DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Jenis dan Biaya Perjalanan Dinas; Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Luar Negeri; SPT dan SPD; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur larangan instansi pemerintah merekrut tenaga honorer terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian istilah terkait dengan pegawai tidak tetap sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengatur biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum maupun at cost, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756); 3
7.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang tata cara Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60); 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan termasuk dalam pengertian ini adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu atau PPPK Paruh Waktu.
12.Pihak Lainnya adalah istri dari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, masyarakat, termasuk tenaga ahli, narasumber dan tenaga alih daya (outsoucing) yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
13.Pejabat yang berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. 5
14.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD,Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
15.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
16.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
17.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
18.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.
19.Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
20.Biaya Riil atau at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21.Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
22.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan seorang pegawai/ staf untuk melakukan suatu pekerjaan.
24.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
25.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
26.Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
27.Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada dan/atau tempat kedudukan di lokasi tujuan pertama untuk perjalanan dinas berikutnya.
28.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29.Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. 6
30.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
31.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
32.Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA dan DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
33.Disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.
34.Corona yang selanjutnya disebut Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan melanda seluruh dunia (pandemi).

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1)Perjalanan Dinas meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas dalam Daerah;
2. b.Perjalanan Dinas luar Daerah; dan
3. c.Perjalanan Dinas luar negeri.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. c.pengumandahan (detasering);
4. d.ditugaskan di luar tempat kedudukan untuk melaksanakan dan/atau mengikuti, menghadiri, mewakili kegiatan pertemuan, rapat kerja, undangan, workshop, bimbingan teknis, pendalaman tugas, bimbingan teknis dari partai politik, pembekalan tugas dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD;
5. e.ditugaskan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja;
6. f.studi banding;
7. g.ditugaskan melaksanakan kegiatan koordinasi dan/atau konsultasi;
8. h.mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan;
9. i.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
10. j.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 7
11. k.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
12. l.mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
13. m.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas;
14. n.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3;
15. o.perjalanan dinas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan; dan
16. p.perjalanan dinas yang bagi masyarakat, termasuk tenaga ahli dan narasumber yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
1. a.biaya transportasi;
2. b.biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
3. c.uang harian (uang makan, uang saku, dan transportasi lokal);
4. d.biaya penginapan;
5. e.uang representatif bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II;
6. f.biaya sewa kendaraan dalam kota, untuk Bupati/Wakil Bupati; dan
7. g.biaya swab test dan/atau rapid test, atau biaya pemeriksaan dengan istilah lainnya yang mensyaratkan seseorang bebas dari virus Covid-19 dan/atau penyakit menular lainnya sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan.
(2)Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya mobilisasi jenazah, yang terdiri dari;
1. a.biaya pemeriksaan;
2. b.biaya pemetian; dan
3. c.biaya angkutan jenazah.
(3)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis Perjalanan Dinas, yaitu di dalam Daerah atau ke luar Daerah.

Pasal 4

Mekanisme pembayaran biaya Perjalanan dinas ditentukan sebagai berikut:

a.biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang dibayarkan secara at cost yang disertai dengan bukti pengeluaran riil terdiri dari:
a.biaya transportasi; 8
b.biaya taksi;
c.biaya penginapan;
d.biaya sewa kendaraan dalam kota, untuk Bupati/Wakil Bupati;
e.biaya swab test dan/atau rapid test; dan
f.biaya pemeriksaan, pemetian, dan biaya angkutan jenazah.
b.biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang dibayarkan secara lumpsum terdiri dari:
a.uang harian; dan
b.uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.

