DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa; Bab 3. Penyaluran Dana; Bab 4. Penggunaan Dana; Bab 5. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 6. Pelaporan; Bab 7. Sanksi; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah un Anggaran 2025, Bu pati mcnctapkan rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah u n t u k sctiap Dcsa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pcrlu membcntuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penctapan dan PcnyaJuran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa d i Kabupaten S u m b a Timur; I . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1 9 5 8 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, N u s a Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 6 5 5 ) ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan , Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);4 G Dipindai dengan CamScanner Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 9 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 3 2 1 ;
5.Peraturan Pcrnerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2 0 1 8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 0 1 ) ;
10.Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 56)$ Dipindai dengan Cam Scanner Menctapkan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN SU MBA T I M U R TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Bupati adalah Bupati Sumba Timur.

2.Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Sumba Timur.
5.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur.
6.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Sumba Timur.
7.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Kasie PMD adalah Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Sekretariat Kecamatan.
8.Kepala Seksi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat Kasie Pem adalah Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan pada Sekretariat Kecamatan.
9.Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 1 1 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.5$- Dipindai dengan Cam Scanner Rencana Kerja Pemerintah Dcsa, sclanjutnya discbut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun.
16.Rckening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah clan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17.Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 1KG Desa adalah, angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
18.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19.Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa [BPD).

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.Alokasi Dasar;
b.Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di hitung dengan rumusan sebagai berikut;
1. a.jumlah alokasi dana desa kabupaten Sumba Timur dikurang operasional untuk 44 desa persiapan dengan rincian; operasional desa persiapan sebesar Rp. 75.000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per desa;$- K Dipindai dengan Cam~canner
2. b.penghasilan tetap aparat desa persiapan dengan rincian, sekrctaris desa persiapan sebesar Rp. 1 . 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, kcpala urusan desa pcrsiapan sebesar Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) per bulan, kepala dusun desa persiapan sebesar; Rp. 1,000,000,00 (satu juta rupiah) per bulan, Kasatgas Linmas sebesar Rp. 500,000,00 ima ratus ribu rupiah) per bulan dan pesuruh desa sebesar Rp. 500,000,00 (1ima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. c.jumlah aparat desa persiapan sesuai dengan proposal pengajuan pada saat pemekaran dan/ atau sesuai SK pengangkatan aparat desa persiapan masing masing desa;
4. d.alokasi dana desa untuk tunjangan penghasilan aparat desa persiapan dan operasional desa persiapan melekat pada alokasi dana desa induk dan di atur dalam APBDes desa induk masing-masing desa, sedangkan bagi desa pemekaran yang mekar dari kelurahan akan membuat APBDes tersendiri sesuai dengan pagu anggaran;
5. e.alokasi dasar 90% dari total pagu alokasi dana desa setelah dikurangi total pagu untuk masing-masing desa persiapan di bagi secara merata kepada setiap desa di kabupaten Sumba Timur kemudian 10% di bagi sesuai kriteria alokasi formula;
6. f.bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sumba Timur dihitung secara merata dan berkeadilan dengan kriteria alokasi dasar 90% di bagi secara merata untuk 140 desa defenitif dan 10% dibagi sesuai kriteria alokasi formula.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: AF Desa = (( 0 , 3 1 Z 1 ) +(0,20 Z2) + (0, 10 Z3) + (0,39 * Z4)} * AF Kab/Kota Keterangan: AF Desa Zl Z2 z3 Z4 AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Desa = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten. rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten. = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten. = rasio IKG setiap Desa terhadap 1KG Desa Kabupaten. Alokasi Formula kabupaten.6 Dipindai dengan Cam Scanner

Pasal 7

Indeks kesulitan gcografis Dcsa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

