kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
4. d.kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport; dan
5. e.kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
(4)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil). sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (32);

4.Ketentuan pada Lampiran II, III, Lampiran IX, dan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati lni.
5.Ketentuan pada Lampiran XII, Lampiran XIII, 1ampiran XV dan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati lni. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025 NOMOR 14 Ditetapkan di Talang Ubi Pada Tanggal, 17 Januari 2025 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd HERI AMALINDO Diundangkan di Talang Ubi Pada Tanggal, 17 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd KARTIKA YANTI HERI AMALINDO PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) ALAMAT OPD SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Nomor .......................................................
1.Pejabat yang memberikan perintah .............................................................................
2.a. Nama pegawai yang diperintahkan

b.NIP
a..............................................................................
b..............................................................................
1. 3.a. Pangkat dan Golongan
b.Jabatan
c.Gaji Pokok
d.Tk. Menurut peraturan perjalanan dinas
a........................................................
b........................................................
c........................................................
d.............................................................
1. 4.Maksud perjalan dinas .............................................................................................
2. 5.Alat angkutan yang dipergunakan ..................................................................
3. 6.a. Tempat berangkat
b.Tempat tujuan
a...........................................................
b...........................................................
1. 7.a. Lamanya perjalanan dinas
b.Tanggal berangkat
c.Tanggal harus kembali
a....................................
b....................................
c........................................
1. 8.Pengikut/Nama
2. 1...................................................
3. 2..................................................
4. 9.Pembebanan Anggaran
a.Instansi
b.Rekening
a.......................
b......................
1. 10.Keterangan Lain-lain ..................................... LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. Dikeluarkan di : Talang Ubi Pada Tanggal : ........ PEJABAT YANG BERWENANG NAMA PANGKAT/GOLONGAN NIP. BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR ttd HERI AMALINDO KETERANGAN : Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : ( ..........................................) NIP. II. Tiba di : Berangkat dari : Pada tgl : Pada tanggal : Kepala : Ke : Kepala : ( ...................................) ( ..........................................) NIP. NIP. III. Tiba di : Berangkat dari : Pada tgl : Pada tanggal : Kepala : Ke : Kepala : ( ..........................................) ( ..........................................) NIP. NIP. IV. Tiba di : Berangkat dari : Pada tgl : Pada tanggal : Kepala : Ke : Kepala : ( ..........................................) ( ..........................................) NIP. NIP. V. Tiba di : Berangkat dari : Pada tgl : Pada tanggal : Kepala : Ke : Kepala : ( ..........................................) ( ..........................................) NIP. NIP. VI. Tiba di : telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( ..........................................) NIP. Pada tgl : Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, ( ..........................................) NIP. VII. Catatan Lain-Lain ; VIII. PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/Pegawai/Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd. HERI AMALINDO KOP SKPD PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lamp SPPD Nomor :.................................. Tanggal :.................................. No Perincian Biaya Keterangan .......Maksud Perjalanan...... 1 Uang Saku hr x ...................... ....................... 2 Penginapan mlm x................... ....................... 3 Transport lokal PP hari x..................... ....................... 4 Uang Makan hari x..................... ....................... Jumlah Terbilang : ........................................ Telah dibayar sejumlah TalangUbi, / / ..................................... Telah menerima jumlah uang sebesar .............................................................. Bendahara Pengeluaran Yang Menerima ..............Nama.............. ..............Nama.............. NIP.............................. NIP.............................. PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah ................... Yang telah dibayar semula ................... Sisa kurang lebih ................... SETUJU DIBAYAR PENGGUNA ANGGARAN PPTK PERJALANAN DINAS ..............Nama.............. ..............Nama.............. NIP.............................. NIP.............................. LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd. HERI AMALINDO I UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. PROVINSI SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM DIKLAT A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.ACEH OH Rp 360.000,00 Rp 140.000,00 Rp 110.000,00
