DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka upaya menjalankan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dalam RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2025-2029 serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan stimulan kepada masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan non formal serta mendukung Visi “Bersama membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan”, Misi “Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-Nilai Agama” dan Program Unggulan “Beasiswa Pendidikan jalur prestasi dan tidak mampu bagi pelajar SD, SMP, SMA Pendidikan umum dan Agama”;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan;
d.bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri;
e.bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan SALINAN 2 Mengingat : bantuan, lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Dalam Menempuh Pendidikan Bidang Keagamaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 4 71,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 5 Tanah Laut Nomor 38);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2049 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 75); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH DAN MAHASISWA DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN BIDANG KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 6
7.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9.Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11.Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam daerah, di luar daerah maupun di luar negeri.
12.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh seorang Kyai dan/atau Ibu Nyai baik yang menyelenggarakan pendidikan diniyah dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan.
13.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan keagamaan Islam di pondok pesantren dan merupakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
14.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan merupakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
15.Ustadz/Ustadzah adalah pendidik atau orang yang memiliki keahlian dalam suatu bidang (Agama Islam) dan mengajarkannya kepada orang lain.
16.Bantuan adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) asal Kabupaten Tanah Laut berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk meyelesaikan pendidikan dengan waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan.
17.Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah dengan Perda. 7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian bantuan dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang akan dan/atau sedang menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
(2)Kewenangan dalam pengelolaan Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan diberikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 3

Pemberian bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan bertujuan untuk:

a.memberikan motivasi dan dukungan kepada pelajar, Santri dan Mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya;
b.meringankan beban, menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
d.melahirkan sumber daya manusia yang mandiri, produktif, cerdas, bertaqwa, memiliki akhlaqul karimah dan kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan diberikan kepada:

a.Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan menempuh pendidikan bidang keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri yang sudah lulus seleksi secara mandiri dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi; atau
b.Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan bidang keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri yang sudah dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi; 8

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang berhak menerima bantuan beasiswa adalah mereka yang sudah lulus seleksi secara mandiri dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi.
(2)Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang mengikuti seleksi adalah Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan dan/atau sedang menempuh Pendidikan bidang keagamaan pada semua jenjang/tingkatan.
(3)Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa hanya boleh menerima 1 (satu) jenis bantuan beasiswa yang bersumber dari APBD.
(4)Mekanisme dalam penyelenggaraan Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan disusun dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
1. a.tata cara seleksi;
2. b.standar penilaian, dan
3. c.penentuan kelulusan.

Pasal 6

(1)Bantuan bagi Santri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
(2)Bantuan bagi Santri dan Mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi diberikan untuk keperluan menempuh pendidikan paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
(3)Bantuan bagi Ustadz/Ustadzah diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah. 9

Pasal 7

(1)Bantuan yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dipergunakan untuk:
1. a.biaya pembuatan paspor dan atau Visa (untuk yang menempuh pendidikan di luar Negeri);
2. b.biaya transportasi/tiket pesawat pergi-pulang (pp);
3. c.biaya pendaftaran;
4. d.biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
5. e.biaya penelitian;
6. f.biaya asrama/pemondokan;
7. g.biaya hidup;
8. h.biaya kesehatan; dan
9. i.biaya lainnya sesuai keperluan dalam menempuh pendidikan.
(2)Bantuan yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
1. a.biaya pendaftaran;
2. b.biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
3. c.biaya penelitian;
4. d.biaya asrama/pemondokan;
5. e.biaya hidup;
6. f.biaya kesehatan; dan
7. g.biaya lainnya sesuai keperluan dalam menempuh pendidikan.
(3)Besarnya bantuan untuk Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati dan menyesuaikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
(4)Standar besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Biaya bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:
1. a.penduduk yang berdomisili atau berasal dari 10 Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
2. b.batas usia maksimal paling tinggi 25 (dua puluh tiga) tahun;
3. c.surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/ pondok pesantren dan/atau dari Universitas/ Perguruan Tinggi;
4. d.fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa (Bagi Santri dan Mahasiswa);
5. e.fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa);
6. f.bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.
(2)Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Beasiswa Biaya bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:
1. a.Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
2. b.batas usia maksimal paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
3. c.surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/ pondok pesantren dan/atau dari Universitas/ Perguruan Tinggi;
4. d.fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa;
5. e.fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa);
6. f.bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (bidang agama) yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.
(3)Persyaratan yang harus dilengkapi apabila telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, meliputi :
1. a.surat pernyataan tidak/sedang menerima bantuan Beasiswa lain dari APBD atau pihak lain dan bermaterai cukup;
2. b.pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) 11 sebanyak 4 (empat) lembar;
3. c.fotokopi buku rekening yang masih aktif atas nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima bantuan beasiswa sesuai kartu identitas diri yang dilegalisir oleh pihak bank;
4. d.surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas;
5. e.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. f.surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Laut; dan
7. g.surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang menyatakan bahwa keterangan dan data yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan data yang diberikan tidak benar dan palsu, maka yang bersangkutan bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara pengajuan bantuan meliputi tahapan:

