DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 21 Tahun 2026

Nomor: 21
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta anggota masyarakat lainnya di Kabupaten. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. sumber anggaran dan pengelola; b. kriteria dan persyaratan penerima; c. pendataan dan mekanisme pelaksanaan penyaluran; d. besaran bantuan dan jangka waktu; dan e. monitoring dan evaluasi. Penerima BLT DBH CHT adalah: a. buruh tani tembakau; b. buruh pabrik rokok; c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan d. anggota masyarakat lainnya. Besaran penerimaan BLT DBH CHT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan mempertimbangkan alokasi DBH CHT kegiatan pemberian bantuan dibidang Kesejahteraan Masyarakat. Penyaluran BLT DBH CHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial selaku pengelola dana BLT DBH CHT bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
5.Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten yang selanjutnya disebut BLT DBH CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta anggota masyarakat lainnya di Kabupaten.
6.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau.
7.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
8.Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada pabrik rokok legal dan terkalt dengan proses produksi.
9.Anggota masyarakat lainnya adalah masyarakat penerima BLT DBH CHT di luar buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT tepat sasaran, tepat administrasi, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.sumber anggaran dan pengelola;
b.kriteria dan persyaratan penerima;
c.pendataan dan mekanisme pelaksanaan penyaluran;
d.besarari bantuan dan jangka waktu; dan
e.monitoring dan evaluasi. BAB 11 SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

Pasal 5

(1)Anggaran BLT DBH CHT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBH CHT.
(2)BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB ILL

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 6

(1)Penerima BLT DBH CHT adalah:
1. a.buruh tani tembakau;
2. b.buruh pabrik rokok;
3. c.buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
4. d.anggota masyarakat lainnya.
(2)Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanaln tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
(3)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.untuk buruh pada produksi Sigaret Kretek Mesin meliputi:
  1. 1.pelinting;
  2. 2.pelabel;
  3. 3.pengepak;
  4. 4.qpralitg coritrol.,
  5. 5.buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi; dan
  6. 6.tenaga kerja lainnya yang terkait langsung dengan proses produksi.
2. b.untuk buruh pada produksi Sigaret Putih Mesin, cerutu, Tembakau Iris, Kelompok Menyan meliputi :
  1. 1.buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi; dan
  2. 2.tenaga kerja lalnnya yang terkait langsung dengan proses produksi.
(4)Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) huruf c meliputi buruh pabrik rokok dengan status pekerja tetap yang terkena pemutusan hubungan kerja dan belum mendapatkan pekerjaan kembali.
(5)Anggota Masyarakat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d meliputi :
1. a.masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DESIL 1 sampai dengan 5 dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah; dan
2. b.buruh tani cengkeh yaitu orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam cengkeh serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.

Pasal 7

Persyaratan Penerima BLT DBH CHT:

a.untuk buruh tani tembakau adalah penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor lnduk Kependudukan sesuai ketentuan.
b.untuk buruh pabrik rokok yaitu:
1. 1.penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabu paten dibu ktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan
2. 2.kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pekerja pada pabrik rokok
c.untuk buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yaitu:
1. 1.penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan.
2. 2.terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dengan rentang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakannya pendataan.
3. 3.dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari Perusahaan.
d.untuk anggota masyarakat lainnya yaitu:
1. 1.penduduk Kabupaten yang berdomisili di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan.
2. 2.surat keterangan dari kepala desa domisili yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar sebagai buruh tani cengkeh.

BAB IV

PENDATAAN DAN MERANISME PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 8

(1)Pendataan calon penerima BLT DBH CHT dilaksanakan oleh:
1. a.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau perkebunan untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh;
2. b.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketena.gakerjaan untuk calon penerima BLT DBH CHT yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
3. c.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk calon penerima BLT DBH CHT selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang kemudian akan ditetapkan sebagai Calon Penerima BLT DBH CHT.
(3)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dituangkan dalam Berita Acara.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi data calon penerima BLT DBH CHT yang diusulkan sebagai penerima Bl;T DBH CHT.
(5)Data penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)BLT DBH CHT diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang penerima dalaln 1 (satu) Kartu Keluarga jika kuota Anggaran mencukupi.
(2)Data Calon Penerima BLT DBH CHT berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dinyatakan layak untuk menerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada ketua kelompok sasaran untuk disosialisasikan kepada anggotanya.
(3)Calon penerima BIJT DBH CHT yang dinyatakan layak, mengirimkan fotokopi rekening di Bank Jatim untuk penampungan transfer BLT DBH CHT Tahun Anggaran berjalan.
(4)Pengiriman fotokopi rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa dilakukan melalui ketua kelompok masing- masing kelompok sasaran penerima.

Pasal 10

(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan rekapitulasi data dan dilengkapi dengan nomor rekening bank masing-masing Calon Penerima BLT DBH CHT Tahun Anggaran berjalan.
(2)Data Calon Penerima BLT DBH CHT yang sudah dilengkapi dengan nomor rekening bank disanpaikan kepada Bank Penyalur sebagai dasar penyaluran/ transfer ke Rekening Tabungan Penerima BLT DBH CHT.
(3)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung dan BIJT kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
(4)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung dana BLT kepada Bank Pengelola Rekening Kas Daerah sebagai dasar pencairan dana BLT ke Rekening Penampungan Dana BLT di Bank Penyalur.
(5)Bank Penyalur akan melakukan pemindah bukuan dari Rekening Penampungan Dana BLT ke Rekening Tabungan Penerima BLT pada hari yang sama pada saat dana BLT tersebut dicairkan dari Kas Daerah.
(6)Pencairan dana BLT dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penampungan di Bank Penyalur sebesar jumlah keseluruhan dari anggaran yang diterimakan kepada penerima dan dilakukan secara langsung.
(7)Jasa giro yang timbul dari pelaksanaan BLT ditranfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
(8)Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Penyalur sebagai Bank Penampungan Dana BLT, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 1 1
(1)Besaran penerimaan BLT DBH CHT sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang dengan mempertimbangkan alokasi DBH CHT kegiatan pemberian bantuan dibidang Kesejahteraan Masyarakat.
(2)Jangka waktu penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berkenaan.

BAB VI

PELAKSANA pErwALURAN BLT

Pasal 12

Penyaluran BLT DBH CHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial selaku pengelola dana BLT DBH CHT bekerjasama dengan Bank Penyalur.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

(1)Bupati melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Penyaluran BLT DBH CHT sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undarigan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…