2.SUMATERA UTARA OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
3.RIAU OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
4.KEPULAUAN RIAU OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
5.JAMBI OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
6.SUMATERA BARAT OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
7.SUMATERA SELATAN OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
8.LAMPUNG OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
9.BENGKULU OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
10.BANGKA BELITUNG OH Rp 410.000,00 Rp 160.000,00 Rp 120.000,00
11.BANTEN OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
12.JAWA BARAT OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
13.D.K.I. JAKARTA OH Rp 530.000,00 Rp 210.000,00 Rp 160.000,00
14.JAWA TENGAH OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
15.D.I. YOGYAKARTA OH Rp 420.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
16.JAWA TIMUR OH Rp 410.000,00 Rp 160.000,00 Rp 120.000,00
17.BALI OH Rp 480.000,00 Rp 190.000,00 Rp 140.000,00 18. NUSA TENGGARA BARAT OH Rp 440.000,00 Rp 180.000,00 Rp 130.000,00 19. NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
20.KALIMANTAN BARAT OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp 360.000,00 Rp 140.000,00 Rp 110.000,00
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
24.KALIMANTAN UTARA OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
25.SULAWESI UTARA OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
26.GORONTALO OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
27.SULAWESI BARAT OH Rp 410.000,00 Rp 160.000,00 Rp 120.000,00
28.SULAWESI SELATAN OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
29.SULAWESI TENGAH OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
31.MALUKU OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
32.MALUKU UTARA OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
33.PAPUA OH Rp 580.000,00 Rp 230.000,00 Rp 170.000,00
34.PAPUA BARAT OH Rp 480.000,00 Rp 190.000,00 Rp 140.000,00 B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS NO. URAIAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM TINGKAT PERJALANAN DINAS

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1. PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH Rp 250.000,00 Rp 125.000,00 A1

2.PEJABAT ESELON I OH Rp 200.000,00 Rp 100.000,00 A2
3.PEJABAT ESELON II OH Rp 150.000,00 Rp 75.000,00 A2 C. UANG HARIAN KE DESA DALAM KECAMATAN NO ASAL TUJUAN UANG HARIAN 1 TALANG UBI TALANG BULANG Rp 150.000,00 2 TALANG UBI BERUGE DARAT Rp 150.000,00 LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. I I 3 TALANG UBI BENUANG Rp 150.000,00 4 TALANG UBI KARTA DEWA Rp 150.000,00 5 TALANG UBI SINAR DEWA Rp 150.000,00 6 TALANG UBI PANTA DEWA . Rp 150.000,00 7 TALANG UBI SUKA MAJU Rp 150.000,00 8 TALANG UBI SUKA DAMAI Rp 150.000,00 9 TALANG UBI SUNGAI IBUL Rp 150.000,00 10 TALANG UBI TALANG AKAR Rp 150.000,00 11 TALANG UBI SUNGAI BAUNG Rp 150.000,00 12 TALANG UBI SEMANGUS Rp 150.000,00 13 TALANG UBI BENAKAT MINYAK Rp 150.000,00 D. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR NO. PROVINSI SATUAN FULLBOARD DI LUAR KOTA FULLBOARD DI DALAM KOTA FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA RESIDENCE DI DALAM KOTA A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 ACEH OH Rp 120.000,00 Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00 2 SUMATERA UTARA OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 3 RIAU OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 85.000,00 Rp 130.000,00 4 KEPULAUAN RIAU OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 5 JAMBI OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 6 SUMATERA BARAT OH Rp 120.000,00 Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00 7 SUMATERA SELATAN OH Rp 120.000,00 Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00 8 LAMPUNG OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 9 BENGKULU OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 10 BANGKA BELITUNG OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 11 BANTEN OH Rp 120.000,00 Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00 12 JAWA BARAT OH Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00 13 D.K.I. JAKARTA OH Rp 180.000,00 Rp 180.000,00 Rp 130.000,00 Rp 180.000,00 14 JAWA TENGAH OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 15 D . I . YOGYAKARTA OH Rp 140.000,00 Rp 140.000,00 Rp 100.000,00 Rp 140.000,00 16 JAWA TIMUR OH Rp 140.000,00 Rp 140.000,00 Rp 100.000,00 Rp 140.000,00 17 BALI OH Rp 160.000,00 Rp 160.000,00 Rp 115.000,00 Rp 160.