DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman bantuan keuangan khusus pemerintah daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Besaran dan Sasaran Bantuan Keuangan; Kriteria Desa Penerima Bantuan Keuangan; Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Bantuan Keuangan khusus yang diberikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan di Desa dalam lingkup Kabupaten Polewali Mandar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai upaya percepatan pembangunan jalan di Desa;
c.Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan bersifat khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemebri bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima oleh Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan pemberian Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Pemerintah Desa.
5.Desa adalah desa yang ada di wilayah kabupaten Polewali Mandar.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9.Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10.Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11.SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
12.Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
13.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang menerima Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Daerah.
14.Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
15.Lembaga Pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk :

a.meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang berada di wilayah desa;
b.meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik;
c.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa; dan
d.memperlancar mobilitas barang dan jasa dari sentra-sentra produksi di desa ke kota atau pasar.

BAB II

BESARAN DAN SASARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan besaran bantuan keuangan dalam APBD/perubahan APBD.
(2)Besaran Bantuan Keuangan diberikan kepada pemerintah desa, dengan rincian jumlah besaran Bantuan Keuangan untuk masing-masing desa akan ditetapkan secara proporsiaonal.
(3)Sasaran dan Alokasi Bantuan Keuangan yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa dialokasikan untuk pembangunan dan atau peningkatan infrastruktur jalan yang berada di desa.
(2)Sasaran dan Alokasi Bantuan Keuangan yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Desa penerima bantuan keuangan wajib mencamtumkan alokasi dan penggunaan anggaran bantuan keuangan dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.
(2)Pendapatan dan belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa,Perubahan APBDesa berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Penetapan APBDesa penerima bantuan keuangan harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa tahun berkenaan dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyarawatan desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun berkenaan atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBDesa.

BAB III

KRITERIA DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Desa penerima Bantuan Keuangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu :

a.tingkat kemanfaatan dari jalan di desa; dan
b.tingkat kerusakan jalan desa tersebut.

BAB IV

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa penerima Bantuan Keuangan.
(2)Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterimanya permohonan pencairan dari Kepala Desa bersangkutan yang diketahui oleh SKPD terkait.
(3)Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
1. a.proposal permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati Polewali Mandar;
2. b.fotocopy APBDesa penerima bantuan keuangan;
3. c.surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pemerintah Desa Penerima; dan
4. d.rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar objek.
(4)Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan oleh Kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 8

(1)Dalam hal pada akhir tahun anggaran 2025 terdapat sisa Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi, maka sisa Bantuan Keuangan tersebut dapat digunakan untuk tahun berikutnya dengan mendanai kegiatan yang sama.
(2)Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sisa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai pada akhir tahun berkenaan.
(3)Kepala Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan sisa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan setelah akhir tahun anggaran.

BAB V

PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan, serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati setelah diaudit oleh Lembaga Pengawasan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban atas Bantuan Keuangan yang diterimanya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gambaran pekerjaan;
2. b.rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan;
3. c.hasil yang telah dicapai;
4. d.jumlah dana yang terealisasi; dan
5. e.hambatan serta permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
(3)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019