DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Strategi Sanitasi Kabupaten; Pelaksanaan; Pendanaan; Pemantauan Dan Evaluasi SSK 2025-2029; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Daerah memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Induk Sistem Penyedia Air Minum dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1);
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN Isi dari Bab 1 memuat uraian tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan dokumen pemutakhiran SSK tahun 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
6.Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja Pemerintah Daerah yang memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang air minum, sanitasi, kesehatan masyarakat, perumahan dan Kawasan permukiman.
7.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
8.Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan persampahan, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
9.Sanitasi Layak untuk Air Limbah adalah fasilitas tempat buang air besar baik sendiri atau Bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL).
10.Sanitasi Layak untuk Pengelolaan Sampah adalah pengurangan sampah dengan metode Reduse, Reuse dan Recycle (3R) serta penanganan sampah dengan cara diangkut ke TPS dan TPA.
11.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, seperti rumah tangga, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah ini meliputi air limbah kakus (black water) dan air limbah non-kakus (grey water).
12.Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah domestik dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

a.memberi arahan yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi Pembangunan Sanitasi; dan
b.memberi pedoman bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan dalam menyusun dokumen perencanaan Sanitasi pada bidang urusan Sanitasi.

Pasal 3

Tujuan penyusunan SSK ini yaitu :

a.untuk membangun SSK secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan;
b.menggambarkan SSK;
c.tersusunnya Profil SSK;
d.tersusunnya kerangka pengembangan SSK;
e.tersusunnya kerangka kerja logis SSK;
f.tersusunnya pengembangan SSK;
g.tersusunnya program kegiatan dan indikasi pendahuluan SSK;
h.terlaksananya pengembangan SSK; dan
i.terlaksananya pemantauan dan evaluasi capaian SSK.

Pasal 4

Fungsi disusunnya SSK ini yaitu:

a.sebagai kebijakan pengembangan Sanitasi daerah jangka menengah;
b.sebagai peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
c.sebagai internalisasi program/kegiatan kedalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang terkait SSK;
d.acuan pengalokasian APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi; dan
e.sebagai pemantauan, evaluasi dan pengendalian Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan Sanitasi.

BAB II

STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 5

(1)SSK Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mendukung percepatan pencapaian target Sanitasi sampai dengan tahun 2029 dan target standar pelayanan minimal Sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan APBD sampai dengan Tahun 2029.
(2)SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi Pembangunan Sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Kerangka Penyusunan SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :
1. a.BAB I : Pendahuluan.
2. b.BAB II : Profil Sanitasi Kabupaten.
3. c.BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi Kabupaten.
4. d.BAB IV : Strategi Pembangunan Sanitasi Kabupaten.
5. e.BAB V : Kebijakan Pembangunan Sanitasi.
6. f.BAB VI : Penutup.
(4)SSK Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan SSK Tahun 2025-2029 dilakukan melalui forum:

a.rencana kerja Pemerintah Daerah;
b.rencana kerja Perangkat Daerah;
c.anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
d.integrasi SSK dalam program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2025-2029 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pada Perangkat Daerah;
(2)Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2029, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV

(Pasal 9 – Pasal 18) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang, Masyarakat dan Pelaku Usaha - b Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah

Pasal 8

(1)Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2025-2029 bersumber dari;
1. a.APBD; dan
2. b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2025-2029 dengan dana diluar anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pelaksanaan program/kegiatan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pengembangan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB V

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 19, Paragraf 2 Pasal 21-Pasal 28 - e Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaran pengelolaan sampah

Pasal 9

(1)Masing-masing Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matrikprogram/kegiatan SSK dan menjadi tanggung jawab Daerah.
(2)Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja PKP tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
(5)Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(6)Kepala Perangkat Daerah melalui Pokja PKP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja PKP.
(7)Ketua Pokja PKP melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh bidang monitoring dan evaluasi Pokja PKP.
(8)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja PKP.
(9)Ketua Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
(10)Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 3 Oktober 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 3 Oktober 2025 Salinan sesuai aslinya, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 41 welSH, MH ‘Pembina Via NIP.19840916 201001 1 008 BAGIAN HUKUM eX ad 0x4 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 - 2029 BAB 1. PENDAHULUAN

a.LATAR BELAKANG Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Rokan Hulu adalah suatu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memberikan layanan Sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Pada tahun 2016 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Rokan Hulu menyusun dokumen Pemutakhiran SSK, peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan, adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di tahun 2019, serta penyesuaian atau perubahan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2017 - 2022 yang menjadi acuan dari SSK. Sejak diberlakukannya RPJMN 2020-2024, terjadi perubahan paradigma terhadap pembangunan sanitasi dan variabelnya dengan mengadopsi SDGs dengan target akses sanitasi layak sebesar 90%, akses sanitasi aman 15% dan BABs 0% ditahun 2024. Dari target tersebut telah didistribusikan kepada 34 Provinsi di Indonesia dimana Provinsi Riau ditargetkan 90% akses sanitasi layak dan didalamnya 11% akses sanitasi aman dan 0% BABS. Sedangkan target Kabupaten Rokan Hulu yang didistribusikan oleh Pokja PPAS Provinsi Riau yaitu target akses layak tahun 2024 sebesar 96,43%, akses aman 11% dan BABS 0%. Untuk Sektor persampahan Target dalam RPJMN 2020-2024 yaitu 80% untuk penanganan dan 20% untuk pengurangan. Distribusi target untuk Provinsi Riau adalah 80% Penanganan dan 20% Pengurangan sampah. Untuk Kabupaten Rokan Hulu merujuk pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Persampahan (Jakstrada), penanganan sampah di Targetkan 70% dan pengurangan sampah 30% ditahun 2024. Definisi Akses sanitasi (Air Limbah Domestik) yang digunakan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :
a.Akses Sanitasi Aman; sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa, Bangunan bawah: tanki septik (septic tank) yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir; atau rumah tangga yang terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)
b.Akses sanitasi Layak: Layak Sendiri Perkotaan dan Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas: klosetnya menggunakan, leher angsa dan Bangunan bawah tanki septik yang tidak disedot.
c.Akses Sanitasi Layak Khusus Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa, Bangunan bawah : Lubang tanah.
d.Layak Bersama Perkotaan dan Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas:klosetnya menggunakan, leher angsa dan Bangunan bawah tanki septik yang tidak disedot.
e.Akses Layak Bersama Khusus Perdesaan: Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri, Bangunan atas :klosetnya menggunakan leher angsa, Bangunan bawah: Lubang tanah.
f.Akses Sanitasi Belum layak.
1. 1.Fasilitas sanitasi dengan lubang tanah di Perkotaan • Pengguna Fasilitas sanitasi : sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu. • Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa. • Bangunan bawah: Lubang tanah.
2. 2.Akses Sanitasi Dasar (non leher angsa) • Pengguna fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu. • Bangunan atas: klosetnya menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk/cemplung. • Bangunan bawah tanki septik, IPAL, atau Lubang Tanah
3. 3.Fasilitas Umum
g.Buang Air Besar sembarangan.
1. 1.BABs Terbuka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat Terbuka, yaitu pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
2. 2.BABs Tertutup Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tertutup, yaitu pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau/ pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya. Dengan perubahan target akses dan capaian sanitasi, oleh karena itu, Dokumen SSK Kabupaten Rokan Hulu perlu disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan baik oleh Pokja Provinsi maupun RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029. Untuk menghasilkan sebuah Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Pokja. Peran SSK dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
a.Memberikan arahan serta koridor dalam penyusunan strategi sanitasi didalam penetapan sistem dan pelayanan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu.
b.Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu selama 5 tahun kedepan yaitu tahun 2025- 2029.
c.Sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi. Kaitan antara pemutakhiran SSK dengan SSK sebelumnya adalah menyangkut visi misi pembangunan sanitasi, tujuan, sasaran serta strategi pengembangan sanitasi. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi Kabupaten Rokan Hulu yang telah dirumuskan dalam SSK sebelumnya akan dikaji kembali dalam pemutakhiran SSK sejalan dengan perkembangan baru tentang data, permasalahan, kebijakan maupun adanya isu percepatan pembangunan sanitasi sesuai dengan target RPJMN 2025-2029, SPM dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029. Dokumen SSK merupakan dokumen penting dalam pedoman pelaksanaan pembangunan sanitasi. Untuk itu, dokumen SSK ini dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Masukan terhadap RPJMD menyangkut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi maupun program dan kegiatan sanitasi, sedangkan masukan terhadap RTRW menyangkut lokasi pengembangan untuk sanitasi. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :
a.Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari layanan sanitasi sektor air limbah domestik, dan layanan sanitasi sektor persampahan.
b.Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen: (1) Aspek Regulasi Daerah dan Kelembagaan, (2) Aspek Keuangan/Pendanaan, (3) Aspek Komunikasi, Keterlibatan Pelaku Bisnis,