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OH Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp 140.000,00 Rp 140.000,00 Rp 100.000,00 Rp 140.000,00 20 KALIMANTAN BARAT OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 21 KALIMANTAN TENGAH OH Rp 120.000,00 Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00 22 KALIMANTAN SELATAN OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR OH Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00 24 KALIMANTAN UTARA OH Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00 25 SULAWESI UTARA OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 26 GORONTALO OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 27 SULAWESI BARAT OH Rp 120.000,00 Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00 28 SULAWESI SELATAN OH Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00 29 SULAWESI TENGAH OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 30 SULAWESI TENGGARA OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 31 MALUKU OH Rp 120.000,00 Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00 32 MALUKU UTARA OH Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00 33 PAPUA OH Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 140.000,00 Rp 200.000,00 34 PAPUA BARAT OH Rp 160.000,00 Rp 160.000,00 Rp 115.000,00 Rp 160.000,00 KETERANGAN : OH: Orang/Hari BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd. HERI AMALINDO SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS NO URAIAN SATUAN A1 A2 B1 B2 C1
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ACEH OH 4.420.000,00 3.526.000,00 1.294.000,00 556.000,00 556.000,00

2.SUMATERA UTARA OH 4.960.000,00 1.518.000,00 1.100.000,00 530.000,00 530.000,00
3.RIAU OH 3.820.000,00 3.119.000,00 1.650.000,00 852.000,00 852.000,00
4.KEPULAUAN RIAU OH 4.275.000,00 1.854.000,00 1.037.000,00 792.000,00 792.000,00
5.JAMBI OH 4.000.000,00 3.337.000,00 1.212.000,00 580.000,00 580.000,00
6.SUMATERA BARAT OH 5.236.000,00 3.332.000,00 1.353.000,00 650.000,00 650.000,00
7.SUMATERA SELATAN OH 5.850.000,00 3.083.000,00 1.571.000,00 861.000,00 861.000,00
8.LAMPUNG OH 4.491.000,00 2.067.000,00 1.140.000,00 580.000,00 580.000,00
9.BENGKULU OH 2.071.000,00 1.628.000,00 1.546.000,00 630.000,00 630.000,00
10.BANGKA BELITUNG OH 3.827.000,00 2.838.000,00 1.957.000,00 622.000,00 622.000,00
11.BANTEN OH 5.725.000,00 2.373.000,00 1.000.000,00 718.000,00 718.000,00
12.JAWA BARAT OH 5.381.000,00 2.755.000,00 1.006.000,00 570.000,00 570.000,00
13.D.K.I. JAKARTA OH 5.850.000,00 1.490.000,00 992.000,00 730.000,00 730.000,00
14.JAWA TENGAH OH 4.242.000,00 1.480.000,00 954.000,00 600.000,00 600.000,00
15.D.I. YOGYAKARTA OH 5.017.000,00 2.695.000,00 1.384.000,00 845.000,00 845.000,00
16.JAWA TIMUR OH 4.400.000,00 1.605.000,00 1.076.000,00 664.000,00 664.000,00
17.BALI OH 4.890.000,00 1.946.000,00 990.000,00 910.000,00 910.000,00 18. NUSA TENGGARA BARAT OH 3.500.000,00 2.648.000,00 1.418.000,00 580.000,00 580.000,00 19. NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.000.000,00 1.493.000,00 1.355.000,00 550.000,00 550.000,00
20.KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000,00 1.538.000,00 1.125.000,00 538.000,00 538.000,00 21. KALIMANTAN TENGAH OH 4.901.000,00 3.391.000,00 1.160.000,00 659.000,00 659.000,00 22. KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000,00 3.316.000,00 1.500.000,00 540.000,00 540.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000,00 2.188.000,00 1.507.000,00 804.000,00 804.000,00
24.KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000,00 2.188.000,00 1.507.000,00 804.000,00 804.000,00
25.SULAWESI UTARA OH 4.919.000,00 2.290.000,00 924.000,00 782.000,00 782.000,00
26.GORONTALO OH 4.168.000,00 2.549.000,00 1.431.000,00 764.000,00 764.000,00
27.SULAWESI BARAT OH 4.076.000,00 2.581.000,00 1.075.000,00 704.000,00 704.000,00
28.SULAWESI SELATAN OH 4.820.000,00 1.550.000,00 1.020.000,00 732.000,00 732.000,00
29.SULAWESI TENGAH OH 2.309.000,00 2.027.000,00 1.567.000,00 951.000,00 951.000,00 30. SULAWESI TENGGARA OH 2.475.000,00 2.059.000,00 1.297.000,00 786.000,00 786.000,00
31.MALUKU OH 3.467.000,00 3.240.000,00 1.059.000,00 667.000,00 667.000,00
32.MALUKU UTARA OH 3.440.000,00 3.175.000,00 1.073.000,00 600.000,00 600.000,00
33.PAPUA OH 3.859.000,00 3.318.000,00 2.521.000,00 829.000,00 829.000,00
