DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang biaya pengawasan di lingkungan inspektorat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya sebagai berikut. Datur tentang Kriteria kegiatan pengawasan; Tugas pengawasan; Pelaksanaan kegiatan pengawasan; Penugasan; Standar biaya pengawasan; Pembayaran biaya pengawasan; Pertanggungjawaban; Jadwal pengawasan; dan Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat

Menetapkan

menetapkan Standar Harga Satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efesiensi, kepatuhan , kepatutan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087); SALINAN
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB), Inpektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provins, Inpektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
9.Inspektorat Daerah adalah Lembaga Pengawasan yang berada di Tingkat Daerah.
10.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan te1ah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
11.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13.Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15.Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultansi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (a systematic disciplined approach) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
16.Standar Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap penugasan pengawasan.
17.Pengendali Teknis adalah pejabat fungsional/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang menilai aktifitas, kreatifitas dan kinerja Tim pada kegiatan audit/pemeriksaan.
18.Hari Pengawasan (HP) adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi auditor untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, Waktu efektif dalam pengawasan bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja 1 (satu) minggu 6,5 jam perhari dan bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja minggu 5,5 jam perhari.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
1. a.sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran yang berbasis kinerja;dan
2. b.sebagai acuan dalam pemberian Biaya pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, obyektivitas dan independensi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :

a.kriteria kegiatan pengawasan;
b.tugas pengawasan;
c.pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
d.penugasan;
e.standar biaya pengawasan;
f.pembayaran biaya pengawasan;
g.pertanggungjawaban;
h.jadwal pengawasan;dan penutup.

BAB II

KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Pengawasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
2. b.mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi Reviu dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
3. c.merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang dijabarkan dalam PKPT Inspektorat;
4. d.kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat;dan
5. e.bersifat khusus/spesifIk dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
(2)Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Pengawasan, meliputi:
1. a.kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat;dan
2. b.kegiatan insidentil seperti pengadaan barang.

BAB III

TUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Standar Biaya Pengawasan diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
(2)Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
1. a.pemeriksaan berkala terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan;
2. b.pemeriksaan tujuan tertentu;
3. c.pemeriksaan kinerja;
4. d.pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat;
5. e.monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
6. f.pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intemal pemerintah dan ekstemal pemerintah;dan
7. g.reviu.
(3)Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan berupa pemberian bimbingan/ pendampingan, supervisi dan konsultasi.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), meliputi:
1. a.pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan regular terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Pemerintahan Desa, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya atau perseorangan yang menerima bantuan dari APBD;
2. b.pemeriksaan Investigasi, meliputi pemeriksaan atas indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. c.pemeriksaan Tujuan Tertentu meliputi atas Permintaan Kepala Daerah, pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
4. d.pemeriksaan kinerja meliputi audit kinerja;
5. e.monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi evaluasi SAKIP, Evaluasi LAKIP, PM dan PK Maturitas SPIP, reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pemerintah daerah, dan evaluasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), Monitoring dan Evaluasi Desa;dan
6. f.pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah, meliputi monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
(3)Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. a.mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili;dan
2. b.penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

BAB V

PENUGASAN

Pasal 7

(1)Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 6 dilaksanakan oleh Tim Pengawas Inspektorat berdasarkan Surat Tugas dengan susunan Tim Pengawas, terdiri dari:
1. a.penanggungjawab;
2. b.wakil Penanggungjawab;
3. c.pengendali Mutu;
4. d.pengendali Teknis;
5. e.ketua Tim;
6. f.anggota Tim;dan
7. g.pengelola Data.
(2)Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI

STANDAR BIAYA PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas diberikan Biaya Pengawasan.
(2)Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap penugasan pengawasan meliputi penugasan dalam Kota Polewali Mandar.
(3)Besaran biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(4)Pemberian Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah masa penugasan selesai.

Pasal 9

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas tidak diberikan biaya perjalanan dinas umum.
(2)Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawas yang diberikan tugas lain oleh pimpinan di luar tugas pengawasan, maka personil Tim Pengawas dapat memilih diberikan Biaya pengawasan atau biaya perjalanan dinas.
(3)Pembatasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna menghindari penerimaan ganda.

BAB VII

PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembayaran Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) diperhitungkan dengan perhitungan Hari Pengawasan/pemeriksaan dan beban tanggungjawab yang ada pada Surat Tugas yang ditandatangi oleh Pejabat yang berwenang, dikalikan Biaya Pengawasan.
(2)Pembayaran Biaya Pengawasan diperhitungkan dengan Hari Pengawasan (HP)/ pemeriksaan yang dibebankan berdasarkan beban kerja sesuai Kendali Mutu (KM) pada Surat Tugas yang ditandatangi Pejabat yang berwenang, yang dirincikan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
(3)Pembayaran Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020