DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pakaian Dinas Aparatur Sipil negara; Bab III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab IV Pendanaan; Bab V Kewajiban dan Larangan; Bab VI Sanksi; Bab VII Ketentuan Lain-Lain; Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
7.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
8.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah Tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.Pakian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
1. a.PDH warna Khaki;
2. b.PDH Kemeja Putih;
3. c.PDH batik atau pakaian khas daerah; dan
4. d.Pakaian Bernuansa Santri.
(2)Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang bagi pejabat pimpinana tinggi pratama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, baju tidak harus dimasukkan ke dalam celana.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(5)Pegawai Wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwarna kuning mustard polos.
(7)Model PDH Warna Khaki untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.
(4)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama baju tidak harus dimasukkan ke dalam celana.
(5)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(6)Pegawai Wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7)Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwarna khaki muda.
(8)Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan pada hari kamis dan pada hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pegawai wanita yang berjilbab atau sedang hamil menyesuaikan penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat digunakan pada hari besar keagamaan, hari besar kebudayaan atau hari jadi Kabupaten Pandeglang.
(4)Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Model PDH Batik untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Bagi Dinas/Badan yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 7

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 8

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hufur c digunakan pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan pada saat melakansanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Model PDL sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 116 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 116 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021