(4)Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, dan (5) Monitoring dan evaluasi. Posisi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dalam dokumen Perencanaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan dala diagram berikut ini: Gambar 1.1 Skematik Kedudukan SSK terhadap Dokumen Perencanaan Kabupaten
1. b.METODOLOGI PENYUSUNAN Metode merupakan seperangkat langkah dari apa yang harus dikerjakan KEBAKAN SPASIAL PROGRAM NASIONAL RTRWH RPIMN PROPPING! RTRW PROPINSI RPI PROPPING: KEBWAKAN SEKTORAL STERPLAN SEKTOR / IRENCANA INDUK SISTEM biti] RP JM KAB /KOTA +>] __RENSTRASKPD | { STRATEG! PEMBANGUNAN KAB/KOTA + STRATEG! PEMBANGUNAN PER KAWASANG + STRATEGt PEMBAMGUMAN SEKTORAL STRATEG: SANITASI KOTA (33K) . RPIJM secara tersusun dan sistematis. Berikut ini dijelaskan metodologi kerja secara umum : Gambar 1.2 Skema Penyusunan Dokumen SSK
  1. 1.Start.
  2. 2.Pengumpulan data primer/EHRA. Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) adalah sebuah studi partisipatif di Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku- perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Hasil pengolahan dan analisis data yang dapat menggambarkan penetapan area beresiko dari masing masing wilayah Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat desa yang selanjutnya dimanfaatkan untuk penyusunan dan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SKK) sebagai bahan review kebijakan dan advokasi untuk menuju penyehatan sanitasi total yang layak dan aman yang bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
  3. 3.Pengumpulan data sekunder. Data sekunder data teknis, partisipasi swasta, pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan, dan kelembagaan serta keuangan. Data –data tersebut dilakukan penginputan pada tools Instrumen SSK. Sementara Output dari hasil Instrumen SSK antara lain: |1 ' t ' / Pengumpulan Data /- - op Laporan A Pendahulua + I I I I I I I I . - -- + essed I I Penypakatan Data- H Data dg PORKIA BAe I if + I fog I T I Analisa hasil olahan data Instrurnien SSE 1 II Pernyosunan Strategi Pengenbangan Sanitasi ¥ Penyusunan Prograri. Kegiatan Dan Indikasi | -=-=---$ = os Penyisunan Monitoring Dan ie Evaluasi Capaian Sek Pendanaan Sanitasi Laporan Pntara Laporan Akhir dan Tnput MAW ATS + Penyusunan Kerangka Pen genb angan Sanitasi + =>
2. a.Rantai layanan air limbah domestik.
3. b.Rantai layanan persampahan.
4. c.Kebutuhan Infrastruktur untuk Peningkatan Akses Air Limbah Domestik.
5. d.Kebutuhan Infrastruktur untuk Peningkatan Sampah Perkotaan.
6. e.Pemetaan permasalahan mendesak untuk air limbah domestik dan persampahan
  1. 4.Pengamatan Langsung Dilakukan pada daerah atau lokasi yang telah ada infrastruktur terbangun baik air limbah dan persampahan untuk melihat keberfungsian atas bangunan tersebut.
  2. 5.Forum Group Diskusi/ rapat dengan Pokja PKP Kabupaten Rokan Hulu terkait : • Menyepakati skor persepsi pokja terhadap area beresiko setiap desa/kelurahan. • Menyepakati area beresiko. • Penyampaian hasil Instrumen SSK, antara lain : capaian akses eksisting dan Analisis Gap Terhadap Target Akses.
  3. 6.Penyusunan Kerangka Pengembangan Sanitasi • Visi Dan Misi Sanitasi Berisikan penjelasan singkat mengenai visi misi sanitasi yang telah dimutakhirkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten/kota terbaru. • Rencana Pengembangan Sanitasi Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di suatu Kabupaten/Kota mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota, yang dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. • Deskripsikan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, Provinsi, dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk masing-masing 2 (dua) sektor:
7. a.Air limbah domestik
8. b.Sampah Perkotaan • Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah Sub bab ini berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Bagian ini akan menjadi dasar dalam penetapan skenario pembangunan sanitasi yang hasilnya akan menjadi bagian dari Bab 4 dan Bab 5.
  1. 7.Penyusunan Strategi Pengembangan Sanitasi BAB ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyakarat miskin). • Air Limbah Domestik Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan pengelolaan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. Gunakan matrik Kerangka Kerja Logis, analisis SWOT atau perangkat analisis lainnya sebagai alat bantu. • Pengelolaan Persampahan Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten/Kota untuk pengembangan pengelolaan sampah perkotaan selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. Gunakan matrik Kerangka Kerja Logis, analisis SWOT atau perangkat analisis lainnya sebagai alat bantu.
  2. 8.Penyusunan Program, Kegiatan Dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Pada dasarnya Bab 5 (beserta Lampiran 5) merupakan hasil pembahasan yang diperoleh saat internalisasi dan eksternalisasi program dan kegiatan setelah dilakukan perbaikan- perbaikan seperlunya. Bab ini memberikan informasi detail mengenai program dan kegiatan yang dihasilkan dari matriks indikatif program dan kegiatan. Lengkapi dengan informasi mengenai: lokasi kegiatan, kelompok sasaran / penerima manfaat), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll. Secara detail informasi dimasukkan dalam Lampiran 5.
  3. 9.Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK. BAB ini menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan, yang pelaporannya dilakukan melalui sistem Monev berbasis web: www.nawasis.org. Pelaporan pemantauan ini mencakup 3 (tiga) modul yaitu:
  4. 1.Modul Data Teknis yang memuat informasi capaian akses air limbah domestik dan capaian akses sampah perkotaan;
  5. 2.Modul Program dan Pendanaan yang memuat informasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam SSK dan nilai investasinya serta output dan outcome masing-masing program/kegiatan;
  6. 3.Modul Sarana dan Prasarana yang memuat informasi tentang sistem, jenis dan jumlah infrastruktur eksisting termasuk informasi mengenai keberfungsiannya. 1.3. DASAR HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Rokan Hulu yang memberikan informasi terkait peraturan- peraturan baik skala nasional, provinsi, dan kabupaten sebagai dasar dalam penyusunan pemutakhiran SSK Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut : A. Undang-Undang :
  7. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
  8. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  9. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
  10. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
  11. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  12. 6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
  13. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  14. 8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
  15. 9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  16. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
  17. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
  18. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
  19. 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Thn 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
  20. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
  21. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  22. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  23. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  24. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
  25. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  26. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  27. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  28. 13.Peraturan Pemeringah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. C. Peraturan Presiden Republik Indonesia
  29. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
  30. 2.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  31. 3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. D. Keputusan Presiden Republik Indonesia
  32. 1.Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non DepartemenKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
  33. 2.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
  34. 3.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang. E. Keputusan Menteri
  35. 1.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih.
  36. 2.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL.
  37. 3.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
  38. 4.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  39. 5.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
  40. 6.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
  41. 7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
  42. 8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
  43. 9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  44. 10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
  45. 11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  46. 12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
  47. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang SPM Pemerintah Daerah.
  48. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
  49. 15.Peraturan Menteri Dalam Nengeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
  50. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  51. 17.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
  52. 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-82/Kep/Bangda/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648- 565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi.
  53. 19.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah. F. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
  54. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