34.PAPUA BARAT OH 3.872.000,00 3.212.000,00 2.056.000,00 718.000,00 718.000,00 LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd. HERI AMALINDO SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. KOTA SATUAN BIAYA TIKE:T NO. ASAL TUJI.JAN BISNIS EKONOMI ( 1I (2) (3) (4) (5) I. JAKARTA AMBON Rp 13 .285.000,00 Rp7.081.000.00
2.JAKARTA BALlKPAPAN Rp7.4 l 2.000,00 Rp3. 797 .000.00 3 . JAKARTA BANDAACEH Rp7.519.000,00 Rp4.492.000.00
4.JAKARTA BANDAR LAMPUNG Rp2.407.000,00 Rp 1.583.000,00 5 . JAKARTA BANJARMASIN RpS.252 .000,00 Rp2 .995.000.00
6.JAKARTA BATA.'d Rp4.867.000,00 Rp2.888.000,00 7 . JAKARTA B ENGKULU Rp4.364.000,00 Rp2 .62!.000,00
8.J AKARTA BIAK Rp l4.065.000,00 Rp7.519.000,00
9.JAKARTA DENPASAR RpS.305.000,00 Rp3 .262.000.00
10.J AKARTA GORONTALO Rp7 .23 1.000·,oo Rp4 .824.000,00
11.JAKARTA JAMBI Rp4.065.000,00 Rp2 .460.000,00
12.JAKARTA JAYAPURA Rpl4.568.000,00 Rp8. 193.000,00
13.JAKARTA YOGYAKARTA Rp4 . 107.000,00 Rp2.268 .000 ,00
14.JAKARTA KENDARI Rp7.658.000,00 Rp4 . 182.000,00
15.JAKARTA Kl;PANG Rp9.413.000,00 Rp5.08l.000,00
16.JAKARTA MAKASSAR Rp7.444.000,00 Rp3.829.000,00
17.JAKARTA MALANG Rp4 .599.000,00 Rp2.695.000,00
18.JAKARTA MAMUJU Rp7 .295.000,00 Rp4.867.000,00
19.JAKARTA MANADO Rp l 0.824.000,00 RpS.102.000,00
20.JAKARTA MANOKWARI Rp l 6 .226.000,00 Rp l 0 .824.000,00
21.JAKARTA MATARAM RpS.316.000.00 Rp3.230 .000,00
22.JAKARTA M EDAN Rp7.252.000,00 Rp3.808.000,00
23.JAKARTA PADANG Rp5. 530.000,00 Rp2.952.000,00
24.JAKARTA PALANGKARAYA Rp4.984.000,00 Rp2.984.000,00
25.JAKARTA PALEMBANG Rp3.86 1.000 .00 Rp2.268.000,00
26.JAKARTA PALU Rp9.348.000,00 RpS.113.000,00
27.JAKARTA PANGKAL PlNANG Rp3.4 12 .000,00 Rp2. 139.000,00 28 . JAKARTA PEKANBARU RpS.583.000,00 Rp3.0 16.000,00
29.JAKARTA PONTIANAK Rp4.353.000,00 Rp2.781.000,00
30.JAKARTA SEMARANG Rp3.86 I .000,00 Rp2. 182.000 ,00
31.JAKARTA SOLO Rp3.86 l.000,00 Rp2.342 .000,00
32.J AKARTA SURABAYA RpS.466.000,00 Rp2.674.000,00
33.J AKARTA TERNATE: Rp!0.001.000,00 Rp6.664.000.00
34.JAKARTA TIM IKA Rpl3.830.000,00 Rp7.487 .000,00 35 . AMBON DENPASAR Rp8.054.000,00 Rp4.471.000.00
36.AMBON JAYAPURA Rp7A34 .000,00 Rp4 .161.000,00
37.AMBON KENDARI Rp4.824.000,00 Rp2 .856.000,00
38.AMBON MAKASSAR Rp6.022.000,00 Rp3.455 .000 ,00
39.AMB0'.11 MANOKWARJ RpS. 177.000,00 Rp3.027 .000,00
40.AMBON PALU Rp6. 140.000,00 Rp3. 508.000,00 KOTA SATUAN DIAYA TIKET NO. ASAI, TUJUAN BISNIS EKONOMI
40.AMBON PALU Rp6. I 40.000,00 Rp3.508.000,00 4 1. AMBON SORONG Rp3.637.000,00 Rp2.257 .000,00
42.AMBON SURABAYA Rp8.803.000 .00 Rp4.845.000,00
43.AMBON TERNATE Rp4 .022 .000,00 Rp2.449.000,00
44.BALIKPAPAN BANDAACEH Rp 12.739.000,00 Rp6.749.000,00
45.BALI KPAPAN BATAM Rpl0.354 .000,00 RpS.305.000,00
46.DALIKPAPAN OENPASAR Rpl0,739,000,00 Rp5.648.000,00 47 . DALIKPAPAN JAYAPURA Rpl 9.071 .000,00 Rp l 0.08'6.000,00 -
48.BALIKPAPAN YOOYAKARTA Rp9.669 .000,00 Rp4 .749,000,00
49.BALIKPAPAN MAKASSAR Rp l 2.664 .000,00 Rp6, l 50.0 00,00 50 . BALIKPAPAN MANADO RplS.702.000,00 Rp7.295.000,00 5 1. BAl,lKPAPAN M8DAN Rpl2.493 .000,00 Rp6. 140.000 ,00 52, BAUKPAPAN PADANG Rpl 0.942.000,00 Rp5.369.000,00
53.BALIKPAPAN PA~EM BANG Rp9.445,000,00 Rp4.749.000,00 54, BALI KPAPAN PEKA!NBARU P.p l 0.996.000,00 Rp5.423.000,00 55, BALI KPAPAN SEMARANG Rp9.44 5.000,00 Rp 4.674,000,00 56, BALI KPAPAN SOLO Rp9.445.000,00 Rp4 .8 I 3, 000,00 57, BALIKPAPAN SURABAYA Rpl0.889 .000,00 Rp5, I 13.000,00 58 BALIKPAPAN TIMIKA Rp 18.408.000,00 Rp9.445.000,00 59 BANDA ACEH OENPASAR Rp I 0.835.000,00 Rp6.279 .000,00 60 BANDAACEH JAYAPURA Rp l 9, 167.000,00 Rp I 0.7 I 7 .000,00 6 1 BANDAACEH YOOYAKARTA Rp9. 765.000,00 Rp5.380.000,00
62.BANDA ACEH! MAKASSAR Rp 12.760.000,00 Rp6. 78 I. OOJ,00 63 BJ\NDAACEH MANADO Rp 15.798.000,00 Rp7,926.00J,OO 64, BANDA 1\ CEH PONTIANAK Rp9 .990.000,00 RpS.840.000 ,00
65.BANDAACEH SEMARANG Rp9.530.000,00 RpS.305.000,00 66, BANDA ACEM SOLO Rp9.530.000,00 ::lpS.444.000,00
67.BANDAACEH St:RABAYA Rpl0.985.000,00 RpS.744 .000,00
68.BANDAACEH TIMIKA Rp 18 .504 .000,00 Rp I 0.076,000,00
69.BANDAR l,AMPUNG BALIKPAPAN RpS.129.000,00 Rp4. I29.000,00
70.BANDAR 1,AMPUNO BANDA ACEH Rp8.22S.000,00 Rp4,760.000,00 7 1. BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN Rp6. l 93.000,00 Rp3.4 12 .000,00
72.BANDAR LAMPUNG BATAM Rp5.840.000,00 Rp3,3 I 6.000,00
73.BANDAR LAMPUNG BIAK Rpl4. I 19,000,00 Rp7.487.000,00
74.BANDAR l,AMPUNG OENPASAR Rp6.236.000,00 RpJ .647.000,00
75.BAND AR 1,AMPUNG JAYAPURA Rp l 4 .568.000,00 RpS.097 .000,00
76.BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA Rp5. ! 55.000,00 Rp2. 760.000 .00 77, BANDAR LAMPUNG KENOARI Rp8.354.000,00 Rp4 ,482 .000,00
78.BANDAR I.AMPUNO MAKASSAR Rp8. 16 J.000,00 Rp4. I61.000,00
79.BANDAR LAMPUNG MALANG RpS.594 .000,00 Rp3. I34.000,00 KOTA SATUAN BIAVA TIKE:1' NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
80.BANDAR LAMPUNO MANADO Rpl l.199.000,00 RpS.305.000,00
81.DANDAR LAMPUNG MATARAM Rp6.246.000,00 RpJ .626.000,00
82.BANDAR LAMPUNO ME;OAN Rp7.979.000,00 Rp4. 150.000,00 83 . BANDAR LAMPUNO PADANG Rp6.439.000,00 Rp3.380.000,00
84.BANDAR LAMPVNG PALANGKARAYA RpS.947.000,00 Rp3.401.000,00
85.BANDAR LAMPVNO PALl!:MBANO Rp4.93 1.000,00 Rp2.760.000.00
86.BANDAR LAMPUNO Pl!:KANBARU Rp6.482 .000,00 Rp3.433.000,00
87.BANDAR LAMPUNG PONTIANAK RpS.380.000,00 RpJ.220.000,00
88.BANDAR LAMl'UNG SEMARANG Rp4.93 I .OOO,OO Rp2.685.000,00
89.BANDAR LAMPUNO SOLO Rp4 .93 l.000,00 Rp2 .824 .000,00
90.BANDAR LAMPUNG SURABAYA Rp6,386.000,00 Rp3.I23.000,00 9 I. BANDAR LAMPUNO TIMIKA Rpl3 ,90S.OOO,OO Rp7 ,455.000,00 92 . BANDUNG BA1'AM Rp6.289.000,00 Rp3.S83.000,00
93.BANDUNG DENPASAR RpS.626.000,00 Rp3.252.000,00
94.13ANDUNG JAKARTA Rp2.064.000,00 Rpl.476.000,00
95.BANDUNG JAMB! RpS.006.000,00 Rp2.9/4 I .OOO,OO
96.BANDUNG YOOYAKARTA RpJ.369 .000,00 Rp2.129.000,00
97.BANDUNG PADANG Rp6. I 29 .000,00 Rp3 .508.000,00
98.13ANDUNG PALEMBANG Rp4.385.000,00 Rp2 .631.000,00
99.BANDUNG PANGKAL PINANG Rp4.599.000,00 Rp2.738.000,00
100.BANDUNG PEKANBARU Rp6.525.000,00 Rp3.701.000, 00 I Ol. BANDUNG SE;MARANG Rp3.027.000,00 Rpl.957.000,00
102.BANDUNG SOLO Rp3.647.000,00 Rp2.268.000 ,00
103.BANDUNG SURABAYA Rp4.824.000,00 Rp2.856.000,00
104.BANDU NG TANJUNG PANDAN Rp4.439 .000,00 Rp2.663.000,00
105.BANJARMASIN BANDAACEH Rp!0.792 .000,00 Rp6.022.000,00
106.BANJARMASIN BATAM RpS.407.000,00 Rp4.578.000,00
107.BANJARMASIN BIAK Rp 16.686,000,00 Rp8.749.000,00
108.BANJARMASIN DE:NPASAR RpS.792.000,00 Rp4.920.000,00
109.BANJARMASIN JAYAPURA Rp 17. I 35.000,00 Rp9.359.000,00
110.13ANJARMASIN YOCYAKARTA Rp7.723.000,00 Rp4,022.000,00 I I I. BANJARMASIN MEDAN Rp 10.546.000,00 RpS.4I2.000,00 KOTA SATUAN BIAVA TIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI I 12. 13ANJARMASIN PADANG Rp9.006.000.00 Rp4 .642.000,00 I 13. BANJARMASIN PALEMBANG Rp7.498 .000,00 Rp4.022.000 ,00 I 14. BANJARM/\SIN PEKANBARU Rp9.049.000,00 Rp4 .696.000 ,00 I 15. BANJARMASIN SEMARANG Rp7.498.000,00 Rp3.958.000 ,00
116.BANJARMASIN SOLO Rp7 .498.000,00 Rp4 .097.000,00
117.BANJARMASIN SURABAYA Rp8 .942 .000,00 Rp4 .385.000 ,00
118.BANJARMASIN TIMIKA Rpl6.472 .000,00 Rp8.7l 7.000,00
119.BATAM BANDAACEH Rp!0.439.000,00 Rp5.936.000 ,00
120.BATAM DENPASAR RpS.450.000,00 Rp4 .824.000 ,00 12 l. BATAM JAYAPURA Rpl6.782.000,00 Rp9.263.000,00
122.BATAM YOGYAKARTA Rp7.370.000,00 Rp3. 936.000,00
123.BATAM MAKASSAR Rp I 0.375.000,00 RpS.337 .000.00
124.81\TAM MANADO Rp l 3.4 l 3.000.00 Rp6.182.000,00
125.BATAM MEDAN Rpl0.I93.000,00 Rp5.3 I 6.000.00
126.BATAM PADANG RpS.653.000,00 Rp4.546.000,00
127.BATAM PALF:MBANO Rp7 .l45.000,00 Rp3.936.000,00
128.BATAM Pl!:KANBARU Rp8.707.000,00 Rp4 .599.000,00
129.BATAM PONTIANAK Rp7.591 .000,00 Rp4 .396.000,00 130 BATAM SEMARANG Rp7.I 45.000,00 Rp3.861.000,00 l 3 l. BATAM SOLO Rp7. l 45.000.00 Rp4.000.000,00 132 . BATAM SURABAYA Rp8.600.000 .00 Rp4.300.000.00 133 . BATAM TIMIKA Rp l6. I I9.000,00 RpS.621.000,00
134.BENGKULIU PALEMBANG Rp2.899 .000,00 Rp 1.893.000,00
135.DIAK BALIKPAPAN Rp 18.622 .000,00 Rp9.477.000,00
136.BIAK BANDAACEH Rpl8 .7!8.000,00 Rpl0.108.000,00
137.BIAK BATAM Rpl 6.333 .000,00 RpS.664.000,00
138.BIAK 01::NPASAR Rpl 6.729.000,00 RpB.995.000,00
139.BIAK JAYAPURA Rp3.61 5.000,00 Rp2.32 I .000,00
140.BIAK YOGYAKARTA Rp 15.648.000,00 Rp8. I 08.000,00 14 I. BIAK MANADO Rpl 1.734.000,00 Rp6.353 .000,00
142.BIAK MEDAN Rpl S.472.000,00 Rp9.198.000,00
143.BIAK PADANG Rpl6.932.000,00 Rp8.728 .000.00 KOTA SATUAN BIAVA TIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
144.BIAK PALEMBA:-IG Rp 15.424.000 ,00 Rp8 . 108.000,00
145.BIAK PEKANBARU Rpl6 985.000,00 Rp8.78 1.000,00
146.BIAK POITTIANAK Rpl S.873.000,00 RpS.568.000,00
147.BIAK SURABAYA Rp l 2.782.000,00 Rp7.08 !.000,00
148.BIAK TIMI KA Rp5.808.000,00 Rp3.444.000,00
149.DENPASAR JAYAPURA Rpll .680.000,00 Rp6.845.000,00 I SO. DENPASAR KUPANG RpS.09I .000,00 Rp2.952.000,00
151.DENPASAR MAKASSAR Rp4. 182.000,00 Rp2.63 l.OOO,OO
152.DENPASAR MANAOO Rp7.85!.000,00 Rp4.278.000,00
153.DENPASAR MATARAM Rp 1.840.000,00 Rp 1.390.000,00
154.DENPASAR MEDA.'i Rpl0.589.000.00 RpS.658.000,00
155.DENPASAR PADANG Rp9.049.000.00 Rp4 .888.000,00
156.DENPASAR PALANGKARAYA Rp8.557 .000,00 Rp4 .909.000,00
157.OENPASAR PALEMBANG Rp7 .54 1.000,00 Rp4 .278.000,00 I 58. DE:NPASAR PEKANBARU Rp9.092.000,00 Rp4.942.000,00
159.DENPASAR PONTIA.'IAK Rp7.990.000,00 Rp4.738 .000,00
160.OENPASAR Tl~!IKA Rpl0.140.000,00 Rp6. l 29.000,00 16 1. JAMB! BALIKPAPAN Rp7.733.000,00 Rp4.407 .000,00
162.JAMBI BANJARMASIN Rp7.690.000.00 Rp4. I 93.000,00
163.JAMB! DENPASAR Rp7.733.000.00 Rp4.439.000,00
164.JAMB! YOGYAKARTA Rp6.653.000,00 Rp3.55 I .000,00
165.JAMB! KUPANG Rp l 1.434.000,00 Rp6.075.000,00
166.JAMB! MAKASSAR Rp9 .659.000,00 Rp4.952.000,00
167.JAMB! MAI.ANG Rp 7.091.000,00 Rp3.925.000,00
168.JAMB! MANADO Rp 12.707.000,00 Rp6.097 .000,00
169.JAMB! PAI.ANG KARAYA Rp7.444.000,00 Rp4. 193.000,00
170.JAMB! PONTIANAK Rp6.878.000,00 Rp4 .0 l 1.000,00
171.JAMB! SEMARANG Rp6.428 .000,00 Rp3.476.000,00