a.mengajukan surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri;
b.mengajukan surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keagamaan dengan diketahui pihak Pondok Pesantren/ Universitas/Lembaga Pendidikan tempat menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri;
c.permohonan disampaikan kepada Bupati Tanah Laut ub. Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan:
1. 1.Berkas persyaratan sesuai jenis permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid.
2. 2.Map dengan warna : 1) bantuan untuk Santri dan Ustadz/Ustadzah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah warna kuning; 2) bantuan untuk Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi warna hijau;
d.mengisi formulir bantuan yang telah 12 disediakan/ditentukan; dan
e.mengisi tanda terima berkas permohonan bantuan.

BAB V

SELEKSI

Pasal 10

(1)Dalam hal mendukung dan efektifnya pengelolaan program pemberian bantuan bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh Pendidikan keagamaan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Seleksi.
(2)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Organisasi Pendidikan, Organisasi Keagamaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka upaya menjalankan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dalam RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2025-2029 serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan stimulan kepada masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan non formal serta mendukung Visi “Bersama membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan”, Misi “Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-Nilai Agama” dan Program Unggulan “Beasiswa Pendidikan jalur prestasi dan tidak mampu bagi pelajar SD, SMP, SMA Pendidikan umum dan Agama”;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan;
d.bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri;
e.bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan SALINAN 2 Mengingat : bantuan, lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Dalam Menempuh Pendidikan Bidang Keagamaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 4 71,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 5 Tanah Laut Nomor 38);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2049 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 75); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH DAN MAHASISWA DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN BIDANG KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 6
7.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9.Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11.Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam daerah, di luar daerah maupun di luar negeri.
12.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh seorang Kyai dan/atau Ibu Nyai baik yang menyelenggarakan pendidikan diniyah dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan.
13.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan keagamaan Islam di pondok pesantren dan merupakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
14.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan merupakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
15.Ustadz/Ustadzah adalah pendidik atau orang yang memiliki keahlian dalam suatu bidang (Agama Islam) dan mengajarkannya kepada orang lain.
16.Bantuan adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) asal Kabupaten Tanah Laut berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk meyelesaikan pendidikan dengan waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan.
17.Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah dengan Perda. 7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian bantuan dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang akan dan/atau sedang menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
(2)Kewenangan dalam pengelolaan Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan diberikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 3

Pemberian bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan bertujuan untuk:

a.memberikan motivasi dan dukungan kepada pelajar, Santri dan Mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya;
b.meringankan beban, menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
d.melahirkan sumber daya manusia yang mandiri, produktif, cerdas, bertaqwa, memiliki akhlaqul karimah dan kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan diberikan kepada:

a.Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan menempuh pendidikan bidang keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri yang sudah lulus seleksi secara mandiri dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi; atau
b.Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan bidang keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri yang sudah dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi; 8

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang berhak menerima bantuan beasiswa adalah mereka yang sudah lulus seleksi secara mandiri dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi.
(2)Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang mengikuti seleksi adalah Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan dan/atau sedang menempuh Pendidikan bidang keagamaan pada semua jenjang/tingkatan.
(3)Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa hanya boleh menerima 1 (satu) jenis bantuan beasiswa yang bersumber dari APBD.
(4)Mekanisme dalam penyelenggaraan Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan disusun dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
1. a.tata cara seleksi;
2. b.standar penilaian, dan
3. c.penentuan kelulusan.

