DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III HIBAH BAB IV BANTUAN SOSIAL BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun peraturan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
c.bahwa Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tulungagung, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Mengingat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dan masyarakat/kelompok masyarakat penerima hibah/bantuan sosial.
12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17.Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, u Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
18.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
19.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
20.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21.Pemerintah Pusat adalah satuan kerja dari Kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya di Kabupaten Tulungagung.
22.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan hibah dan/atau bantuan sosial dengan jumlah, penerima dan waktu pembayaran tertentu.
23.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku PA selanjutnya disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III

HIBAH

Pasal 3

(1)Belanja Hibah diberikan kepada :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah daerah lainnya;
3. c.Badan Usaha Milik Negara;
4. d.Badan Usaha Milik Daerah;
5. e.Badan Usaha Milik Desa;
6. f.badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
7. g.Partai Politik
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
(3)Belanja hibah dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(4)Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 4

(1)Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. c.tidak terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali;
  1. 1.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan;
  2. 2.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.partai politik dan/atau;
  4. 4.ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. e.memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
1. a.Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada pada Kabupaten Tulungagung;
2. b.Hibah dari Pemerintah Pusat dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
4. d.Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara;
5. e.Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dengan ketentuan :
1. a.diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
(5)Hibah kepada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan dalam rangka mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Hibah kepada badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dengan ketentuan :

1.Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga :

a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan; L 4
b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati;
c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
d.Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
1. 2.Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) angka 1 huruf b dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
(8)Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf g berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan di Daerah;
2. b.memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga -lO- yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.telah terdaftar dan mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di Daerah.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain persyaratan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD Teknis dapat menambahkan persyaratan lain yang bersifat teknis sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Teknis.

Pasal 7

(1)Usulan hibah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD teknis sesuai urusan/tugas fungsinya.
(2)Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
1. a.surat permohonan; dan
2. b.proposal.
(3)Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh :
1. a.pimpinan kementerian/lembaga, atau kepala instansi vertikal tingkat provinsi atau kabupaten untuk usulan dari pemerintah pusat;
2. b.kepala daerah untuk usulan dari pemerintah daerah lain;
3. c.direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk usulan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa;
4. d.ketua/sebutan lainnya untuk kelompok, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
(4)Penandatanganan surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada unsur pimpinan lain atau pengurus lain dalam satu instansi atau lembaga, yang dibuktikan dengan surat kuasa.
(5)Proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dengan ketentuan paling sedikit memuat :
1. a.Proposal hibah berupa uang :
  1. 1.identitas dan alamat pengusul;
  2. 2.latar belakang;
  3. 3.maksud dan tujuan;
  4. 4.nama dan lokasi program/kegiatan;
  5. 5.jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan;
  6. 6.rincian Rencana Anggaran Biaya/rencana penggunaan hibah;
  7. 7.data umum organisasi/lembaga
  8. 8.susunan kepengurusan organisasi/lembaga
  9. 9.kelengkapan dokumen administrasi lainnya.
2. b.Proposal hibah berupa barang atau jasa :
  1. 1.identitas dan alamat pengusul;
  2. 2.latar belakang;
  3. 3.maksud dan tujuan;
  4. 4.nama dan lokasi program/kegiatan;
  5. 5.jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan;
  6. 6.jenis barang/jasa, volume, harga/rincian biaya barang/j asa;
  7. 7.data umum organisasi/lembaga
  8. 8.susunan kepengurusan organisasi/lembaga
  9. 9.lokasi pemberian barang/jasa
  10. 10.kelengkapan dokumen administrasi lainnya.
(6)Dokumen administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a angka 9 dan huruf b angka 10, paling sedikit terdiri dari :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyakaratan;
2. b.surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
3. c.fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia baik yang berbentuk yayasan maupun perkumpulan;
4. d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. e.susunan organisasi bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
6. f.surat Keterangan dari lurah/kepala desa jika terjadi permasalahan terkait identitas penerima dalam proses administrasi;
7. g.fotokopi izin operasional dan/atau tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang atau SKPD sesuai dengan kewenangannya;
8. h.format surat pernyataan tanggung jawab pengusul bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Bupati ini; dan
9. i.salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang.
10. j.SKPD teknis dapat menambahkan persyaratan dokumen administrasi lain sesuai kewenangannya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD teknis
(7)Kelengkapan dokumen administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c, dan huruf d, dikecualikan bagi:
1. a.Tempat ibadah;
2. b.Majelis taklim; dan
3. c.Taman/tempat pendidikan Al-Qur’an, yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.

Pasal 8

(1)Bupati menunjuk Kepala SKPD teknis terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan hibah.
(2)Kepala SKPD teknis dapat membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas kelayakan usulan hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara penelitian administrasi.
(4)Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat
(3)bertujuan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dalam pemberian hibah.
(5)Hasil penelitian administrasi dituangkan dalam dokumen hasil evaluasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis.
(6)Contoh format dokumen hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran huruf B Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD teknis menyampaikan rekomendasi usulan hibah kepada Bupati melalui TAPD.
(2)TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan RKPD.
(4)Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam KUA dan PPAS.

Pasal 10

(1)Rekomendasi hibah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) memuat paling sedikit :
1. a.identitas penerima hibah;
2. b.jenis hibah;
3. c.nilai hibah;
4. d.jenis, jumlah dan nilai barang dan/atau jasa;
5. e.standar satuan harga atau Analisa Standar Biaya atau Harga Satuan Pokok Kegiatan;
(2)Dalam hal hibah berupa barang atau jasa menggunakan standar satuan harga atau Analisa Standar Biaya atau Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka rekomendasi dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai pembentuk standar satuan harga atau Analisa Standar Biaya atau Harga Satuan Pokok Kegiatan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016