  55. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) Bab. Substansi masing-masing Bab dapat dijabarkan sebagai berikut : BAB 2 PROFIL SANITASI KABUPATEN Menjelaskan secara rinci gambaran wilayah Kabupaten Rokan Hulu, profil sanitasi saat ini berdasarkan hasil pengisian instrumen SSK dan peta area beresiko sanitasi serta permasalahan mendesak sanitasi. BAB 3 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN Pada bab ini menjelaskan visi dan misi sanitasi Kabupaten Rokan Hulu, serta ditetapkannya tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang merupakan skenario pembangunan sanitasi Kabupaten Rokan Hulu, pentahapan pengembangan sanitasi serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah. BAB 4 STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN Memuat strategi pengembangan sanitasi untuk sub sektor air limbah domestik, pengelolaan persampahan. BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SANITASI Pada bab ini berisi ringkasan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah serta antisipasi funding gap. BAB 6 PENUTUP Pada bab 6 ini dirumuskannya strategi untuk monitoring dan evaluasi SSK yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan, serta monitoring dan evaluasi capaian SSK yang telah dirumuskan pada dokumen SSK sebelumnya. BAB 2. PROFIL SANITASI KABUPATEN 2.1. GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Geografi Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Rokan Hulu. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 0o 25’ 20” dan 10o 25’ 41” Lintang Utara serta 100o 02’ 56” dan 100o 56’ 59” Bujur Timur. Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.588,13 km², terdiri dari 16 kecamatan, 139 desa definitif, dan 6 kelurahan. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040 aoe ae gp Sowa Menem + ties Be Sy ae __ — 2 Fier. wero wn wee in ae as Can aN al \ {al Pav Ht (1 4, Wa Lr {i fi i fé i iyty 2.1.1.2. Karakteristik lokasi dan wilayah Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km 2 yang terbagi dalam 16 kecamatan. kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas wilayah 1.119,49 km 2 (14,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 99,27 km² atau 1,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Rambah, Rambah samo dan Rokan IV Koto dengan jumlah 14 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah 3 desa. Secara geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu terletak di sebelah barat laut pada peta Provinsi Riau berbatasan dengan : • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara; • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu; • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat; • Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 No Kecamatan Ibu Kota Kecamata n Luas Total Area (km2/Sq.Km) Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%) 1 Kecamatan Bangun Purba Tangun 150,15 1,98 2 Kecamatan Kabun Kabun 355,46 4,68 3 Kecamatan Kepenuhan Kota Tengah 502,81 6,63 4 Kecamatan Kepenuhan Hulu Kepenuhan Hulu 297,33 3,92 5 Kecamatan Kunto Darussalam Kota Lama 777,64 10,25 6 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Pagaran Tapah 150,46 1,98 7 Kecamatan Pendalian IV Koto Pendalian 204,24 2,69 8 Kecamatan Rambah Pasir Pengaraian 343,23 4,52 9 Kecamatan Rambah Hilir Muara Rumbai 279,16 3,68 10 Kecamatan Rambah Samo Rambah Samo 352,33 4,64 11 Kecamatan Rokan IV Koto Rokan 952,31 12,55 12 Kecamatan Tambusai Dalu - Dalu 775,16 10,22 13 Kecamatan Tambusai Utara Rantau Kasai 951,48 12,54 14 Kecamatan Tandun Tandun 277,63 3,66 15 Kecamatan Ujung Batu Ujung Batu 99,27 1,31 16 Kecamatan Bonai Darussalam Sontang 1.119,49 14,75 Rokan Hulu Pasir pengaraian 7.588,13 100,00 Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024 Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada gambar dibawah ini. 150,15 Km2, 99,27 Km2, Kecamatan Bangun Purba, 1.98% 502,81 Km2, 355,46 Km2,Kecamatan Kecamatan UjungKecamatan Bonai Batu, 1.31% Darussalam, 14.75% Kecamatan KabunK,epenuhan, 6 2 . 9 6 7 3 , % 3 3 Km2, Kecamatan 4.68% Kepenuhan Hulu, 3.92% 777,64 Km2, 277,63 Km2, Kecamatan Kunto Darussalam, 10.25% Kecamatan Tandun, 3.66% 150,46 Km2, 951,48 Km2, Kecamatan Tambusai Utara, 12.54% 775,16 Km2, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 1.98% 343,23 Km2, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, 10.22% 352,33 Km2, 4.52% 279,16 Km2, Kecamatan RokanKeIVcamatan Rambah Koto, 12.55% Samo, 4.64% Kecamatan Rambah 204,24 Km2, Kecamatan Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 Gambar 2.2 Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu 2.1.1.3. Kondisi Topografi Keadaan ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup beragam dengan ketinggian rata- rata wilayah 72 mdpl. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang meliputi Kecamatan Rokan IV Koto,Tandun,Kabun dan Kecamatan Bangun Purba, kemudian Kecamatan Pendalian IV Koto merupakan kecamatan dengan rata-rata tinggi wilayah (111 mdpl). Sedangkan daerah dataran rendah terletak di daerah bagian timur dan daerah rawa terdapat di daerah yang berhadap langsung dengan aliran Sungai Rokan yang meliputi Kecamatan Bonai Darussalam dengan rata-rata tinggi wilayah 21 mdpl.Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 7.375,68 km² atau 97,20 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 1 Kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl), yaitu Kecamatan Pendalian IV Koto (111 mdpl). Tabel 2.2 Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 No Kecamatan Jarak Ke Tinggi Wilayah Ibukota (mdpl) Kabupate n (Km) 1 Rokan IV Koto 97 57 2 Pendalian IV Koto 111 73 3 Tandun 70 55 4 Kabun 63 74 5 Ujung Batu 66 35 6 Rambah Samo 69 12 7 Rambah 67 - 8 Rambah Hilir 55 15 9 Bangun Purba 77 14 10 Tambusai 64 34 11 Tambusai Utara 49 64 12 Kepenuhan 29 45 13 Kepenuhan Hulu 49 32 14 Kunto Darussalam 41 55 15 Pagaran tapah Darussalam 52 40 ilil 16 Bonai Darussalam 21 111 Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 2.1.1.4. Kondisi Geologi Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa struktur ntiklin, sinklin dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dkk, 1982). Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982), Lembar Lubuksikaping (Rock, NMS., dkk., 1983), Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga(Aspden, J.A., dkk., 1982) dan Lembar Pematangsiantar (Clarke, M.C.G., dkk., 1982). Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Untuk melihat secara rinci peta geologi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini: Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040 Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Rokan Hulu : i ae a ei ae (end Bd ak a. #3 Lb hd fi Ht au {i ys i 1. ty au 2.1.1.5. Kondisi Hidrologi Kondisi air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti untuk tambak atau pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai.Oleh karena aktivitas usaha tersebut maka perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir. Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama akan membentuk pola- pola aliran sungai yang ada. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungainya mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di Kabupaten Rokan Hulu meliputi : Sungai Rokan, Sungai Batang lubuh, sungai Batang sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Daerah tangkapan air tersebar (recharge area) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan. 2.1.1.6. Klimatologi Ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarau dan penghujan. Disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan dan sebaliknya terjadi di musim penghujan. Kondisi iklim di Rokan Hulu ditunjukkan melalui data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin dan curah hujan. Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 - 2023 Bulan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan (hari) 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Januari 249,28 1643 2122,70 2234,50 207,72 16,40 126 130 124 16 Februari 178,30 1355 864,00 1553,20 234,09 13,30 116 66 117 15 Maret 126,70 2050 2343,00 2290,30 232,33 10,10 117 112 128 16 April 189,10 2231 1920,50 2475,00 132,33 14,30 120 112 254 13 Mei 177,80 1266 1824,50 1751,50 252,72 10,10 95 127 102 14 Juni 203,90 1853 1523,50 1827,00 152,72 15,10 86 79 108 11 Juli 203,60 1323 2334,50 989,50 221,56 9,70 103 72 75 12 Agustus 221,80 1018 2479,00 2603,50 246,44 6,60 76 127 133 16 September 177,80 2206 2203,00 1158,00 135,44 8,70 138 128 110 9 Oktober 368,10 1012 1108,00 1847,50 329,00 14,80 82 85 145 16 November 527,30 3411 2107,00 2208,50 415,50 16,00 179 119 131 19 Desember 387,10 2763 2631,50 3041,50 486,94 22,30 134 158 166 23 Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024 Dari tabel di atas dapat dilihat Pada tahun 2023, rata rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli (25,80 o C), sedangkan terendah Co pada bulan Januari (24,00 o C). Kelembapan udara tertinggi di bulan Maret (93,00 %) dan terendah di bulan Oktober (86,00%). Kecepatan angin tertinggi di bulan Februari (8,50 knot) dan terendah di bulan September (4,60). Untuk curah hujan, tertinggi di bulan Desember (486,94 mm) terendah di bulan April (132,33 mm). Jumlah hari hujan tertinggi di bulan Desember (23 hari) dan terendah di bulan September (9 hari). Jumlah curah dan hari hujan merupakan rata-rata dari unit pengamatan pada kecamatan Rambah, Rambah samo,Bangun Purba, Rambah Hilir, Tambusai,Tandun Rokan IV Koto, Ujung Batu dan Kunto Darussalam. Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024 Gambar 2.4 Jumlah Curah Hujan menurut Bulan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa curah hujan tinggi terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Saat itu terjadi cuaca ekstrim, berupa peningkatan intensitas hujan, banjir, angin puting beliung yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Kejadian ini menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur. 2.1.1.7. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lahan hutan, perkebunan, permukiman, pertanian dan lain-lain. Dari semua itu yang paling mendominasi ada peruntukan perkebunan terutama didominasi untuk penggunaan lahan perkebunan sawit dengan luas lahan 670.098,57 Ha atau hampir 81,43 % dari total luas Kabupaten Rokan Hulu. Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 (Ha) No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase 1 Danau/Situ 279,60 0,03 2 Empang/Kolam 1.409,64 0,17 3 Hutan Rimba 25.965,39 3,16 4 Kebun Campuran 34.068,33 4,14 4000.00 3500.00 3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 20192020202120222023 AS ex Oo RS Sy Ss aN OX SX xX SF £F EF L$ KF $F ["" <) OX ge oeRS 5 Perkebunan/Kebun 670.098,57 81,43 6 Permukiman 18.198,28 2.21 7 Pertambangan 119,18 0,01 8 Rawa 983,42 0,12 9 Sawah 1.854,60 0,23 10 Semak Belukar 48.100,09 5,85 11 Semak Belukar Rawa 8.137,83 0,99 12 Sungai 4.438,24 0,54 13 Tanah Terbuka 4.619,38 0,56 14 Tegalan/Ladang 4.570,73 0,56 15 Waduk 39,31 0,00 Total 822.882,59 100 Sumber : RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040
