DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya penyesuaian dan perubahan nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1965 tentang Pembentukan Daerab Tingkat II Tanab Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); BUPATITABALONG. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR69 TAHUN2021 TENTANGKEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSISERTA TATAKERJA PERANGKATDAERAHKABUPATENTABALONG TENTANG PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 17 TAHUN2025 BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tabun 2021 Nomor546);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
7.Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nemer 6402);
6.Undang-UndangNomor20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6897);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779);
4.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor-2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856};
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);

(5)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerab Tipe A.
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRDTipe B.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(1)Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan. Pasa12
  1. 1.Ketentuan ayat (6) huruf c dan huruf f Pasal 2 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nemer 69 Tabun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tabun 2021 Nomor69), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 69 TABUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG. Menetapkan MEMUTUSKAN:
  2. 12.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2021 Nomor69);
  3. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nemer OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tabun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 05 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.terdiri atas:
1. a.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
2. b.Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
3. b.Dinas Kepernudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang Pariwisata;
4. c.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
5. d.Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. e.Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendud uk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. f.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. g.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. h.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umwn dan Sub Urusan Kebakaran;
  1. 1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; J. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Ked] dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
10. k.Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
  1. 1.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan lnformatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian; ID. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. n.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
12. o.Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
13. p.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
14. q.Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pertanian; T. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian; dan
15. s.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
(4)Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dihapus.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1)Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Kepemudaan;
3. c.Bidang Olahraga;
4. d.Bidang Pariwisata;
5. e.UPiD; dan
6. f.JF. Pasa112
  1. 2.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
(7)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
1. a.Kecamatan Haruai dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Muara Uya dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Tanta dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Tanjung dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Kelua dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Banua Lawas dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Jaro dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Murung Pudak Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Pugaan Tipe A; J. Kecamatan Muara Harus Tipe A;
9. k.Kecamatan Upau Tipe A; dan
  1. 1.Kecamatan Bintang Ara Tipe A.
10. c.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Riset dan Inovasi;
11. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
12. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
13. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
(1)Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukirnan, terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. c.Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);

Pasal 40

5.Ketentuan Pasal 40 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: {3} Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan lnformatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)Sekretariat, terdiri atas;
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1)Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Inforrnatika, terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
3. c.Bidang Aplikasi lnformatika;
4. d.Bidang Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
5. e.Bidang Statistik;
6. f.UPTD; dan
7. g.JF.

Pasal 32

4.Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dihapus.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1)Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
1. a.Sekre tari at;
2. b.Bidang Koperasi;
3. c.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
4. d.Bidang Industri;
5. e.Bidang Perdagangan dan Kemetrologian;
6. f.Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
7. g.UPTD; dan
8. h.JF.

Pasal 28

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pasa153

8.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1)Susunan organisasi Badan Perencanaan Pernbangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. c.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. d.Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. e.Bidang Riset dan Inovasi;
6. f.UPI'D; dan
7. g.JF.

Pasal 52

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Bagian Kedua Puluh Lima BAB IV diubah, sehingga Bagian Kedua Puluh Lima berbunyi sebagai berikut:

(4)Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dihapus.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. d.Bidang Pertanahan;
4. e.UPTD; dan
5. f.JF.
  1. 12.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagairnana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong,
  2. 11.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X1Il Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong,diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam LampiranXIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  3. 10.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati TabaIong Nomor 69 Tabun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. b.Subbagian Umum dan kepegawaian.
(1)Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.BidangPengadaan, Pemberhentiandan InformasiKepegawaian;
3. c.BidangMutasi dan PenilaianKinerjaAparatur;
4. d.BidangPengembanganSumber Daya Manusia;
5. e.UPI'D;dan
6. f.JF.

Pasal 54

9.Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf d Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerab menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan InovasiDaerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan InovasiDaerah;
3. c.pelaksanaan evaIuasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan InovasiDaerah;
4. d.pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan InovasiDaerah;
5. e.pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
6. f.pengelolaankegiatan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2025 NOMOR17 HAMIDAMUNAWARAH ttd. SEKRETARISDAERAH KABUPATENTABAWNG, Diundangkan di Tanjung pada tanggal 19 Mei 2025 MUHAMMADNOOR RIFANI ttd. BUPATITABALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 19 Mei 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
  1. 15.Ketentuan rnengenai bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  2. 14.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum da1am Larnpiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.
  3. 13.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalarn Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. MUHAMMAD NOOR RIFANI ttd. DINAS KEPEMUDMN. OLAHRAGA DAN PARlWISATA I SEKRE1'ARIAT JABATAN FlJNOSIONAL 1 I I JABATAN F'UNOSIONAL SUUOAOIAN UMUM DAN SUaBAOIAN PERENCANMN SUBBAO!AN KEUANOAN KEPEOAWAlAN I I I I _l I I I I I I I I JABATAN PUNOSIONAL JABATAN F'UNOSIONAL JABATAN F'UNOSIONAL I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I SIOANO KEPEMUDAAN SIDANO OtAHRAOA BIDANO PARlWISATA 1 JABATAN F'UNOSIONAL JABATAN F'UNGSIONAL JABATAN FUNOSIONAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I tJPTDJ l SUPATI TABALONG, LAMPlRAN V PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI. TUGAS DAN fUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI DINAS KEPEMUDAAN. OLAHRAGA DAN PARIWlSATA KABUPATEN TABALONG MUHAMMAD NOOR RlFANI BUPATI TABALONG. ttd. DIMAS KOPERASl, USAHA KRelL DAN NENENClAH. PERlNDUS'T'RJANDAN PERDAOANOAN I S£KR£T'ARIAT JA8ATA,., FUNOSIONAL I I I I 1 r I I I I I I I JABATAN FUIIOSIONAL SUB BAGIAH Pl>R£NCANMN SUB BACIAN KEUANOAN SUIl BAOIAN UMUN DAN I I I IKEPEOAWAIAN I I I I T I I JABATAN I'VNOSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGS10NAL I I r I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L I I I I I r I T OIO/INO PEMBER.OAYMN DAII SIPANO P&RIMQANOAN DAN 810ANO PENOEMBANOAN DAN 810ANO KOPl>RASI PENOEMBANOAN USAHA BlDANO Ili0USTRl PEI'lORNOALIAN SARANA MIKRO KECIL KEMETROLOOIAN PERDAOANOAN I I I I JABATAN FUNOSIOI'lAL JABATAII FUHOSIONAL JABATAN FUNOSIONAL JABATAN FUNOSIOHAL JABATAN FVNGSIONAL I I I I J I I I I I T r I T I I r I r T I I I I J I I I I I I I I T I I T I I I r T I I I I U~ LAMPrRAN xm PERATURAN BUPA" TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2025 1'ENTANQ PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPA" NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAJII OROANlSASI, TUOAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAOAN STRUKTUR OROANISASI DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENOAH KABUPATEN TABALONQ MUHAMMAD NOOR RIFANl BUPATI TABALONG, ttd. !lIMA!> kQ"'4UNI"",-:I ~ I~R"'''TlM I SEJ..RETAR;AT JAlJATA" F'UNGSIOHAL I 1 I I I I r 1 I r I JAIJATAH PVNOSlO~AI. !iUOBAOIAN J(£UAl'IOAN SUDIlAOIAN UNUM DAHflUfJllAGlftH PEREJiC\NMH u:MtOA WAlAN I I I , T I 1 , T I JAllollT" ... F'U~,CS:Ofj'l:' l'a~T"" n..N()SJONAL JA8,\lAN FUNQ..<;tONAL r I I ! , I I , , I I I I r 1 I I -, I T I I I 1 , I I T I r Al'>ANO BlOAf/(\ TIlLb:KOMUN11I:ASI ~ BUlANO STAll9T1"INPOIINASI DAN 810 ....10 APlJlCASlllO'OlloCAll"" I\Ji'lMAHAH IN,OIlll'.ASi "O~UNII.ASI PVBU" I , JI JAIlATAN I'1JNOSIOIAL ~<\BA:"~1'1J!'.IC!>Ir:'iU J JA8ATAN FUNOSlOltAI.,IlUloIIlAN HJNOSlOMl 1 I I I I I r I I I II I [ T 1--' , , , J I I I I 1 I I I II I , I i , , , [ ~ llPTD LAMPIRAN XV PERATUAAN SUPA" TABALONO NOMOR TAHUl'i 20;15 1'ENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN Bl.PAn NO\fOR 69 TAHUN 2021 TENTANO KEDUDUKAN SUSUHAH OROANl5AS1 TUGA! D.-.N PUN()SI SERTA TATA Kt:RJA PERANOKA'I' DARRAH DAGAN S1RUKTtlR of.lO~NISASI DINA! KOI.4UNIKASI DAN INFOR\1ATlKA KI\BUr"TItN TABALONO MUHAMMAD NOOR RlFANI ttd, BUPATI TABALONG. DINAS PERUl'owv.N RAKYAT, KAWAS.o\."lPERMUKIMA'f DAN PCRTAl'IAHAN I SEI{RE'TA RIAT JABATAN I'UNOSIOHAL j I I 1 I I I J I I r I SUBBAGlArI JADATM PUJIIOSIONAJ. PERENCANAANDAH SUBBAQIAN UMUM OAN KEUANGAN KEPEGAWAJAN I I I I I I I I I JABA1'AN Ft.l'fGSlONAL JABATArl FUNGSIONAL T I I I I I I I I T T 1 I I I T [ I 1 SIOANO r SlOANe PRASARA,'(A. I r I PERU MAliAN DAN KAWASAN S1DAHO PERTANAH.'\N PBRMVIOMAH ~RANA DAN U11UTAS (PSU) I [ I JABI\TAN P\.JNOS:ONAL r JJ\BATAN FUNGSIONAL J r JABATAH PUNOSJO~AL J I I I I r r I I I r I I r I I I I i J r I I I I r I I I I [ I r T r T T T I -,,~ TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN SUPATJ NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANO KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNQSI SERTA TATA KERJA. PERANOKAT DAERAH TAHUN 2025 LAMPrRAN XIX PERATURAN SUPATI 1'ABALONG NOMOR BAOAN STRUKTUR ORGANISASI DIMAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKlMAN KABUPATEN TABALONO MUHAMMAD NOOR RIFANI ttd. I BAOAN PERENCANMN PEMBANOUNAN. RISEr DAN INOVAS! OAEAAH I SEk."1tETARlAT JABATAN FUNOSIONAL I I I I II I I I I JAElATAN I'UNOSIONAL SUBeAOIAN I'ERENCANMN SU8BIIOIAN KEUANOAN SUBaAOIAN UMUM DAN KEPBOAWAI/IN 1 I I I I I I I I I JABATAN FUNOSIONAL JASATAN FUNOSIONAL JABATAN FUNOSJONAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BmANO PERENCANMN. BIOANO PEREkONOMIAN PENOENOAIJAN DAN B10ANO PEMERINTAHAN DAN 810,0.1'10RISE'!' DAN EVALUASIPEMBANOUNAN PEMBANOUNAN MANOSIA lNFRASTRUlCTUR DAN INOVASJ OAERAH KEWlLA YAHlIN I I I I JABATAN FUNOSION/IL JASATAN FUNOSIONAL JABATAN FUNOSIONAL JA9ATAN FUNOSIONAL I I J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I UPTD BUPATI TABALONG. ~ LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPAn TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAn NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANO KEDUDUKAN. SUSUNAN OROANlSASI. TUOAS DAN FUNGS) SERTA TATA KER.1A PERANGKAT DAERAH BAGAN STRUKTlJR OROANISASI BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN. RJSET DAN !NOVAS1DAERAH KABUPATEN TABALONG MUHAMMADNOORRW~ ttd. BUPATI TABALONG, I I I I I I I I I I I I I I JABATAN FUNOSJONAL BlOANO PENOEMBANOAN SUMBER DAYA MANUSIA I I I I I 1 I I I I I JASATAN FUNOSIONAL I BIDANO MUTASI DAN PENlLAJAN J(INERJA APARATUR I I I I I I I I I 1 I JABATAN ~'UNOSIONAL I SIDANO PENOADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEOAWAlAN I I II I 1 J1 I JABATAN FUNOSJONAL JIIII I I SUB BAOIAN UMUM DAN KEPEOAWAlAN 1III .JABATAN FUNOSIONAL I SUB BAOlAN PERENCANAAN DAN KEUANQAN JABATAN FUNOSIONAI.. I ...___U_P~~ SEKRETARlAT LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH I I I I I I I I I I JAaATAN FVNOSIONAL I BADAN KEPEOAWAlAN, PENGEMBANOAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI BADAN KEPEGAWAlAN, PENGEMBANGAN SUMBAER DAYA MANUSIA KABUPATEN TABALONG MUHAMMAD NOOR RlFANI BUPATI TABALONG, BADAl< P£!IAI<OOULA.'I(W; B~CN"lA bA.PAH xJ!PALA I I I I UIIII/R P!!NOAIIAH I UII5\JR ~KSA"" I I~IHSfM.SI I I.. PROPDlONAL/ AHU kUALA PI:l.\ ..... HA 8PBD I IIKRlTARlAT JAIlIITArI PVHOIllONAl. I I I I L I I I I I I JAOA'tAH ru"OSlO"A~ 8UBBAOIA" Pl"Jt&lICANMII 8U9B~OIAH UUAHOAN BUBIlAOlAl'I UMUIoi OAJ< KEPEOAWAW< I I I _l I I _1 I I JAOATAN I"t!N0910NAL JAOATAl'I I'I.IHOSIONAL JAOATAH PllNOSJONAL I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I I I _l I I I I I I I BUMNO l't.~CEOAHAII EM" BIDhi<O K&OAAVRA1'Al'I DA~ IllDANO REHABtI.I'tABI EM" K&SL\l'tllAaMPI I.OOIS1'1K IW<ONs'T1lUKSI I I I JAOA1'M. I'\INOSlO)IAL JABATAN PVNOSlONAL JAOATAN I'\IM;SIONAL T 1 J I I l I I I I L I I I I I I I I I L~::ru LAMPIRAN xxvrn PERAWRAN BUPAn TABAUONO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN SUPAn NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANO KEDUDUKAN. SUSUNAN OROANlSASI, TUOAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAQAN STRUKTUR OROANISASI BADAN PENANOOULANOAN BENCANA DAERAH KABUPATENTABAUONO rtd.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya penyesuaian dan perubahan nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1965 tentang Pembentukan Daerab Tingkat II Tanab Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); BUPATITABALONG. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR69 TAHUN2021 TENTANGKEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSISERTA TATAKERJA PERANGKATDAERAHKABUPATENTABALONG TENTANG PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 17 TAHUN2025 BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tabun 2021 Nomor546);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
7.Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nemer 6402);
6.Undang-UndangNomor20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6897);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779);
4.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor-2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856};
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);

