DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Batas Desa/Kelurahan 3. Ketentuan Lain-Lain 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
c.bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 10.18 / PBWNR / IGD.04.05 / 12 / 2024, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3 ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN TAMBUSAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
6.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
10.Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
11.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12.Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13.Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14.Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15.Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum tentang batas desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tambusai;
b.menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tambusai;dan
c.menetapkan batas desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tambusai.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai sebagai berikut:

a.sebelah utara : Desa Batang Kumu;
b.sebelah timur : Desa Rantau Panjang;
c.sebelah selatan : Desa Tali Kumain;dan
d.sebelah barat : Desa Sungai Kumango.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah dengan Desa Batang Kumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2006-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Rantau Panjang dan Desa Batang Kumu dengan titik koordinat 100° 16' 56,043" BT dan 1° 8' 21,016" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-001 dengan titik koordinat 100° 16' 9,336" BT dan 1° 8' 51,852" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-002 dengan titik koordinat 100° 14' 32,681" BT dan 1° 7' 44,883" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-003 dengan titik koordinat 100° 14' 8,311" BT dan 1° 7' 36,716" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-004 dengan titik koordinat 100° 13' 58,800" BT dan 1° 7' 8,900" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-005 dengan titik koordinat 100° 13' 43,013" BT dan 1° 7' 13,092" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-006 dengan titik koordinat 100° 13' 7,464" BT dan 1° 6' 57,566" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.04.1001-04.2008-007 dengan titik koordinat 100° 12' 33,744" BT dan 1° 6' 57,194" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan titik koordinat 100° 12' 30,459" BT dan 1° 6' 45,274" LU.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah dengan Desa Rantau Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2006-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Rantau Panjang dan Desa Batang Kumu dengan titik koordinat 100° 16' 56,043" BT dan 1° 8' 21,016" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-001 yang terletak di Pematang kulim dengan titik koordinat 100° 16' 6,392" BT dan 1° 7' 37,062" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-002 yang terletak di patok botol dengan titik koordinat 100° 16' 1,300" BT dan 1° 7' 19,400" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-003 yang terletak di Hulu sungai padang menumpu dengan titik koordinat 100° 15' 39,441" BT dan 1° 6' 23,976" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.1001- 04.2006-004 dengan titik koordinat 100° 15' 39,363" BT dan 1° 6' 0,135" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-005 yang terletak di Gorong gorong Bukit Tempurung dengan titik koordinat 100° 15' 30,149" BT dan 1° 5' 47,286" LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2006-006 yang terletak di Simpang Bukit Tempurung dengan titik koordinat 100° 15' 32,178" BT dan 1° 5' 16,276" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai taulan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-04.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain, Desa Rantau Panjang yang terletak di Muaro Sungai Taulan/tepian Sungai Batang Sosa dengan titik koordinat 100° 15' 44,730" BT dan 1° 5' 10,748" LU.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah dengan Desa Tali Kumain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2005-04.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain, Desa Rantau Panjang yang terletak di Muaro Sungai Taulan/tepian Sungai Batang Sosa dengan titik koordinat 100° 15' 44,730" BT dan 1° 5' 10,748" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai Batang Sosa sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-001 yang terletak di Jembatang Batang Sosa dengan titik koordinat 100° 15' 16,966" BT dan 1° 4' 49,179" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-002 yang terletak di tepian sungai Batang Sosa dengan titik koordinat 100° 14' 53,498" BT dan 1° 4' 22,259" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.04.1001-04.2005-003 yang terletak di Muaro Danau Tanjung Godang/tepian sungai Batang Sosa dengan titik koordinat 100° 14' 13,254" BT dan 1° 3' 25,472" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.04.1001- 04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain, Desa Sungai Kumango yang terletak di Lubuk Kundur dengan titik koordinat 100° 13' 50,627" BT dan 1° 3' 29,605" LU.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah dengan Desa Sungai Kumango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.04.1001-04.2007-04.2008-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Sungai Kumango dan Desa Batang Kumu dengan titik koordinat 100° 12' 30,459" BT dan 1° 6' 45,274" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-001 dengan titik koordinat 100° 13' 7,246" BT dan 1° 5' 30,867" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-002 dengan titik koordinat 100° 13' 24,388" BT dan 1° 5' 7,882" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-003 dengan titik koordinat 100° 13' 38,232" BT dan 1° 4' 34,655" LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-004 yang terletak di depan MTs dengan titik koordinat 100° 13' 35,811" BT dan 1° 4' 29,704" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.04.1001-04.2007-005 yang terletak di Muara Sungai Singki/Sungai Batang Sosa dengan titik koordinat 100° 13' 41,968" BT dan 1° 3' 55,157" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara mengikuti aliran sungai Batang Sosa sampai pada TK14.06.04.1001- 04.2005-04.2007-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Tali Kumain, Desa Sungai Kumango yang terletak di Lubuk Kundur dengan titik koordinat 100° 13' 50,627" BT dan 1° 3' 29,605" LU.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tambusai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai sebagai berikut:

a.sebelah utara : Kabupaten Padang Lawas;
b.sebelah timur : Desa Sungai Kumango;
c.sebelah selatan : Kabupaten Padang Lawas;dan
d.sebelah barat : Kabupaten Padang Lawas.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai dengan Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mengikuti garis batas antar provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2019.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BATAS DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 38 Tahun 2022

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BATAS DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 38 Tahun 2022

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2018