DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 21 dihapus, angka 9 dan angka 35 diubah,Ketentuan Pasal 6 diubah , Ketentuan Pasal 7 diubah , Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 10 setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3),Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, melayani dan profesional secara berkesinambungan melalui penilaian kinerja secara objektif, transparan dan akuntabel, dilaksanakan dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta prilaku melalui penggunaan teknologi informasi, perlu meningkatkan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Pamekasan tentang Perubaan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIPAMEKASAN, Mengingat Menimbang BUPATI PAMEKASAN PROVINS! JAWA TIMUR PERATURANBUPATIPAMEKASAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHANKEDUAATAS PERATURANBUPATINOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANGTAMBAHANPENGHASILANPEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENPAMEKASAN 2

3.Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor77);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 3
1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 21 dihapus, angka 9 dan angka 35 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANGTAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENPAMEKASAN.

14.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);
15.Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 3); Menetapkan 4 Sa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.
6.Didapus.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pengawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK Penuh Waktu dan merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat · berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah seseorang yang lulus seleksi penerimaan CPNS dan belum diangkat sebagai PNS.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifi.kasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan. 12a. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan.
13.Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitifyang berhalangan sementara.
14.Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitifyang berhalangan tetap.
15.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang dibuktikan dengan hasil rekapitulasi dan/ atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16.Disiplin Kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja. 5
17.Produktivitas Kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh ASN sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/ atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
18.Capaian Kinerja Organisasi adalah capaian atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {AKIP) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi Internal.
19.Capaian Kinerja lndividu adalah capaian atas hasil k.inerja yang dilaksanakan oleh seorang ASN dari rangkaian kegiatan/program. atau sasaran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
20.Inovasi Perangkat Daerah adalah semua bentuk gagasan atau ide yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21.Dihapus.
22.Aplikasi E-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja ASN berdasarkan uraian tugas.
23.e-Pakon adalah sistem aplik:asi manajemen yang digunakan untuk mengelola kehadiran secara daring dengan menggunakan android.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
25.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PegawaiASN berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
26.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan yang mengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
27.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
28.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
29.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang cliberi kuasa untuk melak:sanak:an sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 6 TPP ASNtidak diberikan kepada Pegawai ASNyang:

a.diperbantukan/dipekerjakan pada Unit Kerja/Badan/Instansi lain di luar lingkup Pemerintah Daerah;
b.tidak sedang melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan surat pemyataan dari Atasan La.ngsung;
c.diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
d.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN;
e.dibebaskan dari jabatan organiknya;
f.sedang menjalani masa persiapan pensiun;
g.tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya; dan
h.menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penuh atau lebih terhitung mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan.

Pasal 6

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
30.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
31.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.
32.Cuti ASN yang selanjutnya disingkat dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu seperti Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan, Cuti Tahunan, Cuti di Luar Tanggungan Negara, Cuti Besar dan Cuti Bersama.
33.Sakit adalah kondisi Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja karena alasan Kesehatan.
34.Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
35.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKANadalah kewajiban yang harus disampaiakna oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maupun Surat Pemberitahuan Tahunan. 7

(1)ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan jabatan setingka.t lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sesuai jabatan baru yang ditetapkan.
(2)ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin Berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diberikan TPP sesuai jabatan baru yang ditetapkan.
(3)ASNyang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

5.Ketentuan Pasal 10 setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1)Kepatuhan pegawai ASN dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tercantum dalam LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi bahan pertimbangan pemberian TPP ASN.
(2)Penundaan dan/ atau pembayaran TPP ASN berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 8

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Kepatuhan pelaporan yang menjadi bahan pertimbangan pemberian TPP ditujukan kepada pegawai ASN yang wajib melaporkan LHKAN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2)Bagi pegawai ASNsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum melaporkan LHKAN melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka dilakukan penundaan pembayaran TPP ASN.
(3)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kembali setelah pegawai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya terhitung sejak penundaan pembayarannya.
(4)Bukti telah melaporkan LHKAN berdasarkan data kepatuhan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan tentang tata cara pelaporan, jenis-jenis pelaporan, masa waktu pelaporan LHKAN berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8 BERITADAERAHKABUPATENPAMEKASANTAHUN2026 NOMOR4 SAN Diundangkan di Pam kasan pada tanggal 2 Janu · 2026 Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 2 Januari 2026 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. Pasal II ASN yang menjalani cuti selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih terhitung mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan tidak diberikan TPP berdasarkan capaian kinerja individu.

Pasal 14A

6.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…