MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENPAMEKASAN.
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor
6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);
26.Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor I);
Menetapkan 5
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pengawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah seseorang yang lulus seleksi penerimaan CPNS dan belum diangkat sebagai PNS.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawaiASNdalam suatu satuan organisasi.
12.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan.
12a. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan.
13.Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin yang selanjutnya disingkat Pih adalah Pejabat pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitifyang berhalangan sementara.
14.Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitifyang berhalangan tetap.
15.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang dibuktikan dengan hasil rekapitulasi presensi secara elektronik dan/ atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16.Disiplin Kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
1 7. Produktivitas Kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh ASNsesuai dengan uraian tugas jabatan dan/ atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan nonna waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasidan disetujui oleh atasan langsung. 6
18.Capaian Kinerja Organisasi adalah capaian atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi Internal.
19.Capaian Kinerja Individu adalah capaian atas hasil kinerja yang dilaksanakan oleh seorang ASN dari rangkaian kegiatan/program atau sasaran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
20.Inovasi Perangkat Daerah adalah semua bentuk gagasan atau ide yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21.Presensi secara elektronik adalah sebuah alat elektronik yang menerapkan sensor pemindaian guna keperluan verifikasi identitas, yang ditandai dengan suara konfirmasi "terima kasih, akses diterima" menandakan bahwa presensi sudah diterima.
22.Aplikasi E-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja ASN berdasarkan uraian tugas.
23.e-Pakon adalah sistem aplikasi manajemen yang digunakan untuk mengelola kehadiran secara daring dengan menggunakan android.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
25.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai ASN berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
26.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan yang mengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
27.Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pemyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
28.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
29.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7
(1)Pj. atau Plt. atau Pih. diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 ( satu) bulan kalender.
(2)Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a.Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pj. atau Pit. atau Plh.
menerima TPP ASN Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Pj. atau Pit. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
b.Pejabat setingkat yang merangkap Pj. atau Pit. atau Pih. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
c.Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pj. atau Plt. atau Pih. hanya menerirna TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan