menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan lnovasi Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
a.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong menjadi Badan Perencanaan Pernbangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong, dan kenaikan tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A;
Menimbang BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR05 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAH TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 3 TAHUN 2024 BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6402);
7.Undang-UndangNomor20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6897);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779);
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor51, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor2756);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
4.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tabun 2016 tentang Pasal I PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONGNOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATITABALONG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah TipeA;
b.Sekretariat DPRDmerupakan Sekretariat DPRDTipeB;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah TipeA;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan BidangPendidikan dan Bidang Kebudayaan;
2.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Pariwisata;
3.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
4.Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana;
6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakanurusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
11.Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan BidangTenaga Kerja;
12.Dinas Komunikasidan Informatika tipe A menyelenggarakanurusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;