DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Komponen Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Tarif Rumah Sakit; 3. Besaran dan Distribusi Jasa Pelayanan Kesehatan; 4. Sumber Penerimaan dan Alokasi; 5. Kewajiban dan Hak Pegawai Serta Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pelayanan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Pendanaan; dan 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman jasa pelayan merupakan upaya dalam rangka peningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa ksali terakhir dengan
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian-Case Based Groups (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 504);
16.Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 41). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang menangani urusan kesehatan;
5.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
9.Dewan Pengawas adalah orang bertugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
10.Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11.Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari insvestasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan.
12.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
13.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obeservasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
16.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17.Indonesia Case Base Groups yang selanjutnya disebut INA- CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
18.Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
19.Pegawai adalah pegawai negeri sipil maupun pegawai kontrak yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Jasa Pelayanan pada RSUD Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 3

Tujuan pemberian Jasa Pelayanan, meliputi:

a.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
b.meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD;
c.terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;
d.meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tangung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai; dan
e.meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem Rumah Sakit meliputi:

a.proporsionalitas;
b.kesetaraan; dan
c.kepatuhan.

Pasal 5

(1)Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran Pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
(2)Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
(3)Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 6

(1)Komponen jasa yang tercantum dalam Tarif Rumah Sakit meliputi:
1. a.Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
2. b.Jasa Pelayanan Kesehatan.
(2)Jasa Sarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, merupakan pengganti biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya tetap Rumah Sakit.
(3)Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.jasa dokter;
2. b.jasa keperawatan/tenaga setara;
3. c.jasa tenaga kefarmasian;
4. d.jasa tenaga nonkesehatan Rumah Sakit; dan
5. e.jasa pelaksana teknis lainnya.
(4)Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
(5)Jasa keperawatan/tenaga setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
(6)Jasa kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
(7)Jasa tenaga nonkesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan nonkeperawatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
(8)Jasa pelaksana teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis nondokter dan nonkeperawatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.

BAB III

BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Besaran Jasa Pelayanan kesehatan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan Rumah Sakit ditentukan paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

(1)Distribusi pembagian Jasa Pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan yang terdiri dari :
1. a.Tenaga Medis;
2. b.Tenaga Kesehatan;
3. c.Tenaga Kesehatan lainnya
4. d.Pendukung pelayanan lainnya yang meliputi Struktural, staf managemen, administrasi; dan
5. e.Tenaga lainnya;
(2)Besaran pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Penetapan besaran pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada setiap Pegawai/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV

SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI

Pasal 9

Sumber penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi:

a.pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
b.pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
c.pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerjasama dengan RSUD;
d.pelayanan pasien bencana alam dan non alam yang ditanggung pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah; dan
e.sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Jasa Pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif paket INA-CBG’s.
(2)Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RBA BLUD RSUD.
(3)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD RSUD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
(4)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan imbalan yang diperoleh atas Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau tarif INA-CBG’s yang ditetapkan oleh Kementerian.
(5)Ketentuan mengenai alokasi pembagian Jasa Pelayanan di atur dengan Peraturan Direktur dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023