9. a.Kawasan Peruntukan Pemukiman Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Tabel 2.5 Rencana Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020– 2040 (Ha) KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA NO KECAMATAN Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha) Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha) Total Persentase (%) 1 Kecamatan Bangun Purba 1.280 149 1.429 3,4 2 Kecamatan Kabun 1.498 295 1.793 4,2 3 Kecamatan Kepenuhan 1.566 314 1.880 4,4 4 Kecamatan Kepenuhan Hulu 828 161 989 2,3 5 Kecamatan Kunto Darussalam 3.285 183 3.468 8,2 6 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 1.488 314 1.802 4,3 7 Kecamatan Pendalian IV Koto 766 113 879 2,1 8 Kecamatan Rambah 282 6.200 6.483 15,3 9 Kecamatan Rambah Hilir 2.107 1.044 3.151 7,4 10 Kecamatan Rambah Samo 2.069 465 2.534 6,0 11 Kecamatan Rokan IV Koto 1.115 176 1.291 3,1 12 Kecamatan Tambusai 2.101 215 2.316 5,5 13 Kecamatan Tambusai Utara 4.881 938 5.819 13,8 14 Kecamatan Tandun 2.444 553 2.996 7,1 15 Kecamatan Ujung Batu 97 4.387 4.484 10,6 16 Kecematan Bonai Darussalam 829 172 1.001 2,4 ROKAN HULU 26.636 15.679 42.316 100 Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040 Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat- pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang tersebar sebagaimana Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2040, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Secara keseluruhan luas lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih 42.316 (empat puluh dua ribu tiga ratus enam belas) hektar. Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040 Gambar 2.5 Peta Rencana Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu AE g ag 38 3 i ALL Ks Ak Ky ye Ai M 7 bp te “y % he Mf iy AS 2.1.2. Demografi 2.1.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Sebaran Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 tercatat sebesar 692.120 jiwa, turun signifikan pada tahun 2020 menjadi 561.385 jiwa kembali naik hingga tahun 2022 menjadi 582.679 jiwa dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 573.520. Penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak Covid-19. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2023, yaitu: Sumber: BPS Riau dan Rokan Hulu, 2024 Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut Kecamatan didominasi oleh jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Tambusai Utara yaitu sebesar 86,78 ribu jiwa atau setara 15,13% dari jumlah penduduk Rokan Hulu. Diposisi kedua adalah Kecamatan Tambusai yaitu sebesar 60,08 ribu jiwa atau setara 10,62% dari total penduduk Rokan Hulu. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam sebesar 12 ribu jiwa atau setara 2,14% dari total penduduk dan Kecamatan Pendalian IV Koto sebesar 12,48 ribu jiwa atau setara 2,18% dari total penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Berikut disajikan data jumlah penduduk menurut Kecamatan pada tahun 2023, yaitu: Sumber: BPS Rokan Hulu, 2024 Gambar 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan Tahun 2023 2.05% :——_. SH.079 579,520 muri mize dirt 8 |omlab Penduduk [([iwa} — Pertumbuhan Penduduk {%) 15, 13% 10.62% 7 35% 876% 7.15% 564% woe ABs a ei rede as 214% Mf eer a ry TT TT yl >| m ° $ s 2 > x Re SS = £ § ¥ § Ss ev SS SSS SS s “a vs RS $ 3 & > < Ss ¥ vw & & &* £ S$ #e Y ? A gos sg ¢€ we RS > Pal mms [ih Peaduduk(Ribu jiwa) -O-Persentase Peaduduk (%) 2.1.2.2 Pertumbuhan Penduduk Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan dari 3,86% pada tahun 2019, turun signifikan menjadi -18,89% pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak covid 19, selanjutnya meningkat hingga tahun 2022 menjadi 2.05% dan sedikit turun pada tahun 2023 menjadi 0,97%. Sumber: BPS Riau dan Rokan Hulu, 2024 Gambar 2.8 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2023 Sebagai daerah perkebunan, pertumbuhan penduduk Rokan Hulu disebabkan oleh tingkat kelahiran dan juga migrasi masuk baik antar kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun antar provinsi di Indonesia. Keterbukaan wilayah dan aktivitas ekonomi perkebunan dan industri menjadikan mobilitas orang ke Rokan Hulu menjadi sangat mudah. Pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024 Gambar 2.9 Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Kepenuhan pada tahun 2023 sebesar 2,29%, Kecamatan Bonai Darussalam sebesar 1,93% dan Kecamata Rokan IV Koto tumbuh sebesar 1,48%. Sedangkan Kecamatan Tambusai Utara dengan penduduk terbanyak hanya tumbuh sebesar 0,79% dan Kecamatan Tambusai hanya tumbuh sebesar 0,37%. §00% 7" 1.7% 2.0 % \ . 0.9 % va 0.00% 2c 2€0 1 2C 2 2c 3 -5.00% \ / -10.00% -15.00% img FS124 C17 hp ara By aC a68 nar en Ta eg ea s eeCy eo ws oe e & fe at mam jth. Penduduk(Albuiiwa) —Pert (56 Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga meungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipa dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 2.1.2.3 Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 573.520 jiwa dengan kepadatan 75,58 jiwa per Km2 pada tahun 2023. Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah dengan penduduk peringkat keenam di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu temasuk kategori penduduk jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat berkembangan kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Berikut disajikan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: Sumber: BPS Rokan Hulu, 2024 Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Ujung Batu yaitu sebanyak 506,1 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan industri sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan lingkungan hidup. e ik ra gf Pa ea it mr eee goes par aggy BSdIE Serol oareoe mF S01 4] Penduduk berdasarkan sex ratio di Kabupaten Rokan Hulu terlihat masih didominasi oleh penduduk perempuan, dengan perbandingan 103,34 perempuan dari 100 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan pada semua kecamatan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah sex ratio tertinggi berada pada Kecamatan Banai Darussalam sebesar 109,01. 2.1.2.4 Komposisi Penduduk Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 67,62 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 32,38%. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, (dependency ratio) sebesar 46,55%, yang mengindikasikan bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung hampir satu orang (0,8 orang) penduduk tidak produktif. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.6 Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa) Kelompok 2022 2023 Umur Jumlah Persen Jumlah Persen 0-4 44.889 7,70 39.968 6,97 5-9 57.318 9,84 58.604 10,22 10-14 57.974 9,95 63.820 11,13 15-19 57.393 9,85 48.254 8,41 20-24 52.767 9,06 52.402 9,14 25-29 49.228 8,45 46.298 8,07 30-34 49.585 8,51 43.466 7,58 35-39 46.479 7,98 46.614 8,13 40-44 41.817 7,18 46.309 8,07 45-49 35.054 6,02 36.944 6,44 50-54 28.006 4,81 29.563 5,15 55-59 22.771 3,91 22.094 3,85 60-64 16.552 2,84 15.957 2,78 65-69 11.13 1,91 10.667 1,86 70-74 6.195 1,06 6.072 1,06 75+ 5.521 0,95 6.488 1,13 Rokan Hulu 582.679 100 573.520 100,00 Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024 e ee Komposisi penduduk dari aspek rasio jenis kelamin (sex ratio), secara umum masih didominasi jumlah penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 103 yang artinya pada setiap 103 jumlah penduduk laki-laki terdapat 100 orang jumlah penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,82 persen dan perempuan sebesar 49,18 persen. Piramida penduduk Kabupaten Rokan Hulu termasuk ke dalam kategori piramida penduduk muda (expansive). Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki tingkat kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda. Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15- 64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025- 2035 (BKKBN,2014), sementara itu Kabupaten Rokan Hulu saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 60% dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Rokan Hulu yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh. Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024 Gambar 2.11 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2024 2.2. PROFIL SANITASI SAAT INI 2.2.1. Air Limbah Domestik 2.2.1.1 Sistem dan Infrastruktur Berdasarkan hasil pemetaan pada Instrumen SSK Tahun 2024 ini, Laki-LakiPerempuan 40,00 0 30,00 0 20,00 0 10,00 0 010,00 0 20,00 0 30,00 0 75+ 70- 74 65- 69 60- 64 55- 59 50- 54 45- 49 40- 44 35- 39 30- 34 25- 29 20- 24 15- 19 maka diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 2.7 Capaian Akses Air Limbah Domestik No. Sistem Cakupan layanan eksisting (%) Wilayah Perkotaan A Akses Aman 0,42% B Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman) 28,24% Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 27,25% Akses Layak Bersama 0,56% C Akses Belum Layak* 2,76% BABS Tertutup D BABS di Tempat Terbuka 1,26% Wilayah Perdesaan A Akses Aman 0,97% B Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman) 62,81% Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 53,75% Akses Layak Bersama 1,20% Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk) 6,89% C Belum Layak 0,74% BABS Tertutup D BABS di Tempat Terbuka 4,19% Total 100% Sumber : Instrumen SSK 2024 Tabel 2.8 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat No Deskripsi Satuan Jumlah Pemerintah Daerah 1 Jumlah truk tinja Unit 1 2 Status aset Sudah serah terima aset 3 Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng m3 5 4 Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT m3/hari 0 5 Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT truk/hari 0 6 Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja RT/hari 0 Swasta 1 Jumlah truk tinja Unit 0 2 Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng m3 0 3 Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT m3/hari 0 TTT OA | | 4 Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT truk/hari 0 5 Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja RT/hari 0 Sumber : Instrumen SSK 2024 Gambar 2.12 Truk Tinja Kabupaten Rokan Hulu Tabel 2.9 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat) No Deskripsi IPLT 1 Satuan Jumlah SPALD-S 1 Nama IPLT IPLT Kabupate n Rokan Hulu 1 2 Status aset Sudah 3 Kapasitas IPLT m3/hari 10 4 Tahun Pembangunan 2020 5 Tahun Rehabilitasi 2020 6 Wilayah Ckupan Pelayanan Kec. Rambah samo, Kec. Kec. Rambah, Kec. Bangun Purba 7 Wilayah layanan terdekat km 0,5 8 Wilayah layanan terjauh km 10 Deskripsi IPLT 1 Sistem yang digunakan Bak penerima-saringan+bak ekualisasi - Bak Sedimentasi - Kolam anaerob- kolam fakultatif- kolam maturasi - sludge drying bed-pengomposan- pemanfaatan padatan 2 Kondisi IPLT Bangunan Baik 3 Kualitas Effluen 2 4 Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses) Ada, Memadai 5 Kondisi jalan akses Perkerasan Sumber : Instrumen SSK 2024 Tabel 2.10 Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat Tabel 2.10 Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat No Nama IPALD Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Kondisi Operasional Tahun Dibangun/ Rehabilitas i Jenis IPALD Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab 1 IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal Kota Raya 50 30 Kuran g Optim al 2022 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 2 IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kepenuhan Jaya 50 35 Optimal 2022 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 3 IPAL Skala Permukiman Ujung Batu 50 25 Kuran g Optim al 2020 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 4 IPAL Skala Permukiman Kepenuha n Tengah 50 28 Kuran g Optim al 2020 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 5 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Tandun 50 15 Tidak Optim al 2020 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 6 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Rambah Utama 50 0 Tidak Beroperasi 2020 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM E 7 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Bangun Purba 50 16 Kuran g Optim al 2020 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM No Nama IPALD Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Kondisi Operasional Tahun Dibangun/ Rehabilitas i Jenis IPALD Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab 8 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya 50 19 Kuran g Optim al 2020 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 9 IPAL Komunal Kombinasi MCK Pasir Baru 50 14 Tidak Optim al 2019 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 10 IPAL Komunal Kombinasi MCK Lubuk Bendahara Timur 50 9 Tidak Optim al 2019 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 11 IPAL Komunal Kombinasi MCK Pendalian 50 12 Tidak Optim al 2019 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 12 IPAL Komunal Kombinasi MCK Rambah Muda 50 17 Kuran g Optim al 2018 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM Po 13 IPAL Komunal Kombinasi MCK Serombou Indah 50 22 Kuran g Optim al 2018 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 14 IPAL Komunal Kombinasi MCK Lubuk Bilang 50 27 Kuran g Optim al 2018 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 15 SPALD Terpusat Skala Permukiman Suka maju 50 33 Optimal 2018 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM No Nama IPALD Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Kondisi Operasional Tahun Dibangun/ Rehabilitas i Jenis IPALD Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab 16 SPALD Terpusat Skala Permukiman Koto Tinggi 50 22 Kuran g Optim al 2018 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 17 SPALD Terpusat Skala Permukiman Lubuk Bendahara 50 35 Optimal 2017 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 18 SPALD Terpusat Skala Permukiman Pasir Utama 50 29 Kuran g Optim al 2017 Skala Permukiman Berbasis KSM Masyarakat 19 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Pasir Baru 50 18 Kuran g Optim al 2017 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 20 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Pasir Maju 50 4 Tidak Optim al 2017 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 21 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Pematang Tebih 50 16 Kuran g Optim al 2017 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 22 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Tambusai Tengah 50 8 Tidak Optim al 2017 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 23 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Marga Mulya 50 14 Tidak Optim al 2016 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM No Nama IPALD Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Kondisi Operasional Tahun Dibangun/ Rehabilitas i Jenis IPALD Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab 24 SPALD Terpusat Skala Permukiman Kepunuhan Hulu 50 0 Tidak Beroperasi 2016 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 25 SPALD Terpusat Skala Permukiman Giti 50 15 Tidak Optim al 2016 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 26 SPALD Terpusat Skala Permukiman Suka Damai 50 13 Tidak Optim al 2016 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 27 SPALD Terpusat Skala Permukiman Alahan 50 16 Kuran g Optim al 2016 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM 28 SPALD Terpusat Skala Permukiman Dayo 50 26 Kuran g Optim al 2016 Skala Permukiman Berbasis Masyarakat KSM Sumber : Instrumen SSK 2024 Gambar 2.14 Dokumentasi IPALD di Kab. Rokan Hulu y4 4 oe id Be 4 is ah ERNE, of ty Tabel 2.11 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2025-2029 No Komponen Target RPJM N 2025- 2029 (%) Target - 2029 (%) berdasarkan RSP Target Jangka Pendek Capaia n (%) Tahu n 2024 GAP (%) Terhadap Target 2029 GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek Provinsi Riau Kab. Rohu l Kab. Rohu l 1 Akses Aman 15% 11,0% 10,0% 5,0% 1,39% 8,6% 3,6% 2 Akses Layak 90% 90,0% 95,0% 93,0% 91,05% 4,0% 2,0% Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 0%* 0%** 90,0% 85,0% 81,00% 9,0% 4,0% Akses Layak Bersama 0%* 0%** 5% 3,0% 1,76% 3,2% 1,2% Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk) 0%* 0%** 0,0% 3,0% 6,89% -6,89% -3,89% 3 Belum Layak 0% 0,0% 0,0% 1,5% 3,50% -3,50% -2,0% 4 BABS 0% 0,0% 0,0% 3,0% 5,45% -5,45% -2,45% Sumber: Instrumen SSK 2024 Tabel 2.12 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting No Infrastruktur Persentase SPALD-S 1 Kapasitas Penggunaan IPLT 0,00% 2 Kapasitas penggunaan truk 0,00% 3 Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain) 0,00% 4 Kapasitas Truk tinja terhadap total RT 0,00% 5 Kapasitas IPLT terhadap total RT 0,00% SPALDT 6 Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman 37% 7 Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan - 8 Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan - | Gambar 2.15 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Sumber : Instrumen SSK 2024) Tht tet ota fey Pops Sy pina Paap reg! ween Cel eeeee weeny Sp sere a ee eg wel, athe bet tara wep lit Ur fe RON = Sr a are rm ae ee ee | itp ny Ciae ale a] ee ea aT ery era ey EZ Pp Try2: oa bora Aen boo ain Ba ners orto dey ra Hirtrieiel aru: abit meee ‘an [edt EPL tas les the eur wee ae 1 : 1 ' : aay Ne : Mes eA eee SM : om bowtie at |Pn mnte ee EeiL AE satu vane tee: er ee eaee apie aren ; AST ea whey eo + a eecurp teer pig ue RE ge corey 'P: AT Be Pid, ry ri arog orl PEtBy ulna er Let ney da dering ot borg oO. oO AY SS, LL ST) ed APPL ed bel al Berdasarkan gambar 2.13. diatas bahwa pada SPALD Terpusat ada SR tersambung sebesar 0,20%, persentase ini didapatkan dari IPALD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan pada SPALD Setempat BABS masih tinggi di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 5,45%, Layak Individu sebesar 81%, serta terlihat bahwa Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki IPLT namun operasionalnya belum optimal, sehingga tidak ada penyedotan yang dibuang ke IPLT tersebut. Penyedotan pernah dilakukan untuk ujicoba. 2.2.1.2. Kelembagaan dan Kebijakan /Peraturan 2.2.1.2.1 Kelembagaan Pemerintah Daerah Sesuai dengan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Rokan Hulu. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan air Limbah domestik dikabupaten Rokan Hulu, Tugas Utama dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menyediakan sarana dan prasarana sektor air limbah untuk masyarakat umum seperti menyediakan MCK, tangki septik individual dan komunal, dan sebagainya yang terkait sanitasi. Sedangkan Dinas kesehatan mempunyai tugas dalam pendidikan masyarakat tentang PHBS khususnya pesan tentang tidak BABS dan pemicuan. Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestic, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Tabel 2.13 Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah pengelolaan air limbah Perangkat Daerah Tugas Dan Fungsi BAPPEDA, PERKIM, DINKES Perencanaan PERKIM Pengadaan Sarana PERKIM Pengelolaan PERKIM, DINKES, DINAS PMD, DINAS INFOKOM Pengaturan dan Pembinaan BAPPEDA, PERKIM, DINKES Monitoring dan Evaluasi Sumber : Pokja PKP Kab. Rokan Hulu, 2024 Tabel 2.14 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Pemerintah Daerah Seksi/Bidang pada Dinas/Badan UPTD/BLU PD & sebagainya PERENCANAAN ▪ Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota BAPPEDA, PERKIM _ _ ▪ Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaianTarget BAPPEDA , PERKIM _ _ [ ____] ▪ Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target BAPPEDA , PERKIM _ _ PENGADAAN SARANA ▪ Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik PERKIM _ _ ▪ Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) PERKIM _ _ ▪ Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) PERKIM _ _ ▪ Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) PERKIM _ _ ▪ Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PERKIM _ _ PENGELOLAAN ▪ Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja PERKIM _ _ ▪ Mengelola IPLT dan atau IPAL PERKIM _ _ ▪ Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja PERKIM _ _ ▪ Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestic PERKIM _ _ ▪ Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PERKIM _ _ PENGATURAN DAN PEMBINAAN ▪ Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) PERKIM _ _ ▪ Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air BAPPEDA , PERKIM DINKES, INFOKOM _ _ limbah domestic ▪ Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestic SATPOL PP _ _ MONITORING DAN EVALUASI ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota BAPPEDA, DINKES, PERKIM _ _ ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik BAPPED, PERKIM _ _ ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik BAPPEDA, PERKIM _ _ ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik BAPPEDA, PERKIM _ _ Sumber : Pokja PKP Kab. Rokan Hulu, 2024 2.2.1.2.2. Kelembagaan Masyarakat Tabel 2.15 Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan air limbah No Fasilitas yang dikelola Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan Jumlah anggota/ Pengurus Bidang yang kelola Cakupan wilayah Sumber dana operasiona l Aset barang dan sumber pengadaan Status/ Keteran g an 1 IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Kota Raya Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 