Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat :… Mengingat : 1. pasal 5 ayat 1, 18, 20 ayat 1 dan 21 ayat 1 Undang-undang Dasar;
6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dan lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta. BAB I. KETENTUAN UMUM.
BAB II KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 2. Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan dan keputusan- keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya, pada saat Undang- undang ini berlaku tetap terus berlaku bagi wilayah yang termasuk dalam batas wilayah Kotapraja Surabaya dimaksud pada pasal 1 ayat (1), sebagai peraturan perundangan dan keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Kotapraja Surabaya, sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut. Pasal 3. Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. BAB III… BAB III. KETENTUAN PENUTUP.
BAB II
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1965. Presiden Republik Indonesia. ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 19 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1965 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DAN DAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN MENGUBAH PEMBENTUKAN DAERAH- DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR, DAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH- DAERAH KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, JAWA BARAT DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
Dengan demikian perluasan dan penentuan batas wilayah mengikuti batas wilayah kecamatan tersebut. Adapun kecamatan-kecamatan yang dimasukkan kedalam Kotapraja Surabaya tersebut yaitu kecamatan:
Gajangan, 7. Menanggal, 8. Jamuwonosari, 9. Margorejo, 10. Dukuhmemanggal, 11. Siwalankerto, 12. Sidoserio, 13. Bandunlmarisi;
Tanahkalikedinding, 6. Kenjeran 7. Sukolilo, 8. Sukorejo, 9. Kalijudan, 10. Muljorejo, 11. Kalisari, 12. Kejawan, 13. Gedung-putih, 14. Manyarsabrangan,
Ngindenjangkungan 19. Semalawaru, 20. Medokansemampir, 21. Sidotopowetan.
Panjangjiwo, 6. Prapen. 7, Tenggilismojojo, 8. Kendangsari, 9. Kutisari, 10. Kedungberuk, 11. Panjarigansari, 12. Wonorejo 13. Gununganyar, 14. Gunungannyartambak, 15. Medokenayu:
Tanjungsari, 6. Tandeslor, 7. Tandeskidul, 8. Tubanan, 9. Gadel 1O. Gedangasing, 11. Karangpoh, 12. Balong, 13. Bibis, 14. Manukanwetan, 15. Manukankulon, 16. Buntaran, 17. Banjarsugihan, 18. Kandangan, 19. Branjangan, 20. Sememi, 21. Babajrawat, 22. Pakal, 23. Bonowo, 24. Sumberejo, 25. Tambakdono, 26. Asemrowo, 27. Genting, 28. Kalianak, 29. Greges, 30. Tambaklangon, 31. Tambaksowilangun, 32. Romokalisari, dan
Bangkingan, 13. Dukuhpakis, 14. Sarbikerep, 15. Lontar, 16. Dukuhkupang, 17. Predahkalikendel, 18. Bringin, 19. Mede, 20. Gunungsari, 21. Warugung, 22. Karangpilang.
Persetujuan tersebut telah dituangkan didalam "Persetujuan Bersama" tertanggal 17 Juni 1963.
PASAL DEMI PASAL
Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dengan Surat Keputusan tanggal 27 Nopember 1962 U/19/D/Dprdgr telah menetapkan tidak keberatan untuk memisahkan sebagian wilayahnya dan menyediakan kepada Kotapraja Surabaya untuk dimasukkan kedalam lingkungan wilayahnya. Selanjutnya antara Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dan Pemerintah Daerah Kotapraja telah mengadakan persetujuan mengenai pengalihan penguasaan suatu wilayah yang meliputi 5 (lima) kecamatan.
Untuk menjaga agar tidak timbul kesulitan-kesulitan sebagai akibat perobahan status suatu wilayah, perlu diatur bahwa ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan dan keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II masih tetap berlaku atas bekas sebagian wilayahnya yang telah dipisahkan hingga saat Kotapraja Surabaya merasa perlu mengubah dan mengaturnya kembali.
dan 4 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2730
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)
Menampilkan 80 dari 173 dokumen.