(5)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerab Tipe A.
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRDTipe B.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(1)Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan. Pasa12
  1. 1.Ketentuan ayat (6) huruf c dan huruf f Pasal 2 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nemer 69 Tabun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tabun 2021 Nomor69), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 69 TABUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG. Menetapkan MEMUTUSKAN:
  2. 12.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2021 Nomor69);
  3. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nemer OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tabun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nemer 05 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.terdiri atas:
1. a.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
2. b.Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
3. b.Dinas Kepernudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang Pariwisata;
4. c.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
5. d.Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. e.Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendud uk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. f.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. g.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. h.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umwn dan Sub Urusan Kebakaran;
  1. 1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; J. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Ked] dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
10. k.Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
  1. 1.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan lnformatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian; ID. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. n.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
12. o.Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
13. p.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
14. q.Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pertanian; T. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian; dan
15. s.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
(4)Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dihapus.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1)Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Kepemudaan;
3. c.Bidang Olahraga;
4. d.Bidang Pariwisata;
5. e.UPiD; dan
6. f.JF. Pasa112
  1. 2.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
(7)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
1. a.Kecamatan Haruai dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Muara Uya dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Tanta dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Tanjung dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Kelua dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Banua Lawas dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Jaro dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Murung Pudak Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Pugaan Tipe A; J. Kecamatan Muara Harus Tipe A;
9. k.Kecamatan Upau Tipe A; dan
  1. 1.Kecamatan Bintang Ara Tipe A.
10. c.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Riset dan Inovasi;
11. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
12. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
13. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
(1)Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukirnan, terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. c.Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);

Pasal 40

5.Ketentuan Pasal 40 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: {3} Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan lnformatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)Sekretariat, terdiri atas;
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1)Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Inforrnatika, terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
3. c.Bidang Aplikasi lnformatika;
4. d.Bidang Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
5. e.Bidang Statistik;
6. f.UPTD; dan
7. g.JF.