172.JAMB! SOLO Rp&.428.000,00 RpJ.6 I 5.000,00
173.JAMB! SURABAYA Rp7 .883.000,00 Rp3.91 5.000,00 174, JAYAPURA YOGYAKARTA Rp l 3.274.000,00 Rp7.690.000,00
175.JAYAPURA MANAOO Rp22. l 09.000,00 Rp I 1263.000,00 NO. KOTA SATUAN BIAVA TIKET ASAL, TU,JUr\N BISNIS EKONOMI
176.JAYAPURA MEDAN Rp J8.932.000,00 Rp!0.097.000,00
177.JAYAPURA PADANG Rp 17.381.000,00 Rp9.327.000,00
178.JAYAPURA PALEMBANG Rp I 5.873.000.00 RpS.717.000,00
179.JAYAPURA PEKANBARU Rp 17.435.000,00 Rp9.380.000,00
180.JAYAPURA PONTIANAK Rp 16.322.000,00 Rp9.177.000,00 18 1. JAYAPURA 11MIKA Rp3 .6l 5.000,00 Rp2.289.000,00
182.YOGYAKARTA DENPASAR Rp3 .86 l.000,00 Rp2 .48 l .OOO,OO
183.YOGYAKARTA MAKASSAR RpG.525.000,00 Rp3 .893.000,00
184.YOGYAKARTA MANADO Rp l 0.536.000,00 RpS.722.000,00
185.YOGYAKARTA MEDAN Rp9.5l 9.000,00 Rp4 .770.000,00
186.YOGYAKARTA PADANG Rp7 .969.000,00 Rp4 .000.000,00
187.YOGYAKAR1'A PALEMBANG Rp6.460.000,00 Rp3 .380.000,00
188.YOO YAKARTA PEKANBARU Rp8.022.000,00 Rp4 .054.000,00
189.YOG YAKAR1'A PONTIANAK Rp6.9 l 0.000,00 Rp3.840.000,00
190.YOGYAKARTA TIMIKA Rp 1 1.894 .000,00 Rp7.038.000,00
191.KENDARI BANDAACEH Rpl2.953.000,00 Rp7. 102.000,00
192.KENDARI BATAM Rp I 0.568.000,00 RpS.658.000,00
193.KENDARI DENPASAR RpS.455.000,00 Rp3.273.000,00
194.KENOARI YOOYAKARTA RpS. 129.000,00 Rp4.706 .000 ,00
195.KENDARI PAOANO Rp 11. 167.000,00 RpS.722.000.00
196.KENDARl PALEMBANG Rp9.659.000,00 RpS. I 02.000,00 I 97. KENDARI PEKANBARU Rp 11.220.000,00 Rp5.776.000,00 198 . KENDARl SEMARANG Rp9.659.000,00 RpS.027 .000 .00
199.KENDARI SOLO Rp9.659.000,00 RpS. 166.000,00
200.KENDARl SURABAYA Rp l I. 103.000,00 RpS.466.000,00 20 1. KENDARI TIMIKA Rp 18.633.000,00 Rp9. 798.000,00
202.KUPANG JAYAPURA Rpl4.386.000,00 Rp8. 108.000,00
203.KUPANO YOOYAKARTA Rp7.348.000,00 Rp4. 182.000,00
204.KUPANO MAKASSAR Rp7.637 .000,00 Rp4.311.000,00
205.KUPANG MANADO Rp 11.648.000,00 Rp6.140.000,00
206.KUPANG SURABAYA Rp6.749.000,00 Rp3.722.000,00
207.MAKASSAR B11\K Rp8.493 .000,00 Rp4 .93 1.000,00 NO. KOTA SATUAN BIAVA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
208.MAKASSAR JAYAPURA Rpl0.193.000,00 RpS. 787.000,00
209.MAKASSAR KENOARI Rp2 .663 .000,00 Rpl.786.000,00
210.MAKASSAR MANADO RpS.327 .000,00 Rp2.909 .000,00
211.MAKASSAR TIMI KA Rpl 1.723.000,00 Rp6.567.000,00
212.MALANG BALIKPAPAN Rpl0. 108.000,00 RpS. 134.000,00
213.MALANC BANDAACEH Rpl0.204.000,00 RpS.765.000,00
214.MALANC BANJARMASIN Rp8.161.000,00 Rp4 .407 .000,00
215.MALANG BATAM Rp7.8!9 .000,00 Rp4 .3 I 1.000,00
216.MALANG BIAK Rp 16.087 .000,00 RpS.482.000,00
217.MALANC JAYAPURA Rp 16.536.000,00 Rp9.092 .000,00
218.MALANG KENDARI Rp 10.322 .000.00 RpS.487.000,00
219.MAL.ANG MAKASSAR Rpl0.I29.000,00 RpS. 166.000,00
220.MALANG MANADO Rp l3. I67 .000,00 Rp6.3 l 1.000,00
221.MAL.ANO MEDAN Rp9.958.000,00 Rp5. 145.000,00
222.MALJ\NG PADANG RpS.4 18.000,00 Rp4 .385.000,00
223.MALANG PALANGKARAYA Rp7.9 15.000,00 Rp4.407.000,00
224.MALANG PALEMBANG Rp6.899.000,00 RpJ.765.000,00
225.~li\Lo\NG PEKA:-lBARU RpS.461.000,00 R!)4.439.000,00
226.MALANO TIMIKA Rp 15.873.000,00 RpS.461.000,00 227 . MJ\:-lADO MEDAN Rp!5.552.000,00 Rp7 .316.000,00
228.MANADO PADANG Rpl 4.0 I2.000,00 Rp6.546.000,00
229.MANADO PALEMBANG Rp l2.504.000,00 Rp5.926.000,00
230.MANADO PEKJ\NBARU Rpl4.055.000,00 Rp6.599.000,00
231.MANADO PONTIANAK Rp 12.953.000,00 Rp6.396.000,00
232.MANADO SEMARA!\G Rp l2.504.000,00 Rp5.851.000,00
233.MANADO SOI.O Rpl2.504.000.00 RpS.990.000,00
234.MANADO SL:RABAYA Rp9.937 .000,00 RpS.262 .000,00
235.MANADO TIMIKA Rpl6. 183.000,00 Rp8.995.000,00
236.MATARJ\M BALIKPAPAN Rpl0.750.000,00 RpS.615.000.00
237.MATARAM BANDAACEH Rpl0.846.000,00 Rp6.246.000.00
238.MATARAM BAN,JARMASIN RpS.603.000,00 Rp4 .666.000,00
239.MATARAM BATAM Rp8.461.000.00 Rp4 .803.000,00 NO. KOTA SATUAN BIAVA 11KET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
240.MATARAM BIAK Rpl 1.552 .000,00 Rp6.546.000,00
241.MATARAM JAYAPURA Rp 13.092 .000,00 Rp7.327.000,00
242.MATARAM YOGYAKARTA Rp4.4 I 7.000,00 Rp2.78 1.000,00
243.MATARAM M/\KASSAR Rp4 .717.000,00 Rp2.909.000,00
241.MATARAM MANADO Rp8.7 I 7.000,00 Rp4.738.000,00
245.MATARAM MEDAN Rp!0.600.000,00 RpS.637.000,00
246.MATARAM PADANG Rp9.060.000,00 Rp4.867.000,00
247.MATARAM PALEMBANG Rp7.55 l.000,00 Rp4.246.000,00
248.MATARAM PEKANBARU Rp9. l02.000,00 Rp4.909.000,00
249.MATARAM PONTIANAK Rp8.00 l.000,00 Rp4 .706.000,00
250.MATARAM SURABAYA Rp3.829.000,00 Rp2.32 I .000,00 25 I. MEDAN BANOAACEH Rp3.466.000,00 Rp2.I93.000,00
252.MEDAN MAKASSAR Rpl2.SJ4.000 ,00 Rp6. J 72.000,00
253.MEDAN PONTIANAK Rp9.733.000,00 Rp5.230.000,00
254.MEDAN SEMARANG Rp9.284.000,00 Rp4 .696.000,00
255.MEDAN SOLO Rp9.284.000 .00 Rp4 .835.000.00
256.MEDAN SURABAYA Rp!0.739.000,00 RpS.134.000,00 257 . MEDAN TIMIKA Rpl8.258.000,00 Rp9.455.000,00
258.PADANG MAKASSAR Rp I 0.974.000.00 RpS.402.000,00
259.PADANG PONTIANAK Rp8. ! 93 .000,00 Rp4 .460.000,00