2 IPAL skala permukiman kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Kepenuhan Jaya Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Optimal 3 IPAL Skala Permukiman Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaa n IPAL Ujung Batu Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 4 IPAL Skala Permukiman Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Kepenuhan Tengah Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 5 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaa n IPAL Tandun Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Optim al 6 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Rambah Utama Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Beropera s i 7 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaa n IPAL Bangun Purba Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 8 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 9 IPAL Komunal Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaa n Pasir Baru Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Optim al No Fasilitas yang dikelola Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan Jumlah anggota/ Pengurus Bidang yang kelola Cakupan wilayah Sumber dana operasiona l Aset barang dan sumber pengadaan Status/ Keteran g an IPAL 10 IPAL Komunal Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Lubuk Bendahara Timur Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Optim al 11 IPAL Komunal Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Pendalian Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Optim al 12 IPAL Komunal Kombinasi Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Rambah Muda Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim MCK al 13 IPAL Komunal Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Serombou Indah Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 14 IPAL Komunal Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Lubuk Bilang Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 15 SPALD Terpusat Skala Permukiman Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Suka maju Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Optimal 16 SPALD Terpusat Skala Permukiman Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Koto Tinggi Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 17 SPALD Terpusat Skala Permukiman Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Lubuk Bendahara Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Optimal 18 SPALD Terpusat Skala Permukiman Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Pasir Utama Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 19 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Desa Pasir Baru Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al No Fasilitas yang dikelola Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan Jumlah anggota/ Pengurus Bidang yang kelola Cakupan wilayah Sumber dana operasiona l Aset barang dan sumber pengadaan Status/ Keteran g an 20 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Desa Pasir Maju Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Optim al 21 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Desa Pematang Tebih Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al 22 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Kelurahan Tambusai Tengah Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Optim al 23 IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Marga Mulya Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Optim al 24 SPALD Terpusat Skala Permukiman Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Kepunuhan Hulu Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Beropera s i 25 SPALD Terpusat Skala Permukiman Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Giti Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Optim al 26 SPALD Terpusat Skala Permukiman Kelompok Swadaya Masyarakat. 7 Perawatan dan pemeliharaan IPAL Suka Damai Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Tidak Optim al 27 SPALD Terpusat Skala Alahan Iuran Warga IPAL Komunal Dan Kuran g Permukiman Perpipaan Optim al 28 SPALD Terpusat Skala Permukiman Dayo Iuran Warga IPAL Komunal Dan Perpipaan Kuran g Optim al Sumber : Survey lapangan, Dinas Perkim 2024 Berdasarkan tabel daftar program dan kegiatan pengelolaan sanitasi oleh masyarakat dapat disampaikan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu sudah ada kerjasama/peran serta masyarakat dengan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, namun belum optimal. 2.2.1.2.3. Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah Tabel 2.16 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah Pemangku kepentingan Kepentingan Kekuatan/Sumberdaya Anggota Legislatif - Legislasi - Penganggaran - Pengawasan - Tim anggaran terkait alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah. Pengusaha / Swasta: - PT. PN V - Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER - Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah BUMDes : - 145 Desa/Kel. - Melaksanakan UU Desa. - Adanya dana 15% dari APBD Desa untuk Sanitasi. Organisasi Massa (Ormas): - Baznas - Laskar Melayu Bersatu - Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI. - Meningkatkan kesejahteraan anak kemenakan Melayu - Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi. - Adanya dana organisasi bidang kesejahteraan anak kemenakan Melayu. Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): - - - Tokoh Masyarakat - - Sumber : Data Sekunder 2024 Cd Tabel 2.17 Kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah Pemangku Kepentinga n Kontribusi Legitimasi Kesediaan Terlibat Pengaruh Perlunya Keterlibatan Anggota Legislatif - Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR Sedang Tinggi Ya Pengusaha / Swasta - Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedang Sedang Tidak Organisasi Massa (Ormas): - Baznas - Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi. Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS- IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat. Tinggi Sedang Tidak Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): - Forum Dai Sanitasi - Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist. Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS- IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat. Tinggi Sedang Tidak Sumber : Data Sekunder 2024 E 2.2.1.3. Regulasi Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik Tabel 2.18 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah Air Limbah Domestik No Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik 1 Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Ada Tidak Ada -  2 Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan. Perda Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 3 Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya. - 4 Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaran Pengelolaan Air Limbah Domestik -  a Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD: SPALD-S dan SPALD-T -  b Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi -  c Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan -  d Substansi pembinaan dan pengawasan -  5 Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada? Sudah ada Belum ada -  6 Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada - 7 Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum - Belum Ada -  Sumber : Data Sekunder & Analisa 2024 2.2.1.4. Komunikasi dan Media Tabel 2.19 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (air limbah) No Kegiatan Tahun Dinas Pelaksana Tujuan Kegiatan Khalayak Sasaran Pesan Kunci Pembelajaran
  1. 1.Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sehat ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2015 s.d 2024 Dinas Kesehata n Agar masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat • Perangkat desa • TPKK Kecamatan dan Desa • Tokoh masyarakat desa • Kader Kesehatan di Kampung/ Kelurahan Pelaksanaan 10 indikator Rumah Tangga ber-PHBS Metode Pembelajaran Ceramah Tanya Jawab dengan topik 10 Indikator rumah tangga ber-PHBS yang meliputi :
  2. 1.Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan.
  3. 2.Pemberian ASI Ekslusif
  4. 3.Menimbang bayi dan balita setiap bulan
  5. 4.Cuci tangan dengan sabun dan air bersih
  6. 5.Menggunakan air bersih
  7. 6.Menggunakan jamban sehat
  8. 7.Memberantas jentik nyamuk
  9. 8.Konsumsi buah dan sayur
  10. 9.Melakukan aktivitas fisik setiap hari
  11. 10.Tidak merokok di dalam rumah CT
  12. 2.Pengadaan Media Promosi Kesehatan berupa Poster, Leaflet, spanduk dan baliho 2015 s.d 2024 Dinas Kesehata n Agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang hygiene dan perilaku hidup bersih Masyarakat wilayah kerja puskesmas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi cara mencuci tangan, PHBS di Rumah Tangga, PHBS di Sekolah, Pencegahan Penyakit, dll Penggunaan Media Cetak untuk sosialisasi terhadap masyarakat
  13. 3.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2015- 2024 Dinas Kesehata n Untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi 3 komponen,
  14. 1.penciptaan lingkungan yang mendukung
  15. 2.Peningkatan Kebutuhan sanitasi
  16. 3.Peningkatan Penyediaan sanitasi dan pengembangan inovasi sesuai dengan konteks wilayah. Masyarakat wlayah kerja puskesmas se- • Rumah Tangga • Sekolah • Perangkat desa • TPKK Kecamatan dan Desa • Tokoh masyarakat desa • Natural Leader Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis masyarakat(STBM) dengan 5 Pilar: • Stop Buang Air Besar Sembarangan • Cuci Tangan Pakai Sabun • Pengelolaan Air Minum dan Makanan • Pengelolaan sampah rumah tangga • Pengelolaan Limbah Cair Rumah tangga Metode Pembelajaran dengan melaksanakan: • Pemicuan • Identifikasi Masalah • Pasca Pemicuan • Kampanye Ctps Masyarakat • Kampanye Ctps Sekolah • Pembuatan Peta Sanitasi • Penggunaan Media cetak dan Elektronik untuk sosialisasi kepada masyarakat Sumber : Data Sekunder & Analisa 2024 Tabel 2.20 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah No. Komponen Jenis Media Khalayak Pendanaan Isu yang Diangkat Pesan Kunci Efektivitas Media Online Umum APBD Menjaga Kesehatan mulai dari Keluarga dan Lingkungan BAB tidak di sungai Efektif _———————————
