Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l.Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Sumba Timur.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dala.m penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten Iainnya.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode l (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
1 1 . Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pcmbangunan daerah.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan%-
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang tercapainya tujuan, berupa hasil Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh Hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah.
15.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkal Daerah untuk mencapa1 sasaran.
16.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17.Prioritas Pcmbangunan Daerah adalah fokus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 18.Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19.Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivi tas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
20.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. 21.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH