DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aapartur Sipil Negara Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perauran Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipili Negara Daerah, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087); SALINAN
4.Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2) sebagaiman telah diubah dengan Perauran Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 dengan menambahkan huruf c sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan karena aspek resiko kerja kepada:

a.PNS pada sekretariat daerah dengan rincian:
1. 1.sekretaris daerah sebesar 14% (empat belas perseratus) dari besaran Basic TPP;
2. 2.staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, pejabat administrator kecuali pejabat administrator pada bagian pengadaan barang dan jasa sebesar 12% (dua belas perseratus) dari besaran Basic TPP;
b.PNS pada Inspektorat daerah dengan rincian:
1. 1.inspektur daerah sebesar 13% (tiga belas perseratus) dan besaran basic TPP;dan
2. 2.pejabat administrator dan pejabat fungsional (auditor) penyelia, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebesar 11% (sebelas perseratus) dan besaran basic TPP.
c.PNS pada bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian:
1. 1.khusus Pejabat administrator pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besaran basic TPP;
2. 2.jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda sebesar 11% (sebelas perseratus) dari besaran basic TPP;
3. 3.jabatan pelaksana pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 11% (sebelas perseratus) dari besaran basic TPP;
4. 4.jabatan fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda (kelompok kerja) pada bagian Pengadaan Barang Jasa sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari besaran basic TPP;
5. 5.jabatan fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama (kelompok kerja) pada bagian Pengadaan Barang Jasa sebesar 78% (tujuh puluh delapan perseratus) dari besaran basic TPP; dan
6. 6.PNS pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas tambahan sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan besaran TPP kondisi kerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran basic TPP.
7. 2.Diantara Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Pelaksanaan Ketentuan berdasarkan Peraturan bupati ini berlaku sejak tanggal 2 januari 2025. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 2 September 2025 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttdtd SAMSUL MAHMUD Diundangkan di Polewali pada tanggal 2 September 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd AHMAD SAIFUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 23 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 2 September 2025

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…