Pasal 32

4.Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dihapus.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1)Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
1. a.Sekre tari at;
2. b.Bidang Koperasi;
3. c.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
4. d.Bidang Industri;
5. e.Bidang Perdagangan dan Kemetrologian;
6. f.Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
7. g.UPTD; dan
8. h.JF.

Pasal 28

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pasa153

8.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1)Susunan organisasi Badan Perencanaan Pernbangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. c.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. d.Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. e.Bidang Riset dan Inovasi;
6. f.UPI'D; dan
7. g.JF.

Pasal 52

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Bagian Kedua Puluh Lima BAB IV diubah, sehingga Bagian Kedua Puluh Lima berbunyi sebagai berikut:

(4)Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dihapus.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. d.Bidang Pertanahan;
4. e.UPTD; dan
5. f.JF.
  1. 12.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagairnana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong,
  2. 11.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X1Il Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong,diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam LampiranXIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  3. 10.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati TabaIong Nomor 69 Tabun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. b.Subbagian Umum dan kepegawaian.
(1)Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.BidangPengadaan, Pemberhentiandan InformasiKepegawaian;
3. c.BidangMutasi dan PenilaianKinerjaAparatur;
4. d.BidangPengembanganSumber Daya Manusia;
5. e.UPI'D;dan
6. f.JF.

