Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 1 Agustus 2025 BUPATI TEMANGGUNG, ttd. AGUS SETYAWAN Diundangkan di Temanggung pada tanggal 1 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd. RIPTO SUSILO BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 39 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, merupakan perencanaan tahun kedua dari RPJMD Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. B. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:
1.Pengolahan data dan informasi Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:
a.Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
b.Kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
c.Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
d.Data Pokok Pembangunan Perangkat Daerah;
e.Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
f.Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;dan
g.Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.
2.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:
a.menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
b.mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
c.mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Perangkat Daerah untuk kondisi tahun 2025-2029;
d.menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024; dan
e.menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Perangkat Daerah.
3.Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Review hasil evaluasi mencakup:
a.Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
b.Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
c.Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a.identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
b.evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Perangkat Daerah;
c.rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Perangkat Daerah; dan
d.identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
4.Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.
Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :
a.Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
b.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c.Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG’s (Sustainable Developmnet Goals);
d.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
e.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
5.Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Perangkat Daerah.
Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:
a.Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
b.Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
c.Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
6.Perumusan tujuan dan sasaran Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
7.Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8.Perumusan kegiatan prioritas dan strategis Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.
9.Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
10.Telaahan Kebijakan Nasional Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
11.Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.
12.Pembahasan forum Perangkat Daerah Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.
13.Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 terhadap capaian Renstra (Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025. Evaluasi terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun ke- empat pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 telah dapat diketahui. B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.Data Pokok Data Pokok pada Perangkat Daerah C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (APABILA ADA) Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Perangkat Daerah. Namun dalam proses ini Perangkat Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. F. Inovasi Perangkat Daerah Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah. G. Penghargaan Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Perangkat Daerah. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG’s. Kebijakan nasional yang diampu oleh Perangkat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:
1.Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2.Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
3.Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah dalam rangka akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Adapun sasaran dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:
1.Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2.Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 4.1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temangung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026. BAB V PENUTUP Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Perangkat Daerah untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di (Perangkat Daerah) itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian- penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti. BUPATI TEMANGGUNG, ttd. AGUS SETYAWAN