DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo: a. Nomor 87 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 87); b. Nomor 92 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92); c. Nomor 27 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 27), sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 24 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Ketentuan Pasal 38 diubah, Ketentuan Pasal 40 diubah, Diantara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A, Ketentuan Pasal 57 diubah, BAB VA dihapus, Pasal 65A dihapus, Pasal 65B dihapus,Pasal 65C dihapus, Pasal 65D dihapus, Pasal 65E dihapus, Pasal 65F dihapus, Pasal 65G dihapus, Pasal 65H dihapus, Pasal 65I dihapus, Pasal 65J dihapus, Pasal 65K dihapus, Pasal 65L dihapus, Ketentuan Pasal 66 diubah, Ketentuan Pasal 73 diubah, Ketentuan Pasal 77A dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu disusun pedoman pelaksanaan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa belum mengakomodir dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang menuntut penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan agar Pemilihan Kepala Desa berjalan lebih efektif, tertib, dan akuntabel;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesai Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Nomor 60), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 112);
12.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 27); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo:

a.Nomor 87 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 87);
b.Nomor 92 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92);
c.Nomor 27 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 27); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
11.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13.Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kali atau bergelombang.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Tim Teknis adalah Tim yang memfasilitasi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, sosialisasi, pelatihan dan simulasi dalam proses pemilihan kepala desa dengan cara elektronik.
17.Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan.
18.Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
19.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
20.Pemilih adalah penduduk desa setempat dan pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
21.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
23.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon kepala desa.
24.Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
25.Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
26.Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai terpilih atau ditetapkannya Kepala Desa definitif.
27.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
30.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31.Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon.
32.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
33.Elektronik voting yang selanjutnya disebut e-voting adalah sistem elektronik yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
34.Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elektronik.
35.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
36.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
37.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
38.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
39.Kepala Desa Petahana (Incumbent) adalah Kepala Desa yang sedang memegang jabatan.
40.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
41.berdomisili adalah seseorang yang terdaftar tercatat secara administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/atau KTP.
42.Hari adalah Hari Kalender.
2.Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Camat memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(2)Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Camat membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dengan Keputusan Camat.
(3)Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan terdiri dari:
1. a.Pengarah
2. b.Ketua;
3. c.Wakil Ketua;
4. d.Sekretaris;
5. e.Wakil Sekretaris;
6. f.Anggota, paling banyak 11 orang.
(4)Tugas Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
1. a.memfasilitasi, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan;
2. b.memfasilitasi bimbingan teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak bagi panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
3. c.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan;
4. d.memfasilitasi dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Desa;
5. e.menyampaikan laporan terkait Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati;
6. f.melakukan evaluasi terhadap tata tertib yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memastikan tidak ada ketentuan dalam Tata Tertib yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
7. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Camat.
  1. 3.Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

(1)Pantarlih dapat dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(2)Pantarlih ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(3)Pantarlih sebagaimana ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang pada tiap TPS dan dapat berasal dari rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.

4.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
(2)Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 07.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(5)Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, hanya terdapat pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, atau tidak ada pendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Camat untuk dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) Hari.
(6)Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Camat untuk memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
(7)Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir dan hanya terdapat pendaftar kurang dari 2 (dua) orang Calon Kepala Desa terdaftar atau tidak ada pendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

5.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Persyaratan administratif Calon Kepala Desa, terdiri atas:
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai cukup;
4. d.fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
5. e.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
7. g.surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
8. h.surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa;
9. i.surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa;
10. j.dihapus;
11. k.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa;
12. l.surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa;
13. m.surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas serta bermeterai cukup;
14. n.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa;
15. o.surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
16. p.fotokopi KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi KTP;
17. q.pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
18. r.fotokopi Ijazah Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan/ atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. 1.fotokopi ijazah/ STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan;
  2. 2.apabila ijazah/STTB hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan;
  3. 3.apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, melampirkan fotokopi ijazah/ STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  4. 4.pengesahan fotokopi ijazah/ STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
  5. 5.pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah internasional di Indonesia dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupatan/ Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili;
  6. 6.pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/ sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili;
  7. 7.pengesahan fotokopi ijazah/ STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Kabupatan/ Kota yang membidangi pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
(2)Dikecualikan terhadap persyaratan, dokumen akta kelahiran, KK, dan KTP yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf p, yaitu akta kelahiran, KK dan KTP yang telah berformat digital dan telah ditandatangani secara elektronik, tidak memerlukan legalisir.
(3)Dalam hal persyaratan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, dapat diganti dengan surat pernyataan dari Calon Kepala Desa yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6.Ketentuan Pasal 24 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga harus memiliki izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Bupati atas usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
2. b.Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah harus ada izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
(2)Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
(3)Permohonan pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga harus memiliki izin tertulis dari pimpinan instansi induknya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Bupati atas usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang bidang kepegawaian; dan
2. b.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di luar lingkungan Pemerintah Daerah harus ada izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) harus diperoleh sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(6)Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Kepala Desa wajib melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

7.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Jumlah pemilih disetiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pemilih pada setiap TPS dapat melebihi 500 (lima ratus) Pemilih dalam hal terdapat penambahan jumlah pemilih berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3)Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, di lapangan atau lahan terbuka.
(4)Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati sarana peribadatan dan pasar.

8.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pemungutan Suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
(3)Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
(4)Calon Kepala Desa tidak diwajibkan hadir di Balai Desa atau TPS.

9.Diantara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Dalam hal terjadi kondisi surat suara terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lain, maka dalam rangka memberikan kepastian terhadap penghitungan surat suara, surat suara dimaksud dinyatakan sah.

10.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(2)Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
(3)Dalam hal jumlah Pemilih terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) TPS, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak dari masing-masing TPS pemilih terbanyak yang sama.
(4)TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) merupakan jumlah pemilih yang memberikan suara pada pemungutan suara.
(5)Apabila berdasarkan indikator penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah perolehan suara masih sama, maka penentuan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan KK Calon Kepala Desa yang pemilihnya terbanyak.
(6)Apabila berdasarkan indikator penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) jumlah perolehan suara masih tetap sama, maka penentuan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan pada tingkat pendidikan Calon yang memperoleh suara yang sama.
(7)Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)sama, penentuan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan nilai ijazah/ transkrip nilai.

11.BAB VA dihapus.
12.Pasal 65A dihapus.
13.Pasal 65B dihapus.
14.Pasal 65C dihapus.
15.Pasal 65D dihapus.
16.Pasal 65E dihapus.
17.Pasal 65F dihapus.
18.Pasal 65G dihapus.
19.Pasal 65H dihapus.
20.Pasal 65I dihapus.
21.Pasal 65J dihapus.
22.Pasal 65K dihapus.
23.Pasal 65L dihapus.
24.Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 15A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 38

Pasal 40

Pasal 42A

Pasal 57

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2015

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 15A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 38

Pasal 40

Pasal 42A

Pasal 57

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2015

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2022