DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp 936.988.699.174,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp 132.368.049.000,- (Seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 804.620.650.174,- (Delapan ratus empat miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Propinsi/kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp 936.988.699.174,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp 132.368.049.000,- (Seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 804.620.650.174,- (Delapan ratus empat miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan asli daerah;
1. 1.semula Rp. 87.791.828.383,- (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delpan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)
2. 2.bertambah/berkurang sebesar Rp 0,- (nol) jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 87.791.828.383,- (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delpan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)
b.pendapatan transfer
1. 1.semula Rp. 841.013.574.526,- (delapan rayus empat puluh satu miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)
2. 2.berkurang sebesar Rp 132.368.049.000,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 708.645.525.526,- (tujuh ratus delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. 1.semula Rp. 8.183.296.265,- (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp 8.183.296.265,- (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

Pasal 4

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp956.185.642.597,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus delapan pulu lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp132.368.049.000,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp823.817.593.597,- (delapan ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi
1. 1.semula Rp 621.041.603.210,- (Enam ratus dua puluh satu miliar empat puluh satu juta enam ratus tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah)
2. 2.Berkurang Rp 28.156.936.736,- (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 592.884.666.474,- (lima ratus sembilan puluh dua miliar delapan rayus delapan puluh empat juta enam ratus enam pulh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)
b.Belanja Modal
1. 1.semula Rp 221.580.517.664,- (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
2. 2.Berkurang Rp 98.112.356.464,- (sembilan puluh delapan miliar seratus dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 123.468.161.200,- (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah)
c.Belanja Tidak Terduga
1. 1.semula Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
2. 2.Berkurang Rp150.001.400,- (dseratus lima puluh juta satu ribu empat ratus rupiah) jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.849.998.600,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)
d.Belanja Transfer
1. 1.semula Rp 111.563.521.723,- (seratus sebelas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)
2. 2.Bertambah Rp 5.948.754.400,- (lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 105.614.767.323,- (seratus lima miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)

Pasal 5

Penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp22.196.943.423,- (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah, bertambah/ Berkurang sebesar Rp0,- (nol) sehingga menjadi sebesar Rp22.196.943.423,- (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah, yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan
1. 1.semula Rp22.196.943.423,- (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)
2. 2.Bertambah/Berkurang Rp0,- (nol) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp22.196.943.423,- (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)
b.pengeluaran pembiayaan
1. 1.semula Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp. 0,- (nol rupiah)

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2.Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4.Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pasangkayu. Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal, 14 Maret 2025 BUPATI PASANGKAYU, Ttd. YAUMIL AMBO DJIWA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…