Pasal 5

(1)Biaya transportasi Perjalanan Dinas ditentukan sebagai berikut:
1. a.biaya transportasi Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi digunakan untuk transportasi Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tanah Laut menuju daerah di luar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat, dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.biaya transportasi Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten Tanah Laut menuju Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.biaya taksi bandara/pelabuhan/terminal/stasiun digunakan untuk Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.biaya transportasi udara Perjalanan Dinas dalam provinsi digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Kalimantan Selatan dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. e.biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas;
6. f.Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung dari Provinsi Kalimantan Selatan, dimana perjalanan dilanjutkan dari bandara kedatangan menuju kota tujuan pada Provinsi yang berbeda, diberikan tambahan biaya transportasi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. g.biaya transportasi dari Ibukota Provinsi menuju Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama digunakan untuk Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi dengan pagu anggaran mengacu pada Lampiran 9 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;dan
8. h.biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam daerah digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h adalah biaya transportasi pergi dan pulang.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g adalah biaya transportasi sekali jalan (one way).
(4)Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan menggunakan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, maka biaya transportasi dapat dibagi dengan jumlah orang yang melakukan Perjalanan Dinas dan dilengkapi dengan bukti riil, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(5)Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran tidak melebihi tarif maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Besaran biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah besaran biaya transportasi per orang dalam setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(2)Biaya transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a yang melebihi pagu besaran biaya transportasi, dapat dipertanggungjawabkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil yang sah.

Pasal 7

Fasilitas transportasi yang diberikan dalam Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:

a.kelas Bisnis untuk Bupati/Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Pimpinan DPRD; dan
b.kelas Ekonomi untuk Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya.

Pasal 8

(1)Uang harian Perjalanan Dinas luar Daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara lumpsum dengan pengaturan sebagai berikut: 10
1. a.Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
2. b.Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Uang harian Perjalanan Dinas dalam Daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara lumpsum dengan pengaturan sebagai berikut:
1. a.Perjalanan Dinas dalam Daerah yang dilaksanakan melebihi 8 (delapan) jam dari Ibukota Kabupaten (Pelaihari) menuju Kecamatan dan sebaliknya dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten, diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, uang harian Perjalanan Dinas tidak dibayarkan;
3. c.Perjalanan Dinas dari kecamatan ke desa atau sebaliknya dari desa menuju kecamatan diberikan uang harian sesuai jarak tempuh dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
4. d.Perjalanan Dinas bagi pihak lainnya, dalam hal ini anggota masyarakat dari desa ke desa atau dari desa ke kabupaten diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Uang harian Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya, diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara lumpsum dengan pengaturan sebagai berikut:
1. a.Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan di luar Daerah luar provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan pada saat pelaksanaan pelatihan, khusus pada saat hari keberangkatan dan hari kepulangan diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan di luar Daerah dalam provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
4. d.Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan di dalam daerah diberikan uang harian dengan ketentuan dan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran III D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 11
(4)Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat /pertemuan di luar kantor bagi Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya, untuk kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence, dimana biaya transport dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, besaran uang harian berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
(5)Khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk yang diundang dari luar Daerah, yang tidak mendapatkan honor narasumber, diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Dikecuali dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tenaga ahli dan narsumber adalah menteri/wakil menteri/setara atau pejabat eselon I/eselon II/setara diberikan uang harian dengan tarif berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang melebihi 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan dengan besaran dan penggolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Staf (ajudan) yang mendampingi pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah, dapat menginap pada hotel yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pagu anggaran biaya penginapan untuk staf tersebut mencukupi untuk menginap pada hotel yang dituju, maka staf dapat memilih standard kamar yang sesuai dengan pagu biaya penginapan; dan
2. b.apabila pagu anggaran biaya penginapan untuk staf tersebut tidak mencukupi untuk menginap pada hotel yang dituju, maka staf dapat memilih standard kamar terendah pada hotel tersebut, dengan didukung dengan bukti pengeluaran riil yang sah.
(3)Khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk yang diundang dari luar Daerah, diberikan biaya penginapan dengan tarif disetarakan pejabat Eselon III/Golongan IV.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tenaga ahli dan narsumber adalah menteri/wakil menteri/setara atau pejabat eselon I/eselon II/setara diberikan biaya penginapan dengan tarif berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
(5)Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 12

Pasal 10

(1)Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar Daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi per hari sesuai surat tugas, yang dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Apabila Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 8 (delapan) jam, maka uang representasi dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu besaran uang representasi.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2024

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2024

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020