( 1 ) Tata cara penghitungan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke setiap desa dilakukan sesuai dengan pedoman dan penghitungan sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)Dalam menjaga kesenjangan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak serta Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa menjadi lebih merata; maka penghitungan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak serta Retribusi Daerah dihitung dengan formula 90% dibagi secara merata dan 10% dibagi sesuai alokasi formula.
(3)Penghasilan Tetap Aparat Desa dan Tunjangan BPD setiap desa dialokasikan dari ADD (Alokasi Dana Desa) dengan perhitungan sebagai berikut :
1. a.besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumba Timur setelah dikurangi Penghasilan Tetap Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RW dan RT sisanya dibagi porsi 30% dan 70%.
2. b.besaran Penghasilan tetap Aparat Desa dialokasikan perbulan sebagai berikut:
  1. 1.penghasilan tetap Kepala Desa = Rp 2.600,000,-
  2. 2.penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS = Rp 1.820,000,
  3. 3.penghasilan Tetap Kepala Seksi = Rp.1.560.000,-
  4. 4.penghasilan tetap Kepala Urusan
  5. 5.penghasilan tetap Kepala Du sun
  6. 6.penghasilan tetap Satgas Han sip
  7. 7.penghasilan tetap Pesuruh Desa besaran tunjangan untuk BPD baik = Rp 1.560,000, = Rp 1.560,000, = Rp 500,000, = Rp. 500.000,- ketua dan anggota ditetapkan sebesar Rp. 400.000;- perbulan.
3. c.Alokasi Dana Desa untuk Desa Persiapan sebesar Rp. 75.000.000,-
4. d.Insentif RW /RT Desa Induk di Alokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD) , dengan Rincian :
  1. 1.RW sebesar: Rp. 300.000/perbulan.
  2. 2.RT sebesar : Rp. 300.000/perbulan.
5. e.Insentif RW /RT di Alokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa Persiapan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratuus Rib Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(Tiga Rats Rib Rupiah)
(4)Kepala Desa dan Aparat Desa Non PNS selama dalam masa jabatan memperoleh janiinan sosiaJ berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Jaminan Sosial Nasional.
(5)Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumba Timur yang penggunaannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.$ ( Dipindai dengan CamScanner

BAB III

PENYALURAN DANA

Pasal 9

( 1 ) Pcnyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
(3)Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap yaitu:
1. a.tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. b.tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus);
3. c.tahap Ill paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus);
(4)Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. a.Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat;
2. b.APBDesa Tahun Anggaran Berjalan;
3. c.Laporan Realisasi Dasar Siskeudes tahun sebelumnya;
4. d.Lembaran Verifikasi SPJ dari Sekretaris Desa;
5. e.Lembaran Verifikasi Kecamatan;
6. f.Rekening Giro;
7. g.Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
8. h.Pengantar SPJ dari Kecamatan;
9. i.Pengantar SPJ dari Inspektorat;
10. j.Surat Pengantar Laporan Realisasi;
11. k.Rekening Koran;
  1. 1.Rencana Penggunaan Dana Tahap I.
(5)Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
1. a.Laporan Realisasi Dasar Siskeudes Tahap I tahun anggaran berjalan;
2. b.Lembaran Verifikasi SPJ dari Sekretaris Desa;
3. c.Lembaran Verifikasi Kecamatan;
4. d.Rekening Giro;
5. e.Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
6. f.Pengantar SPJ dari Kecamatan;
7. g.Pengantar SPJ dari Inspektorat;
8. h.Surat Pengantar Laporan Realisasi;
9. i.Rekening Koran;
10. j.Renana Penggunaan Dana Tahap II
11. k.Laporan Realisasi Penggunaan dan Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ta.hap I tahun anggaran 2024 yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati.%$y Dipindai dengan CamScanner Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
12. a.Laporan Realisasi Dasar Siskeudes Tahap II tahun anggaran berjalan;
13. b.Lembaran Verifikasi SPJ dari Sekretaris Desa;
14. c.Lembaran Verifikasi Kecamatan;
15. d.Rekening Giro;
16. e.Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
17. f.Pengantar SPJ dari Kecamatan;
18. g.Pengantar SPJ dari Inspektorat;
19. h.Surat Pengantar Laporan Realisasi;
20. i.Rekening Koran;
21. j.Rencana Penggunaan Dana Tahap III
22. k.APBDesa perubahan
  1. 1.Laporan Realisasi Penggunaan dan Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati.
(7)Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat direkomendasikan pencairannya setelah melengkapi syarat-syarat penyaluran. BABIV PENGGUNAAN DANA

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2024

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2024

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 32 Tahun 2025