DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Strategi pengendalian kecurangan; b. Lingkungan pengendalian kecurangan; c. Perilaku anti kecurangan; d. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan e. Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubemur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian ·· atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); • J . Un,fnn,t-U1ul,Rnf( omor => T" huu 2002 h-nra ng P ml ntu trnn J<ohu p1tl •11 Kotingfln , Knhupn lct1 Scruyon, ~n bupM n !iuknnunn , Kn bupol II l,1tmondnu, Knb upatcn Oun uns MoH, J<Abupntcn Pulnng f iso.u, Kohupotc n Munmg J~n ,n don Knbupotcn Bnrito Timur di Provi n I Jfo limnntun Tcngoh (Lcmbnron Negara Rc pulJlik Indones ia Tnhun 2002 Nomor l 8, Tombahnn Lcmbaran Negnrn Rcpul>lik lndoncsin Nomor 4 180) ;
4.Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintah a n Daerah (Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Ta hun 201 4 Nomor 244, Tambaha n Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) ; • Menetapkan 1O. P rntutnn Mrntni 0111nm Ncw· rl Nom,ir 80 TRhUn 20 I 1c 11•1Hf18 P mbcntukon Ptf)(luk I f11k m, OncroJ, (U rl ta Nc1<1w,, I~ pnhlfk ln<lon cr.h1 T11hun :w I S Nomor 20~36), S1·hnw1fm1"111 t lnh diulJ11h d tlfVJ_" P~roturat1 Mcnt ri 11olf\m t\f~g"ri Nomor 120 ToJlU11 20 18 l •ntong pe ruhah a.n u1oa I crnluro n Mcnt •ri Dalom Ncgeri Nomor 80 Tahun .2015 t ,n,rng Pcmbcntukon Produk Hukum Daerah (Ucrilo Ncgoro l~cpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); l l. Pcraturan Dacrah J<almpaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN.

Pasal 1

KEBIJAKAN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan. • 1 · , 1~r, 1mgl<ol Dncroh nchdRh D wnn J rwok Ion pcn),d ngg.n_mo n usurnn k<~wcnnngan docmh . tm:tur r>embnntu Bupatl don Hok nt On roh dulam pc mcrintohnn yang mcnjadl
6.Pcnyelcnggom negom di. docrah adalah Aparatur Sipil Negara dFtn pcgowai lainnya yang bekerja pada pcmcrin(ah ducrah, Badan Usaha Milik Daerah, Sadan Layanan Um um Dacrah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
7.Kecurangan ({mud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangan- undangan .
8.Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi teiwujudnya atau timbulnya faktor resiko dan penyebab resiko kecurangan.
9.Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaaan dan terjadian kecurangan. ·
10.Respon adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/ atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
11.Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah system yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/ penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/ masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.
12.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
13.Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. t H . ' j ko Kc UHtn.Rlln ndnfoh k •mur1gkJuan t rJodlnya 11, uri n n don dmnpnk polcn inl jlka tcrjadi. Paul 2 Pernturnn Bupali ini dimnksudknn sebngai pedoman bagi pcmcrinlah dneroh don nparat pengawasan intern pemerintah untuk merencanakan pcngendalian kecurangan yang bcrindikasi lindak pidana korupsi di lingkungan pemerinlah daerah. Pasa13 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang kecurangan;
b.meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang trasparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
d.membangun integritas penyelenggaraan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi;
e.meningkatkan lcredibiltas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah; dan
f.mendorong pelaksanaan pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

Sasaran penyusunan peraturan bupati 1m yaitu terselenggaranya rencana pengendalian kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program, kegiatan pada tingkat perangkat daerah maupun pada tingkat pemerintah daerah serta pemerintah desa.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Strategi pengendalian kecurangan;
b.Lingkungan pengendalian kecurangan;
c.Perilaku anti kecurangan;
d.Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan
e.Pembinaan dan Pengawasan. t t r,
a.pencegahan;
b.deteksi; dan
c.respon.

(2)Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
(3)Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifi.kasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
(4)Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
(5)Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ·ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
1. a.Kebijakan Anti Kecurangan;
2. b.Standar Perilaku dan Disiplin;
3. c.Penilaian Risiko Kecurangan;
4. d.Manajemen Sumber Daya Manusia;
5. e.Manajemen Pihak Ketiga;
6. f.Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
7. g.Whistleblowing System dan Perlindungan Pelapor;
8. h.Deteksi Proaktif;
9. i.Investigasi; dan
10. j.Tindakan Korektif.
(6)Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut. • 7 BAB Ul LINOKUNOA.R PENOENDALIAN K.ECURANOAN (l) Kebijakan pcngendalian kecurnngan agar dapat berjalan secnra efektif dan cfisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
(2)Objek pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.komitmenjajaran pimpinan dan/atau ASN;
2. b.budaya anti kecurangan; dan
3. c.kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

BAB II

STRATEGI PENOENDA.LIAN KECURANGAN Paaal 6 ( l) Strategi yang ditcrapkan dalam mcngendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:

Pasal 8

Wujud komitmen JaJaran pimpinan dan/atau ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

a.sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
b.deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
c.pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/ atau menandatangani pakta integritas atau surat pemyataan tidak melakukan kecurangan;
d.menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
e.melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah desa .

Pasal 9

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

a.penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
b.kode etik/ standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
c.Pemberian hukuman disiplin dan/ atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. • 8 Paaal 10 l<cbijakan dan prosedur pengcndalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan ' I panduan, standar operas10nal prosedur atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya. BABIV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

Penyelenggara negara di daerah berperilaku sebagai berikut:

a.bekerja denganjujur dan bertanggungjawab;
b.menghindarkan diri dari perbuatan curang;
c.saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
d.menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e.menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
f.melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau APIP Daerah; dan
g.melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggara negara di daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 13

(1)Struktur organisasi Satuan Togas Pengendalian Kecurangan Tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
1. a.Penanggung Jawab;
2. b.Wakil Penanggung Jawab;
3. c.Ketua;
4. d.Sekretaris; dan
5. e.Anggota sesuai kebutuhan. (ll ritmm l og.s, • f ""£ •n<.J lb n fk ·ur n . m odmP, 1ln11111, d1mn1c u,I p1uJn 11 "t (1 l ni«lokuJmn rrn~ I ~r ncnnrrnn, d I Jn tw (km J ngrt1<llll f\n kccuron m. k0<ndirm I, monHonn,; d1tn 11 lun~I 11 itcrn pcnp, ndn. linn 'He ,umngon Uniilmt f>e meri ntl\h <.Jocrnh.
(3)Pcm.c.mil So tunn 1 u ww Peng •ndalian Kcc urangan da n tu guy pcrno11il ditc ta pktm dcn ga.n f<cpu tus.a n Bupa tl.
(1)Bupati melakuka:n pembinaa:n dan pengawasan pengendalia:n kecurangan.
(2)Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan da:n pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.

BAB VI

PEMBlNAAN DAN PENGAWASAN Pnaal 14

Pasal 15

Peratura:n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 4 rt9\>~~v.r 2025 SEKRETARIS DAE KABUPATEN SE Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal ~ ~\}~~~S 2025 BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR .~~

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 23 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

STRATEGI PENOENDA.LIAN KECURANGAN Paaal 6 ( l) Strategi yang ditcrapkan dalam mcngendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

PEMBlNAAN DAN PENGAWASAN Pnaal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

STRATEGI PENOENDA.LIAN KECURANGAN Paaal 6 ( l) Strategi yang ditcrapkan dalam mcngendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

PEMBlNAAN DAN PENGAWASAN Pnaal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008