DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan angka 6, angka 15 dan angka 16 Pasal 1, Ketentuan Pasal 2, Ketentuan Pasal 3, dan menyisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A di antara Pasal 6 dan Pasal 7.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga SALINAN Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 003);
15.Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 012); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 012) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 6, angka 15 dan angka 16 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun berjalan, yang disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2025.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8.Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengggunaan anggaran dengan kuantitas yang terukur.
10.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD
11.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
15.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
16.Kebijakan Umum APBD-P yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun berjalan.
17.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- PD sebelum disepakati dengan DPRD.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Maksud penetapan R-KPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
2. b.penyusunan KUA, PPAS dan Rencana APBD-P Tahun Anggaran 2025.
(2)Tujuan penetapan R-KPD adalah untuk:
1. a.mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
2. b.mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. c.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
5. e.mencapai pemanfaatan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)P-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam P-RKPD menguraikan Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu masing- masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yang diusulkan melalui APBD-P.

4.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 6A

Dalam hal P-RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah menggunakan Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 28 Mei 2025 BUPATI PULANG PISAU, ttd AHMAD RIFA’I Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 28 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, ttd TONY HARISINTA BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR.012....... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENDAHULUAN BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 6A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENDAHULUAN BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 6A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2024