DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, sampai dengan tahun anggaran berakhir masih terdapat pekerjaan yang memiliki asas manfaat yang besar dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak diselesaikan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan pekerjaan;
d.bahwa untuk melaksanakan Lampiran huruf T Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang melampaui Tahun Anggaran angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja Daerah yang melampaui Tahun Anggaran diatur dalam Peraturan Bupati;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 3 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubag dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 806);
15.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Perangkat Daerah Adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
7.Inspektorat Adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD Adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD Adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
16.Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, Belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan 6 sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran
17.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu
18.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
19.Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
20.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22.Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
23.Surat Perintah Membayar yang selajutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
24.Surat Perintah Membayar Langsung yang selajutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga/Bendahara Pengeluaran.
25.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
26.Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
27.Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan tertulis dari penerbit Jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila Penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.
28.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang terdiri dari BPKP. Inspektorat 7 Jenderal/Inpektorat/Unit Pengawasan Intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundagn-undangan.
30.Justifikasi adalah pernyataan tertulis PPK yang disetujui oleh PA/KPA dalam menyatakan kondisi keadaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai batas waktu kontrak yang berakibat pada perhitungan kembali pembayaran pekerjaan.
31.Penelitian keterlambatan adalah Upaya yang dilakukan PPK, tim teknis dan konsultasi pengawas untuk mengkaji dan melakukan penilaian penyebab terhambatnya kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi alasan kuat diusulkannya kelanjutan pekerjaan di tahun anggaran berikutnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka penyelesaian Sisa Kontrak Barang Jasa Tahun Anggaran berkenaan yang akan dibebankan pada perubahan APBD tahun berikutnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam mengelola pelaksanaan pembangunan di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut guna kemanfaatan dan kepentingan umum dari hasil proses penyelesaian pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan sehingga penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan akibat pemberian kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan perkerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran sesuai ketentuan di dalam kontrak yang meliputi :

a.pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran;
b.penelitian keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
c.review APIP;
d.tata cara permohonan;
e.pencatatan aset dan pencaatatan laporan keuangan;
f.perencanaan dan penganggaran; dan
g.pembayaran. 8

BAB IV

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

(1)Jenis pengadaan barang/jasa yang dimaksud adalah:
1. a.pekerjaan kontruksi;
2. b.pekerjaan jasa konsultansi pengawas;
3. c.pengadaan barang; dan
4. d.pengadaan jasa lainnya.
(2)keterkaitan pekerjaan jasa konsultansi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keberlanjutan tugas konsultan dalam mengawasi kelanjutan konstruksi/pekerjaan yang dilanjutkan di tahun berikutnya.
(3)Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya.
(4)Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia dalam DPA-SKPD Anggaran berikutnya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.
(5)Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan dalam Peraturan Bupati ini adalah batas akhir pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.

Pasal 7

(1)Penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi pertimbangan PA/KPA/PPK dalam pemberian kesempatan kepada Penyedia barang jasa untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran:
1. a.keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
2. b.perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Penyedia barang dan/atau jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perudang-undangan;
4. d.kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentaun peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan 9 pengadilan yang bersifat tetap.
(2)Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini hal-hal lain yang dikategorikan sebagai kelalaian/kesalahan dari Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa.

BAB V

PENELITIAN KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 8

(1)PPK dengan persetujuan PA/KPA membuat pernyataan tertulis menyatakan kondisi keadaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai batas waktu Kontrak yang berakhir pada perhitungan kembali pembayaran.
(2)PPK bersama dengan tim teknis dan konsultan pengawas melakukan Penelitian Keterlambatan sebagai upaya untuk mengkaji dan melakukan penilaian penyebab terhambatnya kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi alasan kuat diusulkannya pekerjaan di Tahun Anggran berikutnya disertai dengn surat permohonan penyedia untuk dapat melaksaakan sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Berdasarkan Penelitian Keterlambatan PPK bersama dengan tim teknis dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia yang diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaannya di tahun anggaran berikutnya, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.dalam hal pekerjaan merupakan pekerjaan konstruksi, pekerjaan dimaksud harus telah terselesaikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
2. b.berdasarkan penelitian keterlambatan, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikn keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
3. c.Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
(5)Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
1. a.pernyataan kesanggupan dari Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
2. b.pernyataan bahwa Penyedia bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;dan
3. c.pernyataan Penyedia tidak menuntut denda atau bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari Pemerintah Daerah. 10