Pasal 54

9.Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf d Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerab menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan InovasiDaerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan InovasiDaerah;
3. c.pelaksanaan evaIuasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan InovasiDaerah;
4. d.pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan InovasiDaerah;
5. e.pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
6. f.pengelolaankegiatan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2025 NOMOR17 HAMIDAMUNAWARAH ttd. SEKRETARISDAERAH KABUPATENTABAWNG, Diundangkan di Tanjung pada tanggal 19 Mei 2025 MUHAMMADNOOR RIFANI ttd. BUPATITABALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 19 Mei 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
  1. 15.Ketentuan rnengenai bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  2. 14.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum da1am Larnpiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.
  3. 13.Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalarn Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. MUHAMMAD NOOR RIFANI ttd. DINAS KEPEMUDMN. OLAHRAGA DAN PARlWISATA I SEKRE1'ARIAT JABATAN FlJNOSIONAL 1 I I JABATAN F'UNOSIONAL SUUOAOIAN UMUM DAN SUaBAOIAN PERENCANMN SUBBAO!AN KEUANOAN KEPEOAWAlAN I I I I _l I I I I I I I I JABATAN PUNOSIONAL JABATAN F'UNOSIONAL JABATAN F'UNOSIONAL I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I SIOANO KEPEMUDAAN SIDANO OtAHRAOA BIDANO PARlWISATA 1 JABATAN F'UNOSIONAL JABATAN F'UNGSIONAL JABATAN FUNOSIONAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I tJPTDJ l SUPATI TABALONG, LAMPlRAN V PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI. TUGAS DAN fUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI DINAS KEPEMUDAAN. OLAHRAGA DAN PARIWlSATA KABUPATEN TABALONG MUHAMMAD NOOR RlFANI BUPATI TABALONG. ttd. DIMAS KOPERASl, USAHA KRelL DAN NENENClAH. PERlNDUS'T'RJANDAN PERDAOANOAN I S£KR£T'ARIAT JA8ATA,., FUNOSIONAL I I I I 1 r I I I I I I I JABATAN FUIIOSIONAL SUB BAGIAH Pl>R£NCANMN SUB BACIAN KEUANOAN SUIl BAOIAN UMUN DAN I I I IKEPEOAWAIAN I I I I T I I JABATAN I'VNOSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGS10NAL I I r I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L I I I I I r I T OIO/INO PEMBER.OAYMN DAII SIPANO P&RIMQANOAN DAN 810ANO PENOEMBANOAN DAN 810ANO KOPl>RASI PENOEMBANOAN USAHA BlDANO Ili0USTRl PEI'lORNOALIAN SARANA MIKRO KECIL KEMETROLOOIAN PERDAOANOAN I I I I JABATAN FUNOSIOI'lAL JABATAII FUHOSIONAL JABATAN FUNOSIONAL JABATAN FUNOSIOHAL JABATAN FVNGSIONAL I I I I J I I I I I T r I T I I r I r T I I I I J I I I I I I I I T I I T I I I r T I I I I U~ LAMPrRAN xm PERATURAN BUPA" TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2025 1'ENTANQ PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPA" NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAJII OROANlSASI, TUOAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAOAN STRUKTUR OROANISASI DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENOAH KABUPATEN TABALONQ MUHAMMAD NOOR RIFANl BUPATI TABALONG, ttd. !lIMA!> kQ"'4UNI"",-:I ~ I~R"'''TlM I SEJ..RETAR;AT JAlJATA" F'UNGSIOHAL I 1 I I I I r 1 I r I JAIJATAH PVNOSlO~AI. !iUOBAOIAN J(£UAl'IOAN SUDIlAOIAN UNUM DAHflUfJllAGlftH PEREJiC\NMH u:MtOA WAlAN I I I , T I 1 , T I JAllollT" ... F'U~,CS:Ofj'l:' l'a~T"" n..N()SJONAL JA8,\lAN FUNQ..<;tONAL r I I ! , I I , , I I I I r 1 I I -, I T I I I 1 , I I T I r Al'>ANO BlOAf/(\ TIlLb:KOMUN11I:ASI ~ BUlANO STAll9T1"INPOIINASI DAN 810 ....10 APlJlCASlllO'OlloCAll"" I\Ji'lMAHAH IN,OIlll'.ASi "O~UNII.ASI PVBU" I , JI JAIlATAN I'1JNOSIOIAL ~<\BA:"~1'1J!'.IC!>Ir:'iU J JA8ATAN FUNOSlOltAI.,IlUloIIlAN HJNOSlOMl 1 I I I I I r I I I II I [ T 1--' , , , J I I I I 1 I I I II I , I i , , , [ ~ llPTD LAMPIRAN XV PERATUAAN SUPA" TABALONO NOMOR TAHUl'i 20;15 1'ENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN Bl.PAn NO\fOR 69 TAHUN 2021 TENTANO KEDUDUKAN SUSUHAH OROANl5AS1 TUGA! D.