Pasal 6

(1)Bantuan bagi Santri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
(2)Bantuan bagi Santri dan Mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi diberikan untuk keperluan menempuh pendidikan paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
(3)Bantuan bagi Ustadz/Ustadzah diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah. 9

Pasal 7

(1)Bantuan yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dipergunakan untuk:
1. a.biaya pembuatan paspor dan atau Visa (untuk yang menempuh pendidikan di luar Negeri);
2. b.biaya transportasi/tiket pesawat pergi-pulang (pp);
3. c.biaya pendaftaran;
4. d.biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
5. e.biaya penelitian;
6. f.biaya asrama/pemondokan;
7. g.biaya hidup;
8. h.biaya kesehatan; dan
9. i.biaya lainnya sesuai keperluan dalam menempuh pendidikan.
(2)Bantuan yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
1. a.biaya pendaftaran;
2. b.biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
3. c.biaya penelitian;
4. d.biaya asrama/pemondokan;
5. e.biaya hidup;
6. f.biaya kesehatan; dan
7. g.biaya lainnya sesuai keperluan dalam menempuh pendidikan.
(3)Besarnya bantuan untuk Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati dan menyesuaikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
(4)Standar besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Biaya bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:
1. a.penduduk yang berdomisili atau berasal dari 10 Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
2. b.batas usia maksimal paling tinggi 25 (dua puluh tiga) tahun;
3. c.surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/ pondok pesantren dan/atau dari Universitas/ Perguruan Tinggi;
4. d.fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa (Bagi Santri dan Mahasiswa);
5. e.fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa);
6. f.bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.
(2)Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Beasiswa Biaya bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:
1. a.Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
2. b.batas usia maksimal paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
3. c.surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/ pondok pesantren dan/atau dari Universitas/ Perguruan Tinggi;
4. d.fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa;
5. e.fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa);
6. f.bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (bidang agama) yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.
(3)Persyaratan yang harus dilengkapi apabila telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, meliputi :
1. a.surat pernyataan tidak/sedang menerima bantuan Beasiswa lain dari APBD atau pihak lain dan bermaterai cukup;
2. b.pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) 11 sebanyak 4 (empat) lembar;
3. c.fotokopi buku rekening yang masih aktif atas nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima bantuan beasiswa sesuai kartu identitas diri yang dilegalisir oleh pihak bank;
4. d.surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas;
5. e.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. f.surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Laut; dan
7. g.surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang menyatakan bahwa keterangan dan data yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan data yang diberikan tidak benar dan palsu, maka yang bersangkutan bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara pengajuan bantuan meliputi tahapan:

a.mengajukan surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri;
b.mengajukan surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keagamaan dengan diketahui pihak Pondok Pesantren/ Universitas/Lembaga Pendidikan tempat menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri;
c.permohonan disampaikan kepada Bupati Tanah Laut ub. Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan:
1. 1.Berkas persyaratan sesuai jenis permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid.
2. 2.Map dengan warna : 1) bantuan untuk Santri dan Ustadz/Ustadzah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah warna kuning; 2) bantuan untuk Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi warna hijau;
d.mengisi formulir bantuan yang telah 12 disediakan/ditentukan; dan
e.mengisi tanda terima berkas permohonan bantuan.

BAB V

SELEKSI

Pasal 10

(1)Dalam hal mendukung dan efektifnya pengelolaan program pemberian bantuan bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh Pendidikan keagamaan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Seleksi.
(2)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Organisasi Pendidikan, Organisasi Keagamaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019