DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal; 3. Kerangka Kurikulum; 4. Tenaga Pendidik; 5. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; dan 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran dan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai bahasa daerah, sosial dan budaya serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal Kabupaten Seruyan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentangStandar Nasional Pendidikan, Kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat muatan lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Muatan Lokal Bahasa Dayak Ngaju Pada Satuan Pendidikan Dasar;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penedidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor169);
8.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 172);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69)sebagaimana yang telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANGMUATAN LOKAL BAHASA DAYAK NGAJUPADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara Pemrintah Daerah yang mempimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Seruyan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.
6.Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
7.Tenaga Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
8.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9.Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
10.Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
11.Bahasa Daerah adalah Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara turun temurun oleh masyarakat di suatu daerah yang perlu dilestarikan.
12.Tim Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disingkat TPK adalah kelompok kerja non struktural yang berfungsi membantu Dinas dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.
13.Elemen adalah kompetensi dasar dalam capaian pembelajaran. 5
14.Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkatCP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan.
15.Lembar Kerja Peserta Didik yang selanjutnya disingkatLKPDadalah bahan ajar yang berisi tugas- tugas yang harus dikerj akan oleh peserta didik.
16.Lembar Penilaian adalah formulir yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dan menilai kinerja yang berupa penialain sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17.Buku Siswa adalah buku yang digunakan siswa sebagai sumber belajar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Peraturan Bupati 1n1 bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan pada peserta didik sehingga peserta didik mendapat kesempatan untuk mengenal, menerapkan, dan melestarikan budaya daerah sebagai jati diri masyarakat/ generasi muda.

BAB II

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4

(1)Muatan Lokal merupakan Mata Pelajaran, sehingga Satuan Pendidikan harus mengembangkan CPuntuk setiap jenis Muatan Lokal yang diselenggarakan.
(2)Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal.
(3)Kurikulum muatan lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang- undangan lainnya.
(4)Kurikulum muatan lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat Daerah. 6
(5)Penyusunan kurikulum muatan lokal dilakukan oleh TPK yang dibentuk oleh Dinas.
(6)Materi ajar Muatan Lokal disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Sekolah.
(7)Materi ajar Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapat pengesahan Kepala Dinas.

Pasal 5

Dinas dalam penyusunan kurikulum muatan lokal bertugas:

a.membentuk TPK Tingkat Satuan Pendidikan;
b.memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
c.mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, ram bu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
d.menyusun dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah; dan
e.mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah.

BAB III

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 6

(1)Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, dan CP.
(2)Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran.
(3)Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.Elemen;
2. b.Capaian Pembelajaran;
3. c.Lembar Kerja Peserta Didik;
4. d.Lembar Penilaian; dan
5. e.Buku Siswa;

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran wajib menyelenggarakan Muatan Lokal. 7

BAB IV

TENAGA PENDIDIK

Pasal 8

Tenaga pendidik muatan lokal adalah tenaga pendidik yang mempunyai kemampuanberbahasa Dayak Ngaju.

Pasal 9

(1)Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa Dayak Ngaju di satuan pendidikan dilakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran Bahasa Dayak Ngaju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui Pendamping Satuan Pendidikan (Pengawas) serta Tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran Bahasa Dayak Ngaju.
(2)Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian.
(3)Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam rapor dan ijazah. 8

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022