-.N PUN()SI SERTA TATA Kt:RJA PERANOKA'I' DARRAH DAGAN S1RUKTtlR of.lO~NISASI DINA! KOI.4UNIKASI DAN INFOR\1ATlKA KI\BUr"TItN TABALONO MUHAMMAD NOOR RlFANI ttd, BUPATI TABALONG. DINAS PERUl'owv.N RAKYAT, KAWAS.o\."lPERMUKIMA'f DAN PCRTAl'IAHAN I SEI{RE'TA RIAT JABATAN I'UNOSIOHAL j I I 1 I I I J I I r I SUBBAGlArI JADATM PUJIIOSIONAJ. PERENCANAANDAH SUBBAQIAN UMUM OAN KEUANGAN KEPEGAWAJAN I I I I I I I I I JABA1'AN Ft.l'fGSlONAL JABATArl FUNGSIONAL T I I I I I I I I T T 1 I I I T [ I 1 SIOANO r SlOANe PRASARA,'(A. I r I PERU MAliAN DAN KAWASAN S1DAHO PERTANAH.'\N PBRMVIOMAH ~RANA DAN U11UTAS (PSU) I [ I JABI\TAN P\.JNOS:ONAL r JJ\BATAN FUNGSIONAL J r JABATAH PUNOSJO~AL J I I I I r r I I I r I I r I I I I i J r I I I I r I I I I [ I r T r T T T I -,,~ TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN SUPATJ NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANO KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNQSI SERTA TATA KERJA. PERANOKAT DAERAH TAHUN 2025 LAMPrRAN XIX PERATURAN SUPATI 1'ABALONG NOMOR BAOAN STRUKTUR ORGANISASI DIMAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKlMAN KABUPATEN TABALONO MUHAMMAD NOOR RIFANI ttd. I BAOAN PERENCANMN PEMBANOUNAN. RISEr DAN INOVAS! OAEAAH I SEk."1tETARlAT JABATAN FUNOSIONAL I I I I II I I I I JAElATAN I'UNOSIONAL SUBeAOIAN I'ERENCANMN SU8BIIOIAN KEUANOAN SUBaAOIAN UMUM DAN KEPBOAWAI/IN 1 I I I I I I I I I JABATAN FUNOSIONAL JASATAN FUNOSIONAL JABATAN FUNOSJONAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BmANO PERENCANMN. BIOANO PEREkONOMIAN PENOENOAIJAN DAN B10ANO PEMERINTAHAN DAN 810,0.1'10RISE'!' DAN EVALUASIPEMBANOUNAN PEMBANOUNAN MANOSIA lNFRASTRUlCTUR DAN INOVASJ OAERAH KEWlLA YAHlIN I I I I JABATAN FUNOSION/IL JASATAN FUNOSIONAL JABATAN FUNOSIONAL JA9ATAN FUNOSIONAL I I J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I UPTD BUPATI TABALONG. ~ LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPAn TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAn NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANO KEDUDUKAN. SUSUNAN OROANlSASI. TUOAS DAN FUNGS) SERTA TATA KER.1A PERANGKAT DAERAH BAGAN STRUKTlJR OROANISASI BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN. RJSET DAN !NOVAS1DAERAH KABUPATEN TABALONG MUHAMMADNOORRW~ ttd. BUPATI TABALONG, I I I I I I I I I I I I I I JABATAN FUNOSJONAL BlOANO PENOEMBANOAN SUMBER DAYA MANUSIA I I I I I 1 I I I I I JASATAN FUNOSIONAL I BIDANO MUTASI DAN PENlLAJAN J(INERJA APARATUR I I I I I I I I I 1 I JABATAN ~'UNOSIONAL I SIDANO PENOADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEOAWAlAN I I II I 1 J1 I JABATAN FUNOSJONAL JIIII I I SUB BAOIAN UMUM DAN KEPEOAWAlAN 1III .JABATAN FUNOSIONAL I SUB BAOlAN PERENCANAAN DAN KEUANQAN JABATAN FUNOSIONAI.. I ...___U_P~~ SEKRETARlAT LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH I I I I I I I I I I JAaATAN FVNOSIONAL I BADAN KEPEOAWAlAN, PENGEMBANOAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI BADAN KEPEGAWAlAN, PENGEMBANGAN SUMBAER DAYA MANUSIA KABUPATEN TABALONG MUHAMMAD NOOR RlFANI BUPATI TABALONG, BADAl< P£!IAI<OOULA.'I(W; B~CN"lA bA.PAH xJ!PALA I I I I UIIII/R P!!NOAIIAH I UII5\JR ~KSA"" I I~IHSfM.SI I I.. PROPDlONAL/ AHU kUALA PI:l.\ ..... HA 8PBD I IIKRlTARlAT JAIlIITArI PVHOIllONAl. I I I I L I I I I I I JAOA'tAH ru"OSlO"A~ 8UBBAOIA" Pl"Jt&lICANMII 8U9B~OIAH UUAHOAN BUBIlAOlAl'I UMUIoi OAJ< KEPEOAWAW< I I I _l I I _1 I I JAOATAN I"t!N0910NAL JAOATAl'I I'I.IHOSIONAL JAOATAH PllNOSJONAL I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I I I _l I I I I I I I BUMNO l't.~CEOAHAII EM" BIDhi<O K&OAAVRA1'Al'I DA~ IllDANO REHABtI.I'tABI EM" K&SL\l'tllAaMPI I.OOIS1'1K IW<ONs'T1lUKSI I I I JAOA1'M. I'\INOSlO)IAL JABATAN PVNOSlONAL JAOATAN I'\IM;SIONAL T 1 J I I l I I I I L I I I I I I I I I L~::ru LAMPIRAN xxvrn PERAWRAN BUPAn TABAUONO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN SUPAn NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANO KEDUDUKAN. SUSUNAN OROANlSASI, TUOAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAQAN STRUKTUR OROANISASI BADAN PENANOOULANOAN BENCANA DAERAH KABUPATENTABAUONO rtd.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 40

Pasal 32

Pasal 28

Pasal 52

Pasal 54

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 40

Pasal 32

Pasal 28

Pasal 52

Pasal 54

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021