  17. 1.Air Limbah Domestik Leaflet Masyarakat umum APBD Perilaku ramah lingkungan termasuk pengelolaan air limbah rumah tangga Peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan Efektif Spanduk Masyarakat umum APBD BAB di tempat yang aman Awas KLB Diare Efektif Sumber : Data Sekunder & Analisa 2024 2.2.2. Persampahan 2.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur Tabel 2.21 Capaian akses layanan sampah daerah perkotaan No. Sistem Cakupan layanan eksisting (%) Wilayah Perkotaan 1 Pengurangan Sampah 2,2% 2 Penanganan Sampah 20,3% 3 Sampah Tidak Terkelola 9,2% Wilayah Perdesaan 1 Pengurangan Sampah 4,5% 2 Penanganan Sampah 1,6% 3 Sampah Tidak Terkelola 62,1% T O T A L 100,0% Sumber : Instrumen SSK 2024 Tabel 2.22 Timbulan sampah No Deskripsi Satuan Jumlah 1 Timbulan sampah rumah tangga ton/hari 285,78 Perkotaan ton/hari 95,14 Perdesaan ton/hari 190,64 Data Komposisi sampah (apabila ada) % organik 49 % anorganik 51 Sumber : Instrumen SSK 2024 Tabel 2.23 Sub Sistem Pengumpulan Sampah No Deskripsi Satuan Jumlah 1 Jumlah Infrastruktur pengumpulan Gerobak unit 0 Gerobak Motor unit 0 Pick Up unit 1 Becak unit 0 2 Kapasitas angkut total Gerobak m3 0 Gerobak Motor m3 0 Pick Up m3 2 Becak m3 0 3 Ritase Rit/hari 1 |! Sumber : Instrumen SSK 2024 Tabel 2.24 Sub Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan No Deskripsi Satuan Jumlah 1 Jumlah TPS Transfer depo unit 0 TPS unit 25 Kontainer unit 3 Tong Sampah Pejalan Kaki unit 50 2 Kapasitas TPS Transfer depo m3 0 TPS m3 2 Kontainer m3 4 Tong Sampah Pejalan Kaki m3 0,08 3 Jumlah Alat Angkut Compactor Truk unit 0 Arm roll truck unit 2 Dump Truk unit 9 Pick Up unit 2 4 Kapasitas Alat Angkut Compactor Truk m3 0 Arm roll truck m3 10 Dump Truk m3 5 Pick Up m3 2 5 RitasI Pengangkutan rit/hari 2 Sumber : Instrumen SSK 2024 be I HotelHarka| = 4 Gambar 2.16 Dokumentasi Penampungan Sementara Gambar 2.17 Dokumentasi Sarana Pengangkutan Tabel 2.25 Sub Sistem Pengolahan Persampahan No Jenis Pengolahan Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordina t) Wilaya h Cakupa n Layana n Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tida k) Tahun Pembanguna n Tahun Optimalisa si (jika ada) Kegiatan Pengolahan (Pengomposan / dll) Jumlah Sampah Masuk (ton/har i) Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Komp os (ton/hari) Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari) Pengelola (KSM/ Dinas / UPTD ) Statu s Aset 1 TPST 0 0 Tidak ada 0 0 Tidak ada 0 0 0 Seksi Belum 2 TPST 0 0 Tidak ada 0 0 Tidak ada 0 0 0 Seksi Belum Sumber : Instrumen SSK 2024 Pp Pemrosesan Akhir: Tabel 2.26 Sub Sistem Pemrosesan Akhir Persampahan No Deskripsi Satuan TPA 1 TPA 2 1 Nama dan Lokasi TPA TPA Tanjung Belit TPA Ujung Batu Wilayah Pelayanan Kecamatan Rambah Kec. Ujung Batu, Kec. Tandun (pasar), Kec. Kabun (pasar) 2 Tahun pembangunan 2005 2007 Tahun Optimalisasi - - Usia Pakai TPA (tahun) 3 2 3 Status aset (pilih salah satu) Sudah Aset Pemda Sudah Aset Pemda 4 Luas lahan efektif tersedia Ha 5,5 2 5 Luas lahan efektif terpakai Ha 2 2 6 Sistem TPA yang digunakan pilih Open Dumping Open Dumping 7 Kondisi TPA pilih Beroperasi Beroperasi 8 Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe Unit Buldozer 1 unit, Excavator 1 unit (rusak), Backhoe 1 unit (rusak) Excavator 1 unit 9 Ketersediaan jembatan timbang Unit - - 10 Kondisi jalan akses masuk Aspal/beton atau perkerasan atau tanah Jalan Tanah jalan Tanah 11 Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Ton/hari 30,36 32,22 12 Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya: ….) Ton/hari 0,07 0 13 Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya) Gg/hari tidak ada tidak ada 14 Listrik Gwh/hari 0 0 15 Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan Dilakukan Tidak hasilnya secaraa rutin (3-6 bulan sekali) Dilakukan 16 Jarak terdekat dengan area permukiman km 5 5 Sumber : Instrumen SSK 2024 Gambar 2.18 Dokumentasi TPA Tanjung Belit Kab. Rokan Hulu Yi conte Oe ee . we RAEI ms sie “a &! » Rt 42 * % wy ne: ae is aA \ Gambar 2.19 Dokumentasi TPA Ujung Batu Kab. Rokan Hulu ALTITUDE ALTITUDE 95.9% i344 Bad ame O° os : or ees ick aintit iil hell bone 00°29'37,904"E oom sme = 10:55:25 ‘PomatangTebii, Kee. Ujung Maina? Retin Hit, Ria, we: Re Bas % >at bas Pengurangan Sampah: Tabel 2.27 Pengurangan Sampah No Jenis Infrastruktu r Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat) Kodisi Pengelolaa n (Beroperas i/ Tidak) Tahun Pemba n gunan Tahun Optimalisa si (jika dilakukan) Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang) Jumlah Sampah Masuk (ton/har i) Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompo s (ton/hari) Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari) Pengelol a (KSM/ Dinas/ UPTD) Statu s Aset (TPS3R/ Bank Sampah) 1 TPS 3R Batang Baih Desa Rambah Tengah Hilir, Kh. Dewantara RT 04 RW 1 ( Dusun Simpang Tiga) Kec. Rambah (N. 00°54'10,3'', E. 100°18'47,8'') Tidak Optimal/Tid a k Beroperasi 2016 tdk ada tdk ada 0 0 0 KSM Sudah 2 TPS 3R TPS3R Mekar Saroha, Jl. Air Panas RT 06 RW 03 Dusun Pawan Hilir Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah (N. 00°51'01'', E. 100°16'10,6'') Tidak Optimal/Tid a k Beroperasi 2016 tdk ada tdk ada 0 0 0 KSM Sudah 3 TPS 3R TPS3R Samo Bersih, Jl. Sutan Tua RT 02 RW 6 Dusun Batang Samo Hulu Desa Suka Maju Kec. Rambah (N. 00°50'35,4'', E. 100°19'49,4'') Optimal 2016 tdk ada tdk ada 0 0 0 KSM Sudah No Jenis Infrastruktu r Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat) Kodisi Pengelolaa n (Beroperas i/ Tidak) Tahun Pemba n gunan Tahun Optimalisa si (jika dilakukan) Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang) Jumlah Sampah Masuk (ton/har i) Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompo s (ton/hari) Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari) Pengelol a (KSM/ Dinas/ UPTD) Statu s Aset (TPS3R/ Bank Sampah) 4 TPS 3R TPS3R Pengiraian, RT 22 RW 10 Dusun Sebaya Desa Babussalam Kec. Rambah Tidak Optimal/Tid a k Beroperasi 2015 tdk ada tdk ada 0 0 0 KSM Sudah 5 TPS3R TPS3R Karya Utama Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Tidak Optimal/Tid a k Beroperasi 2015 tdk ada tdk ada 0,26 0,26 0 KSM Sudah 6 Bank Sampah Bank Sampah INDUK "Nad's Plastik", Jl. Lingkar Desa Koto Optimal 2017 tdk ada daur ulang 1 1 0 Masyar a kat Sudah Po Tinggi Kec. Rambah 7 Bank Sampah Bank Sampah Unit "Bunut Mandiri", Jl. Raya Tangun RT 01 RW 01 Desa Tanjung Belit Dusun Sei Bunut Kec. Rambah (N. 00°52'33,33'', E. 100°16'34,9'' ) Optimal 2018 tdk ada daur ulang 0,204 0,204 0 Masyar a kat Sudah 8 Sektor Inform al Endang Kuswoyo, Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara (N 1°15'4", E 100°22") Hp 082386313754 Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,564 0,5375 0,0265 PD Sudah No Jenis Infrastruktu r Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat) Kodisi Pengelolaa n (Beroperas i/ Tidak) Tahun Pemba n gunan Tahun Optimalisa si (jika dilakukan) Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang) Jumlah Sampah Masuk (ton/har i) Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompo s (ton/hari) Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari) Pengelol a (KSM/ Dinas/ UPTD) Statu s Aset (TPS3R/ Bank Sampah) po 9 Sektor Inform al Suryanto, Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara 082389158434 Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,3 0,3 0 PD Sudah 10 Sektor Inform al Abdul Sani, Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara 82116094444 Optimal 2020 tdk ada daur ulang 1,7 1,7 0 Masyar a kat Sudah 11 Sektor Inform al Hasibuan, Desa Bangun Jaya Optimal 2020 tdk ada daur ulang 0,7 0,7 0 Masyar a kat Sudah 12 Sektor Inform al Ucok, Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Optimal 2020 tdk ada daur ulang 0,6 0,6 0 Masyar a kat Sudah 13 Sektor Inform al ud. Kali jaga, Desa Kumu Deli (PURWOTO 85365097307) Optimal 2020 tdk ada daur ulang 0,63 0,63 0 Masyar a kat Sudah 14 Sektor Inform al MAMA PATEL Desa BATAS (082286369663 ) Optimal 2020 tdk ada daur ulang 0,67 0,67 0 Masyar a kat Sudah 15 Sektor Inform al ASPAN LUBIS, Desa KUMU SEJATI
(085271020380)Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,786 0,786 0 Masyar a kat Sudah 16 Sektor Inform al Tamba Desa Bangun Jaya Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,566 0,566 0 Masyar a kat Sudah No Jenis Infrastruktu r Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat) Kodisi Pengelolaa n (Beroperas i/ Tidak) Tahun Pemba n gunan Tahun Optimalisa si (jika dilakukan) Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang) Jumlah Sampah Masuk (ton/har i) Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompo s (ton/hari) Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari) Pengelol a (KSM/ Dinas/ UPTD) Statu s Aset (TPS3R/ Bank Sampah) 17 Sektor Inform al ASRIZAL, Desa Batang Samo Kec. Rambah Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,266 0,266 0 Masyar a kat Sudah 18 Sektor Inform al Asrizal Heri, Desa Babasussalam Kec. Rambah Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,8 0,8 0 Masyar a kat Sudah 19 Sektor Inform al Mario, Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,8 0,8 0 Masyar a kat Sudah 20 Sektor Inform al Hotman saragih, Desa Pematang berangan Kec. Rambah Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,4 0,4 0 Masyar a kat Sudah po 21 Sektor Inform al Kamdun, Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,38 0,38 0 Masyar a kat Sudah 22 Sektor Inform al wesley sitompul, Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,6 0,6 0 Masyar a kat Sudah 23 Sektor Inform al Bu sari, Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,6 0,6 0 Masyar a kat Sudah 24 Sektor Inform al Budi, Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,2 0,2 0 Masyar a kat Sudah 25 Sektor Inform al Yulianis, Desa Tanah datar Kec. Ujung batu (0°42'9", 100°31'21") Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,6 0,6 0 Masyar a kat Sudah No Jenis Infrastruktu r Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat) Kodisi Pengelolaa n (Beroperas i/ Tidak) Tahun Pemba n gunan Tahun Optimalisa si (jika dilakukan) Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang) Jumlah Sampah Masuk (ton/har i) Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompo s (ton/hari) Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari) Pengelol a (KSM/ Dinas/ UPTD) Statu s Aset (TPS3R/ Bank Sampah) 26 Sektor Inform al Ujang, Desa ngaso Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,8 0,8 0 Masyar a kat Sudah Kec. Ujung batu 27 Sektor Inform al Beni Widodo, Desa Tranpol Kec. Ujung Batu (0°43'45", 100°31'3") Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,4 0,4 0 Masyar a kat Sudah 28 Sektor Inform al Asril, Kelurahan ujung Batu Optimal 2019 tdk ada daur ulang 3,95 3,95 0 Masyar a kat Sudah 29 Sektor Inform al SARIPUDDIN, Desa KUNTO Darussalam (0°50'8,6", 100°41'27,9") Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,35 0,35 0 Masyar a kat Sudah 30 Sektor Inform al ANDI, JL. GARUDA Desa Kunto Darussalam (049'54", 100°41'25") Hp 082172231222 Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,11 0,11 0 Masyar a kat Sudah 31 Sektor Inform al SAPRIJAL, Desa SIMPANG BERINGIN Kec. RAMBAH HILIR