260.PADANG SEMARANG Rp7.744.000,00 Rp3.925.000,00
261.PADANG SOLO Rp7.744 .000,00 Rp4.065.000,00
262.PADANG SURABAYA Rp9. l 99 .000,00 Rp4.364 .000,00
263.PADANG TIMIKA Rpl6.7I8.000,00 RpS.685.000,00
264.PALANGKARAYA BANDAACEH Rp 10.546.000,00 Rp6.022.000,00
265.PALANGKARAYA BATAM Rp8. 161.000,00 Rp4.578.000,00
266.PALANGKARAYA YOGYAKARTA Rp7.477.000,00 Rp4.022.000,00 267 PALANGKARAYA MATARAM RpS.557.000,00 Rp4.888.000,00
268.PALANGKARAYA MEDAN Rp!0.300.000,00 RpS.4 I2.000,00
269.PALANGKARAYA PADANG RpS.760.000,00 Rp4 .642.000,00
270.PALA:>lGKARAYA PAI.F.MBANG Rp7.252.000,00 Rpd .022.000,00
271.PALANGKARAYA PEKANBARU Rp8.803.000,00 Rp4 .696.000,00 NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL fUJUAN BISNIS EKONOMI 272 . PALANG KARAY/\ SEMARANG Rp7.2S2.000,00 Rp3 .947 .000.00
273.PALANGKARAYA SOLO Rp7.252.000,00 Rp4.086.000,00
274.PALANGKARAYA SURABAYA Rp8.696.000,00 Rp4. 38S.OOO,OO 27S. PALEMBANG BALIKPAPAN Rp9.894.000,00 RpS .220.000,00
276.PALEMBANG MAKASSAR Rp9.466.000,00 Rp4 .78 !.000,00 277 , PALBMBANO PO:-lTIANAK Rp6.685.000,00 Rp3.840.000,00
278.PALEMBANG SEMARANG Rp6.236.000,00 Rp3.305.000,00 279 . PALEMBANG SOLO Rp6.236.000,00 Rp3.444 ,000 .00
280.PALEMBANG SURABAYA Rp7.690.000,00 Rp3 .744.000,00
281.PALEMBANG TIMIKA Rp ! S.210.000,00 Rp8.076.000,00 282 . PAL!.: MAKASSAR Rp4 .268.000,00 Rp2 .578 .000,00
283.PALU POSO Rp I. 95 7.000,00 Rpl.423 .000,00 284 . PALU SORONG Rp6.878.000,00 Rp3 .883 .000,00
285.PAL l.J SURABAYA Rp6.878.000.00 Rp3 .883.000,00
286.PALU TOLi-TOLi Rp2.94 I.OOO,OO Rpl.915.000,00
287.PANGKAL PINANG BAI.IKPAPAN Rp9.038.000,00 Rp4. 63 l .OOO,OO
288.PANCKAL PINANG BAN,JARMASIN Rp7.09 l .000,00 Rp3.915.000,00
289.PANCKAL PINANG BATAM Rp6.739.000,00 Rp3.818.000,00
290.PANC KAL PINANC YOGYAKARTA Rp6.065.000,00 Rp3.262.000,00 29 1. PANCKAL PINANG MAKASSAR Rp9.060.000.00 Rp4.663.000,00
292.PANCKAL PINANG MANAOO Rp l 2.097.000,00 RpS.808.000.00
293.PANCKAL PINANG MEDAN Rp8.888.000,00 Rp4.653 .000,00
294.PANGKAL PINANG PADANG Rp7.337 .000.00 Rp3 .883.000,00
295.PANGKAL PINANG PALEMBANG RpS.829 .000,00 Rp3 .262 .000,00
296.PANGKAL PINANG PEKANBARU Rp7.39 1.000,00 Rp3 .936.000,00
297.PANCKAL PINANG PONTIANAK Rp6.279 .000,00 Rp3 . 733.000,00
298.PANGKAL PINANG SE:MARANG RpS.829.000.00 Rp3 . 187.000,00
299.PANGKAL PINANG SOLO RpS.829.000 ,00 Rp3 .. 326.000,00
300.PANC KAL PINANC SURABAYA Rp7.284.000,00 Rp3 .626.000,00
301.PE:KJ\NBARU PONTIANAK RpS.247.000,00 Rp4 .514.000,00
302.PE:KANBARU SEMARANG Rp7.797 .000,00 Rp3 .979.000,00
303.l>El<ANBARU SOLO Rp7. 797 .000,00 Rp4 . I 18.000,()()
304.PEKANBARU SURABAYA Rp9.241.000,00 Rp4.407.000,00
305.PEKANBARU TIMIKA Rp 16.771.000.00 Rp8. 739.000,00
306.PONTIANAK MAKASSAR Rp9.9 I 5.000,00 RpS.24 1.000,00
307.PONTIANAK SEMARANG Rp6.685.000,00 Rp3. 765.000,00
308.PONTIANAK SOLO Rp6.685 .000,00 Rp3. 904.000,00
309.PONTIANAK SURABAYA Rp8. l 40.000,00 Rp4 .204.000,00 3 10. PONT IANAK TIMIKA Rpl 5.659.000,00 RpS.535.000,00 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd. HERI AMALINDO NO. KOTA SATUAN BIAVA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 3 11. SEMARANG MAKASSAR Rp9.466.000,00 Rp4.706.000,00 3 12. SOLO MAKASSAR Rp9.466.000,00 Rp4 .845.000,00 3 13. SURABAYA DENPASAR Rp3 . 198.000,00 Rp 1.979.000,00
314.SURABAYA JAYAPURA Rp l 2.675.000,00 Rp7.23 I.OOO,OO 3 15. SURABAYA MAKASSAR RpS.936.000,00 Rp3A33.000,00 316 . SURABAYA TIMIKA Rp l 1.295.000,00 Rp6.589.000,00 SATUAN BIAYA TAKSI NO PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1 ACEH OK 123.000,00 2 SUMATERA UTARA OK 232.000,00 3 RIAU OK 94.000,00 4 KEPULAUAN RIAU OK 137.000,00 5 JAMBI OK 147.000,00 6 SUMATERA BARAT OK 190.000,00 7 SUMATERA SELATAN OK 128.000,00 8 LAMPUNG OK 167.000,00 9 BENGKULU OK 109.000,00 10 BANGKA BELITUNG OK 90.000,00 11 BANTEN OK 446.000,00 12 JAWA BARAT OK 166.000,00 13 D.K.I JAKARTA OK 256.000,00 14 JAWA TENGAH OK 75.000,00 15 D.I YOGYAKARTA OK 118.000,00 16 JAWA TIMUR OK 194.000,00 17 BALI OK 159.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OK 231.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OK 108.000,00 20 KALIMANTAN BARAT OK 135.000,00 21 KALIMANTAN TENGAH OK 111.000,00 22 KALIMANTAN SELATAN OK 150.