DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan Renstra Perangkat Daerah; Bab 3. Sistematika Penyusunan; Bab 4. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029;

1.Undang-Undan.g Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)3
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008- 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Surnba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1100);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1107);¢ MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH K.ABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
2. 3.Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
3. 4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Sumba Timur.
5. 6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dala.m penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. 7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten Iainnya.
7. 8.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. 9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode l (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. 10.Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1 1 . Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pcmbangunan daerah.
10. 12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. 13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan%-
12. 14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang tercapainya tujuan, berupa hasil Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh Hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah.
13. 15.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkal Daerah untuk mencapa1 sasaran.
14. 16.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 17.Prioritas Pcmbangunan Daerah adalah fokus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 18.Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. 19.Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivi tas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program. 20.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. 21.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Rencana Stratcgis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lirna) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029.
(2)Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.lnspektorat Kabupaten;
4. d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. e.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. f.Badan Keuangan dan Aset Daerah;
7. g.Badan Pendapatan Daerah dan Sub Unitnya;
8. h.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
9. i.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;6- menggambarkan pem bangunan dari Pencapaian J. Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. k.Dinas Kesehatan dan Sub Unitnya;
  1. 1.RSUD Umbu Rara Meha;
11. m.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. n.Dinas Sosial;
13. o.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta Sub Unitnya;
14. p.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. q.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. s.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. t.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
19. u.Dinas Pertanian dan Pangan serta Sub Unitnya;
20. v.Dinas Perikanan;
21. w.Dinas Peternakan;
22. x.Dinas Lingkungan Hidup;
23. y.Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
24. z.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; aa. Dinas Komunikasi dan lnformatika; bb. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cc. Dinas Perhubungan; dd. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; ee. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ff. Satuan Palisi Pamong Praja; gg. Kecamatan Kota Waingapu dan Sub Unitnya; hh. Kecamatan Pandawai dan Sub Unitnya;
  1. 11.Kecamatan Haharu; JJ. Kecamatan Lewa dan Sub Unitnya; kk. Kecamatan Lewa Tidahu;
  2. 11.Kecamatan Tabundung; mm. Kecamatan Umalulu dan Sub Unitnya; nn. Kecamatan Pahunga Lodu; oo. Kecamatan Paberiwai; pp. Kecamatan Wulla Waijelu; qq. Kecamatan Nggaha Ori Angu; rr. Kecamatan Pinu Pahar; ss. Kecamatan Kahaungu Eti; tt. Kecamatan Matawai La Pawu; uu. Kecamatan Rindi; vv. Kecamatan Karera; ww. Kecamatan Kambera dan Sub Unitnya; xx. Kecamatan Kambata Mapambuhang; yy. Kecamatan Katala Hamu Lingu; zz. Kecamatan Ngadu Ngala; aaa. Kecamatan Kanatang dan Sub Unitnya; dan bbb. Kecamatan Mahu.{-

Pasal 3

(1)Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada:
1. a.RPJPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2045;
2. b.RPJMD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029;
3. c.RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029; dan
4. d.RPJMN Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a.pendahuluan;
b.gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
c.tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d.program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e.penutup.

Pasal 5

Isi dan uraian Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (l), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2)Kepala Perangkat Daerah Melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda5
(3)Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian clan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
(4)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda. B AB V

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Pengundangan orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. I Ditetapkan di Waingapu pada tanggal as Jeplember 2025 {sum suMBA Mg] - / M B U LILI PEKUWALI Diundangkan di Waingapu pada tanggal ax Jepfmber a0a5 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, £ BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 35

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun Tahun 2025