BAB VI

REVIEW APIP

Pasal 9

(1)APIP di Daerah melakukan review untuk memastikan bahwa justifikasi PA/KPA/PPK telah sesuai dengan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP memuat keyakinan nilai akhir kemajuan pekerjaan dan nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan.
(3)Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada pemohon review ditembuskan kepada Bupati, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah.
(4)Waktu pelaksanaan review paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal surat permohonan diterima dan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum akhir masa Kontrak.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan dokumen Justifikasi Penilaian Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 10

(1)Tata cara permohonan pelaksanaan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dibebankan pada DPA Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:
1. a.Penyedia menyampaikan surat permohonan untuk diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada pejabat penandatanganan kontrak sebelum masa pelaksanaan Kontrak berakhir;
2. b.berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian yang diketahui oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
3. c.dalam hal berdasarkan hasil penelitian keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan Penyedia tidak dapat disetujui, maka pejabat penandatangan kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak;
4. d.dalam hal berdasarkan hasil penelitian keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan Penyedia dapat disetujui: 11 1) Penyedia harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Penyedia; 2) jika terdapat sisa uang muka, Penyedia harus mengembalikan; dan 3) dilakukan addendum Kontrak yang di dalamnya paling sedikit mengatur: a) waktu pemberian kesempatan; b) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; c) perpanjangan waktu Jaminan Pelaksanaan, dan d) mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan. e) pengajuan pembayaran atas beban APBD tahun berkenaan dilakukan sesuai dengan persentasi hasil pekerjaan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan. f) pembayaran sisa pekerjaan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya melalui Perubahan DPA SKPD. g) sisa pekerjaan yang dibayar melalui Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.
(2)Penyedia melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dengan masa berlaku hingga akhir penambahan waktu pemberian kesempatan ditambah 14 (empat belas) hari kalender dan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
(3)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan kesanggupan dari Penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
2. b.waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
3. c.pernyataan bahwa Penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan sanksi lainnya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak atau perubahan kontrak;
4. d.pernyataan bahwa Penyedia barang/jasa bersedia dibayarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya;
5. e.pernyataan bahwa Penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya;
6. f.pernyataan kesanggupan melunasi pengembalian sisa uang muka (jika ada);
7. g.pernyataan penambahan waktu Jaminan Pelaksanaan; dan
8. h.pernyataan bersedia dikenakan sanksi daftar hitam apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sesuai Peraturan Bupati ini. 12
(4)Dalam hal pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan disetujui, PA menyajikan atas pekerjaan yang belum selesai melewati Tahun Anggaran berkenaan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) atau persediaan dan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan SKPD.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, sampai dengan tahun anggaran berakhir masih terdapat pekerjaan yang memiliki asas manfaat yang besar dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak diselesaikan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan pekerjaan;
d.bahwa untuk melaksanakan Lampiran huruf T Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang melampaui Tahun Anggaran angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja Daerah yang melampaui Tahun Anggaran diatur dalam Peraturan Bupati;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 3 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubag dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 806);
15.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Perangkat Daerah Adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
7.Inspektorat Adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD Adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD Adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
16.Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, Belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan 6 sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran
17.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu
18.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
19.Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
20.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22.Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
23.Surat Perintah Membayar yang selajutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
24.Surat Perintah Membayar Langsung yang selajutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga/Bendahara Pengeluaran.
25.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
26.Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
27.Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan tertulis dari penerbit Jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila Penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.
28.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang terdiri dari BPKP. Inspektorat 7 Jenderal/Inpektorat/Unit Pengawasan Intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundagn-undangan.
30.Justifikasi adalah pernyataan tertulis PPK yang disetujui oleh PA/KPA dalam menyatakan kondisi keadaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai batas waktu kontrak yang berakibat pada perhitungan kembali pembayaran pekerjaan.
31.Penelitian keterlambatan adalah Upaya yang dilakukan PPK, tim teknis dan konsultasi pengawas untuk mengkaji dan melakukan penilaian penyebab terhambatnya kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi alasan kuat diusulkannya kelanjutan pekerjaan di tahun anggaran berikutnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka penyelesaian Sisa Kontrak Barang Jasa Tahun Anggaran berkenaan yang akan dibebankan pada perubahan APBD tahun berikutnya.

Pasal 3

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

a.pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran;
b.penelitian keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
c.review APIP;
d.tata cara permohonan;
e.pencatatan aset dan pencaatatan laporan keuangan;
f.perencanaan dan penganggaran; dan
g.pembayaran. 8

BAB IV

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

(1)Jenis pengadaan barang/jasa yang dimaksud adalah:
1. a.pekerjaan kontruksi;
2. b.pekerjaan jasa konsultansi pengawas;
3. c.pengadaan barang; dan
4. d.pengadaan jasa lainnya.
(2)keterkaitan pekerjaan jasa konsultansi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keberlanjutan tugas konsultan dalam mengawasi kelanjutan konstruksi/pekerjaan yang dilanjutkan di tahun berikutnya.
(3)Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya.
(4)Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia dalam DPA-SKPD Anggaran berikutnya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.
(5)Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan dalam Peraturan Bupati ini adalah batas akhir pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.

