DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya sebagai berikut. Daitur tentang Kriteria pemberian TPP; Penetapan Basic TPP; Penilaian Pemberian TPP; Pemberian dan pengurangan TPP; Pembayaran TPP; Pelaksanan, monitoring, dan evaluasi; Pendanaan; Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
10.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
11.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
12.Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13.Kapasitas Fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing- masing daerah yang dicerminkan melali pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
14.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
16.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Bussiness) yang diemban.
17.Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja Pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
18.Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.

Pasal 2

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban kerja;
b.prestasi kerja;
c.tempat bertugas;
d.kondisi kerja;
e.kelangkaan profesi; dan/atau
f.pertimbangan obyektif lannya.

Pasal 4

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
(2)Untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN wajib membuat laporan aktivitas harian setiap akhir bulan yang memuat informasi tentang jenis kegiatan/pekerjaan, waktu pelaksanaan dan keluaran dari pekerjaan yang dilaksanakan tersebut.
(3)Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator pada Unit kerja masing-masing;
(4)Laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguraikan aktivitas yang mengacu kepada tugas utama dan tugas tambahan dalam e-Kinerja BKN. Persentase Uraian aktivitas harian tugas utama sebesar 70%, sedangkan persentase uraian tugas tambahan sebesar 30% dari total laporan aktivitas setiap bulannya.
(5)Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari besaran Basic TPP.

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang berhasil berprestasi di bidang keahliannya atau inovasi yang dihasilkan secara individu baik sebagai peserta, pembina langsung, dan/atau pelatih peserta, dalam kegiatan tertentu yang mengharumkan nama Daerah di tingkat propinsi dan/atau nasional, dibuktikan dengan penghargaan resmi Pemerintah;
(2)Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika tersedia anggaran pada tahun berjalan;
(3)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan masing-masing sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran basic TPP.
(4)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya satu kali pada saat mendapatkan prestasi.

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan perbandingan indeks kesulitan geografis di atas 1,50 dari indeks kesulitan geografis kabupaten/kota.
(2)Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan Matangnga, Kecamatan Bulo, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kelurahan Matangnga, dan Kelurahan Taramanu.
(3)Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Basic TPP.

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan karena aspek resiko kerja kepada:
1. a.PNS pada sekretariat daerah dengan rincian:
  1. 1.sekretaris daerah sebesar 14% (empat belas perseratus) dari besaran Basic TPP; dan
  2. 2.staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, pejabat administrator sebesar 12% (dua belas perseratus) dari besaran Basic TPP.
2. b.PNS pada inspektorat daerah dengan rincian:
  1. 1.inspektur daerah sebesar 13% (tiga belas perseratus) dari besaran Basic TPP; dan
  2. 2.pejabat administrator dan Pejabat fungsional (auditor) Penyelia, ahli muda, ahli madya dan ahli utama dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebesar 11% (sebelas perseratus) dari besaran Basic TPP.

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada sekretaris daerah dengan besaran 13% (tiga belas perseratus) dari besaran Basic TPP.
(2)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, juga diberikan kepada:
1. a.dokter spesialis ahli pertama sebesar 344% (Tiga Ratus Empat Puluh Empat persen) dari besaran Basic TPP;
2. b.dokter spesialis ahli muda sebesar 303% (Tiga Ratus Tiga persen) dari besaran Basic TPP;
3. c.dokter spesialis ahli madya sebesar 204% (Dua Ratus Empat persen) dari besaran Basic TPP; dan
4. d.dokter spesialis ahli utama sebesar 147% (seratus Empat Puluh Tujuh persen) dari besaran Basic TPP.

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diberikan kepada PD yang mengelola pajak Daerah dan retribusi Daerah;
(2)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

PENETAPAN BASIC TPP

Pasal 10

(1)Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.kelas Jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal Daerah;
3. c.indeks kemahalan konstfruksi; dan
4. d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Besaran Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikali dengan:
1. a.indeks kapasitas fiskal daerah;
2. b.indeks kemahalan konstruksi; dan
3. c.indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
(3)Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berpedoman pada hasil evaluasi jabatan Persetuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.
(5)Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 11

(1)Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan Dokumen Kinerja.
(2)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
1. a.penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70% dari basic TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
2. b.penilaian kehadiran sebesar 30% dari basic TPP yang diterima Pegawai ASN.
(3)Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
1. a.pelaksanaan tugas; dan/atau
2. b.penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil kerja dan prilaku kerja Pegawai yang dipimpinnya;
(4)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
1. a.uraian tugas jabatan;
2. b.indikator kinerja utama;
3. c.perjanjian kinerja; atau
4. d.indikator kinerja individu.
(5)Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcome.
(6)Setiap Pegawai ASN wajib menginput Rencana hasil Kerja dan Rencana Aksi dalam aplikasi e-Kinerja, sebagai syarat dalam pembayaran TPP.
(7)Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja, istrahat kerja dan pulang kerja.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…