DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021

Nomor: 215/PMK.07/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.jdih.kemenkeu.go.id

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 www.jdih.kemenkeu.go.id

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan m_engurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspiras1 masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang m~megang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan de sen tralisasi.
7.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. '1 www.jdih.kemenkeu.go.id
8.Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT yang selanjutnya disingkat RKP DBH CHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH CHT sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
9.Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang / telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/ atau beberapa tahun anggaran.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

DBH CHT digunakan untuk mendanai program:

a.peningkatan kualitas bahan baku;
b.pembinaan industri;
c.pembinaan lingkungan sosial;
d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau
e.pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 3

( 1) Penggunaan DBH CHT se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:

a.program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
b.program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mendukung:
1. 1.bidang kesejahteraan masyarakat; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
2. 2.bidang penegakan hukum;
c.program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk mendukung:
1. 1.bidang kesejahteraan masyarakat; dan
2. 2.bidang kesehatan; dan
d.program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk mendukung - bidang penegakan hukum.

(2)Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.

Pasal 5

(1)Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
2. b.penanganan panen dan pasca panen;
3. c.penerapan inovasi teknis; dan/ atau
4. d.dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
(2)Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi kegiatan: 1 www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
2. b.penyediaan / perneliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah;
3. c.penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah;
4. d.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
5. e.pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/ atau
6. f.penyediaan / pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.
(3). Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
1. a.pemberian bantuan; dan
2. b.peningkatan keterampilan kerja.
(4)Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
1. a.buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok
2. b.buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/ atau
3. c.anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.bantuan langsung tunai; dan/ atau
2. b.bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.
(6)Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.pelatihan keterampilan kerja;
2. b.bantuan modal usaha; dan/ atau www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman.
(7)Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
(8)Pelaksanaan program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
(9)Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/ atau ketentuan dari kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
(10)Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan.

Pasal 6

(1)Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.
(2)Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 7

(1)Program sosialisasi keten tuan di bidang cukai un tuk 1:'Ilendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
1. a.penyampaian informasi perundang-undangan di masyarakat dan/ atau dan/atau ketentuan peraturan bidang cukai kepada pemangku kepentingan;
2. b.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(2)Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
1. a.media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
2. b.media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
3. c.media dalam jaringan.
(3)·Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

(1)Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
  1. 1.dilekati pita cukai palsu;
  2. 2.tidak dilekati pita cukai;
  3. 3.dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
  4. 4.dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
  5. 5.dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran;
2. b.operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerin tah Daerah; dan / a tau
3. c.penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Kepala Daerah menyampaikan laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
(3)Pendanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana diniaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4)Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. l www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

Pemerintah Daerah membuat rencana kerja dan melaksanakan kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Pasal 10

(1)Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:
1. a.pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
  1. 1.penurunan angka prevalensi stunting;
  2. 2.penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  3. 3.peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
  4. 4.peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun; dan/ atau
  5. 5.penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan;
2. b.penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan;
3. c.penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/ atau
4. d.pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
(2)Penyediaan / peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pembangunan baru;
3. c.penambahan ruangan;
4. d.rehabilitasi bangunan; www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.pemeliharaan bangunan/peralatan;
6. f.kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau
7. g.pembelian suku c~dang.
(3)Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sani_tasi, pengelolaan limbah, dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pembangunan baru;
3. c.rehabilitasi;
4. d.pemeliharaan; dan/ atau
5. e.pembelian suku cadang.
(4)Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
1. a.bangunan/gedung/ruang;
2. b.alat kesehatan;
3. c.obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
4. d.sarana transportasi rujukan; dan/ atau
5. e.peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif.
(5)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 11

(1)Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
1. b.10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
2. c.40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.
(2)Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
1. a.20% (dua puluh persen) untuk:
  1. 1.program peningkatan k11alitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  2. 2.program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
  3. 3.program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); dan
2. b.30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(3)Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan ketentuan:
1. a.dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan
2. b.dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dan/ atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah setelah berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
(5)Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, kegiatan lain di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan/ atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.
(6)Dalam hal dilakukan pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan pengalihan anggaran kepada:
1. a.Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk provinsi; dan
2. b.gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk kabupaten/kota.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 www.jdih.kemenkeu.go.id