Pasal 7

(1)Penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi pertimbangan PA/KPA/PPK dalam pemberian kesempatan kepada Penyedia barang jasa untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran:
1. a.keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
2. b.perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Penyedia barang dan/atau jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perudang-undangan;
4. d.kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentaun peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan 9 pengadilan yang bersifat tetap.
(2)Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini hal-hal lain yang dikategorikan sebagai kelalaian/kesalahan dari Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang/jasa.

BAB V

PENELITIAN KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 8

(1)PPK dengan persetujuan PA/KPA membuat pernyataan tertulis menyatakan kondisi keadaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai batas waktu Kontrak yang berakhir pada perhitungan kembali pembayaran.
(2)PPK bersama dengan tim teknis dan konsultan pengawas melakukan Penelitian Keterlambatan sebagai upaya untuk mengkaji dan melakukan penilaian penyebab terhambatnya kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi alasan kuat diusulkannya pekerjaan di Tahun Anggran berikutnya disertai dengn surat permohonan penyedia untuk dapat melaksaakan sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Berdasarkan Penelitian Keterlambatan PPK bersama dengan tim teknis dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia yang diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaannya di tahun anggaran berikutnya, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.dalam hal pekerjaan merupakan pekerjaan konstruksi, pekerjaan dimaksud harus telah terselesaikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
2. b.berdasarkan penelitian keterlambatan, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikn keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
3. c.Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
(5)Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
1. a.pernyataan kesanggupan dari Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
2. b.pernyataan bahwa Penyedia bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;dan
3. c.pernyataan Penyedia tidak menuntut denda atau bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari Pemerintah Daerah. 10

BAB VI

REVIEW APIP

Pasal 9

(1)APIP di Daerah melakukan review untuk memastikan bahwa justifikasi PA/KPA/PPK telah sesuai dengan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP memuat keyakinan nilai akhir kemajuan pekerjaan dan nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan.
(3)Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada pemohon review ditembuskan kepada Bupati, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah.
(4)Waktu pelaksanaan review paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal surat permohonan diterima dan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum akhir masa Kontrak.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan dokumen Justifikasi Penilaian Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 10

(1)Tata cara permohonan pelaksanaan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dibebankan pada DPA Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:
1. a.Penyedia menyampaikan surat permohonan untuk diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada pejabat penandatanganan kontrak sebelum masa pelaksanaan Kontrak berakhir;
2. b.berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian yang diketahui oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
3. c.dalam hal berdasarkan hasil penelitian keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan Penyedia tidak dapat disetujui, maka pejabat penandatangan kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak;
4. d.dalam hal berdasarkan hasil penelitian keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan Penyedia dapat disetujui: 11 1) Penyedia harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Penyedia; 2) jika terdapat sisa uang muka, Penyedia harus mengembalikan; dan 3) dilakukan addendum Kontrak yang di dalamnya paling sedikit mengatur: a) waktu pemberian kesempatan; b) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; c) perpanjangan waktu Jaminan Pelaksanaan, dan d) mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan. e) pengajuan pembayaran atas beban APBD tahun berkenaan dilakukan sesuai dengan persentasi hasil pekerjaan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan. f) pembayaran sisa pekerjaan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya melalui Perubahan DPA SKPD. g) sisa pekerjaan yang dibayar melalui Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.
(2)Penyedia melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dengan masa berlaku hingga akhir penambahan waktu pemberian kesempatan ditambah 14 (empat belas) hari kalender dan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
(3)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan kesanggupan dari Penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
2. b.waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
3. c.pernyataan bahwa Penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan sanksi lainnya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak atau perubahan kontrak;
4. d.pernyataan bahwa Penyedia barang/jasa bersedia dibayarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya;
5. e.pernyataan bahwa Penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya;
6. f.pernyataan kesanggupan melunasi pengembalian sisa uang muka (jika ada);
7. g.pernyataan penambahan waktu Jaminan Pelaksanaan; dan
8. h.pernyataan bersedia dikenakan sanksi daftar hitam apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sesuai Peraturan Bupati ini. 12
(4)Dalam hal pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan disetujui, PA menyajikan atas pekerjaan yang belum selesai melewati Tahun Anggaran berkenaan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) atau persediaan dan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan SKPD.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020