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR OK 450.000,00 24 KALIMANTAN UTARA OK 102.000,00 25 SULAWESI UTARA OK 138.000,00 26 GORONTALO OK 240.000,00 27 SULAWESI BARAT OK 313.000,00 28 SULAWESI SELATAN OK 145.000,00 29 SULAWESI TENGAH OK 165.000,00 30 SULAWESI TENGGARA OK 171.000,00 31 MALUKU OK 240.000,00 32 MALUKU UTARA OK 215.000,00 33 PAPUA OK 431.000,00 34 PAPUA BARAT OK 182.000,00 LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd. HERI AMALINDO STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN PRIBADI DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR No Asal Tujuan Perkiraan Jarak Tempuh (KM) Jumlah Liter (PP) TOL () Penyemberangan () Besaran Uang yang diberikan Kendaraan Mesin Diesel (PP) Kendaraan Mesin Non Diesel (PP) 1 Talang Ubi Semangus 52 8 - - 109,840.00 110,400.00 2 Talang Ubi Benakat Minyak 60 10 - - 137,300.00 138,000.00 3 Talang Ubi Tanah Abang 52 8 - - 109,840.00 110,400.00 4 Talang Ubi Penukal 94 14 - - 192,220.00 193,200.00 5 Talang Ubi Penukal Utara 76 11 - - 151,030.00 151,800.00 6 Talang Ubi Abab 98 14 - - 192,220.00 193,200.00 7 Talang Ubi Muara Enim 134 20 - - 274,600.00 276,000.00 8 Talang Ubi Prabumulih 114 17 - - 233,410.00 234,600.00 9 Talang Ubi Lahat 218 32 - - 439,360.00 441,600.00 10 Talang Ubi Pagaralam 336 48 - - 659,040.00 662,400.00 11 Talang Ubi Empat Lawang 2442 64 - - 878,720.00 883,200.00 12 Talang Ubi Lubuk Linggau 752 108 - - 1,482,840.00 1,490,400.00 13 Talang Ubi Musi Banyuasin 246 36 - - 494,280.00 496,800.00 14 Talang Ubi Banyuasin 394 57 - - 782,610.00 786,600.00 15 Talang Ubi Ogan Komering Ilir 312 45 - - 617,850.00 621,000.00 16 Talang Ubi Martapura 390 56 - - 768,880.00 772,800.00 17 Talang Ubi Baturaja 320 46 - - 631,580.00 634,800.00 18 Talang Ubi Muratara 802 115 - - 1,578,950.00 1,587,000.00 19 Talang Ubi Muara Dua 458 66 - - 906,180.00 910,800.00 20 Talang Ubi Musi Rawas 482 69 - - 947,370.00 952,200.00 21 Talang Ubi Ogan Ilir 286 41 - - 562,930.00 565,800.00 22 Talang Ubi Palembang 200 57 112.000,00 - 782,610.00 786,600.00 23 Talang Ubi Bandar Lampung 420 120 522,000.00 - 1,647,600.00 1,656,000.00 24 Talang Ubi Jambi 440 125 - - 1,716,250.00 1,725,000.00 25 Talang Ubi Bengkulu 378 108 - - 1,482,840.00 1,490,400.00 26 Talang Ubi Padang 712 203 - - 2,787,190.00 2,801,400.00 27 Talang Ubi Riau 705 201 - - 2,759,730.00 2,773,800.00 28 Talang Ubi Bangka Belitung 340 97 - 1.400.000,00 1,331,810.00 1,338,600.00 29 Talang Ubi Banten 620 177 1.400.000,00 1.200.000,00 2,430,210.00 2,442,600.00 30 Talang Ubi Jakarta 636 181 1.200.000,00 1.200.000,00 2,485,130.00 2,497,800.00 31 Talang Ubi Bandung 785 224 1.200.000,00 1.200.000,00 3,075,520.00 3,091,200.00 Catatan :

1.untuk daerah tujuan diluar tabel diatas disesuaikan dengan perhitungan jarak tempuh (Km)
2.untuk kendaraan mesin diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 13.730/liter/7 Km
3.untuk kendaraan mesin non diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 13.800/liter/7 Km
4.harga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan harga yang ditetapkan pemerintah LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd. HERI AMALINDO HARGA TERTINGGI SEWA KENDARAAN PROVINSI SATUAN RODA 4 RODA 6/ BUS SEDANG RODA 6/ BUS BESAR

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.ACEH Per hari 930.000 3.282.000 4.638.000
2.SUMATRA UTARA Per hari 1.220.000 3.062.000 3.753.000
3.R I A U Per hari 978.000 3.155.000 4.585.000
4.KEPULAUAN RIAU Per hari 989.000 2.373.000 3.910.000
5.J A M B I Per hari 1.086.000 5.585.000 7.190.000
6.SUMATRA BARAT Per hari 922.000 2.294.000 3.500.000
7.SUMATRA SELATAN Per hari 1.507.000 2.200.000 4.097.000
8.LAMPUNG Per hari 846.000 3.594.000 5.052.000
9.BENGKULU Per hari 985.000 5.145.000 6.924.000
10.BANGKA BELITUNG Per hari 1.258.000 3.477.000 5.342.000
11.B A N T E N Per hari 972.000 3.026.000 4.120.000
12.JAWA BARAT Per hari 932.000 2.563.000 3.519.000
13.D.K.I. JAKARTA Per hari 1.231.000 2.656.000 3.715.000
14.JAWA TENGAH Per hari 1.270.000 2.889.000 4.237.000
15.D.I. YOGYAKARTA Per hari 978.000 2.427.000 3.720.000
16.JAWA TIMUR Per hari 1.212.000 2.446.000 3.303.000
17.B A L I Per hari 1.250.000 3.174.000 4.224.000
18.NUSA TENGGARA BARAT Per hari 1.103.000 2.532.000 3.369.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR Per hari 926.000 3.059.000 3.468.000
20.KALIMANTAN BARAT Per hari 868.000 3.471.000 4.573.000
21.KALIMANTAN TENGAH Per hari 1.177.000 4.645.000 6.706.000
22.KALIMANTAN SELATAN Per hari 868.000 2.719.000 3.834.000
23.KALIMANTAN TIMUR Per hari 1.100.000 3.112.000 4.829.000
24.KALIMANTAN UTARA Per hari 1.188.000 2.713.000 4.829.000
25.SULAWESI UTARA Per hari 1.195.000 2.498.000 3.845.000
26.GORONTALO Per hari 856.000 2.504.000 4.038.000
27.SULAWESI BARAT Per hari 914.000 3.327.000 3.282.000
28.SULAWESI SELATAN Per hari 938.000 3.385.000 4.293.000
29.SULAWESI TENGAH Per hari 824.000 2.423.000 4.212.000
30.SULAWESI TENGGARA Per hari 945.000 2.700.000 5.150.000
31.MALUKU Per hari 1.241.000 3.590.000 4.021.000
32.MALUKU UTARA Per hari 1.095.000 3.013.000 4.170.000
33.P A P U A Per hari 1.204.000 4.082.000 5.248.000
34.PAPUA BARAT Per hari 1.171.000 3.499.000 4.547.000
35.PAPUA BARAT DAYA Per hari 1.171.000 3.499.000 4.547.000
36.PAPUA TENGAH Per hari 1.204.000 4.082.000 5.248.000
37.PAPUA SELATAN Per hari 1.638.000 6.001.000 7.715.000
38.PAPUA PEGUNUNGAN Per hari 1.649.000 6.041.000 7.767.000 LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ttd. HERI AMALINDO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten PALI Nomor 14 Tahun 2025

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023