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan m_engurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspiras1 masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang m~megang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan de sen tralisasi.
7.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. '1 www.jdih.kemenkeu.go.id
8.Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT yang selanjutnya disingkat RKP DBH CHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH CHT sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
9.Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang / telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/ atau beberapa tahun anggaran.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

DBH CHT digunakan untuk mendanai program:

a.peningkatan kualitas bahan baku;
b.pembinaan industri;
c.pembinaan lingkungan sosial;
d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau
e.pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 3

( 1) Penggunaan DBH CHT se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:

a.program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
b.program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mendukung:
1. 1.bidang kesejahteraan masyarakat; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
2. 2.bidang penegakan hukum;
c.program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk mendukung:
1. 1.bidang kesejahteraan masyarakat; dan
2. 2.bidang kesehatan; dan
d.program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk mendukung - bidang penegakan hukum.

(2)Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
2. b.penanganan panen dan pasca panen;
3. c.penerapan inovasi teknis; dan/ atau
4. d.dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
(2)Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi kegiatan: 1 www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
2. b.penyediaan / perneliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah;
3. c.penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah;
4. d.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
5. e.pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/ atau
6. f.penyediaan / pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.
(3). Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
1. a.pemberian bantuan; dan
2. b.peningkatan keterampilan kerja.
(4)Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
1. a.buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok
2. b.buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/ atau
3. c.anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.bantuan langsung tunai; dan/ atau
2. b.bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.
(6)Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.pelatihan keterampilan kerja;
2. b.bantuan modal usaha; dan/ atau www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman.
(7)Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
(8)Pelaksanaan program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
(9)Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/ atau ketentuan dari kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
(10)Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan.

Pasal 6

(1)Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.
(2)Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 7

(1)Program sosialisasi keten tuan di bidang cukai un tuk 1:'Ilendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
1. a.penyampaian informasi perundang-undangan di masyarakat dan/ atau dan/atau ketentuan peraturan bidang cukai kepada pemangku kepentingan;
2. b.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(2)Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
1. a.media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
2. b.media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
3. c.media dalam jaringan.
(3)·Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

(1)Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
  1. 1.dilekati pita cukai palsu;
  2. 2.tidak dilekati pita cukai;
  3. 3.dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
  4. 4.dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
  5. 5.dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran;
2. b.operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerin tah Daerah; dan / a tau
3. c.penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Kepala Daerah menyampaikan laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
(3)Pendanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana diniaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4)Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. l www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

Pasal 10

(1)Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:
1. a.pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
  1. 1.penurunan angka prevalensi stunting;
  2. 2.penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  3. 3.peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
  4. 4.peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun; dan/ atau
  5. 5.penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan;
2. b.penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan;
3. c.penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/ atau
4. d.pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
(2)Penyediaan / peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pembangunan baru;
3. c.penambahan ruangan;
4. d.rehabilitasi bangunan; www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.pemeliharaan bangunan/peralatan;
6. f.kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau
7. g.pembelian suku c~dang.
(3)Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sani_tasi, pengelolaan limbah, dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pembangunan baru;
3. c.rehabilitasi;
4. d.pemeliharaan; dan/ atau
5. e.pembelian suku cadang.
(4)Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
1. a.bangunan/gedung/ruang;
2. b.alat kesehatan;
3. c.obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
4. d.sarana transportasi rujukan; dan/ atau
5. e.peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif.
(5)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 11

(1)Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
1. b.10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
2. c.40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.
(2)Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
1. a.20% (dua puluh persen) untuk:
  1. 1.program peningkatan k11alitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  2. 2.program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
  3. 3.program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); dan
2. b.30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(3)Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan ketentuan:
1. a.dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan
2. b.dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dan/ atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah setelah berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
(5)Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, kegiatan lain di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan/ atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.
(6)Dalam hal dilakukan pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan pengalihan anggaran kepada:
1. a.Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk provinsi; dan
2. b.gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk kabupaten/kota.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2025