DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: MAKSUD DAN TUJUAN, KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT), DATA CALON PENERIMA BLT DBHCHT, PEMBERIAN DAN JUMLAH PENERIMA BLT DBHCHT, MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI, TIM PELAKSANA PENYALURAN BLT DBHCHT, PENYALURAN DAN PELAPORAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian di Kabupaten Sumenep dan untuk memberikan rasa keadilan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu mengatur penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
b.bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kabupaten Sumenep Tahun 2025;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/ 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 6); Menetapkan :
8.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Nomor 15); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu/masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5.Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat.yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sumenep.
6.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak bencana non alam yang jika tidak diberikan bantuan social akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
8.Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SPM), cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan kelembak Menyan. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini untuk melaksanakan program BLT DBHCHT agar dapat terlaksana program bantuan langsung tunai secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, transparan dan akuntabel.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 3

(1)Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terdaftar sebagai penduduk Sumenep dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. b.bukan berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI-Polri, Pensiunan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan Perangkat Desa;
3. c.berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tanpa mempertimbangkan apakah mereka penerima bantuan sosial lainnya karena tujuan BLT DBHCHT berbeda dengan bantuan-bantuan yang lain, kecuali apabila Kabupaten/Kota yang alokasi anggaran BLT DBHCHT tidak mencukupi untuk mengakomodir semua sasaran, maka dapat memprioritaskan pada sasaran yang belum menerima bantuan sosial lainnya.
(2)Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
(3)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SPM), cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan kelembak Menyan. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan).

BAB IV

DATA CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

(1)Data Calon Penerima BLT DBHCHT untuk buruh tani tembakau bersumber dari usulan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.
(2)Data Calon Penerima BLT DBHCHT untuk buruh pabrik Rokok bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur.
(3)Data Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Data Calon Penerima hanya dapat menerima BLT DBHCHT paling banyak 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kartu keluarga.

BAB V

PEMBERIAN DAN JUMLAH PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.
(2)Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus 2025 dan dicairkan sekaligus sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2025.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

(1)Proses verifikasi dan validasi data usulan penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep
(2)Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep menerima data calon penerima BLT DBHCHT dari:
1. a.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep;
2. b.Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep; dan
3. c.Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur.
(3)Data calon penerima BLT DBHCHT yang telah terkumpul dipadankan datanya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan kebenaran bahwa data calon penerima sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat.
(4)Dalam hal data telah dipadankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), data tersebut harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh Petugas Verval, baik secara administrasi maupun cek lapangan untuk memastikan bahwa penerima BLT DBHCHT sudah sesuai data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep serta Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur.
(5)Petugas Verval sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.
(6)Petugas Verval sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan insentif/bantuan transport sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dengan tugas dan tanggung jawab:
1. a.meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima BLT DBHCHT;
2. b.mendokumentasikan calon penerima BLT DBHCHT;
3. c.menggandakan Kartu Keluarga (KK) calon penerima BLT DBHCHT;
4. d.mengisi dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi.
(7)Hasil verifikasi dan validasi oleh petugas verifikasi dan validasi disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati Sumenep.
(8)Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TIM PELAKSANA PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 7

(1)Tim Pelaksana dibentuk dalam rangka penyaluran BLT DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Pelaksana Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. a.melaksanakan rapat koordinasi Tim dalam membahas tata cara pelaksanaan dan penyaluran BLT DBHCHT;
2. b.menginventarisasi data sasaran yang akan diverifikasi dan validasi;
3. c.menetapkan Calon Penerima BLT DBHCHT berdasarkan hasil verifikasi dan validasi;
4. d.melaksanakan proses penyaluran BLT DBHCHT.
(3)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VIII

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mengawal proses penganggaran dan penyaluran BLT DBHCHT kepada penerima bantuan berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT.
(2)Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep kepada penerima.
(3)Penerima BLT DBHCHT wajib hadir sendiri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
(4)Apabila penerima Bantuan Langsung Tunai tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa dan/atau Camat setempat.
(5)Surat Kuasa yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berisikan alasan ketidakhadiran, sedangkan bagi Penerima Bantuan yang meninggal dunia tidak dapat dicairkan.
(6)Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep mempunyai tugas mencetak undangan penyaluran BLT DBHCHT.
(7)Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mendistribusikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara langsung kepada penerima.
(8)Undangan yang disampaikan wajib dibawa penerima saat hadir langsung pada saat penyaluran BLT DBHCHT.
(9)Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep wajib melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dengan melampirkan:
1. a.tanda terima penyaluran bantuan langsung tunai;
2. b.berita acara rekonsiliasi penyaluran bantuan langsung tunai.
(10)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 12 September 2025 setelah Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
(11)Apabila Bantuan Langsung Tunai DBHCHT tidak tersalurkan maka akan dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 19 September 2025.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep. Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 23 Mei 2025 BUPATI SUMENEP ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TANGGAL : 23 Mei TAHUN : 2025 NOMOR : 19 Lampiran I : Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 19 Tahun 2025 tanggal : 23 Mei 2025 FORMULIR DATA USULAN PENERIMA BLT DBHCHT DARI BURUH TANI TEMBAKAU TAHUN 2025 NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN NAMA ALAMAT LENGKAP NO. NIK NO. KK NAMA PEMILIK LAHAN DAN LOKASI LAHAN 1 2 3 dst ............, .................2025 KEPALA OPD ............................... *)softcopy format excel BUPATI SUMENEP ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO Lampiran II : Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 19 Tahun 2025 tanggal : 23 Mei 2025 FORMULIR DATA USULAN PENERIMA BLT DBHCHT DARI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN 2025 NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN NAMA ALAMAT LENGKAP NO. NIK NO. KK NAMA PABRIK ROKOK DAN ALAMAT PABRIK ROKOK 1 2 3 dst ............, .................2025 KEPALA OPD ............................... *)softcopy format excel BUPATI SUMENEP ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021