DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. prinsip PBJ; b. Kode Etik; c. kewajiban dan larangan; d. Majelis Pertimbangan Kode Etik; e. prosedur penegakan Kode Etik; dan f. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengadaan barang/jasa yang kredibel perlu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa [3] di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengamanatkan bahwa unit kerja pengadaan barang/jasa menyusun dan menerapkan kode etik;
d.bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
e.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
15.Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 040); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
8.Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
9.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10.Kode Etik adalah norma, sikap dan perilaku yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
11.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Personel dilingkungan UKPBJ dan pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik yang memiliki atau belum memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan dan membantu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
13.Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang bertentangan dengan kode etik.
14.Terlapor adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
15.Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
16.Laporan dan/atau Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
17.Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sumber daya manusia di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
18.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
20.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pelaksanaan PBJ yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari intervensi pihak lain.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.mewujudkan profesionalisme pihak yang terkait dalam pelaksanaan PBJ dilingkungan UKPBJ dan Perangkat Daerah; dan
2. b.menyelenggarakan PBJ secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.prinsip PBJ;
b.Kode Etik;
c.kewajiban dan larangan;
d.Majelis Pertimbangan Kode Etik;
e.prosedur penegakan Kode Etik; dan
f.pembiayaan.

BAB II

PRINSIP PBJ

Pasal 4

(1)Pengelola PBJ wajib menaati Prinsip PBJ meliputi:
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.transparan;
4. d.terbuka;
5. e.bersaing;
6. f.adil/tidak diskriminatif; dan
7. g.akuntabel.
(2)Makna prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.efisien mempunyai makna bahwa PBJ harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. b.efektif mempunyai makna bahwa PBJ harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. c.transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi PBJ bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
4. d.terbuka mempunyai makna bahwa PBJ dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
5. e.bersaing mempunyai makna bahwa PBJ harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam PBJ;
6. f.adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
7. g.akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan PBJ sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik berlaku bagi Pengelola PBJ di dilingkungan UKPBJ dan Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kode Etik bertujuan sebagai pedoman bagi Pengelola PBJ dalam melaksanakan tugas dan kegiatan PBJ yang meliputi:

a.perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
b.persiapan Pengadaan Barang/ Jasa;
c.persiapan pemilihan penyedia;
d.pelaksanaan kontrak; dan
e.serah terima dan penilaian kinerja penyedia.

Pasal 7

(1)Kode Etik Pengelola PBJ wajib menjunjung;
1. a.nilai dasar; dan
2. b.etika.
(2)Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi; dan
3. c.menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, martabat, pertimbangan dan kredibilitas organisasi dan pemerintahan.
(3)Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
(4)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam hal:
1. a.Direksi, Dewan Komisaris atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;
2. b.konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan yang Konstruksi/Jasa direncanakannya/diawasinya, dalam pelaksanaan pengadaan Lainnya kecuali pekerjaan terintegrasi;
3. c.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
4. d.pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat di Daerah/ Institusi Lainnya;
5. e.PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau
6. f.beberapa badan Tender/Seleksi kriteria Pemilik yang usaha sama Manfaat peraturan yang yang sesuai mengikuti memenuhi dengan perundang-undangan ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

(1)Pengelola PBJ dalam menyelenggarakan pelayanan PBJ wajib taat pada Kode Etik, meliputi:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan PBJ;
2. b.bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam PBJ;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses PBJ;
6. f.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam PBJ;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ;
9. i.cermat;
10. j.tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
12. l.terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
13. m.tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. n.tidak menyimpang dari prosedur;
15. o.proaktif; dan
16. p.tanggap/responsif.
(2)Pengelola PBJ dalam menyelenggarakan pelayanan PBJ dilarang :
1. a.mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia;
2. b.memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
3. c.menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
4. d.melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
5. e.melaksanakan proses pemilihan Penyedia yang diskriminatif/pilih kasih;
6. f.melakukan pertemuan dengan Penyedia yang sedang mengikuti proses lelang yang akan mempengaruhi proses lelang dan mengarah pada Kolusi penentuan hasil proses pengadaan;
7. g.mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PBJ; dan
8. h.mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia atau masyarakat.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 9

(1)Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pengelola PBJ dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati.
(3)Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
1. g.ketua merangkap anggota;
2. h.sekretaris merangkap anggota; dan
3. i.anggota.
(3)Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur.
(4)Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Inspektorat.
(5)Anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh unsur Inspektorat, unsur Badan Kepegawaian Daerah, dan unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(6)Keanggotaan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2018

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2018

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018