Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, 1 y b. d. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195), 3. 4. - UV 2 5. 6. 7. 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkatdengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugasdan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkandengan peraturan Daerah
Perubahan RKPD tahun 2025 digunakan sebagai dasar penetapanperubahan rencana kerja perangkat Daerah, pedoman penyusunankebijakan umum perubahan APBD, dan perubahan prioritas plafonanggaran sementara tahun anggaran 2025.
(1 Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasipelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2025.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten SolokSelatan. Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 18 Ym 1025 Mpuean SOLOK SELATAN ASd Diundangkan di Padang Aro pada tanggal 15 IwW mg SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN , RIZALDI BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 14 Ys LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 Y PERUBAHAN RKPD 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui penyesuaian terhadap pelaksanaan penjabaran APBD Tahun 2025 dan mengakomodir beberapa kali regulasi penyesuaian perubahan penjabaran belanja perangkat daerah melalui pergeseran APBD Tahun 2025 serta hasil verifikasi terhadap rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional. Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP- APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dokumen ini mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. N BUPATI SOLOK SELAT ka
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Menteri (Permen)