DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2018

Nomor: 112
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan www.peraturan.go.id 2018, No.1543 Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. www.peraturan.go.id 2018, No.1543

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik daerah.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
6.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah unit kerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7.UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, www.peraturan.go.id 2018, No.1543 berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.
8.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola pemilihan penyedia.
9.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10.Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEDUDUKAN, KLASIFIKASI, NOMENKLATUR, DAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Gubernur membentuk UKPBJ Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(2)Bupati/Wali Kota membentuk UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/peraturan wali kota.
(3)Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk 1 (satu) UKPBJ Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

(1)UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa www.peraturan.go.id 2018, No.1543 pada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan pengadaan barang/jasa;
2. b.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. c.pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.
(3)UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menjadi agen pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
(4)Agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Pasal 4

(1)UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk struktural.
(2)UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah sekretariat daerah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan.

Pasal 5

(1)Klasifikasi UKPBJ Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B. www.peraturan.go.id 2018, No.1543
(2)UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwadahi dalam bentuk Biro.
(3)Nomenklatur UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Biro Pengadaan Barang/Jasa.
(4)UKPBJ Daerah Provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwadahi dalam bentuk Bagian.
(5)Nomenklatur UKPBJ Daerah Provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
(6)Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menurunkan pewadahan unit organisasi UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A menjadi Kelas B.

Pasal 6

(1)Klasifikasi UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B.
(2)UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwadahi dalam bentuk Bagian.
(3)Nomenklatur UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
(4)UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwadahi dalam bentuk Sub Bagian.
(5)Nomenklatur UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
(6)Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menurunkan pewadahan unit organisasi UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A menjadi Kelas B. www.peraturan.go.id 2018, No.1543

Pasal 7

(1)UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kelas A dibentuk apabila total skor variabel lebih dari 800 (delapan ratus).
(2)UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kelas B dibentuk apabila total skor variabel sampai dengan 800 (delapan ratus).

Pasal 8

(1)UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(3)UKPBJ Daerah Provinsi Kelas B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

(1)UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional.
(2)UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B terdiri atas para pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 10

Penentuan Klasifikasi UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil perhitungan indikator teknis dan Nomenklatur, uraian tugas, susunan organisasi dan pengelompokan fungsi UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No.1543

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. www.peraturan.go.id 2018, No.1543

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik daerah.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
6.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah unit kerja pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7.UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, www.peraturan.go.id 2018, No.1543 berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.
8.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola pemilihan penyedia.
9.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10.Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEDUDUKAN, KLASIFIKASI, NOMENKLATUR, DAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Gubernur membentuk UKPBJ Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(2)Bupati/Wali Kota membentuk UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/peraturan wali kota.
(3)Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk 1 (satu) UKPBJ Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

(1)UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa www.peraturan.go.id 2018, No.1543 pada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan pengadaan barang/jasa;
2. b.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. c.pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.
(3)UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menjadi agen pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
(4)Agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Pasal 4

(1)UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk struktural.
(2)UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah sekretariat daerah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan.

Pasal 5

(1)Klasifikasi UKPBJ Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B. www.peraturan.go.id 2018, No.1543
(2)UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwadahi dalam bentuk Biro.
(3)Nomenklatur UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Biro Pengadaan Barang/Jasa.
(4)UKPBJ Daerah Provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwadahi dalam bentuk Bagian.
(5)Nomenklatur UKPBJ Daerah Provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
(6)Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menurunkan pewadahan unit organisasi UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A menjadi Kelas B.

Pasal 6

(1)Klasifikasi UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B.
(2)UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwadahi dalam bentuk Bagian.
(3)Nomenklatur UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
(4)UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwadahi dalam bentuk Sub Bagian.
(5)Nomenklatur UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
(6)Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menurunkan pewadahan unit organisasi UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A menjadi Kelas B. www.peraturan.go.id 2018, No.1543

Pasal 7

(1)UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kelas A dibentuk apabila total skor variabel lebih dari 800 (delapan ratus).
(2)UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kelas B dibentuk apabila total skor variabel sampai dengan 800 (delapan ratus).

Pasal 8

(1)UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(3)UKPBJ Daerah Provinsi Kelas B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

(1)UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional.
(2)UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B terdiri atas para pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2014

Peraturan turunan (5)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2014

Peraturan turunan (5)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2025