Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021
- Nomor
- 215/PMK.07/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.jdih.kemenkeu.go.id
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
1031); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 www.jdih.kemenkeu.go.id
'1 www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II PENGGUNAAN DBH CHT Bagian Kesatu Prinsip Penggunaan DBH CHT
BAB II
DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
( 1) Penggunaan DBH CHT se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya. Bagian Kedua Kegiatan yang Didanai DBH CHT Paragraf 1 Bidang Kesejahteraan Masyarakat
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
Paragraf 2 Bidang Penegakan Hukum www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
l www.jdih.kemenkeu.go.id
Pemerintah Daerah membuat rencana kerja dan melaksanakan kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Paragraf 3 Bidang Kesehatan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Paragraf 4 Ketentuan Penggunaan DBH CHT
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketiga RKPDBH CHT
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)