DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan ayat (1), (4), (5) dan (6) Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) Pasal 13 diubah, Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 14 diubah, Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (8) Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (1), (2), dan (3) Pasal 17 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 20 diubah, Ketentuan ayat (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) Pasal 21 diubah, Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 22 diubah, Ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 23 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 24 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan pada ayat (1) dan (3) Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 30 diubah, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 31 diubah, Ketentuan Pasal 33 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep. iii Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); iv
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoesian Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); v

Menetapkan

Menetapkan :

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 6);
19.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Nomor 4). MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Nomor 4) diubah, sebagai berikut: vi
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.593.586.768.158,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp.168.979.849.537,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratys Tiga Puluh Tujuh Rupiah) menjadi Rp.2.424.606.918.621,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a.PAD;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.2.262.751.671.141,00 (Dua Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.168.979.849.537,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratys Tiga Puluh Tujuh Rupiah) menjadi Rp.2.093.771.821.604,00 (Dua Trilyun Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transter Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.196.694.233.352,00 (Dua Trilyun Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp.182.450.626.537,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) menjadi Rp.2.014.243.606.815,00 (Dua Trilyun Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.66.057.437.789,00 (Enam Puluh Enam Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp.13.470.777.000,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp.79.528.214.789,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). vii

3.Ketentuan ayat (1), (4), (5) dan (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a y a t ( 1 ) huruf a semula sebesar Rp.2.196.694.233.352,00 berkurang sebesar Rp.182.450.626.537,00 menjadi Rp.2.014.243.606.815,00 yang terdiri atas:
1. a.Dana Desa;
2. b.Insentif Fiskal;
3. c.Dana Bagi Hasil;
4. d.Dana Alokasi Umum; dan
5. e.Dana Alokasi Khusus.
(4)Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.111.992.234.000,00 bertambah sebesar Rp.14.641.430.000,00 menjadi Rp.126.633.664.000,00.
(5)Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.1.197.280.056.000,00 berkurang sebesar Rp.27.501.470.000,00 menjadi Rp.1.169.778.586.000,00.
(6)Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.544.825.207.352,00 berkurang sebesar Rp.169.590.586.537,00 menjadi Rp.375.234.620.815,00.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a y a t ( 1 ) huruf b semula sebesar Rp.66.057.437.789,00 bertambah sebesar Rp.13.470.777.000,00 menjadi Rp.79.528.214.789,00 yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Bagi Hasil; dan
2. b.Bantuan Keuangan.
(2)Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.057.437.789,00.
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.13.470.777.000,00 menjadi Rp.13.470.777.000,00.

5.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.12.501.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Satu Juta Rupiah) yaitu Pendapatan Hibah. viii

Pasal 11B

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25a direncanakan sebesar Rp.12.501.000.000,00 yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.839.343.257.870,00 (Dua Trilyun Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.156.236.213.779,48 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) menjadi Rp.2.683.107.044.090,52 (Dua Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Rupiah Lima Puluh Dua Sen), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.
1. 7.Ketentuan ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp.1.988.811.765.985,69 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen) bertambah sebesar Rp.2.584.655.013,66 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Belas Rupiah Enam Puluh Enam Sen) menjadi Rp.1.991.396.420.999,35 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah Tiga Puluh Lima Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.206.041.075.336,84 (Satu Trilyun Dua Ratus Enam Milyar Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) bertambah sebesar Rp.20.567.172.021,17 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Rupiah Tujuh Belas Sen) menjadi Rp.1.226.608.247.358,01 (Satu Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Satu Sen). ix
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.669.823.776.081,96 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen) berkurang sebesar Rp.26.458.193.694,51 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Satu Sen) menjadi Rp.643.365.582.387,45 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Lima Sen).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.105.120.442.566,89 (Seratus Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) bertambah sebesar Rp.10.529.164.997,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) menjadi Rp.115.649.607.563,89 (Seratus Lima Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.3.326.472.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.2.053.488.310,00 (Dua Milyar Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) menjadi Rp.1.272.983.690,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

8.Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.206.041.075.336,84 bertambah sebesar Rp.20.567.172.021,17 menjadi Rp.1.226.608.247.358,01 yang terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
5. e.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
6. f.Belanja Pegawai BLUD.
(2)Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semua sebesar Rp.786.548.020.384,84 berkurang sebesar Rp.595.600.642,83 menjadi Rp.785.952.419.742,01.
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.308.414.783.275,00 bertambah sebesar Rp.21.162.772.664,00 menjadi Rp.329.577.555.939,00. x

9.Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (8) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 11B

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 11B

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024