DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta anggota masyarakat lainnya di Kabupaten. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: sumber anggaran dan pengelola, kriteria dan persyaratan penerima, pendataan dan mekanisme pelaksanaan penyaluran, besaran bantuan dan jangka waktu, dan monitoring dan evaluasi. Penerima BLT DBH CHT adalah: buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, anggota masyarakat lainnya. Besaran penerimaan BLT DBH CHT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan mempertimbangkan alokasi DBH CHT kegiatan pemberian bantuan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dengan jangka waktu penyaluran diterimakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berkenaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu kegiatan dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai yang memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya, yang di dalamnya mengatur antara lain, kriteria penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan;
c.bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Ponorogo perlu untuk direviu, dicabut dan disusun kembali menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terbaru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan S A L I N A N Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 762); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
5.Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta anggota masyarakat lainnya di Kabupaten.
6.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau.
7.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
8.Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkait dengan proses produksi.
9.Anggota masyarakat lainnya adalah masyarakat penerima BLT DBH CHT di luar buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT tepat sasaran, tepat administrasi, transparan dan akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.sumber anggaran dan pengelola;
b.kriteria dan persyaratan penerima;
c.pendataan dan mekanisme pelaksanaan penyaluran;
d.besaran bantuan dan jangka waktu; serta
e.monitoring dan evaluasi.

BAB III

SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

Pasal 5

(1)Anggaran BLT DBH CHT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBH CHT.
(2)BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 6

(1)Penerima BLT DBH CHT adalah :
1. a.buruh tani tembakau;
2. b.buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja;
3. c.anggota masyarakat lainnya.
(2)Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
(3)Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja dan belum mendapatkan pekerjaan kembali.
(4)Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi :
1. a.buruh pabrik rokok;
2. b.buruh tani cengkeh;
3. c.masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah sesuai ketentuan;
4. d.masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah sesuai ketentuan; dan
5. e.hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten di luar DTKS dan P3KE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum memperoleh Bantuan Sosial dari Pemerintah.
(5)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah :
1. a.untuk buruh pada produksi Sigaret Kretek Mesin meliputi :
  1. 1.pelinting;
  2. 2.pelabel;
  3. 3.pengepak;
  4. 4.quality control;
  5. 5.buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi; dan
  6. 6.tenaga kerja lainnya yang terkait langsung dengan proses produksi.
2. b.untuk buruh pada produksi Sigaret Putih Mesin, cerutu, Tembakau Iris, Kelompok Menyan meliputi :
  1. 1.buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi; dan
  2. 2.tenaga kerja lainnya yang terkait langsung dengan proses produksi.
(6)Buruh tani cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam cengkeh serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.

Pasal 7

Persyaratan Penerima BLT DBH CHT, meliputi :

a.untuk buruh tani tembakau :
1. 1.penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan.
2. 2.surat keterangan dari kepala desa domisili yang menjelaskan yang bersangkutan benar sebagai buruh tani tembakau.
b.untuk buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja :
1. 1.penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan.
2. 2.terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dengan rentang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakannya pendataan.
3. 3.Dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari Perusahaan.
c.Anggota Masyarakat lainnya, meliputi :
1. 1.penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan.
2. 2.surat keterangan dari kepala desa domisili yang menjelaskan yang bersangkutan benar sebagai buruh tani cengkeh.
3. 3.kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pekerja pada pabrik rokok.

BAB V

PENDATAAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 8

(1)Pendataan calon penerima BLT DBH CHT dilaksanakan oleh:
1. a.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau perkebunan untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh;
2. b.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
3. c.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk calon penerima BLT DBH CHT selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi (NIK/KTP, alamat, Kartu keluarga) oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang kemudian akan ditetapkan sebagai Calon Penerima BLT DBH CHT.
(3)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dituangkan dalam Berita Acara.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi data calon penerima BLT DBH CHT yang diusulkan sebagai penerima BLT DBH CHT.
(5)Data penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)BLT DBH CHT diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang penerima dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
(7)Data Calon Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bank Penyalur sebagai dasar penerbitan Rekening Tabungan Penerima BLT DBH CHT
(8)Data Calon Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan juga kepada kelompok tani tembakau dan perusahaan rokok untuk disosialisasikan kepada Calon Penerima BLT DBH CHT.
(9)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) dan BLT kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
(10)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung (SP2D LS) dana BLT kepada Bank Pengelola Rekening Kas Daerah sebagai dasar pencairan dana BLT ke Rekening Penampungan Dana BLT di Bank Penyalur.
(11)Bank Penyalur akan melakukan pemindah bukuan dari Rekening Penampungan Dana BLT ke Rekening Tabungan Penerima BLT pada hari yang sama pada saat dana BLT tersebut dicairkan dari Kas Daerah.
(12)Bank Penyalur juga akan memberikan informasi kepada Penerima BLT tentang pencairan dana BLT.
(13)Pencairan dana BLT dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Penampungan di Bank Penyalur sebesar jumlah keseluruhan dari anggaran yang diterimakan kepada penerima dan dilakukan secara langsung.
(14)Jasa giro yang timbul dari pelaksanaan BLT ditranfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
(15)Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Penyalur sebagai Bank Penampungan Dana BLT, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

(1)Besaran penerimaan BLT DBH CHT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan mempertimbangkan alokasi DBH CHT kegiatan pemberian bantuan Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
(2)Jangka waktu penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berkenaan.

BAB VII

PELAKSANA PENYALURAN BLT

Pasal 10

Penyaluran BLT DBH CHT dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial selaku pengelola dana BLT DBH CHT bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2023