DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi yaitu bantuan Pemerintah Daerah bagi penanam modal dalam memperoleh lahan atau lokasi yang sesuai untuk kegiatan usaha tertentu berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka rneningkatkan penanaman modal perlu rnenciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Pulau Morotai melalui pernberian insentif dan pernberian kernudahan usaha, rnenciptakan akses, dan kernampuan ekonorni;
b.bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan dalarn Pasal 154 ayat

(5)huruf c, dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nornor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Pulau Morotai, perlu rnenetapkan peraturan pelaksanaannya;
1. c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pernberian Kernudahan Penanaman Modal di Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pernbentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PETUNJUKPELAKSANAANPEMBERIANINSENTIFDANPEMBERIAN KEMUDAHANPENANAMANMODALDI KABUPATENPULAUMOROTAI PERATURANBUPATIPULAUMOROTAI NOMOR14 TAHUN2025 BUPATIPULAUMOROTAI PROVINSI MALUKUUTARA SA LINAN 2

Menetapkan

5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor 02); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMANMODALDI KABUPATENPULAUMOROTAI.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2.Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTPadalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.
5.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
9.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
10.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman Modal asing. 3

Pasal 2

(1)Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha dan penanam modal di Daerah.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.
(3)Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
1. a.kemampuan membayar WajibPajak dan/atau WajibRetribusi;
2. b.kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
3. c.untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
4. d.untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
5. e.untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
(4)Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
(5)Pemberian insentif dan kemudahan kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
1. a.kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/ atau WajibRetribusi; dan/ atau
3. c.kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan;
(6)Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro, ultra mikro, dan koperasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

12.Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang Penanaman Modalyang melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.
13.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEKadalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 4

BAB II

KEBIJAKANKEMUDAHANBERINVESTASI

Pasal 4

(1)Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel, kriteria, indikator, parameter dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Dasar pemberian kemudahan menggunakan variabel, kriteria, indikator, parameter dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria terdiri atas:

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap banyak tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, ultra mikro, kecil, atau koperasi; I. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan / a tau Daerah; dan
n.berorien tasi ekspor.

(7)Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(8)Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. 5

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b.penyediaan sarana dan prasarana;
c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d.pemberian bantuan teknis;
e.penyederhanaan dan percepatan pemberian penzman melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah yang terdiri atas: 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak AirTanah;
b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah yang terdiri atas: 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; 3) Retribusi Perizinan Tertentu; dan 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, ultra mikro, kecil, dan/ a tau koperasi di Daerah;
d.bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, ultra mikro, dan/ atau koperasi di Daerah; dan
e.bunga pinjaman rendah.

Pasal 6

Paragraf 1 Bentuk Pemberian Insentif Bagian Keempat Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Bagian Ketiga Jenis Kegiatan Usaha Tertentu yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan

Pasal 5

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:

a.usaha mikro, ultra mikro, dan koperasi;
b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal;
d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan
g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat. 6

Pasal 13

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi yaitu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik di tingkat nasional maupun intemasional.

Pasal 12

Pemberian Kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui DPMfYI'SP.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2024