Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2025
- Nomor
- 53
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4400);
1781); 4
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:
5
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka penyelesaian Sisa Kontrak Barang Jasa Tahun Anggaran berkenaan yang akan dibebankan pada perubahan APBD tahun berikutnya.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam mengelola pelaksanaan pembangunan di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut guna kemanfaatan dan kepentingan umum dari hasil proses penyelesaian pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan sehingga penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan akibat pemberian kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan perkerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran sesuai ketentuan di dalam kontrak yang meliputi :
8 BAB IV PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN
BAB IV
Batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan dalam Peraturan Bupati ini adalah batas akhir pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.
BAB V PENELITIAN KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
BAB V
10 BAB VI REVIEW APIP
BAB VI
BAB VII TATA CARA PERMOHONAN
BAB VII
11 1) Penyedia harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Penyedia; 2) jika terdapat sisa uang muka, Penyedia harus mengembalikan; dan 3) dilakukan addendum Kontrak yang di dalamnya paling sedikit mengatur: a) waktu pemberian kesempatan; b) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; c) perpanjangan waktu Jaminan Pelaksanaan, dan d) mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan. e) pengajuan pembayaran atas beban APBD tahun berkenaan dilakukan sesuai dengan persentasi hasil pekerjaan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan. f) pembayaran sisa pekerjaan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya melalui Perubahan DPA SKPD. g) sisa pekerjaan yang dibayar melalui Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.
12
BAB VIII PENCATATAN ASET DAN PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)