DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 64 Tahun 2025

Nomor: 64
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengalokasian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi Pengalokasian Dan Pengelolaan ADD, Penggunaan ADD, Penyaluran Dan Pelaksanaan ADD, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pekalongan, diperlukan pengaturan mengenai Pengalokasian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memberikan pedoman serta kepastian hukum dalam pengalokasian, penetapan rincian dan penyaluran serta pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Pengalokasian ADD adalah besaran ADD yang diterima oleh Desa.
14.Penyaluran ADD adalah proses pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
17.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ADD

Pasal 2

ADD tahun anggaran 2026 dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2026.

Pasal 3

(1)ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB III

PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

ADD dipergunakan untuk:

a.mendanai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa; dan
b.membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 6

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 7

Penetapan Rincian Besaran ADD tahun anggaran 2026 untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa non pegawai negeri sipil dan Perangkat Desa, dengan alokasi besaran sebagai berikut:
  1. 1.Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,OO (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  2. 2.Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,OO (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
  3. 3.Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,OO (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
2. b.penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan mulai bulan berikutnya sejak dilantik.
(2)Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
1. a.premi asuransi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Desa dan 3% (tiga perseratus) dari penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.premi asuransi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipotong dan dibayarkan oleh bendahara umum Daerah;
3. c.tunjangan aparatur Pemerintah Desa;
4. d.tunjangan BPD;
5. e.operasional Pemerintah Desa
6. f.operasional BPD;
7. g.honorarium tenaga profesional tertentu/admin Desa;
8. h.operasional lembaga kemasyarakatan Desa;
9. i.sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
10. j.peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa; dan
11. k.peningkatan kapasitas BPD;
(3)Pemerintah Desa dapat menggunakan di luar prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa apabila semua prioritas telah terpenuhi.
(4)Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) kali dengan besaran:
  1. 1.Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebesar Rp1.673.360,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
  2. 2.Kepala Desa pegawai negeri sipil setara dengan penghasilan tetap Kepala Desa non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 ditambah tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  3. 3.Sekretaris Desa sebesar Rp700.580,00 (tujuh ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
  4. 4.Perangkat Desa lainnya sebesar Rp112.800,00 (seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
2. b.tunjangan ketiga belas dengan besaran:
  1. 1.Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  2. 2.Sekretaris Desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  3. 3.Perangkat Desa lainnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. c.untuk pelaksana tugas jabatan Kepala Desa atau Sekretaris Desa diberikan tunjangan sesuai dengan jabatan yang dilaksanakannya;
4. d.untuk pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan tunjangan jabatan di tambah tunjangan sesuai dengan jabatan yang dilaksanakannya;
5. e.tunjangan pelaksana tugas jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan sebagai pelaksana tugas jabatan Kepala Desa oleh Camat; dan
6. f.tunjangan pelaksana tugas jabatan Sekretaris Desa dan pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d diberikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan sebagai pelaksana tugas jabatan Sekretaris Desa dan pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
(5)Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f diberikan secara non tunai setiap bulan di luar ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tunjangan ketua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. b.tunjangan wakil ketua sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. c.tunjangan sekretaris sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. d.tunjangan anggota sebesar Rp275.000,00 (dua ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
5. e.tunjangan BPD diberikan mulai bulan berikutnya sejak dilantik sebagai anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(6)Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat
(5)dilaksanakan dengan mekanisme non tunai.

BAB IV

PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADD

Pasal 9

(1)Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Penyaluran ADD dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Desember 2026.
(3)Pencairan ADD oleh Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa yang anggarannya bersumber dari ADD berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari ADD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
(3)Pengelolaan ADD dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019