(081378690590)Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,2 0,2 0 Masyar a kat Sudah 32 Sektor Inform al YASOPATI JALUKU, Desa SIPANG D. Kec. Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,52 0,52 0 Masyar a kat Sudah RAMBAH HILIR
(082172587869)33 Bank Sampah IYUN, Desa SUNGAI KUNING Kec. RAMBAH SAMO Optimal 2019 tdk ada daur ulang 0,46 0,46 0 Masyar a kat Sudah Sumber : Instrumen SSK 2024 Tabel 2.28 Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2025-2029 No Komponen Target RPJM N 2025- 2029 Target - 2029 (%) Target Jangka Pende k Capaian (%) Tahun : 2024 GAP (%) Terhadap Target 2029 GAP (%) Terhadap Target Jangka PendekProvins i Riau Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu 1 Penanganan Sampah Perkotaan 80% 82,0% 80,0% 73,0% 66,9% 13,1% 6,1% 2 Pengurangan Sampah Perkotaan 20% 18,0% 15,0% 10,0% 6,8% 8,2% 3,2% Sumber : Instrumen SSK 2024 Gambar 2.20 Rantai Layanan persampahan (Sumber : Instrumen SSK 2024) PENMANGANAN [DI WILAYAH FERROTAAN] Fst i eee nanan Sires ee A { SaepOr perbotnan | 347i , ; hoe ei FT pg 1Peet ee ps ERM, np — 7 — Cmuartlote coral soerrpeenty cll ° a:Te BI z mioh serepoh freed all TST 2 : EE r= *3 = = Snaminien . dumiot nevis FS UE pong: Do dol . : Fe di is TA; Fever fterk uml a rE st 0 ON HF ; Fingloet Ariat Torkgae | , did dumiaheaakd FPS Ut pag preyolf nll Wd *| ol Sores baer Bork Be ft! deform© ot: xut 2.2.2.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan 2.2.2.2.1. Kelembagaan Pemerintah Daerah Tabel 2.29 Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah pengelolaan persampahan PERANGKAT DAERAH TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA, DLH Perencanaan DLH Pengadaan Sarana DLH Pengelolaan DLH Pengaturan Dan Pembinaan BAPPEDA, DLH Monitoring Dan Evaluasi Sumber : Data Sekunder 2024 Tabel 2.30 Pemetaan tugas dan fungsi Pengelolaan Persampahan Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Pemerintah Daerah Seksi/Bidang pada Dinas/Badan UPTD/BLU PD dan sebagainya PERENCANAAN • Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, BAPPEDA, DLH _ _ • Menyusun rencana program persampahaan dalam rangka pencapaian target BAPPEDA, DLH _ _ • Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target BAPPEDA, DLH _ _ PENGADAAN SARANA • Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah DLH _ _ • Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) DLH _ _ • Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) DLH _ _ • Menyediakan sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat embuangan Akhir (TPA) DLH _ _ • Membangun sarana TPA DLH _ _ • Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan DLH CT listrik dll) PENGELOLAAN Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Pemerintah Daerah Seksi/Bidang pada Dinas/Badan UPTD/BLU PD dan sebagainya • Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS DLH - - • Mengelola sampah di TPS DLH - - • Mengangkut sampah dari TPS ke TPA DLH - - • Mengelola TPA DLH - - • Melakukan pemilahan sampah DLH - - • Melakukan penarikan retribusi sampah DLH - - • Memberikan izin usaha pengelolaan sampah DPMPTSP, DLH - - PENGATURAN DAN PEMBINAAN • Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) DLH - - • Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah DLH - - • Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah DLH - - • Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah DLH - - MONITORING DAN EVALUASI • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota BAPPEDA, DLH - - • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan BAPPEDA, DLH - - _ • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan BAPPEDA, DLH - - Sumber : Data Sekunder 2024 2.2.2.1.1. Kelembagaan Masyarakat Tabel 2.31 Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan No Fasilitas yang dikelola Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan Jumlah anggota/ Pengurus Bidang yang kelola Cakupan wilayah Sumber dana operasio nal 1 TPS 3R Batang Baih Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 - Desa Rambah Tengah Hilir - 2 TPS 3R TPS3R Mekar Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 - Desa Rambah - 3 TPS 3R TPS3R Samo Bersih Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 - Desa Suka Maju Kec. Rambah - 4 TPS 3R TPS3R Pengiraian Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 - Desa Babussalam - 5 TPS 3R TPS3R Karya Utama Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 daur ulang Desa Pasir Utama Iuran Warg a 6 Bank Sampah Bank Sampah INDUK "Nad's Plastik” Kelompok Swadaya Masyarakat. daur ulang Desa Koto Tinggi Iuran Warg a 7 Bank Sampah Bank Sampah Unit Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 daur ulang Desa Tanjung Belit Iuran Warg a es 8 Sektor Informal Endang Kuswoyo Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara pribadi 9 Sektor Informal Suryanto Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara pribadi No Fasilitas yang dikelola Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan Jumlah anggota/ Pengurus Bidang yang kelola Cakupan wilayah Sumber dana operasio nal 10 Sektor Informal Abdul Sani Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara pribadi 11 Sektor Informal Hasibuan Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Bangun Jaya pribadi 12 Sektor Informal Ucok Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara pribadi 13 Sektor Informal ud. Kali jaga Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Kumu Deli pribadi 14 Sektor Informal MAMA PATEL Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa BATAS pribadi 15 Sektor Informal ASPAN LUBIS Kelompok Swadaya 5 Pengomposan, daur ulang Desa KUMU SEJATI pribadi [ Masyarakat. 16 Sektor Informal Tamba Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Bangun Jaya pribadi 17 Sektor Informal ASRIZAL Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Batang Samo Kec. Rambah pribadi 18 Sektor Informal Asrizal Heri Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Babasussala m Kec. Rambah pribadi 19 Sektor Informal Mario Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Pematang Berangan Kec. Rambah pribadi No Fasilitas yang dikelola Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan Jumlah anggota/ Pengurus Bidang yang kelola Cakupan wilayah Sumber dana operasio nal 20 Sektor Informal Hotman saragih Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Pematang berangan Kec. Rambah pribadi 21 Sektor Informal Kamdun Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Pematang Berangan Kec. Rambah pribadi fF 22 Sektor Informal wesley sitompul Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah pribadi 23 Sektor Informal Bu sari Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir pribadi 24 Sektor Informal Budi Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu pribadi 25 Sektor Informal Yulianis Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Tanah datar Kec. Ujung batu pribadi 26 Sektor Informal Ujang Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa ngaso Kec. Ujung batu pribadi 27 Sektor Informal Beni Widodo Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Tranpol Kec. Ujung Batu pribadi 28 Sektor Informal Asril Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Kelurahan ujung Batu pribadi 29 Sektor Informal SARIPUDDIN Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa KUNTO Darussala m pribadi No Fasilitas yang dikelola Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan Jumlah anggota/ Pengurus Bidang yang kelola Cakupan wilayah Sumber dana operasio nal 30 Sektor Informal ANDI Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa Kunto Darussalam pribadi 31 Sektor Informal SAPRIJAL Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa SIMPANG BERINGIN Kec. RAMBAH HILIR pribadi 32 Sektor Informal YASOPATI JALUKU Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa SIPANG D. Kec. RAMBAH HILIR pribadi 33 Sektor Informal IYUN Kelompok Swadaya Masyarakat. 5 Pengomposan, daur ulang Desa SUNGAI KUNING Kec. RAMBAH SAMO pribadi Sumber : Data Sekunder, 2024 Po 2.2.2.2.2. Pemetaan pemangku kepentingan diluar Pemda Tabel 2.32 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan Pemangku kepentingan Kepentingan Kekuatan/Sumberdaya Anggota Legislatif - Legislasi - Penganggaran - Pengawasan - Tim anggaran terkait alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan. Pengusaha / Swasta: - PT. PN V - Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan PROPER - Penyediaan fasilitas pengolahan persampahan dalam rangka penuntasan persampahan. Organisasi Massa (Ormas): - Laskar Melayu Bersatu - Meningkatkan kesejahteraan anak kemenakan Melayu - Adanya dana organisasi bidang kesejahteraan anak kemenakan Melayu. Sumber : Data Sekunder 2024 Tabel 2.33 kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan Pemangku Kepentingan Kontribusi Legitimasi Kesediaan Terlibat Pengaruh Perlunya Keterlibata n Anggota Legislatif - Alokasi usulan terkait pengelolaan persampahan dalam APBD. - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan. Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR Sedang Tinggi Ya Pengusaha / Swasta - Penyediaan fasilitas pengolahan persampahan dalam rangka penuntasan akses persampahan. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedang Sedang Tidak sd Organisa si Massa (Ormas): - Laskar Melayu Bersatu - Pemanfaatan dana kesejahteraan masyarakat. - Tinggi Sedang Tidak Sumber : Data Sekunder 2024 2.2.2.1 Regulasi Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan Tabel 2.34 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah Persampahan Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan No 1 Perda Pengelolaan Sampah Ada Tidak Ada  - 2 Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan. - 3 Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya. Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten Rokan Hulu 4 Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam Mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut : Ada Tidak Ada a Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. 18) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang, Masyarakat dan Pelaku Usaha - b Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 185 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 185 Tahun 2014